Archive for the 'Hakim' Category

Penciptaan Hukum dan Ketidakpastian Hukum

TAHUN 2007 ditutup dengan bertambahnya ketidakpastian hukum. Bukan sembarang ketidakpastian hukum, karena ketidakpastian hukum yang baru ini diciptakan Mahkamah Agung.

Sebaliknya, Mahkamah Agung justru berpandangan ia telah melakukan penemuan hukum dengan keputusannya. Putusannya seharusnya dipandang sebagai sumbangan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang sengketa pilkada.

Keputusan yang menghebohkan itu adalah keputusan Mahkamah Agung untuk melaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutus keberatan penghitungan suara dan bukan memutus pilkada ulang.

Maka, terjadilah komplikasi hukum. Di satu pihak, Mahkamah Agung menilai dirinya melakukan penemuan hukum (hal yang memang diperbolehkan), tetapi di lain pihak, Mahkamah Agung dapat dinilai telah melakukan pelanggaran kewenangan yang diberikan undang-undang (hal yang mestinya tidak diperbolehkan).

Pembuat undang-undang memang tidak bermaksud membuka peluang bagi adanya pilkada ulang. Pembuat undang-undang menginginkan adanya kepastian hukum. Itulah sebabnya, pembentuk undang-undang hanya memberi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara sengketa perhitungan suara, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Tenggat waktunya pun dibuat cepat dan ketat.

Akan tetapi, Mahkamah Agung kali ini terlalu inovatif dengan melakukan penemuan hukum, yaitu memerintahkan pilkada ulang, kiranya tanpa menyadari bahwa tidak ada aturan mengenai pilkada ulang. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tidak tahu bagaimana caranya melakukan pilkada ulang.

Komplikasi semakin parah karena DPRD provinsi tidak memiliki kewenangan lain kecuali meneruskan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Lagi pula, sejauh diketahui publik, Mahkamah Agung tidak membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai pemenang pilkada.

Persoalan baru pun timbul, apa yang akan dilakukan Presiden? Melantik atau tidak melantiknya? Besar kemungkinan Presiden tidak mengambil tindakan apa pun sebab menanti adanya kepastian hukum.

Pikiran yang tentu saja ada dasarnya, yaitu percaya bahwa sengketa pilkada itu harus diatasi dengan jalur hukum. Jalur hukum itu tidak bisa lain, harus melalui Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan bahwa pilkada langsung bukanlah rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi.

Padahal yang sekarang menjadi masalah justru Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum yang menimbulkan kekosongan hukum dengan hasil tidak ada kepastian hukum. Singkatnya, kesemrawutan hukum.

Kalau keputusan Mahkamah Agung yang membuat hukum semrawut, apa yang harus dilakukan? Salah satu jawabnya agaknya harus dicari pada kompetensi hakim agung yang dikaitkan dengan semacam code of conduct. Hakim agung sebaiknya tahu diri, tidak duduk sebagai majelis hakim dalam perkara yang di luar kompetensinya.

Bila kompetensi buruk, sedangkan otoritas keputusan final dan mengikat, maka akan sangat celaka bila mengira diri telah membuat penemuan hukum, padahal yang dihasilkan kesemrawutan hukum.

Media Indonesia, 3 Januari 2008

Kontroversi Putusan MA!

Kita sengaja membikin judul di atas untuk menegaskan betapa kontroversinya putusan Mahkamah Agung soal pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan.

Putusan MA itu merupakan sebuah drama demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, KPU Sulsel menetapkan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai pemenang pilkada. Amin Syam-Mansyur Ramli, yang diajukan Partai Golkar, mengajukan keberatan ke MA. Selisih suara memang tipis: 1.432.572:1.404.910.

MA mengabulkan sebagian permohonan Amin Syam dan memerintahkan KPU Sulsel mengulang pilkada di empat kabupaten. Selain baru pertama kali terjadi dalam sejarah pilkada Indonesia, putusan itu telah melampaui kewenangan hakim agung dalam memutuskan sengketa pilkada dan mengabulkan sesuatu yang tidak diminta (ultra petita) oleh pemohon.

