Archive for the 'Haji' Category

Kekisruhan Haji dan Kritik DPR yang Meluruh

PENYELENGGARAAN haji 2006 yang kacau masih terus menjadi pembicaraan orang ramai. Publik masih tak percaya bahwa urusan katering menjadi bisa kisruh begitu rupa, membuat 189 ribu jamaah haji Indonesia tidak menerima makanan selama dua hari. Itu sungguh kasus yang amat memalukan sepanjang penyelenggaraan haji.

Karena itu, wajar jika ketika kasus tersebut mencuat para anggota DPR dengan lantang mengkritik manajemen haji yang kacau itu. Bahkan, beberapa wakil rakyat itu menuntut Menteri Agama Maftuh Basyuni mundur. Mereka juga mengancam melakukan interpelasi dan angket.

Akan tetapi, spirit mengoreksi para anggota dewan itu seperti melisut begitu saja. Orang bilang seperti gertak sambal. Keras di awal meluruh di akhir. Itulah kenyataan yang terjadi ketika para politikus Senayan menggelar rapat kerja Komisi VIII dengan Menteri Agama yang berlangsung tujuh jam, Senin (29/1).

Permintaan maaf Maftuh pun manjur untuk meredam adrenalin para politikus. Dewan memahami kelaparan yang menimpa para tamu Allah di Tanah Suci itu karena perusahaan katering dari Arab Saudi yang menangani jemaah Indonesia.

Bahkan, dalam salah satu butir kesimpulan rapat kerja yang diteken Menteri Agama dan Wakil Ketua Komisi VIII Aisyah Hamid Baidlowi, DPR mengimbau Kerajaan Saudi meminta maaf kepada para jemaah Indonesia. Tetapi, sama sekali tidak ada rekomendasi agar Menteri Agama meminta maaf atas peristiwa yang memalukan itu.

Padahal, sangat terang benderang, kekisruhan katering haji itu tak lepas dari tanggung jawab penyelenggara, yakni Departemen Agama. Ia mengalihkan jasa katering dari Muasasah kepada ANA for Development. Pengalihan itu tanpa mempertimbangkan rekam jejak perusahaan itu dan tidak mau koordinasi dengan Kedutaan Besar RI untuk Arab Saudi.

Seluruh carut-marut persoalan haji tak lepas dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. UU itu menutup pintu rapat-rapat terhadap partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan haji. Sebaliknya, memberikan kewenangan terlalu banyak kepada Menteri Agama. Dalam dalil kekuasaan, kewenangan mutlak di mana pun rawan penyimpangan.

Kini, saatnya berbenah serius untuk ibadah haji. Sebab hampir di setiap penyelenggaraan haji selalu muncul persoalan. Padahal, haji adalah ibadah yang tidak ringan. Ia perlu fisik yang prima dan keuangan yang cukup. Karena itu, tidak ada jalan lain, harus ada reformasi kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji agar para jemaah bisa khusyuk beribadah.

Dalam manajemen modern, operator dan regulator tidak bisa berada dalam satu genggaman. Pasti terjadi monopoli yang berakibat biaya tinggi dan berjalan tanpa pengawasan. Itulah yang terjadi dengan haji. Departemen Agama bertindak sebagai operator sekaligus regulator.

Sebaiknya, Departemen Agama cukup bertindak sebagai regulator. Operatornya diserahkan kepada swasta atau bisa badan independen yang dibentuk khusus untuk itu. Pemisahan yang tegas antara regulator dan operator itu lebih menjamin adanya pengawasan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji.

Reformasi kelembagaan itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah dan DPR mau merevisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Revisi itu harus memuat keberadaan dewan pengawas independen.

Dewan pengawas itulah yang melakukan investigasi jika terjadi kekisruhan penyelenggaraan ibadah haji oleh operator. Tidak perlu lagi Presiden membentuk tim investigasi. Apalagi jika kredibilitas tim itu diragukan.

