Archive for the 'Hukum' Category

Peti Eskan saja RUU Pornografi

SETELAH lama menghilang sebagai isu publik, tiba-tiba saja Rancangan Undang-Undang Pornografi siap disahkan oleh DPR pada Selasa (23/9) pekan depan. Namun, rencana itu batal lantaran arus penolakan tetap kuat.

DPR sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman, bahwa pembuatan undang-undang tidak boleh dan tidak bisa sembarangan. Bukankah sudah ada produk undang-undang DPR yang dimentahkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

DPR juga terlihat semakin menjauhkan diri dari semangat reformasi yang mengamanatkan transparansi dan partisipasi. Semestinya, sebuah rancangan undang-undang yang krusial dan sensitif hendaknya melibatkan masyarakat luas. Pembahasannya bukan secara tertutup dan diam-diam.

Itu sebabnya, ketika terdengar kabar RUU Pornografi akan segera disahkan oleh DPR, arus perlawanan kembali merebak dan meluas. Demonstrasi pecah di sejumlah daerah. Begitu juga sejumlah LSM perempuan dengan gigih kembali menyuarakan penolakan mereka.

Penolakan terhadap RUU Pornografi bahkan kembali membangkitkan keinginan Bali untuk menjadi daerah otonomi khusus. Ini pertanda protes yang sangat berat, sebab selangkah lagi bisa berubah menuntut keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bali yang merupakan destinasi pariwisata memang akan menjadi korban UU Pornografi itu bila disahkan. Turis tak boleh lagi berjemur di pantai dengan hampir tampak seluruh tubuhnya. Seniman Bali yang piawai membuat patung telanjang pun bisa dihukum penjara. UU Pornografi akan menghancurkan Bali!

RUU Pornografi sejak digulirkan awal 2006 telah menghebohkan. Karena menghebohkan itulah lalu dibuat berbagai perbaikan. Nama RUU yang semula RUU Antipornografi dan Antipornoaksi diganti menjadi RUU Pornografi. Sejumlah pasal dihilangkan dan disempurnakan, tapi semuanya berlangsung dengan diam-diam.
Tiba-tiba saja, draf akhir RUU Pornografi yang berisi 44 pasal siap untuk disahkan meski pembahasannya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan juga jauh dari semangat keterbukaan.

Hasilnya ialah RUU Pornografi itu tetap saja mengundang kontroversi, baik dari segi substansi maupun materi. Sebagian perkara masih sumir dan multitafsir karena tidak ada parameternya. Contoh, bagaimana menentukan sebuah tindak kejahatan seksual atas dasar imajinasi dan persepsi?

Selain itu, belum ada ketegasan apakah pornografi menjadi domain publik atau privat. Ketidakjelasan itu mengaburkan apa yang sesungguhnya mau diatur dan dilarang dalam RUU Pornografi.

Yang lebih berbahaya, untuk mencegah dan mengawasi kejahatan seksual, RUU Pornografi membuka ruang bagi masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri. Hal tersebut jelas dapat memicu kekerasan dan konflik horizontal. Padahal, semua itu seharusnya menjadi domain negara.

Masih banyak hal yang belum terjawab oleh RUU Pornografi. Karena itu, RUU ini tidak boleh dipaksakan untuk segera disahkan oleh DPR. Bahkan, sebaiknya draf RUU ini dipetieskan saja. RUU ini jangan diteruskan. Simpanlah RUU ini dalam arsip DPR, daripada menimbulkan perpecahan bangsa.

Fraksi-fraksi di DPR semestinya menyadari bahwa RUU yang sarat kontroversi itu hanya membuat energi anak bangsa ini terbuang sia-sia dan bangsa ini tercabik-cabik.

Media Indonesia, 20 September 2008 00:01 WIB

Vonis untuk Jaksa Urip

Hukuman itu akhirnya jatuh juga. Majelis hakim memvonis jaksa penuntut umum Urip Tri Gunawan dengan hukuman 20 tahun penjara!

Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 15 tahun penjara. Vonis itu tercatat sebagai vonis terberat dalam sejarah pemberantasan korupsi pada era reformasi.