Putusan itu tidak bulat. Hakim agung senior yang sekaligus Ketua Majelis Paulus Effendi Lotulung dan Djoko Sarwoko kalah suara dengan tiga hakim lainnya, Hakim Nyakpa, Mansyur Kartayasa, dan Abdul Manan. Voting dilakukan ketika MA terdesak batas waktu penyelesaian sengketa pilkada yang hanya 14 hari.

Paulus dan Djoko berpendapat, kewenangan MA dalam sengketa pilkada dibatasi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan MA No 6/2005. Undang-undang memberi MA kewenangan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan KPUD dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Bukan pilkada ulang!

Namun, tiga hakim lainnya- yang sebelum menjadi hakim berprofesi sebagai dosen, jaksa, dan hakim agama—mempunyai pendapat berbeda. Mereka memutuskan pilkada Sulsel di empat kabupaten diulang dalam waktu tiga hingga enam bulan. Putusan itu melampaui kewenangan yang diberikan undang-undang dan melampaui tuntutan pemohon yang hanya mempersoalkan penghitungan suara di Gowa, Bone, dan Bantaeng. Tetapi dalam putusannya, MA memasukkan juga Tana Toraja.

Putusan itu berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, memicu eskalasi politik lokal dan tentunya mempunyai konsekuensi biaya. Problem lainnya adalah akan berakhirnya tugas KPU Sulsel pada Mei 2008.

Dari sisi prosedur, memang putusan MA bersifat final dan mengikat. Namun, UU MA memberi tempat untuk melakukan peninjauan kembali jika memang terjadi kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya. Preseden soal itu sudah ada. MA pernah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memenangkan Badrul Kamal sebagai Wali Kota Depok. Putusan PT Jawa Barat itu dikoreksi MA dan MA kemudian memenangkan Nur Mahmudi Ismail sebagai Wali Kota Depok.

Mengacu pada kasus Depok, peninjauan kembali merupakan salah satu langkah hukum yang perlu dipikirkan. Namun, yang perlu disadari dari drama demokrasi itu adalah bahwa pada akhirnya kekuasaan seharusnya bukanlah tujuan akhir. Kekuasaan adalah alat pengabdian dan pengabdian itu bisa dilakukan di mana saja!

Kompas, Sabtu, 22 Desember 2007

Penegak Hukum Bukan Sekadar Corong Hukum

Kalau kita memasuki lembaga-lembaga pengadilan di Inggris, kita akan menemukan motto yang berbunyi “berikan aku hakim yang baik, meski di tanganku ada hukum yang buruk”. Motto ini untuk mengingatkan setiap hakim yang akan memimpin sidang atau menangani perkara supaya tidak dikalahkan oleh hukum yang di dalamnya terdapat kekurangan, ada pasal-pasal yang kabur, atau norma-norma yang berkategori lemah dan mengundang banyak penafsiran.

Dari motto tersebut, hakim diingatkan bahwa kata kunci pelaksanaan sistem peradilan pidana (criminal justice system) lebih dominan berada di dalam kekuasaannya, bukan ditelakkan pada produk hukumnya. Produk yuridisnya boleh saja kurang, kabur, dan bahkan cacat, tetapi mentalitas hakim dilarang cacat, tidak boleh lebih buruk dibandingkan kondisi produk hukumnya.

Motto yang berhasil dijadikan kekuatan moral (moral force) oleh para hakim tersebut berdampak luar biasa. Pelaksanaan sistem peradilan pidana, terutama dalam penanganan kasus-kasus besar, misalnya tindak pidana korupsi, dapat berjalan dengan baik. Vonis yang dijatuhkan oleh hakim bukan mencerminkan keinginan terdakwanya, tetapi benar-benar mencerminkan keinginan kuat dalam menegakkan keadilan.