Media Indonesia, Rabu, 31 Januari 2007

Sekali Lagi “Prevoir”

Kita hargai kesigapan pemerintah membentuk Tim Investigasi dan Evaluasi atas gagalnya pelayanan konsumsi bagi jemaah haji kita tahun ini.

Namun, ketika pada waktu yang bersamaan kita dihadapkan pada berbagai peristiwa yang menunjukkan lemahnya persiapan, pemeliharaan, pelaksanaan, serta kepedulian dan tanggung jawab, kita diingatkan lagi akan tugas kita yang tidak kalah penting, yakni pencegahan. Agar pencegahan bisa dilaksanakan secara efektif, kita ingatkan tugas pemerintah dan kita yang diserahi tanggung jawab untuk prevoir, melihat ke depan, melihat lebih dulu agar bisa mencegah semaksimal mungkin terjadinya kegagalan, kecelakaan, dan hal-hal yang merugikan publik serta pemerintah sendiri.

Untuk itu, pemerintah dilengkapi dengan berbagai lembaga dan perangkat yang melekat pada keseluruhan pemerintahan serta masing-masing departemen, birokrasi, dan lembaganya. Semua itu perlu dibuat bekerja bahkan bekerja secara efektif dan efisien. Pekerjaan ini tidak mudah dan memerlukan sebut saja sikap, orientasi, dan semangat reformasi untuk keberhasilannya.

Setiap kali termasuk terjadinya kecelakaan-kecelakaan dramatis seperti sekarang ini, harus digerakkan sebagai suatu momentum. Kita perlu berani mengakui, secara umum kita lemah dalam pelaksanaan atau implementasi. Kecenderungan kita yang lebih kuat adalah membicarakannya. Kecenderungan retorik atau kecenderungan verbal ini diperkuat oleh faham dan praksis kita yang belum lengkap perihal demokrasi.

Memang demokrasi diawali dan disertai retorika dan kesibukan verbal, tetapi harus juga disertai tindak lanjut ke dalam aksi, ke dalam implementasi.

Jika benar atau ada benarnya, kita cenderung bekerja kurang cermat serta juga masih lemah terhadap kemungkinan berbagai kepentingan yang kolusif, maka tugas pemerintah untuk prevoir, melihat lebih dulu, sehingga sanggup memberikan sinyal prevensi merupakan tugas pemerintah yang amat strategis dan menentukan. Untuk itu diperlukan efektif dan efisiennya pemerintahan berikut lembaga dan birokrasinya. Untuk itu diperlukan kepemimpinan. Bahkan bagi masyarakat kita seperti halnya masyarakat bangsa Asia lainnya, kepemimpinan lebih-lebih lagi diperlukan. Pemerintah jangan segan-segan memberikan kepemimpinan.

Dari pengalaman bangsa dan negara yang lebih dulu mencapai kemajuan perikehidupan rakyat serta kondisi negaranya, kita melihat strategisnya pandangan dan sikap dasar yang menunjang. Di antaranya kecermatan bekerja, rasa tanggung jawab, penguasaan bidang yang merupakan tugasnya, bekerja tuntas tidak setengah-setengah, disiplin termasuk disiplin waktu. Jangan berhenti berbicara, tetapi diwujudkan dalam implementasi. Memang sesuai dengan tugas serta bidang masing-masing, namun toh semua retorika yang marak dewasa ini juga mempunyai tujuan bersama, yakni membuahkan hasil dalam laku dan implementasi. Ulasan ini terkesan mengulang-ulang, tetapi memang itulah tugas media, yakni frapper toujours, terus-menerus menabuh, terus-menerus mengingatkan dan saling mengingatkan.

Kompas, Senin, 08 Januari 2007

Katering Haji

Selalu ada saja persoalan di seputar penyelenggaraan ibadah haji. Masalahnya di seputar pemondokan, katering, pendaftaran, penerbangan, organisasi, aparatur, pembinaan, indirect cost, dan keamanan di terowongan Mina maupun jamarat. Pada dua musim haji yang lalu, sebetulnya Departemen Agama di bawah kepemimpinan M Maftuh Basyuni mendapat pujian yang bagus. Persoalan di seputar haji satu per satu dibenahi, dan berhasil.

