Archive for the 'Globalisasi' Category

Upaya Menjaga Karya Cipta Bangsa

GLOBALISASI dan liberalisasi telah membuat pergerakan kepentingan tidak mampu lagi dikekang batas-batas negara. Atas nama kebebasan dan demokrasi orang, lembaga atau bahkan negara saling klaim untuk menguasai dan meraih keuntungan satu sama lain.

Dampak globalisasi seperti ini juga melanda kekayaan intelektual dan budaya kita. Pihak-pihak di luar negeri dapat dengan mudah mengklaim hasil kreativitas, karya cipta, bahkan budaya kita sebagai hasil ciptaan mereka dan menarik keuntungan sebesar-besarnya dari hal itu.

Bukan satu dua kali fenomena seperti ini terjadi. Berbagai produk dan karya bangsa yang bahkan telah menjadi bagian sehari-hari kehidupan kita dapat dengan mudah diklaim pihak lain sebagai milik mereka. Pihak-pihak di luar negeri bahkan tidak segan untuk mematenkan hal hasil kreativitas kita.

Cerita tentang tempe yang dipatenkan sebuah lembaga di Jepang sungguh menyesakkan. Begitu juga angklung yang diklaim sementara kalangan di Malaysia, kebaya yang diakui sebagai asli kreasi Jepang, Malaysia, bahkan Afrika Selatan.

Ironisnya, menghadapi fenomena seperti itu, kita lebih sering hanya terperangah, tanpa mampu mempertahankan hak. Kita kecewa, tetapi tidak berdaya melakukan apa-apa. Karena memang, begitu pihak lain telah mematenkan sebuah karya ciptaan terlebih dahulu, hukum positif telah mengakuinya sekaligus melindungi kepentingan itu.

Situasi tidak adil itu, percaya atau percaya, mau tidak mau, dan suka tidak suka harus kita terima. Kita juga harus menaati aturan yang telah dilahirkan oleh peradaban, aturan yang ditaati oleh seluruh penghuni bumi.

Karena itu, kita menghargai upaya seniman kebaya kita Adjie Notonegoro yang pekan lalu mendeklarasikan kebaya sebagai busana nasional wanita Indonesia. Deklarasi seperti ini tidak saja perlu, tetapi juga sangat mendesak dilakukan. Mendesak karena kesadaran kita akan hak cipta sangatlah rendah.

Banyak perancang busana kita langsung bangga saat motif kebaya atau batik mereka beredar di luar negeri. Mereka pun sering lupa mematenkan karya. Tahu-tahu sebuah klaim muncul dan hasil kreasi mereka telah dipatenkan pihak lain nun jauh di sana.

Kita menghargai upaya pemerintah, bersama pemerintah daerah yang tengah menginventarisasi karya-karya seni tradisional, sumber daya hayati, dan folklor dari berbagai daerah di Indonesia.

Namun, sekali lagi setelah itu, jangan lupa mematenkan. Jika tidak, kita hanya dikenang sebagai bangsa yang punya banyak karya cipta, tetapi tak punya hak mengakui sebagai miliknya. Ibarat seorang ibu yang melahirkan, tetapi tak boleh mengakui sang jabang bayi sebagai anaknya. Ini sungguh amat menyakitkan.

Media Indonesia,  Sabtu, 18 November 2006

Iklan

Globalisasi dan Kemiskinan

Kemiskinan bukan ekses globalisasi. Begitu Hernando de Soto, seorang pemikir ekonomi dunia asal Peru, menegaskan. Kemiskinan di dunia, katanya, bukanlah akibat ekses globalisasi dan kapitalisme.

Kemiskinan dan globalisasi memang sudah lama menjadi bahan perdebatan, bukan hanya di kalangan ekonom-ekonom dalam negeri, tapi juga dunia. Perdebatannya pun tak pernah jauh-jauh dari bagaimana dampak globalisasi terhadap kemiskinan; menekan kemiskinan atau justru memperbesar kemiskinan.

Sejak proses globalisasi mulai berlangsung, kondisi kehidupan di hampir semua negara terkesan meningkat, apalagi jika diukur dengan indikator-indikator lebih luas. Namun, seringkali pula peningkatan itu hanya ada dalam hitung-hitungan di atas kertas. Negara-negara maju dan kuat memang bisa meraih keuntungan, tapi tidak negara-negara berkembang dan miskin.

Pengalaman sudah membuktikan sejak proses globalisasi bergulir muncul pula isu-isu seperti perdagangan global yang tidak fair, juga sistem keuangan global yang labih yang menelorkan krisis. Dalam kondisi tersebut, negara-negara berkembang dan miskin berulang kali terjebak jeratan utang yang justru jadi beban. Belum lagi bermunculan rezim hak properti intelektual, yang malah menghabisi akses masyarakat miskin untuk mendapat obat-obatan dengan harga terjangkau.

Dalam proses globalisasi, seharusnya uang mengalir dari negara kaya ke negara miskin. Tapi, dalam beberapa tahun terakhir, yang terjadi justru sebaliknya. Sementara negara-negara kaya memiliki kemampuan untuk menahan risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, negara-negara berkembang dan miskin menanggung beban fluktuasi tadi.

Fakta-fakta tersebut jelas tidak menjadikan De Soto, juga kita, antiglobalisasi. Soto hanya menunjuk kemiskinan di negara berkembang dan miskin bukan karena globalisasi tapi karena pemerintah tak memberi kesempatan pada rakyatnya untuk masuk ekonomi pasar. Karenanya, pemerintah dianggap perlu memformalkan sektor informasl. Caranya dengan legalisasi usaha-usaha informal dan memberikan sertifikat atas lahan dan aset-aset sektor informal tadi. Soto mengusulkan agar penduduk, usaha informal, dan petani miskin diberi sertifikat sehingga bisa dengan mudah mendapat pinjaman modal perbankan, yang tak lain korporasi besar. Pemberian sertifikat itulah yang kemudian disebutnya sebagai kodifikasi hukum.

Gagasan boleh saja. Reformasi hukum, harus. Tapi, ingat juga siapa yang bakal dihadapi sektor informal –dengan bekal sertifikat dan pinjaman perbankan yang tak seberapa– setelah mendapat akses ekonomi pasar? Korporasi-korporasi besar mancanegara, bermodal besar, berjaringan kuat, dan telanjur mendapat akses jauh lebih besar lantaran pemerintah menandatangani pembukaan akses pasar alias globalisasi.

Petani miskin kita, dengan modal sertifikat dan pinjaman perbankan tak seberapa, setelah mendapat akses ekonomi pasar, ‘dipaksa’ menghadapi petani-petani negara maju bertameng subsidi dan proteksi pemerintah. Bukankah ketidakseimbang itu yang jadi sebab mandeknya perundingan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)?

Kita memang tidak seharusnya antiglobalisasi. Kita juga perlu terus melakukan reformasi di bidang hukum, termasuk yang terkait perdagangan bebas dan pembukaan akses pasar. Tapi, kita perlu juga mewaspadai akibat globalisasi terhadap proses pemiskinan. Globalisasi mungkin tidak akan memiliki ekses pada kemiskinan, jika pemerintah tahu benar cara melindungi sektor informal domestik dalam keterbukaan akses pasar. Tanpa perlindungan itu, gagasan Soto boleh jadi hanya berarti bagi satu dua korporasi besar.

Republika,  Selasa, 07 Nopember 2006


Blog Stats

  • 803,645 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.