Motto tersebut disosialisasikan di mana-mana, karena pemerintah Inggris menyadari bahwa setiap produk hukum sangatlah sulit memenuhi kesempurnaan maksimal. Bukan tidak mungkin usai diberlakukan, produk ini ternyata menyimpan kekurangan fundamental, yang hanya bisa diatasi oleh hakim-hakim yang punya keberanian memosisikan diri bukan sebagai mulut undang-undang (la bauche de laloi), tetapi sosok yang dibebani kewajiban berkreasi atau melahirkan norma-norma untuk menutup kevakuman.

Aparat penegak hukum yang tidak menempatkan diri sebagai “mulut undang-undang” atau corong hukum semata itulah yang dibutuhkan untuk menangani (memeriksa) kasus korupsi di Inggris. Dengan mentalitas demikian ini, pencari keadilan dilindungi dan dijembatani hak-haknya.

Belajar dari model peradilan di Inggris tersebut, aparat penegak hukum di negeri ini harus menunjukkan kecerdasan mentalitasnya saat berhadapan dengan tersangka atau terdakwa kasus korupsi. Kecerdasan mentalitas menempati hirarkhi tertinggi dibandingkan law in books.

Koruptor atau koalisi komunitas elite yang diduga melakukan penyimpangan kekuasaan merupakan golongan manusia yang punya keberanian besar, yang tidak sebatas keberanian “menjarah” uang negara (rakyat), tetapi juga sangat pintar membaca bahwa umumnya aparat penegak hukum di negeri ini terkerangkeng dalam ranah utama sebagai corong hukum.

Kecerdasan koruptor di negeri ini tergolong spesial, mengingat sudah berbagai upaya dilakukan untuk melawan atau menjaring koruptor, tetapi yang terjaring masihlah yang klas tikus, bukan yang kelas gurita. Ini lebih disebabkan kecerdasan atau kelihaian koruptor yang melebihi kemampuan dan keberanian aparat penegak hukum.

Berkali-kali produk yuridis yang bertemakan politik penanggulangan korupsi dibikin dan sudah terbilang memenuhi standar kelayakan, namun produk layak ini belum mampu menunjukkan taringnya ketika berhadapan dengan penjahat beridentitas “krah putih” ini. Kekuatan penjahat “krah putih” ini mampu membuat aparat penegak hukum mengidap lesu darah, impoten, atau susut nyalinya.

Alih-alih ke tingkatan melompati pagar bukan sebatas”mulut hukum”, untuk konsisten mengikuti norma hukum saja, aparat penegak hukum kita belum berani menerapkannya secara maksimal. Sebut, misalnya, berbagai bentuk penyalahgunaan dana bencana alam di saat negeri di timpa banyak bencana ini. Dalam hal ini seharusnya aparat penegak hukum bisa menerapkan ancaman maksimal (sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diamandemen dengan UU No. 20 Tahun 2001) kepada terdakwanya atau penyalahgunaan uang rakyat di saat darurat ini dengan hukuman mati. Nyatanya, hingga sekarang, rasanya belum ada aparat yang berani “berjihad” secara yuridis ini.

Kalau menjadi corong hukum saja belum bisa ditegakkan konsisten, maka tampaknya berat sekali mengharapkan aparat penegak hukum “berhijrah” secara intelektualitas yuridis dengan cara mengembangkan model penafsiran atau interpretasi hukum, yang selain bertujuan untuk menjaring dan mempertanggungjawabkan koruptor, juga menunjukkan bahwa dalam dirinya ada tekad (mentalitas) hingga pasang badan untuk melawan koruptor.

Mentalitas aparat penegak hukum kita memang masih menjadi virus utama yang membuat politik penanggulangan korupsi rentan diserang, dikooptasi, dijinakkan, dan bahkan diimpotensi oleh berbagai kekuatan yang berkoalisi dan berkolaborasi dengan koruptor. Kekuatan yang antipemberantasan korupsi seperti diberikan kran lebar untuk bermain-main atau memainkan aparat penegak hukum.