Jaksa Urip ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008 ketika menerima uang sebesar 660.000 dollar AS dari Artalyta Suryani berkaitan dengan kasus yang dia tangani. Artalyta sendiri sudah lebih dahulu dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Skandal perdagangan perkara pada era reformasi ini telah memakan korban dua jaksa agung muda di lingkungan Kejaksaan Agung yang kehilangan jabatan. Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam sebuah kesempatan mengemukakan bahwa kredibilitas Kejaksaan Agung begitu terpuruk akibat kasus itu.

Dua puluh tahun penjara adalah hukuman maksimal yang tentunya berat bagi Urip, termasuk keluarganya. Kariernya sebagai jaksa praktis habis. Sejak ditangkap, Urip terus berupaya menyangkal dan menyusun alibi atas penerimaan uang itu. Bahkan, saat di dalam tahanan, ia masih bisa berkomunikasi melalui telepon dengan Artalyta untuk menyusun skenario penyelamatan diri.

Namun, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, skenario untuk penyelamatan itu kehilangan rasionalitas dan dasar pijakannya. Boleh jadi, hukuman berat itu sebagai buah dari pembelaannya di dalam ataupun di luar persidangan. Urip sendiri masih bisa mengajukan banding atas putusan itu.

Majelis dalam pertimbangannya mengemukakan, Urip terbukti bekerja sama dengan Artalyta untuk melindungi Sjamsul Nursalim. Urip menurut majelis juga telah melobi auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar perkara Sjamsul tidak diarahkan ke pidana, tetapi ke perdata. Majelis juga menilai Urip terbukti tidak independen karena telah memenuhi perintah Artalyta. Urip terbukti mengomersialkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tindakannya telah menimbulkan apriori terhadap penegak hukum.

Hukuman bagi Urip memang terasa berat bagi yang menjalani, tetapi boleh jadi itulah jalan untuk menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, Urip adalah seorang jaksa yang mempunyai tugas memberantas korupsi.

Perbuatan Urip bukan tidak mungkin adalah perilaku umum penegak hukum. Mencermati pertimbangan majelis, ada indikasi keterlibatan jaksa lain di sekitar Urip. Putusan itu juga mengindikasikan ada yang tidak beres dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan Sjamsul Nursalim.

Agar asas keadilan bisa dicapai, mereka yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan penanganan kasus BLBI Sjamsul Nursalim juga harus dituntaskan secara hukum.

Kompas, 5 September 2008

Komersialisasi Hutan

Penolakan sebagian masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan mendapat tanggapan langsung dari Presiden. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menilai telah terjadi salah tafsir terhadap PP itu. Presiden Yudhoyono menegaskan bahwa keluarnya PP tersebut bukan berarti pemerintah memperjualbelikan hutan. Semangat PP itu adalah untuk mengatur perusahaan yang sudah memiliki izin pertambangan di kawasan hutan wajib memelihara, merehabilitasi, menghutankan, atau menghijaukan kembali hutan yang rusak akibat penambangan. Menurut Presiden, kebijakan tersebut merupakan lanjutan dari apa yang dilakukan pemerintah sebelumnya. Tujuannya agar hutan makin lestari, mendatangkan penerimaan negara untuk ekonomi, untuk kesejahteraan rakyat.

Kita melihat bahwa peraturan yang dikeluarkan pemerintah tersebut memang kelanjutan dari kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 yang mengamandemen dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dinilai tidak mengatur kelangsungan perizinan atau perjanjian pertambangan yang telah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Jika kita perhatikan, semangat dari UU No 19 Tahun 2004 tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dengan munculnya PP Nomor 2 Tahun 2008 maka usaha pertambangan di kawasan hutan menjadi semakin menarik bagi investor, karena dalam peraturan pemerintah yang dikeluarkan 4 Februari 2008 ini, perusahaan yang sudah mendapat izin pertambangan tidak perlu lagi repot-repot mencari lahan pengganti (konversi) seperti ketentuan sebelumnya. Mereka cukup membayar kompensasi lahan, yang menurut perhitungan besarnya kurang dari Rp 500 per meter persegi untuk setiap tahunnya. Sungguh menarik bukan?

