Archive for the 'Harga' Category

Amankan Beras!

Kita kembali menghadapi gejolak harga komoditas pangan dunia. Dampak kenaikan harga kedelai dan minyak sawit mentah belum reda betul, kini kita harus menghadapi melambungnya harga beras di pasar dunia. Beras merupakan bahan pangan pokok masyarakat Indonesia. Maka, mau tidak mau, pemerintah harus melindungi habis-habisan agar dampak kenaikan harga beras itu bisa minimal. Bagi petani, kenaikan harga beras tersebut memang sangat menguntungkan. Harganya menyentuh 700 dolar AS per ton, tiga kali lipat dari harga lima tahun lalu. Namun, situasi itu pula yang bisa memicu persoalan yang jauh lebih pelik. Bisa dibayangkan apa jadinya jika petani kemudian menjual hasil panennya kepada pedagang, yang kemudian mengekspor karena tergiur keuntungan besar. Pasokan (stok) untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sangat mungkin berkurang sehingga harga ke konsumen pun ikut-ikutan naik.

Di saat harga beras dunia melonjak, tidak mengimpor beras untuk memenuhi stok dalam negeri merupakan keputusan tepat. Sebab, harga beras dunia jadi jauh lebih mahal dibanding harga beras dalam negeri. Selanjutnya, demi menjaga maraknya penyelundupan akibat besarnya perbedaan harga dalam negeri dan dunia, perlu pula mempertimbangkan kenaikan yang wajar untuk harga pembelian pemerintah (HPP) dan harga gabah kering panen (GKP). Pemerintah bisa saja menambah kekuatan daya serap Bulog untuk beras petani dalam negeri.

Kita tentu saja berharap dengan cara itu petani bisa menikmati dampak kenaikan harga, tanpa harus membebani konsumen. Apalagi, jika pada saat bersamaan, dari sisi fiskal diberlakukan pula pajak ekspor untuk beras. Jika perlu, berlakukan pula disinsentif ekspor beras dalam bentuk lain. Ini tak lain untuk mengantisipasi adanya tekanan dari pedagang atau tengkulak yang sekadar mencari untung semata.

Saat ini, memang sulit membayangkan kita mengekspor beras karena kebutuhan dalam negeri sendiri belum mencukupi. Tapi, jika prediksi Departemen Pertanian tahun ini kita bisa swasembada, bahkan surplus setara beras sampai dua juta ton terealisasi, dorongan untuk ekspor bukan tak mungkin muncul, terutama di saat harga beras dunia terus meninggi.

Selain berharap lebih besarnya peran Bulog dalam menstabilkan harga beras di dalam negeri, kita juga berharap banyak pada upaya-upaya peningkatan produksi gabah dan beras dalam negeri. Kebijakan perberasan perlu diarahkan untuk meningkatkan pasokan minimal sama dengan atau lebih besar dari permintaannya.

Opsi menggenjot produksi wajib diteruskan, tidak setengah-setengah. Baik melalui perluasan areal panen (pembukaan sawah-sawah baru) maupun melalui peningkatan produktivitas per satuan lahan. Kerja sama dengan pemerintah daerah yang berpotensi produksi tinggi akan memperkuat upaya peningkatan produksi ini.

Kenaikan harga beras di pasar dunia mestinya bisa menjadi awal langkah kita untuk benar-benar melepaskan ketergantungan pada bahan pangan impor, terutama bahan pokok seperti beras. Maka, kita sebagai negara agraris tak ada pilihan lain, kecuali mengamankan produksi dan stok beras negeri sendiri. Jangan melulu tergiur untung.

Republika, Selasa, 25 Maret 2008

Menyikapi Mahalnya Beras

Pancaroba. Itulah yang kita alami sekarang. Iklim bisa secara mendadak berubah dan ekstrem, membuyarkan prediksi dan ekspektasi hasil pertanian.Fenomena alam itu terjadi merata secara global. Silih berganti kita rasakan munculnya gejala alam yang anomali. Pada musim kering, kemarau sungguh menyengat, bahkan tiba-tiba hujan turun membawa banjir. Dalam musim hujan sudah pasti banjir datang, tetapi terkadang ada wilayah yang mengalami kekeringan.

Semua itu tentu mengacaukan budidaya pertanian, yang berujung pada gangguan, bahkan penurunan produksi. Belum lagi munculnya hama yang aneh-aneh.

Sebagai bangsa dan negara agraris, yang mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian, kita mesti sadar bahwa pancaroba harus kita hadapi. Kuncinya adanya kebijakan yang antisipatif.

