Archive for the 'Guru' Category

Berwacana soal Pegawai Negeri Sipil

Suara Merdeka 29 Nov 2006 – Untuk kesekian kalinya kita berwacana soal pegawai negeri sipil (PNS). Mulai dari bagaimana melakukan rasionalisasi mengingat jumlahnya yang sudah terlampau banyak, meningkatkan gaji untuk mencegah praktik korupsi sampai dengan penghapusan pensiun. Yang terakhir itu dikatakan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufik Effendi ketika menghadiri acara pisah sambut Rektor Undip di Semarang, Senin lalu. Gagasan-gagasan yang menarik, agak radikal namun sangat diperlukan mengingat beban keuangan negara yang makin berat. Namun persoalannya selalu bagaimana agar tidak hanya berhenti pada tingkat wacana.

– Menyangkut rasionalisasi atau pengurangan jumlah PNS, sesungguhnya itu merupakan hal yang penting dan sangat relevan. Sekarang ini jumlah PNS sudah mencapai 3,7 juta orang. Menurut Menneg PAN yang dibutuhkan kira-kira hanya 2,5 juta orang. Beberapa tahun lalu Feisal Tamin, ketika itu juga menjabat Menneg PAN, mengatakan, hanya 60% PNS yang bekerja efektif dan selebihnya bisa dikatakan kurang produktif. Padahal mereka digaji setiap bulan dan anggaran untuk gaji PNS setiap tahun triliunan rupiah. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu kesalahan sejak proses perekrutan di samping belum adanya ketegasan dan kejelasan kebijakan mengenai hal ini.

Lanjutkan membaca ‘Berwacana soal Pegawai Negeri Sipil’

Nasib Guru Tak Kunjung Membaik

Kelompok yang tak kurang menderitanya di negeri ini adalah guru. Mereka bukan saja menderita karena penghasilan yang…………..

sering tidak memadai, namun karena mereka juga berulang kali harus dipermainkan oleh kebijakan pemerintah.

Salah satu kebijakan yang kembali menuai kekecewaan adalah janji pemerintah yang akan mengucurkan dana Rp 500.000 per bulan kepada setiap guru. Kontan kebijakan ini disambut dengan gembira oleh para guru. Mereka yang hidup “Senin-Kamis” itu melihat bahwa dengan adanya tunjangan tersebut minimal mereka bisa menggunakannya untuk meningkatkan kualitas diri. Nyatanya, pemerintah hanya akan merealiasikan sebesar Rp 100.000.
Kebijakan yang kerap disebut sebagai plintat-plintut ini memang amat mengecewakan banyak pihak, dari sekian banyak kekecewaan kepada pemerintah. Masih ingat bagaimana kecewanya para guru ketika mereka mengeluhkan nasibnya? Bukannya meresponi positif, Wakil Presiden Jusuf Kalla bahkan dengan nada marah meminta para guru untuk tidak cengeng dengan mengejek diri sendiri.
Lalu kekecewaan berikutnya datang ketika pemerintah memotong dana pendidikan dengan alasan bahwa dana tersebut sudah termasuk ke dalam anggaran dana pembangunan pendidikan di sektor lain. Kamuflase anggaran pendidikan ini kemudian dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi atas gugatan PGRI.
Namun sesunggunya kekecewaan masih banyak. Ada dana BOS yang disunat oleh oknum tertentu. Bahkan seorang guru dari daerah terpencil menyatakan bahwa dana untuk sekolah kebanyakan berputar-putar di Dinas Pendidikan,  tanpa pernah tersalurkan kepada masyarakat dan guru yang membutuhkan.
Fenomena terakhir adalah ketika permainan politik datang ke sekolah. Hal ini mengemuka ketika voucher bantuan pendidikan disampaikan menggunakan saluran yang tak lazim, yaitu pelaku politik.  Tindakan yang ternyata sudah lama dilakukan ini adalah sebuah model dari politisasi pendidikan. Model  inilah yang membuat persoalan pendidikan tak pernah putus. Dari masalah ke masalah tak pernah diselesaikan karena pendidikan dianggap sebagai komoditas politik yang bisa diperjualbelikan untuk kepentingan politik  tertentu.
Apa boleh buat, nasib guru memang demikian pula. Persoalan politik selalu saja mengedepan ketika ada kepentingan tertentu di dalamnya. Padahal bagaimana pun sepanjang nasib guru tidak pernah selesai, maka persoalan pendidikan juga tidak akan pernah selesai dalam batasan tertentu. Artinya, kita tidak akan mungkin memaksa mereka untuk bekerja melebihi kapasitas yang ada karena penghargaan yang kita berikan memang tidak memadai untuk itu.
Sampai kapan nasib guru akan terus begini? Persoalan penting adalah bahwa lembaga yang menyatukan para guru semisal PGRI juga tidak memiliki kekuatan bargaining untuk mendesak dan memaksa pemerintah. PGRI dianggap hanya sebagai sebuah paguyuban semata yang hanya akan bergerak tidak berdasarkan kepentingan taktis tertentu.
Yang menjadi masalah adalah andaikan para guru memperjuangkan nasibnya melalui jalur lain, katakanlah lembaga politik semisal DPR, nasibnya tidak akan jauh berbeda. Lihat saja kasus voucher pendidikan tadi, nyata-nyata pemerintah bermain mata dengan DPR supaya mereka tetap mendapatkan keuntungan dari kebijakan yang menyangkut para guru.
Inilah persoalan yang sangat menyedihkan kita. Para guru yang notabene adalah pekerja pendidikan yang menutupi kelemahan pemerintah dalam membangun negeri ini ternyata diperlakukan dengan amat tidak hormat oleh pemerintah. Maka tidak ada jalan keluar selain bahwa para guru harus berjuang untuk hal itu. Para guru harus menyatukan langkah untuk mengadvokasi dan mengkomunikasikan kepentingan kepada semua pihak. (***)

