Archive for the 'Ekonomi' Category

Kedermawanan Berbuah Tragedi di Pasuruan

APA yang bisa dikatakan tentang 21 warga Pasuruan, Jawa Timur, yang tewas terinjak-injak karena berebut zakat dari seorang pengusaha? Dengan gampang kita bisa menyebut kematian 21 warga yang semuanya perempuan itu adalah tragedi orang miskin.

Inilah tragedi kemiskinan dalam arti sesungguhnya. Kemiskinan adalah pertarungan yang tidak mengenal kata terlambat. Terlambat berarti mati. Kemiskinan telah membunuh akal sehat. Padahal yang mereka perebutkan adalah uang sedekah yang jumlahnya tidak lebih dari Rp30 ribu per orang.

Lalu, bagaimana dengan pemberi zakat? Tentu terkandung maksud mulia ketika seorang pengusaha bernama Haji Syaikon yang di Pasuruan itu mau, bahkan sudah menjadi kebiasaan tiap tahun, berbagi rezeki dengan kaum duafa setiap tanggal 15 di bulan Ramadan.

Tetapi, seperti kerap terjadi, tidak semua niat baik berbuah baik. Banyak niat baik berujung malapetaka. Tragedi di Pasuruan adalah contohnya.

Banyak yang menyesalkan cara Syaikon membagi zakat kepada warga yang memadati jalan sempit menuju rumahnya. Mengapa harus memberi sendiri kepada ribuan orang yang berjejal tidak sabar? Mengapa tidak berkoordinasi dengan polisi dan pemerintah daerah setempat?

Bagi ribuan warga miskin yang datang ke rumah Syaikon, ekspose tidak mereka butuhkan. Yang mereka pentingkan adalah memperoleh uang belas kasihan dari seorang dermawan.

Syaikon mungkin tidak memerlukan ekspose apa-apa dari kebiasaannya membagi rezeki setiap bulan Ramadan kepada kaum duafa. Tetapi membiarkan atau menyebabkan ribuan orang berbondong-bondong menunggu di depan rumahnya untuk menerima zakat dari tangannya sendiri adalah kebiasaan yang riskan. Riskan karena mengganggu ketertiban dan kenyamanan di sekitar. Riskan malapetaka karena warga saling berebut untuk memperoleh kesempatan pertama.

Memberi karena keyakinan iman adalah perbuatan mulia. Menerima dengan hati penuh syukur adalah ekspresi iman juga.

Tetapi, tatkala memberi kepada ribuan orang miskin yang antre di depan rumah, kearifan yang diajarkan iman terancam. Yang berlaku dalam peristiwa seperti ini adalah pertarungan. Ketika ribuan orang harus menerima, mereka tidak lagi berlaku sebagai penerima, tetapi perampas. Bahkan pemberi pun terancam nyawanya.

Lihat saja bagaimana bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada rakyat miskin tidak dalam rangka ekspresi iman, tetapi kewajiban negara terhadap warga yang menderita. Dengan pengamanan yang ekstra ketat dan pembagian yang tertata pun masih menimbulkan korban karena rakyat tidak sabar.

Di beberapa kota, masih saja ada kaum dermawan yang menempuh cara pembagian zakat di depan rumahnya sendiri. Seperti diketahui, selalu saja ada ekses dari cara seperti ini.

Karena itu cara paling aman adalah menyerahkan penyaluran zakat kepada institusi yang khusus menanganinya. Serahkan kepada pengurus masjid atau lembaga yang terbiasa menangani sehingga tidak jatuh korban jiwa.

Sangat terasa bahwa membangun rasa kepatutan begitu sulitnya dalam masyarakat kita. Yang berkecukupan banyak yang lupa diri, yang miskin juga lupa diri bahkan tidak tahu diri.

Pemberian tidak diterima dengan tulus dan hormat, tetapi dirampas. Kemiskinan itu menyakitkan, tetapi sekaligus bengis.