Pada tahun ketiga ini, ia menyentuh masalah pemondokan, efisiensi katering, dan keamanan di terowongan Mina maupun jamarat. Di pemondokan relatif tak ada masalah yang berarti. Jamaah mendapat pemondokan yang lebih dekat daripada tahun-tahun sebelumnya, dan bagi yang mendapat agak jauh mendapat kompensasi biaya. Untuk masalah keamanan, pemerintah menyelipkan anggota TNI sehingga tahun ini tak terdengar musibah Mina atau di jamarat. Namun Depag tersandung di katering. Persoalannya bisa terletak pada masalah persaingan bisnis sehingga ada sabotase, atau bisa pula karena ada kesalahan pengambilan keputusan. Maksud hati untuk efisien, ternyata bisa saja penyelenggara katering tak profesional. Untuk itulah kita mendukung langkah Presiden untuk membentuk tim investigasi.

Sebetulnya, di luar masalah katering, penyelenggaraan haji pada musim haji kali ini relatif lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun karena haji melibatkan 200 ribu orang, tentu saja dampaknya menjadi luar biasa. Apalagi ini menyangkut masalah perut dan menjadi pusat perhatian bangsa Indonesia. Selain itu, apapun, hal itu merupakan cacat. Orang juga berspekulasi bahwa di balik ini semua bisa saja ada unsur korupsi. Bayangkan, ini menyangkut dana yang sangat besar: 50 juta riyal (sekitar Rp 120 miliar).

Hanya saja kita harus hati-hati dan jangan terburu-buru membawa kasus ini ke dalam pusaran politik. Kita harus tetap jernih. Setidaknya, kita harus memegang karakter Maftuh Basyuni yang selama ini coba ia munculkan: Tegas, lugas, cepat, dan pragmatis. Ia juga mencoba menampilkan citra dirinya sebagai figur yang bersih dan pro-perubahan. Sudah banyak yang menjadi korban akibat langkah-langkahnya. Mereka kehilangan ‘lahan’, bahkan kehilangan jabatan dan status sosial.

Karena itu, wacana soal pencopotan Maftuh dari jabatannya relatif tak bergaung. Publik masih mencoba berpegang pada karakter yang selama ini dimunculkan Maftuh. Walau demikian, kita tetap tak boleh lengah dan kehilangan daya kritisnya. Namun wacana kontra-produktif juga sebaiknya dihindarkan dulu. Biarkan tim investigasi bekerja untuk mengurai akar masalah yang sesungguhnya.

Apa yang bisa kita petik dari kasus katering ini adalah justru bahwa persoalan di seputar penyelenggaraan haji bukanlah hal yang sederhana. Masalah haji sudah muncul sejak berabad lampau. Namun dalam sejarah modern Indonesia, kita mencatat bahwa pada 1921 KH Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, telah menuntut pada pemerintah kolonial Belanda untuk melakukan perbaikan penyelenggaraan haji dengan membentuk Kongsi Tiga. Pada 1950, Badan Kongres Muslimin Indonesia membentuk Panitia Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia. Begitu seterusnya, upaya memperbaiki penyelenggaraan haji tak henti dilakukan. Ini memang sebuah hajatan raksasa, melibatkan 200 ribu ‘peserta’ Indonesia atau total ada 4 juta ‘peserta’. Tak hanya melibatkan pemerintah dan masyarakat, tapi juga pemerintah negara lain dan masyarakat internasional.

Karena itu, jika Maftuh bisa berhasil menyelesaikan persoalan haji pada satu periode masa jabatan menteri, maka hal itu merupakan prestasi luar biasa. Kita berharap persoalan katering ini merupakan kecelakaan pengambilan keputusan belaka, bukan sebuah akibat dari tindakan korup.

Republika, Kamis, 04 Januari 2007

Tragedi Katering di Tanah Suci

PENYELENGGARAAN haji tak pernah sepi dari kontroversi. Tiap tahun berbagai persoalan selalu terjadi. Dari keberangkatan, ketika berada di Tanah Suci, hingga kembali dari berhaji.