Kekuatan antipemberantasan korupsi sebenarnya tidak akan merajalela, jika saja aparat penegak hukum mampu memaksimalkan perannya, bukan sebatas sebagai corong hukum, tetapi juga kreator yang mengisi kevakuman norma hukum dan mengembangkannya menjadi senjata ampuh bernama norma hukum yang progresif atau norma yang berbasis kepentingan bangsa dan masyarakat ke depan.

Virus yang menjangkiti mentalitas aparat penegak hukum tersebut harus direformasi oleh aparat itu sendiri, kecuali mereka ini memang bernafsu menjadi teman keabadian dari komunitas elite “penjahat krah putih”. Sebab, mereka sudah punya komisi-komisi pengawasan, seperti Komisi Pengawas Kejaksaan, Komisi Pengawas Kepolisian, dan lain sebagainya, yang bisa melakukan langkah-langkah konkret terhadap anggota korps yang bermain mata dengan kalangan pelaku kejahatan korupsi. Dalam kejahatan korupsi, banyak hal yang bisa dikuak lebih dalam oleh aparat pemberantasnya yang bermental kreatif. []

Duta Masyarakat, 10 Januari 2007

Sulitnya Mencari Hakim Agung

HASIL rekrutmen calon hakim agung oleh Komisi Yudisial mengundang kontroversi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Bukan hanya itu, dana yang dihabiskan Komisi Yudisial dalam proses seleksi tersebut tergolong besar, Rp2,6 miliar. Persoalan-persoalan itulah yang disorot tajam sejumlah anggota Komisi III DPR pada dengar pendapat dengan Komisi Yudisial di Jakarta, Rabu (29/11).

Proses seleksi hakim agung oleh Komisi Yudisial merupakan mekanisme baru dalam dunia hukum di Indonesia. Sejak terbentuk pada 2004, Komisi Yudisial oleh konstitusi diberi kewenangan untuk menyeleksi calon hakim yang nanti duduk di Mahkamah Agung. Sebelumnya, proses rekrutmen itu dilakukan Mahkamah Agung.

Sebagai mekanisme baru, wajar bila proses itu disorot banyak kalangan. Beragam pendapat pun bermunculan. Bahkan, sejak awal proses seleksi berlangsung, muncul tentangan, terutama dari Mahkamah Agung saat hubungannya dengan Komisi Yudisial kurang harmonis.

Ketika itu, Mahkamah Agung mengharuskan para hakim yang ingin melamar lewat lembaga MA dan melarang para hakim langsung melamar ke Komisi Yudisial. Namun, faktanya, banyak para hakim yang langsung melamar ke Komisi Yudisial.

Kontroversi terus bermunculan sampai Komisi Yudisial menetapkan enam calon hakim agung pada pekan pertama November lalu. Dikatakan kontroversi lantaran minimnya calon hakim agung yang dihasilkan KY. Itu sangat kontradiktif dengan jumlah calon pelamar yang mencapai 130 orang. Padahal, ada enam posisi lowong di Mahkamah Agung. Sesuai dengan ketentuan, KY mestinya mengajukan tiga nama untuk satu posisi. Totalnya KY harus mengajukan 18 nama calon hakim agung ke DPR. Karena itulah, DPR mengembalikan lagi enam nama calon hakim agung kepada KY untuk dilengkapi menjadi 18 nama.

Kontroversi juga muncul terkait dengan tidak berimbangnya komposisi hakim agung dari jalur karier dan nonkarier. Dari enam calon hakim agung yang dihasilkan KY, hanya ada dua dari jalur karier. Minimnya hakim karier yang lolos seleksi menimbulkan pertanyaan apakah ada unsur subjektivitas dari KY, mengingat hubungannya yang kurang akur dengan MA?