Media Indonesia, Selasa, 16 September 2008 00:01 WIB

Menata Sistem Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Mengantisipasi kemarahan publik oleh karena kenaikan drastis BBM, pemerintah membuat kebijakan yang populis dengan memberikan subsidi dalam bentuk uang cash kepada rakyat berpenghasilan di bawah Rp 700.000. Pemerintah berkesimpulan bahwa dengan memberikan uang cash sebesar Rp 100.000 per keluarga yang dikategorikan miskin akan bisa mengimbangi pengeluaran oleh karena kenaikan harga BBM.
Sesungguhnya publik tidak menduga sebelumnya bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga 30 persen. Bahkan lebih tragis lagi, kenaikan harga BBM bisa berada di kisaran 50 persen. Sehingga mau tidak mau, menimbulkan gejolak pasca penetapan kenaikan tersebut.
Selama ini pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin. Persoalan selama ini adalah soal data penduduk miskin. Ini persoalan yang sungguh pelik. Artinya bagaimana pemerintah menentukan dan mengkategorikan rakyat sebagai miskin?
Indikator gaji sebesar Rp 700.000 sebagai ukuran merupakan ukuran yang debatable, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini mayoritas memiliki pekerjaan di sektor informal, yang tidak jelas memiliki gaji bulanan.
Pengalaman selama ini banyak data yang kacau. Oleh karena itu, tak jarang juga pemberian BLT menuai kritik. Kemudian ada satu pokok persoalan yang selama ini sering diabaikan. Misalnya soal bukti legal terkait dengan penghasilan.
Bagi mereka yang bekerja di sektor formal, slip gaji tentu bisa menjadi satu ukuran bagi orang yang memiliki pekerjaan tetap. Lantas bagaimana dengan pedagang tradisional, pedagang kaki lima, petani, dan berbagai usaha ekonomi informal lainnya.
Lebih rumit lagi bagaimana memverifikasi dan mendaftarkan seluruh warga yang miskin adalah urusan administrasi yang akan memakan waktu panjang, sementara di depan mata rakyat sudah berada dalam kelaparan dan kesulitan.
Kita masih belum bicara bahwa setiap kepala desa atau lurah punya semacam gengsi masing-masing, di mana mereka acapkali menutupi bahwa di daerahnya sedikit atau tidak ada yang kelaparan atau sangat miskin, untuk mendapatkan penghargaan sebagai desa atau lurah yang warganya maju. Padahal, fakta bisa berbicara lain. Selain itu, pada umumnya rakyat miskin tidak punya akses terhadap elit di tingkat desa atau kelurahan. Akses kepada kepala desa atau kelurahan biasanya hanya dimiliki orang terpandang atau kelas elit desa, sehinga walaupun ada bantuan seperti subsidi BBM, akan disalahgunakan dan dipergunakan oleh jejaring kepala desa yang selama ini terjalin.
Pengalaman kebijakan pemerintah masa lalu seperti pemberian Raskin, JPS dan pinjaman lunak desa ternyata hanya dinikmati segelintir orang yang punya akses kepada pejabat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan. Kita berharap mudah-mudahan birokrasi kita mau berubah dari jaman orde baru yang berlaku sistem ‘peras kain’. Sang pemeras pertama yakni tingkat yang lebih tinggi dari birokrasi mendapat atau menyunat lebih besar, dan kelas bawah yang terendah harus mendapatkan tetesan terakhir dari sisa perasan birokrasi atasannya.
Akhirnya rakyat juga yang menjadi korban. Kita mengharapkan supaya pemerintah memperketat pengawasan, melibatkan bukan hanya aparat desa saja seperti pengurus desa atau pengurus kelurahan, tetapi pengawasan subsidi BBM diharapkan dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dengan demikian, subsidi BBM dapat kita pastikan akan diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 10 Mei 2008