Kita selalu tersentak manakala terjadi gejolak harga pangan. Lalu sibuk bertengkar dan saling menyalahkan. Paling banter ambil langkah darurat jangka pendek.

Era pangan murah mungkin memang sudah berlalu. Dalam hal komoditas beras misalnya. Produksi dan permintaan dunia cenderung stabil, tetapi sejumlah negara produsen mulai menahan produksinya, tidak melepasnya ke pasar internasional meski potensi keuntungan ekonomi terbuka lebar. Tujuannya jelas, pengamanan pasokan untuk rakyatnya. Itulah nasionalisme, antisipasi yang cermat. Masuknya spekulan di pasar komoditas, termasuk beras, juga mengacaukan harga.

Kita paham betul masyarakat Indonesia masih sangat bergantung pada beras sebagai pangan utamanya. Karena itu, peningkatan produksi dan produktivitas di tengah kondisi semakin tergusurnya lahan pertanian oleh kepentingan nonpertanian dan pertumbuhan jumlah penduduk menjadi mutlak.

Akan tetapi, kita belum juga melihat kebijakan pertanian pangan yang all out mendukung dan membela kepentingan petani. Padahal, persoalan petani, khususnya produsen padi dan beras, sejak dulu hampir tak berubah. Harga produksi jatuh saat panen raya, harga produk sarana produksi pertanian, pupuk, obat-obatan pembasmi hama, selalu melonjak manakala dibutuhkan petani. Tidak jarang mereka harus ribut dan menjerit karena selain harga melonjak, barangnya hilang pula di pasaran. Inovasi teknologi pertanian yang terjangkau dan mudah diaplikasikan petani hampir tidak ada.

Karena itulah, momentum harga pangan dunia yang semakin melonjak gila-gilaan seharusnya menyentakkan kita agar berpikir ulang tentang arah kebijakan pertanian yang lebih berpihak kepada petani, prorakyat.

Kita khawatir jika pedagang gabah dan beras berspekulasi memainkan harga sesukanya, sementara Bulog tidak dapat mengimbangi kekuatan spekulan. Karena itu, kebijakan budidaya, peningkatan produksi dan produktivitas dengan biaya murah di hulu, serta penguatan fungsi dan peran Bulog di hilir, tidak bisa ditawar lagi. Sekarang juga, jika pemerintah tidak ingin tersudut, tak berdaya melihat kesulitan rakyat di kemudian hari.

Kompas,  Selasa, 25 Maret 2008 |

Bukan Bangsa Tempe

Bukan Bangsa Tempe

Ini bukti bahwa kita belum bisa mengurus sektor pertanian dengan baik.

Bangsa ini benar-benar “bangsa tempe”. Persoalan perut pun selalu menjadi masalah setiap saat. Setelah didera urusan kenaikan harga beras, kali ini naiknya harga kedelai membuat khalayak kelimpungan. Ini bukti bahwa kita belum bisa mengurus sektor pertanian dengan baik.

Harga kedelai melambung hingga dua kali lipat. Kedelai yang biasanya dijual Rp 3.000 per kilogram melonjak menjadi Rp 6.000 per kg, bahkan di tempat-tempat tertentu menjadi Rp 8.000 per kg. Ribuan pengusaha kecil pembuat tahu dan tempe menjerit. Rakyat juga berteriak karena semakin sulit mendapatkan makanan pemasok protein yang murah.

Gonjang-ganjing itu dipicu oleh melambungnya harga kedelai di pasar internasional. Produksi kedelai dunia memang melemah. Indonesia yang hampir separuh kebutuhan kedelainya dipenuhi lewat impor langsung terpukul. Menurut Badan Pusat Statistik, kebutuhan kedelai nasional mencapai 1,3 juta ton setahun. Padahal negeri ini tahun ini cuma bisa memproduksi 620 ribu ton. Sisanya diimpor.

Pemerintah memang sudah berusaha mengatasi gejolak harga ini dengan menghapuskan bea masuk kedelai, dari semula 10 persen menjadi nol persen. Sebuah langkah bagus yang patut dipuji.

Hanya, langkah itu terapi sementara. Pasar kedelai impor–yang dikuasai empat importir besar, yakni Cargill, Teluk Intan, Liong Seng, dan Gunung Seru–tak akan serta-merta menurunkan harga. Pemerintah seharusnya meminta Bulog ikut terjun mengimpor kedelai untuk sementara. Tanpa kehadiran Bulog atau perusahaan lain, empat importir tersebut akan leluasa mengatur harga.