Kontroversi pelaksanaan Rukun Islam kelima itu, kali ini ditandai oleh tidak adanya pasokan makanan bagi ratusan ribu jemaah Indonesia yang sedang melakukan wukuf di Padang Arafah hingga keberangkatan mereka ke Mina untuk melempar jumrah. Selama lebih dari 30 jam, sebanyak 189 ribu jemaah sejak Kamis sampai Sabtu (28-30/12/2006) terpaksa menahan lapar karena ransum makanan tidak datang.

Peristiwa itu sungguh sebuah tragedi. Sebab, untuk pertama kali sepanjang sejarah penyelenggaraan haji, ratusan ribu jemaah Indonesia kelaparan karena tiadanya pasokan makanan.

Musibah itu berawal ketika Panitia Ibadah Haji Indonesia di Arab Saudi menunjuk katering Ana for Development Est sebagai perusahaan yang memasok makanan bagi jemaah asal Indonesia. Sebelumnya, panitia selalu menggunakan Muasasah (lembaga pelayanan haji) Asia Tenggara yang sudah puluhan tahun melayani haji Indonesia.

Pengalihan itu dilakukan karena katering Ana menawarkan harga lebih murah daripada muasasah sebelumnya, dengan selisih harga 50 riyal atau sekitar Rp115 ribu per jemaah. Untuk 15 kali makan di Arafah dan Mina, katering Ana mematok harga SR250 per jemaah, sedangkan harga dari muasasah mencapai SR300.

Namun, ternyata katering Ana tidak mampu menyediakan makanan saat jemaah haji Indonesia berbondong-bondong ke Padang Arafah untuk melakukan wukuf. Padahal, wukuf termasuk prosesi ibadah yang membutuhkan keandalan fisik karena jemaah harus berjalan di Padang Arafah yang luas. Akibatnya, sejumlah jemaah jatuh pingsan karena kelaparan saat melakukan prosesi itu.

Menteri Agama M Maftuh Basyuni mengaku pemerintah memang telah salah memilih perusahaan katering dan meminta maaf atas kejadian yang membuat jemaah kelaparan selama di Arafah dan Mina. Menteri Agama ketika berada di Mina pada Sabtu (30/12) lalu, bahkan nyaris terkena amukan jemaah yang tak mampu mengendalikan emosi akibat tidak adanya pasokan makanan.

Sebelum persoalan katering muncul dan membuat geger, memang ada beberapa muasasah berlaku tidak profesional terhadap jemaah haji Indonesia. Sebagai contoh, pembatalan sepihak empat pemondokan haji oleh pemiliknya yang menimpa jemaah Indonesia, pertengahan Desember lalu, menjadi bukti betapa muasasah telah melanggar perjanjian yang telah disepakati.

Tidak profesionalnya muasasah itu bukan hal baru. Selama ini jemaah Indonesia terlalu diatur oleh muasasah, dari urusan pemondokan, katering, transportasi, hingga penyediaan tenda. Dengan posisi diatur itu, jemaah Indonesia menjadi objek yang bisa diperlakukan semena-mena. Itu sangat berbeda dengan Iran, misalnya, yang bebas mengatur jemaahnya sendiri. Dengan kata lain, muasasah tidak bisa mengatur jemaah Iran karena posisi tawar mereka tinggi.

Karena itu, sudah sepantasnya pemimpin negeri ini melobi Raja Arab Saudi agar setiap penyelenggaraan haji tiba jemaah Indonesia tidak terus-menerus diperlakukan semena-mena. Prinsip meraih untung besar dengan modal kecil juga perlu dihilangkan dalam penyelenggaraan haji.

Selayaknya, jemaah Indonesia bisa menjalani seluruh prosesi haji dengan hati jernih dan damai, tanpa terbebani oleh persoalan-persoalan di luar ibadah itu sendiri.

Media Indonesia, Kamis, 04 Januari 2007


Blog Stats

  • 792,860 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.