Jalan Pintas Mayor Reinado

Semestinya perbedaan pendapat dan persaingan kekuasaan tetap dilakukan dalam arena demokrasi.Lagi-lagi kita disodori pemandangan yang memerihkan nurani: pertumpahan darah demi merengkuh kekuasaan. Tidak akan menyelesaikan masalah, kekerasan hanya akan merusak tatanan politik dan mengundang konflik berkepanjangan. Semestinya perbedaan pendapat dan persaingan kekuasaan tetap dilakukan dalam arena demokrasi.
Itulah yang terjadi dalam tragedi penembakan Presiden Timor Leste Jose Ramos Horta, Senin lalu. Di pagi yang bening, saat Horta baru saja berolahraga bersama pengawalnya, dua mobil datang dengan kecepatan tinggi dan menghujaninya dengan serentetan peluru. Ditembus tiga peluru, satu di perut dan dua di dada, Horta ambruk. Ia sekarat.
Hanya berselang satu jam, mobil Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao juga diguyur peluru. Beruntung, dia selamat.
Serangan brutal yang dipimpin oleh Mayor Alfredo Reinado Alves itu patut dikecam keras. Apalagi bukan hanya sekarang ia menggunakan senjata dalam berpolitik. Dua tahun lalu, Reinado juga pernah memimpin 600 tentara memprotes kebijakan perdana menteri kala itu, Mari Alkatiri. Mari kemudian memecatnya. Sejak itulah kesumat membara di dadanya.
Berbulan-bulan bersembunyi, Reinado menjadi buruan tentara Australia di Timor Leste. Barulah belakangan pemerintah menghentikan perburuan itu dan meminta Reinado menyerahkan diri untuk diadili.
Reinado memang dalam posisi terjepit. Tapi dia semestinya paham betul konflik politik tak bisa dirampungkan dengan kekuatan senjata. Sang Mayor yang pernah mengenyam Sekolah Staf Komando Angkatan Laut Australia di Canberra itu seharusnya memperjuangkan pendapatnya dengan merebut simpati warga Timor Leste, bukan dengan kekerasan, senjata, dan darah.
Akibat aksi itu sungguh fatal. Tak hanya menyebabkan Reinado tewas karena diterjang peluru tentara pemerintah, kelompoknya juga menuai rasa antipati rakyat. Dunia pun mengutuknya.
Ekonomi negara yang morat-marit seperti Timor Leste memang sering kali menumbuhkan tokoh-tokoh martir seperti Reinado. Banyak orang yang patah arang mencari jalan pintas dengan melakukan kudeta. Mereka seolah-olah percaya setelah peluru ditembakkan dan pemimpin berganti, resesi ekonomi, kemiskinan, dan setumpuk persoalan lainnya akan rampung.
Solusi instan seperti itu tak akan menyelamatkan negara. Kudeta hanya akan dibalas dengan kudeta yang lain. Sejarah politik di Pakistan adalah contoh nyata hal tersebut. Pembunuhan dan pengeboman selalu saja mewarnai kampanye politik di negeri itu. Terakhir, mantan Perdana Menteri Pakistan Benazir Bhutto pun menjadi korban pengeboman.
Jadi keliru besar jika memahami kudeta politik adalah langkah cepat untuk memajukan negara dan memakmurkan rakyat. Insiden di Dili itu mudah-mudahan bisa menjadi cermin bagi para politikus Indonesia agar selalu memperjuangkan aspirasi politiknya dengan cara damai. Hanya dengan cara itu, demokrasi akan tumbuh sehat dan negara pun menjadi kuat.