Adapun untuk solusi jangka panjang, pemerintah mau tak mau harus menggenjot produksi kedelai dalam negeri. Petani selama ini ogah menanam kedelai karena margin keuntungannya kelewat kecil. Menurut hitungan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian Sutarto Alimoeso, karena rendahnya hasil panen kedelai, petani cuma bisa mendapat untung Rp 1 juta per hektare selama satu musim tanam atau sekitar tiga bulan.

Bandingkan dengan laba bila menanam jagung, yang mencapai Rp 5-6 juta per hektare untuk jangka yang sama. Jangan heran bila tahun ini produksi kedelai lebih rendah 127 ribu ton per tahun dibanding produksi tahun lalu, yang mencapai 747 ribu ton.

Harus ada kemauan kuat dari pemerintah untuk mengatasi hal ini, misalnya mengatrol jumlah produksi lewat penyebaran benih unggul yang merata ke seluruh daerah. Selama ini produksi kedelai hanya disokong oleh sebagian kecil provinsi, salah satunya Jawa Timur, yang memasok 400 ribu ton kedelai per tahun.

Pada saat yang sama, pemerintah harus memperbaiki tata niaga kedelai karena petani kedelai selama ini mendapatkan margin keuntungan paling kecil. Mereka cuma bisa menjual Rp 3.000 per kg. Padahal, menurut hitungan Departemen Pertanian, idealnya petani bisa memasang harga Rp 4.500 per kg.

Negeri ini punya tanah subur dan sumber air yang melimpah. Sudah selayaknya Indonesia sebagai negara agraris memperkuat kembali sektor pertanian. Mari kita buktikan, walau menyukai tempe, bangsa ini bukan “bangsa tempe”.

Koran Tempo,  Rabu, 16 Januari 2008

Stabilisasi Harga dan Persiapan Arus Mudik

Inilah tugas pemerintah setahun sekali pada bulan puasa dan menjelang Idul Fitri yakni menjaga stabilitas harga terutama kebutuhan pokok dan menyiapkan berbagai sarana dan prasarana menyambut arus mudik lebaran. Pengalaman selama bertahun-tahun tentu akan menjadi modal berharga sehingga tidak perlu harus kelabakan. Namun dari tahun ke tahun pula kita melihat kecenderungan kenaikan dari sisi permintaan. Jumlah pemudik misalnya, diperkirakan akan meningkat baik yang menggunakan jasa transportasi darat, laut maupun udara. Termasuk pemudik yang akan menggunakan kendaraan roda dua alias sepeda motor.

Fenomena tahunan ini adalah bagian dari siklus pasar yang tak bisa dihindari. Artinya kalau kemudian ada kenaikan harga hal itu juga harus diterima sebagai kewajaran sebab memang terjadi lonjakan permintaan. Bukan lagi hal yang aneh ketika sebulan sebelum lebaran tiket angkutan umum seperti kereta api dan kapal laut sudah habis dipesan. Percaloan pun marak karena ada yang mencoba-coba mencari keuntungan dalam kesempitan. Bukan hanya habis dipesan, harganya pun meningkat sekitar 50 persen bahkan lebih dari biasanya. Lagi-lagi begitulah hukum pasar sehingga wajar bila pada bulan-bulan seperti ini tekanan inflasi agak terasa.

Meskipun demikian pemerintah tetap perlu mengendalikan. Terutama bagaimana mengatur pasokan dan distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok mulai beras, minyak goreng, gula pasir, telur dan sebagainya. Tentu ini demi memberi perlindungan kepada masyarakat kecil yang daya belinya sangat terbatas. Dimungkinkan campur tangan misalkan melalui operasi pasar. Karena biasanya spekulasi ada di tingkat pedagang sehingga kalau tidak dipatahkan lewat pengedropan bahan secara langsung oleh Bulog, harga-harga akan makin tinggi. Cara konvensional seperti itu dianggap masih tetap ampuh untuk menjaga stabilitas harga.

Berkembangnya pola pemasaran yang meluas termasuk usaha-usaha ritel yang makin menjamur di sisi lain juga bisa membantu ketersediaan pasokan. Setidaknyanya sekarang antarpengecer saling bersaing menawarkan harga murah. Kendati sedikit banyak hal itu mulai menggeser peran pasar tradisional namun pada akhirnya lebih banyak membantu terutama dalam masa-masa puncak seperti ini. Memang sudah bukan waktunya lagi apabila pemerintah hanya berkutat pada persoalan stabilisasi harga kebutuhan pokok. Tetapi dalam kenyataan hal seperti itu masih sulit dihindari terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bawah.