Dan, yang paling kontroversial, KY meloloskan seorang calon hakim agung yang kini berstatus tersangka. Betul, kita mesti menghargai asas praduga tidak bersalah, apalagi belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, harus diingat, konstitusi mengamanatkan kepada KY agar menjaring calon hakim agung yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Menjaring hakim-hakim unggulan untuk duduk di lembaga Mahkamah Agung bukan pekerjaan mudah dan murah. Apalagi bila mengacu kepada konstitusi, yakni mencari manusia yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Kita mengharap kesulitan KY mencari calon hakim agung tidak terkait dengan fakta bahwa 40% hakim di Indonesia bermasalah. Semua pihak, terutama KY, harus tetap optimistis bahwa masih banyak hakim yang benar dan bersih.

Kita juga percaya KY akan terus memperbaiki mekanisme rekrutmen sehingga tidak lagi mengundang kontroversi. Melalui penjalinan kerja sama dengan berbagai pihak dan penerapan metode jemput bola, kita berharap, KY mampu menjaring hakim-hakim unggulan.

Kita tidak ingin kesulitan mencari hakim agung identik dengan sulitnya menumbuhkan dan membangun supremasi hukum di Tanah Air karena sulit mencari hakim yang benar-benar hakim. Hakim yang mengerti hukum dan memiliki nurani untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Bukan sebaliknya, membolak-balik kebenaran dan keadilan.

Media Indonesia, Jum’at, 01 Desember 2006

Kecerdasan Spiritual Hakim

Ada langkah maju yang dilakukan Komisi Yudisial (KY). Dalam seleksi calon hakim agung yang kini sedang berjalan dan hasilnya akan diserahkan kepada DPR pada 15 November 2006, KY menambahkan beberapa persyaratan tambahan untuk menjadi hakim agung.

Persyaratan itu tak cuma sebatas masalah moral, dedikasi, dan pemahaman mengenai hukum, yang selama ini menjadi tolok ukur dalam penentuan calon hakim agung. Tapi, kini ditambah lagi dengan kecerdasan spiritual. Bahkan, yang terakhir ini dijadikan pertimbangan utama dalam pemilihan sang calon hakim agung.

Persyaratan tambahan ini jelas merupakan langkah maju. Sebab, dengan memiliki kecerdasan spiritual, sang hakim agung akan selalu menyadari bahwa segala keputusannya akan dipertanggungjawabkan kepada ‘Yang di Atas’, kepada Tuhan yang Mahakuasa, apa pun agama yang bersangkutan. Harus diakui, masyarakat luas selama ini sering dikecewakan oleh keputusan para hakim/pengadilan, terutama para hakim agung/Mahkamah Agung yang merupakan benteng terakhir bagi mereka yang mencari keadilan di negeri ini.

Bahkan boleh dikata, para hakim agung inilah yang merupakan penentu nasib orang-orang yang beperkara. Sebab, setelah kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA), tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh mereka yang beperkara kecuali pasrah menerima keputusan para hakim agung di MA.

Namun, sekali lagi, keputusan para hakim agung/MA sering mengecewakan. Kita, misalnya, masih sering mendengar adanya mafia peradilan. Yakni, mereka yang sedang beperkara, melalui orang-orang tertentu, melobi oknum-oknum di Mahkamah Agung agar keputusan yang dikeluarkan menguntungkan mereka yang sedang beberkara tersebut. Kita juga sering mendengar keputusan para hakim agung/MA yang tidak berpihak pada keadilan masyarakat.

Berbagai keputusan para hakim agung yang mengecewakan tersebut, antara lain, disebabkan oleh tidak adanya kecerdasan spiritual tadi. Karena tidak mempunyai kecerdasan spiritual, para hakim lalu merasa tidak dituntut untuk bertanggung jawab kepada ‘Yang di Atas’ atas semua keputusannya. Akibatnya, mereka pun dengan mudah memainkan hukum dan keadilan. Dari sinilah munculnya jual beli keadilan tersebut.