 

Sinar Indonesia Baru, 7 November 2006 

 

Pemerintah Menolak Angkat Ribuan Guru

Tajuk Rencana Suara Merdeka Selasa, 19 September 2006

– Pemerintah melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Meneg PAN) Taufiq Effendi, menolak mengangkat paling tidak 261.000 guru honorer, guru tidak tetap, dan guru bantu menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Padahal pernah direncanakan pengangkatan itu direalisasi secara bertahap hingga Oktober 2007 mendatang. Menurut Meneg PAN, mereka tidak bisa diangkat karena data tidak akurat. Bahkan sekitar 50% di antaranya jauh dari akurat. Di samping itu, ada 100.000 nama yang diajukan terdapat kesalahan. Karena itu, daftar akan segera dikembalikan ke daerah untuk diteliti ulang dan dikirim lagi ke pusat setelah melalui pembaharuan data.

– Pernyataan Meneg PAN itu tentu saja mengagetkan, karena sebenarnya para guru sudah lama menunggu untuk bisa masuk bursa pengangkatan sebagai CPNS. Mereka menunggu bukan satu-dua bulan, melainkan ada yang sudah bertahun-tahun. Setelah sekian lama menunggu, ternyata belum juga direalisasi. Mereka tidak tahu pasti kapan harus lebih lama menunggu lagi. Jika pernyataan Meneg PAN benar bahwa telah terjadi menipulasi data menyangkut masa kerja atau lama pengabdian, sungguh amat disesalkan. Meskipun kita yakin, ketidakakuratan itu lebih disebabkan bukan oleh faktor-faktor kesengajaan yang direncanakan.

– Di negeri ini, sebagian dari perilaku masyarakat cenderung mengabaikan hal-hal tertentu secara akurat, kurang bisa bekerja dengan sempurna, cenderung mengabaikan hal-hal sepele, sering memunculkan perilaku sak kepenakke dhewe, sak karepe dhewe, yang akhirnya mencelakakan diri sendiri. Mengerjakan sesuatu dengan anggapan orang lain pasti bisa menerima, mencuri kesempatan di tengah kesempitan dengan berharap orang lain tidak tahu adalah sika-sikap dari sebagian masyarakat kita. Dengan mengabaikan hal-hal sepele misalnya menyangkut akurasi hari, tanggal, bulan, dan tahun kapan memulai mengabdi saja, bisa mengakibatkan hal-hal yang merugikan pihak lain.

– Perilaku berupa pengabaian-pengabaian terhadap hal-hal kecil akan menjadi pangkal munculnya masalah di kemudian hari. Pernyataan Meneg PAN menyangkut kesalahan data lama mengabdi, tentu saja diartikan para guru telah memperpanjang waktu dari yang semestinya terjadi. Misalnya baru mengabdi dua-tiga tahun, dituliskan sampai 10 tahun. Mungkin dengan harapan lamanya waktu mengabdi ini, akan menjadi titik tumpu pengangkatan. Tanpa bermaksud menuduh, model seperti ini sangat mungkin terjadi sebagai bentuk-bentuk dari sikap jalan pintas. Namun yang terjadi juga bisa sebaliknya, artinya ketidakakuratan itu karena semata-mata kesalahan yang tidak disengaja.

– Masalah seperti itu bukan kali pertama terjadi. Kenapa? Sebab di negeri ini, betapa susahnya mendapatkan data dan informasi dengan akurasi tinggi. Sebagai contoh paling aktual adalah berapa sebenarnya jumlah penduduk yang berada di garis kemiskinan. Untuk satu angka ini saja, sudah membuat banyak orang ribut. Sementara, angka-angka yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pun masih diragukan akurasinya oleh para ahli. Dengan demikian, betapa susahnya mendapatkan data dan informasi dengan nilai akurasi yang tinggi, termasuk dari badan, lembaga, orang ataupun pemimpin yang tentunya telah memiliki kewenangan cukup.

– Kembali pada masalah penolakan pengangkatan itu, semua akan berpulang seberapa serius daerah mengurus tentang hal itu. Para guru sebaiknya membetulkan kembali data yang sesuai dengan keadaan senyatanya. Gubernur dan aparatur yang mengurus soal itu pun perlu lebih tanggap, karena menyangkut banyak orang menunggu nasib. Di sisi lain, kita harus mendukung langkah tegas yang diambil Meneg PAN, menyangkut penolakan pengangkatan tersebut dengan maksud untuk memperbaiki keadaan dan membersihkan birokrasi dari perilaku yang buruk. Tata kelola birokrasi yang bersih bukan hanya ditentukan oleh figur pemimpinnya, melainkan juga oleh sistem dan prosedur yang berstandar tinggi.


Blog Stats

  • 791,644 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.