Akan halnya mengenai persiapan arus mudik. Peran pemerintah lewat BUMN masih tetap besar kendati swasta pun sangat diandalkan terutama dalam penyediaan sarana transportasi udara maupun darat. Dalam hal ini sudah bisa diantisipasi lonjakan penumpang setiap tahun sehingga relatif tidak ada masalah. Regulasi yang sudah longgar dalam sektor transportasi bisa menambah ketersediaan fasilitas pada saat mudik lebaran. Hanya saja pemerintah perlu memperhatikan kesiapan fisik jalan raya khususnya di sepanjang jalur pantura yang biasanya paling padat. Beberapa proyek perbaikan jalan dikebut sehingga akan selesai pada saat puncak mudik nanti.

Selain ketersediaan dan kenyamanan satu hal yang tak boleh dilupakan adalah faktor keselamatan. Jangan sampai kondisi yang akan memuncak dan sangat padat ini tidak dikelola semestinya sehingga mengabaikan keselamatan penumpang. Pemerintah sebagai regulator juga harus mampu mengawasi pelaksanaan di lapangan. Pastilah akan muncul kecenderungan aji mumpung dengan berusaha mencari keuntungan besar pada situasi-situasi seperti itu. Oleh karena itu pengawasan penting. Untuk urusan keamanan selama mudik aparat kepolisian biasanya sudah menyiapkan diri sehingga mendukung pula ketertiban dan kelancaran.

 

Suara Merdeka, Sabtu, 15 September 2007

Sulitnya Mengendalikan Harga Minyak Goreng

PEMERINTAH akhirnya menerapkan kenaikan pungutan ekspor produk minyak sawit mentah (crude palm oil = CPO) dan turunannya sejak Jumat (15/6). Pajak ekspor CPO kini menjadi 6,5% dari semula 1,5%. Inilah kebijakan untuk mengerem harga minyak goreng yang lebih dari satu bulan membubung amat tinggi di luar batas kewajaran.

Kenaikan pajak ekspor semula akan diberlakukan akhir Juni ini. Tetapi, karena program stabilisasi harga (PSH) dan juga operasi pasar tak cukup ‘bertuah’, kenaikan pajak ekspor pun dipercepat.

Menurut pemerintah, komitmen produsen CPO dalam program stabilisasi harga sangat rendah. Bulan Juni ini misalnya, hanya terpenuhi 10% dari target 102.285 ton CPO yang dialokasikan untuk produksi minyak goreng dalam negeri.

Melambungnya harga minyak goreng memang karena implikasi kenaikan harga CPO di pasar dunia yang mencapai US$700 per ton. Para pengusaha CPO sudah barang pasti lebih memilih ekspor daripada memikirkan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Ini bukan pilihan yang salah, asal rakyat mampu membeli produk yang dihasilkan oleh bumi sendiri.

Kita bolehlah bangga, Indonesia adalah produsen CPO terbesar dunia. Tahun 2006 ini produksinya mencapai sekitar 16 juta ton. Malaysia yang bertahun-tahun dikenal sebagai raja CPO, hanya 15 juta ton. Ini pun sudah tak mungkin ditingkatkannya karena terbatasnya lahan, sedangkan Indonesia masih amat terbuka lebar.

Tetapi, itulah ironisnya. Negeri penghasil CPO terbesar, para pengusaha sawit menikmati keuntungan yang kian menggelembung, tetapi rakyatnya tak berdaya membeli minyak goreng.

Yang menyedihkan, di negeri ini kenaikan harga minyak goreng (juga beras dan minyak tanah) sering seperti ritual tahunan. Ini terjadi berulang-ulang. Sementara penanganannya tidak ada yang berjangka panjang. Pilihan yang paling mudah operasi pasar, sebuah kebijakan yang amat temporal.

Padahal, setiap ada operasi pasar selalu memunculkan pemandangan rakyat yang tak berdaya. Mereka berbaris dalam antrean panjang, berjam-jam, untuk berburu kebutuhan pokok itu. Pemandangan memunculkan kembali memori zaman lama. Saat terjadi krisis ekonomi pada 1960-an, ketika di mana-mana rakyat antre membeli minyak tanah dan beras.