Korantempo, Rabu, 13 Februari 2008

Amerika Demam, Kita Runyam

PEMERINTAH jangan dulu terlena melihat pulihnya bursa saham dunia. Setelah jatuh pada Selasa pekan lalu—pelaku bisnis mencatatnya sebagai Black Tuesday—kembali meningkatnya indeks harga saham belum bisa dikatakan aman. Perkembangan ini memang bisa memupus kekhawatiran bahwa krisis yang menimpa pasar modal itu bakal berkepanjangan. Namun Indonesia masih berada dalam bayang-bayang bakal terjadinya kemunduran ekonomi global. Kalau ekonomi dunia, terutama Amerika, demam, Indonesia bisa terkena selesma.
Ekonomi dunia sekarang mengandung volatilitas tinggi. Gejolak bursa bisa terjadi kapan saja, dengan turunan dan tanjakan tajam yang sulit diprediksi akurat. Untuk sementara, resep Amerika bisa meredam gejolak. Pemerintah George W. Bush memberikan stimulus ekonomi senilai US$ 150 miliar. Bank sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve, menurunkan suku bunga sampai 75 basis poin menjadi 3,5 persen.
Ibarat membuka pintu bendungan, kebijakan Amerika itu seperti mengalirkan air ke bursa-bursa dunia yang sedang kering. Dampaknya terasa langsung. Indeks bursa Indonesia naik 14,2 persen, lebih baik daripada sepekan sebelumnya, walaupun masih jauh dari posisi tertingginya tahun ini. Nilai tukar rupiah juga menguat. Bursa dan mata uang negara lain juga ikut membaik.
Pertanyaan pentingnya: apakah Amerika Serikat mampu menyelamatkan ekonominya dari ancaman resesi besar. Ekonomi AS, suka atau tidak, menjadi penentu yang valid tentang kapan ancaman krisis ini bakal berakhir. Semakin dalam dan lama resesi yang mendera Amerika, selama itu pula negara lain, termasuk Indonesia, bakal ”menderita”. Bekas gubernur bank sentral AS, Alan Greenspan, misalnya, menyatakan bahwa peluang resesi di Amerika makin besar meskipun derajat kedalamannya dangkal.
Biang keladi penyakit ekonomi Amerika kali ini, salah satunya, adalah krisis kredit macet subprime mortgage. Sialnya, kerugian belum bisa dihitung pasti, tapi angkanya sangat besar. Sampai kapan? Justru pertanyaan fundamental ini yang belum bisa dijawab, dan ini sangat mencemaskan pelaku ekonomi AS. Citibank dan Merrill Lynch, misalnya, terpaksa menghapusbukukan kredit macet tersebut sampai belasan miliar dolar. Mereka juga menderita kerugian miliaran dolar.
Sejumlah bank Eropa juga mulai melaporkan kerugian yang tak kalah mencengangkan akibat subprime. Bank terbesar kedua di Prancis, Societe Generale, merugi US$ 3 miliar. Diduga kuat, dan ini bisa membuat ”jantung copot”, belum semua korban melaporkan kerugian yang dideritanya. Padahal, secara keseluruhan, kucuran kredit subprime dengan hipotek rumah ini nilainya sangat besar: US$ 6 triliun. Kondisi inilah yang kemudian memicu terjadinya Selasa Hitam.
Buat Indonesia, setelah krisis bursa sementara ini berlalu, yang terpenting dilakukan adalah melihat dengan cermat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan negara-negara yang mungkin terimbas subprime. Perlambatan ekonomi Amerika pasti berpengaruh ke Indonesia. Rakyat Amerika tentu akan mengurangi konsumsi, dan ini mengakibatkan impor negara itu dari Indonesia akan menurun. Sampai November lalu, ekspor nonmigas Indonesia ke AS masih mencapai US$ 10 miliar.
Sebelum resesi benar-benar terjadi di Amerika, Indonesia perlu mencari pasar lain yang lebih prospektif. Dengan komoditas andalan seperti kelapa sawit, batu bara, dan berbagai produk primer, Indonesia tidak terlalu sulit mencari pasar di luar Amerika atau Jepang. Lagi pula, Jepang juga bakal sulit menghindar dari dampak resesi AS, mengingat intensitas perdagangan dua negara besar itu. Cina dan India bisa menjadi alternatif ekspor yang menjanjikan. Dua negara itu kini sangat haus energi.
Jangan sampai Indonesia justru dimanfaatkan negara lain. Bukan tidak mungkin Cina yang lebih cekatan mengalihkan ekspornya ke Indonesia. Dan sudah lama Indonesia menjadi incaran Cina. Dari tahun ke tahun, ekspor Cina ke Indonesia terus meningkat.
Tiang penyangga ekonomi lain yang harus diperhatikan adalah nilai tukar rupiah. Kondisi saat ini memang berbeda dengan sepuluh tahun silam, ketika krisis menghantam Indonesia dan Asia Timur. Proporsi utang luar negeri Indonesia—pemerintah dan swasta—saat ini jauh lebih aman ketimbang 1998. Ketika itu utang luar negeri mencapai 126 persen dari pendapatan domestik bruto, sedangkan sekarang berada di kisaran 33 persen. Tekanan harga minyak dunia juga relatif menurun. Harga minyak kini sudah berada di bawah US$ 90 per barel. Cadangan devisa Indonesia juga cukup besar. Kuncinya, sepanjang nilai tukar tidak melemah, ekonomi Indonesia lebih mudah dijaga.
Perbaikan indeks bursa dan stabilnya nilai tukar rupiah sekarang jangan sampai membuat pemerintah Indonesia meremehkan potensi krisis Amerika yang bisa terjadi kapan saja. Kewaspadaan harus dijaga, turbulensi bisa menerjang sewaktu-waktu.