Dalam hal ini kita sepakat dengan salah seorang pimpinan di KY, Irawadi Joenoes. Yakni, hakim yang cerdas secara intelektual tapi tidak memiliki kecerdasan spiritual akan mudah tergoda. Bisa saja, misalnya, bila yang bersangkutan dihadapkan pada uang Rp 100 miliar, intelektualnya justru digunakan untuk menekuk dan memutarbalikkan hukum serta menguntungkan si pemberi uang.

Karena itu, langkah KY yang memasang persyaratan kecerdasan spiritual dalam menyeleksi para calon hakim agung harus kita dukung. Dukungan yang sama juga kita harapkan datang dari DPR yang akan menentukan para hakim agung.

Tentu saja tidak sebatas hakim agung. Kita juga berharap bahwa para hakim lainnya, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi, juga mempunyai kesadaran yang sama, bahwa keputusan mereka akan dipertanggungjawabkan kepada ‘Yang di Atas’, kepada Tuhan Sang Maha Pembalas atas segala perbuatan manusia, termasuk tindakan dan keputusan para hakim.

Republika, Jumat, 03 Nopember 2006

Menyeleksi Calon Hakim Agung

KOMISI Yudisial mulai melakukan tugas penting yang diperintahkan konstitusi yaitu menyeleksi calon hakim agung. Seleksi itu dilakukan secara terbuka, sehingga siapa pun bisa menyaksikannya.

Dalam wawancara, para calon hakim agung itu dicecar berbagai pertanyaan tajam, terutama berkaitan dengan aspek integritas. Tampak jelas yang sedang digali oleh Komisi Yudisial adalah hal-hal yang bisa merusak atau mencemarkan martabat hakim agung.

Ada sembilan calon hakim agung yang diseleksi, di antaranya seorang profesor hukum dari Universitas Hasanuddin yang cukup populer. Dia adalah Achmad Ali, yang sedang dilanda dua kasus korupsi.

Achmad Ali bukan hanya dikejar pertanyaan menyangkut kasus korupsi itu, namun yang paling menarik justru mengenai pesan pendek (SMS) yang dikirimkannya kepada seorang jenderal. Melalui SMS itu Ali meminta dukungan untuk menjadi hakim agung, dan akan memberi kompensasi untuk kasus pelanggaran HAM. Seperti diketahui, Ali sekarang adalah anggota Komnas HAM.

Calon hakim agung lainnya Abdul Gani Abdullah, yang juga bergelar profesor. Kepadanya ditanyakan tatkala menjadi Kepala BPHN, mendapatkan anggaran untuk mengganti mobil dinas pejabat BPHN, yang kemudian mobil itu dipakai bersama-sama untuk pulang ke kampung Abdul Gani.

Dua contoh itu cukup untuk memperlihatkan bahwa Komisi Yudisial bersikeras mengejar aspek kebersihan calon hakim agung. Hal yang sangat penting, karena memang masalah besar bangsa ini di bidang hukum adalah hebatnya mafia peradilan sehingga hukum dapat dibeli.

Semua calon hakim agung yang sedang diseleksi itu tak perlu lagi diragukan kepiawaiannya dalam bidang hukum. Yang menjadi persoalan bagaimana integritas mereka, apakah jenis yang mudah berkompromi, gampang disetir, dan doyan sogok. Di sinilah pentingnya rekrutmen dan seleksi yang transparan sehingga Komisi Yudisial bisa mendapatkan berbagai informasi yang selama ini tersembunyi. Di antaranya, SMS yang dimaksudkan oleh si pengirim bersifat sangat rahasia.

Memilih hakim agung yang diharapkan bagaikan dewa atau setengah dewa tentulah bukan tugas yang gampang. Tanggung jawab itulah yang harus dipikul Komisi Yudisial. Untuk itu, Komisi Yudisial harus tegas, konsisten, tidak boleh menggunakan standar ganda.

Media Indonesia, Rabu, 01 November 2006


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.