Itulah zaman ketika politik menjadi panglima dan lupa membangun ekonomi rakyat. Sekarang pemandangan seperti itu terulang ketika pemerintah justru berkali-kali meluncurkan paket kebijakan ekonomi.

Karena itu, ketika realitas kehidupan rakyat zaman lama itu kembali hadir hari ini, pertanyaannya apa saja yang dikerjakan pemerintah selama berpuluh tahun? Indonesia yang pernah memimpin negara-negara Non-Blok dan menjadi kiblat stabilitas di Asia Tenggara, ternyata tak mampu menstabilkan harga minyak goreng….

Pemerintah menjamin kenaikan pajak ekspor akan membuat harga minyak goreng dalam negeri stabil. Tetapi, di negeri ini antara jaminan dan pelaksanaan sering berada dalam kutub yang berseberangan alias tidak nyambung. Bagaimana jika pajak ekspor telah dinaikkan, tetapi harga minyak goreng tetap liar tak terkendali?

Media Indonesia, Minggu, 17 Juni 2007

Penurunan Harga Minyak Goreng Gagal

Harga minyak goreng belum turun, bahkan cenderung naik. Upaya pemerintah untuk menekan harga minyak goreng tak membuahkan hasil. Operasi pasar, di berbagai daerah, diakui tidak efektif. Domestic Market Obligation (DMO) yang mewajibkan produsen memasok minyak sawit mentah, bahan baku minyak goreng, ke dalam negeri, belum diberlakukan secara konsisten. Bahkan ketika pertengahan bulan lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ‘meminta bantuan’ kalangan pengusaha dan produsen agar menjual CPO dengan harga murah, juga tak membantu.

Sampai awal pekan ini harga minyak goreng masih berada di kisaran Rp 9.000 sampai Rp 10.000 per liter. Kalangan produsen kelihatannya juga masih mengutamakan ekspor ketimbang dalam negeri lantaran harganya memang sedang tinggi, dan menjanjikan keuntungan menggiurkan. Mereka bisa saja berpikir DMO bukan alasan untuk mengurangi ekspor, alias meraih keuntungan sebanyak-banyaknya.

Begitu pula dengan pengenaan pajak ekspor. Ironisnya, Indonesia, sampai hari ini masih tercatat sebagai produsen CPO terbesar dunia, dengan produksi sekitar 16,8 juta ton. Jumlah ini, mestinya, memungkinkan pasokan minyak goreng berlebih. Apalagi, rata-rata konsumsi minyak goreng hanya sekitar empat juta ton per tahun. Nyatanya tak seperti itu.

Produsen masih lebih banyak tergiur keuntungan besar di pasar ekspor. Begitulah mekanisme pasar. Pemerintah memang tak punya kemampuan untuk mengendalikan pasar. Masalahnya, kita juga tak punya sistem, mekanisme, aturan main, atau apapun namanya, yang bisa mencegah atau secepatnya mengatasi kenaikan harga. Kalaupun ada, terbukti tak banyak membantu. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mestinya bisa segera berperan, justru berkilah menunggu payung hukum. Pemerintah tak berdaya menghadapi mekanisme pasar.

Buktinya, seorang pejabat pemerintah mengakui sulit menurunkan harga minyak goreng ke harga sebelumnya, dan kita harus bisa menerima titik keseimbangan harga baru, yang lebih tinggi dari harga sebelumnya. Kita, masyarakat, diberi waktu –kalau tak mau dibilang ‘dipaksa’– melakukan penyesuaian. Ini mungkin cermin kegagalan pemerintah menekan, mengendalikan harga minyak goreng. Bukti lain, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu malah menetapkan target harga minyak goreng Rp 7.000 hingga Rp 8.000 per liter. Target harga minyak goreng tersebut diharapkan tercapai paling lambat awal Juli 2007. Target ini jelas lebih tinggi dari target sebelumnya di kisaran Rp 6.500 hingga Rp 6.800. Jauh pula dari harga sebelum kenaikan terjadi.

Titik keseimbangan baru. Boleh jadi, ke depan, istilah tersebut akan lebih banyak dilontarkan untuk menyebut kenaikan harga-harga kebutuhan sehari-hari. Apalagi pemerintah kerap lebih menerapkan langkah-langkah yang lebih reaktif, semacam operasi pasar. Seolah, dengan operasi pasar, semua persoalan beres dan harga berhenti melambung. Pemerintah mungkin lupa sekarang ini hampir semua komoditas sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, sesuatu yang sulit dikendalikan cuma dengan operasi pasar.