 Majalah Tempo, 28 Januari 2008

Bukan Bangsa Tempe

Bukan Bangsa Tempe

Ini bukti bahwa kita belum bisa mengurus sektor pertanian dengan baik.

Bangsa ini benar-benar “bangsa tempe”. Persoalan perut pun selalu menjadi masalah setiap saat. Setelah didera urusan kenaikan harga beras, kali ini naiknya harga kedelai membuat khalayak kelimpungan. Ini bukti bahwa kita belum bisa mengurus sektor pertanian dengan baik.

Harga kedelai melambung hingga dua kali lipat. Kedelai yang biasanya dijual Rp 3.000 per kilogram melonjak menjadi Rp 6.000 per kg, bahkan di tempat-tempat tertentu menjadi Rp 8.000 per kg. Ribuan pengusaha kecil pembuat tahu dan tempe menjerit. Rakyat juga berteriak karena semakin sulit mendapatkan makanan pemasok protein yang murah.

Gonjang-ganjing itu dipicu oleh melambungnya harga kedelai di pasar internasional. Produksi kedelai dunia memang melemah. Indonesia yang hampir separuh kebutuhan kedelainya dipenuhi lewat impor langsung terpukul. Menurut Badan Pusat Statistik, kebutuhan kedelai nasional mencapai 1,3 juta ton setahun. Padahal negeri ini tahun ini cuma bisa memproduksi 620 ribu ton. Sisanya diimpor.

Pemerintah memang sudah berusaha mengatasi gejolak harga ini dengan menghapuskan bea masuk kedelai, dari semula 10 persen menjadi nol persen. Sebuah langkah bagus yang patut dipuji.

Hanya, langkah itu terapi sementara. Pasar kedelai impor–yang dikuasai empat importir besar, yakni Cargill, Teluk Intan, Liong Seng, dan Gunung Seru–tak akan serta-merta menurunkan harga. Pemerintah seharusnya meminta Bulog ikut terjun mengimpor kedelai untuk sementara. Tanpa kehadiran Bulog atau perusahaan lain, empat importir tersebut akan leluasa mengatur harga.

Adapun untuk solusi jangka panjang, pemerintah mau tak mau harus menggenjot produksi kedelai dalam negeri. Petani selama ini ogah menanam kedelai karena margin keuntungannya kelewat kecil. Menurut hitungan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso, karena rendahnya hasil panen kedelai, petani cuma bisa mendapat untung Rp 1 juta per hektare selama satu musim tanam atau sekitar tiga bulan.

Bandingkan dengan laba bila menanam jagung, yang mencapai Rp 5-6 juta per hektare untuk jangka yang sama. Jangan heran bila tahun ini produksi kedelai lebih rendah 127 ribu ton per tahun dibanding produksi tahun lalu, yang mencapai 747 ribu ton.

Harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk mengatasi hal ini, misalnya mengatrol jumlah produksi lewat penyebaran benih unggul yang merata ke seluruh daerah. Selama ini produksi kedelai hanya disokong oleh sebagian kecil provinsi, salah satunya Jawa Timur, yang memasok 400 ribu ton kedelai per tahun.

Pada saat yang sama, pemerintah harus memperbaiki tata niaga kedelai karena petani kedelai selama ini mendapatkan margin keuntungan paling kecil. Mereka cuma bisa menjual Rp 3.000 per kg. Padahal, menurut hitungan Departemen Pertanian, idealnya petani bisa memasang harga Rp 4.500 per kg.

Negeri ini punya tanah subur dan sumber air yang melimpah. Sudah selayaknya Indonesia sebagai negara agraris memperkuat kembali sektor pertanian. Mari kita buktikan, walau menyukai tempe, bangsa ini bukan “bangsa tempe”.

Koran Tempo,  Rabu, 16 Januari 2008

Kepesertaan Askeskin Belum Optimal

ORANG miskin dilarang sakit. Anekdot itu sering terdengar. Tidak hanya sekarang, tetapi sudah dari dulu. Mengapa, karena biaya obat dan perawatan di rumah sakit sangat tinggi, sehingga tidak mampu dijangkau oleh rakyat miskin. Ironisnya lagi, tidak jarang para pasien termasuk yang tergolong miskin sering jadi objek permainan. Mereka tidak jarang dihambat bahkan sering digiring ke rumah sakit swasta.

Manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan Askeskin pada Januari 2005, warga pun menyambut dengan suka cita. Ibarat hujan di musim kemarau. Harapannya, kebijakan ini akan mampu mengangkat derajat kesehatan warga miskin.

Apalagi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang program pro-rakyat ini. Untuk tahun 2006 saja, pemerintah menganggarkan Rp 3,6 trilyun. Namun anggaran itu baru terserap 72 persen. Artinya masih ada dana Rp 1 trilyun yang belum cair atau dikembalikan lagi ke APBN karena tak terpakai.

Ini tampak ironis. Di tengah masih banyaknya warga miskin di Indonesia, bahkan cenderung meningkat, Depkes selaku penanggung jawab Askeskin masih menyisakan anggaran. Masih tersisanya anggaran tersebut menunjukkan bahwa kerja Depkes dalam membantu rakyat miskin belum maksimal. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa Depkes sebagai institusi operasional kebijakan Askeskin tidak secara serius mengamankan garis strategi pemerintah. Anggaran tidak efektif terserap di lapangan, padahal rakyat miskin tidak berkurang bahkan cenderung bertambah.

Gambaran kondisi nasional itu, juga berlaku di Bali. Pada tahun 2007 dari kuota 76,4 juta jiwa, Bali mendapat kuota 548.617 jiwa warga miskin. Dari jumlah itu baru 54 persen memiliki kartu Askeskin. Sisanya, 46 persen belum mendapatkan ”haknya” yang sebenarnya telah dianggarkan oleh pemerintah.

Berangkat dari fenomena tersebut, tak bisa terbantahkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, belum maksimal memberi pelayanan kepada warga miskin. Sebab, sesuai dengan aturan pemerintah, pendaftaran warga miskin melalui aparat desa dan mendapat pesetujuan (SK) dari bupati/wali kota. Kecilnya masyarakat Bali yang terjangkau Askeskin — 54 persen dari kuota yang ditetapkan — menandakan masih rendahnya kepedulian aparat terhadap rakyat miskin.

Oleh karena itu, khusus di Bali perlu dibuatkan sistem yang lebih baik dalam mendata warga miskin. Apalagi data yang diberikan oleh BPS secara tegas menunjukkan bahwa warga miskin di Bali sebanyak 548.617.

Ke depan, perlu diciptakan sistem yang betul-betul bisa memberi kemudahan kepada warga miskin. Sebab, dari data yang ada masih ada 46 persen warga miskin di Bali belum terjangkau Askeskin. Apalagi sejumlah data menunjukkan bahwa tidak sedikit warga berkemampuan cukup juga menerima Askeskin. Ini artinya, warga miskin yang tidak terjangkau Askeskin bisa lebih banyak dari data yang ada sekarang. Mengapa, karena ”jatahnya” telah diambil oleh warga yang berkemampuan cukup.

Selain penciptaan sistem yang mudah, sosialisasi akan manfaat Askeskin juga penting terus dilakukan. Sebab, tidak sedikit warga miskin yang belum tahu bahwa dia sudah mendapat tanggungan pemerintah, apabila ikut menjadi peserta Askeskin.

Intinya, sosialisasi itu akan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas bahwa kesehatan adalah penting untuk dijaga yang salah satunya bisa dilakukan melalui kepesertaan Askeskin. Sementara tujuan sistem adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses untuk menjadi anggota Askeskin.