Kita tentu tidak berharap apa yang terjadi pada minyak goreng bakal terjadi pula pada komoditas lain semacam semen, pupuk, gula, beras, garam, terigu, daging, dan kebutuhan strategis lainnya. Tapi kita juga sama-sama tahu, tindakan pemerintah yang lebih bersifat reaktif, jarang menyelesaikan masalah. Hampir semua komoditas penting kebutuhan masyarakat sulit terjamin ketersediaannya. Harga dan keamanan pasokan berbagai komoditas strategis selalu berada pada kondisi rawan atau pas-pasan. Haruskah kita terbiasa dengan situasi seperti ini?

Republika, Selasa, 12 Juni 2007

Beras Mahal, Salah Siapa?

Pekan ini pemerintah sibuk merencanakan operasi pasar.

Pasalnya, harga beras di tingkat pembelian masyarakat meningkat sampai mencapai 5 persen dari harga normal. Kebanyakan harga yang mengalami lonjakan terjadi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Terang saja, sebagaimana sudah dibuktikan sendiri oleh inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, masyarakat kesulitan. Amat kesulitan malah. Sebab sebelumnya masyarakat sudah didera oleh persoalan serius karena kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kini bahan pokok menjadi persoalan baru.

Implikasi serius dari naiknya harga beras bukan hanya pada persoalan mikro. Harga beras yang melonjak akan memicu inflasi, padahal kini sedang stabil. Bulan lalu, BPS sudah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi kita tidak lagi overheated, karena inflasi bisa diredam sampai cuma satu digit. Kalau inflasi naik lagi, itu pertanda bahwa stabilitas nasional akan terganggu.

Belum lagi bahwa masalah beras adalah indikator yang digunakan untuk urusan kesejahteraan. Pemerintah menggunakan pasokan beras dalam menilai tingkat dan derajat kesehatan masyarakat termasuk dalam memperhitungkan kemiskinan di level rumah tangga.

Jadi wajar saja kemudian kalau masalah beras ini direspon dengan amat cepat. Sayangnya, secepat apapun masalah, selalu saja pemerintah memang terlambat. Termasuk dalam masalah kenaikan harga beras tadi.

Gagalnya panen petani sebenarnya sudah bisa ditebak akan menyebabkan masalah. Stok beras nasional belum berada dalam batas aman, sehingga pemerintah beberapa bulan lalu sudah memutuskan untuk menambah stok beras dalam batas aman. Namun ternyata ketersediaan beras nasional tidak memperkirakan kebutuhan akibat gagalnya panen di sejumlah daerah.

Masalah lain adalah bahwa daerah memang turut memberikan andil dalam melaporkan keadaan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perdagangan, banyak daerah justru mengambil sikap diam atas masalah yang dialaminya. Padahal kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Papua misalnya adalah karena keteledoran aparat pemerintah daerah. Mereka tidak menjadikan masalah kelaparan sebagai masalah terbuka, sehingga menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Hal lain yang gagal diantisipasi oleh pemerintah adalah bahwa masalah kenaikan beras akan berhubungan erat dengan permintaan. Pemerintah seolah tidak memiliki pengalaman bahwa bulan ini adalah Desember. Setelah Natal, maka Tahun Baru 2007 akan disusul oleh perayaan Hari Raya Idul Adha. Kebutuhan masyarakat akan bahan pokok pastilah akan meningkat secara signifikan.

Kemampuan pemerintah dalam menganalisis masalah dan mengantisipasi keadaan darurat memang sangat lemah. Padahal pemerintah memiliki lumbung beras yang dicadangkan oleh Bulog. Dalam pantauan kita, kenaikan harga beras sebenarnya jauh-jauh hari seharusnya sudah diantisipasi. Sekarang ini keadaan sudah dipenuhi oleh para spekulan yang jelas saja ingin mendapatkan keuntungan. Belum lagi prediksi beberapa pihak bahwa ada oknum pemerintah yang memang dengan sengaja mempermainkan keadaan demi kepentingan tertentu.

Pemerintah seharusnya memperkuat profesionalisme dalam menangani masalah kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah, jika benar akan melakukan operasi pasar, harus benar-benar pada sentra di mana kenaikan harga benar-benar telah mengancam kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang belum juga waspada pada keadaan ini harus ditekan supaya mereka lebih perduli pada keadaan masyarakatnya. (***)

 

Sinar Indonesia Baru, Dec 15, 2006

 


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.