Bali Post, 15 September 2007

Stabilisasi Harga dan Persiapan Arus Mudik

Inilah tugas pemerintah setahun sekali pada bulan puasa dan menjelang Idul Fitri yakni menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pokok dan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana menyambut arus mudik lebaran. Pengalaman selama bertahun-tahun tentu akan menjadi modal berharga sehingga tidak perlu harus kelabakan. Namun dari tahun ke tahun pula kita melihat kecenderungan kenaikan dari sisi permintaan. Jumlah pemudik misalnya, diperkirakan akan meningkat baik yang menggunakan jasa transportasi darat, laut maupun udara. Termasuk pemudik yang akan menggunakan kendaraan roda dua alias sepeda motor.

Fenomena tahunan ini adalah bagian dari siklus pasar yang tak bisa dihindari. Artinya kalau kemudian ada kenaikan harga hal itu juga harus diterima sebagai kewajaran sebab memang terjadi lonjakan permintaan. Bukan lagi hal yang aneh ketika sebulan sebelum lebaran tiket angkutan umum seperti kereta api dan kapal laut sudah habis dipesan. Percaloan pun marak karena ada yang mencoba-coba mencari keuntungan dalam kesempitan. Bukan hanya habis dipesan, harganya pun meningkat sekitar 50 persen bahkan lebih dari biasanya. Lagi-lagi begitulah hukum pasar sehingga wajar bila pada bulan-bulan seperti ini tekanan inflasi agak terasa.

Meskipun demikian pemerintah tetap perlu mengendalikan. Terutama bagaimana mengatur pasokan dan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok mulai beras, minyak goreng, gula pasir, telur dan sebagainya. Tentu ini demi memberi perlindungan kepada masyarakat kecil yang daya belinya sangat terbatas. Dimungkinkan campur tangan misalkan melalui operasi pasar. Karena biasanya spekulasi ada di tingkat pedagang sehingga kalau tidak dipatahkan lewat pengedropan bahan secara langsung oleh Bulog, harga-harga akan makin tinggi. Cara konvensional seperti itu dianggap masih tetap ampuh untuk menjaga stabilitas harga.

Berkembangnya pola pemasaran yang meluas termasuk usaha-usaha ritel yang makin menjamur di sisi lain juga bisa membantu ketersediaan pasokan. Setidaknyanya sekarang antarpengecer saling bersaing menawarkan harga murah. Kendati sedikit banyak hal itu mulai menggeser peran pasar tradisional namun pada akhirnya lebih banyak membantu terutama dalam masa-masa puncak seperti ini. Memang sudah bukan waktunya lagi apabila pemerintah hanya berkutat pada persoalan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Tetapi dalam kenyataan hal seperti itu masih sulit dihindari terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bawah.

Akan halnya mengenai persiapan arus mudik. Peran pemerintah lewat BUMN masih tetap besar kendati swasta pun sangat diandalkan terutama dalam penyediaan sarana transportasi udara maupun darat. Dalam hal ini sudah bisa diantisipasi lonjakan penumpang setiap tahun sehingga relatif tidak ada masalah. Regulasi yang sudah longgar dalam sektor transportasi bisa menambah ketersediaan fasilitas pada saat mudik lebaran. Hanya saja pemerintah perlu memperhatikan kesiapan fisik jalan raya khususnya di sepanjang jalur pantura yang biasanya paling padat. Beberapa proyek perbaikan jalan dikebut sehingga akan selesai pada saat puncak mudik nanti.

Selain ketersediaan dan kenyamanan satu hal yang tak boleh dilupakan adalah faktor keselamatan. Jangan sampai kondisi yang akan memuncak dan sangat padat ini tidak dikelola semestinya sehingga mengabaikan keselamatan penumpang. Pemerintah sebagai regulator juga harus mampu mengawasi pelaksanaan di lapangan. Pastilah akan muncul kecenderungan aji mumpung dengan berusaha mencari keuntungan besar pada situasi-situasi seperti itu. Oleh karena itu pengawasan penting. Untuk urusan keamanan selama mudik aparat kepolisian biasanya sudah menyiapkan diri sehingga mendukung pula ketertiban dan kelancaran.

 

Suara Merdeka, Sabtu, 15 September 2007


Blog Stats

  • 791,644 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.