Kita sependapat bahwa bumi dan kekayaan alam yang ada di wilayah Nusantara ini harus dikelola dengan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun, dalam mengelola sumber daya alam tersebut juga harus diperhitungkan aspek kelestarian. Artinya, jangan sampai kita menggenjot penerimaan negara dari hasil alam hanya untuk kepentingan jangka pendek saja. Faktor kesinambungan harus tetap diperhatikan. Seperti eksploitasi tambang, tidak jarang perusahaan yang telah mengeksploitasi tersebut tidak melakukan rehabilitasi lahan sehingga membuat kerusakan hutan semakin parah.

Dengan keluarnya PP Nomor 2 Tahun 2008 ini maka tugas rehabilitasi dialihkan ke pemerintah karena perusahaan tambang yang beroperasi di kawasan hutan tersebut sudah membayar kompensasi. Dalam hal inilah kita ragu apakah uang yang masuk ke kas pemerintah itu pada akhirnya benar-benar digunakan untuk upaya rehabilitasi hutan. Memang peraturan tersebut akan memberi angin segar bagi perusahaan tambang, tetapi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini menikmati kawasan hutan tersebut.

Bukannya kita anti-komersialisasi hutan, namun kita percaya bahwa komersialisasi hutan dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selama ini sudah berapa banyak masyarakat sekitar hutan menikmati kekayaan hutan, melalui hasil hutan non-kayu. Juga berapa liter air yang dihasilkan oleh hutan. Kita berharap agar pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengeluarkan kebijakan karena generasi mendatang juga masih membutuhkan hutan yang sangat besar fungsinya dalam kehidupan ini, terutama dalam menghadapi pemanasan global.

Suara Pembaruan, 25 Februari 2008

BI Terbelit

Burhanuddin Abdullah, gubernur Bank Indonesia, menjadi tersangka kasus korupsi. Dua pejabat BI lainnya juga menjadi tersangka kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengejar kasus ini hingga ke pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat, seperti pejabat BI lain maupun anggota DPR. Ada sekitar Rp 100 miliar uang yang diduga disalahgunakan.

Sebagian uang tersebut diberikan kepada mantan gubernur BI dan para deputinya yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Uang tersebut diduga untuk biaya pengacara. Sebagian lagi, dana itu mengalir ke DPR untuk proses amandemen Undang-Undang BI dan juga untuk ‘mengamankan’ isu BLBI di DPR. Apakah semua hasil penyidikan itu akan terbukti? Kita tunggu saja kenyataannya dalam proses persidangan di pengadilan. Kita berharap agar kasus ini diselesaikan secara tuntas, transparan, dan adil.

Kita berharap kasus ini tidak dijadikan bahan politisasi. Biarkan KPK bekerja dengan tenang, namun publik harus terus mengawasi agar tak terjadi pembelokan maupun ‘pembekuan’. Kita boleh saja curiga bahwa kasus ini terangkat karena ada unsur politik, yaitu persaingan memperebutkan jabatan gubernur BI yang sebentar lagi terjadi. Nama Burhanuddin memang masih paling favorit. Namun dengan adanya kasus ini, peluangnya menjadi berkurang drastis. Memang, awalnya berasal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Anwar Nasution –deputi senior gubernur BI saat kebijakan itu dibuat.

Salah satu dari keindahan demokrasi adalah adanya checks and balances. Itulah ruang terbuka bagi siapa pun untuk bersuara agar kebenaran terjadi. Apa pun motifnya. Namun, jika tak dikelola secara terukur dan beretika, ia akan menjadi racun. Ibarat pertumbuhan sel di tubuh kita yang tak terkendali dan menjadi kanker.

Imbauan agar tak memolitisasi kasus ini harus secara dini dinyatakan. Jika kasus ini tak bisa dikelola oleh bangsa secara dingin akan sangat berdampak pada gejolak ekonomi. Tentu ini akan sangat merugikan. Walau bagaimanapun, BI adalah institusi independen dan di luar pemerintah. Ia menjadi pemangku penting pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kehidupan perbankan. Indikatornya sangat sederhana: Inflasi dan nilai tukar rupiah. Untuk itulah, pada para pihak untuk bisa menahan diri. Pihak luar BI jangan merongrong dan pihak BI jangan berulah. Biarkan hukum yang bekerja.

Dari kasus yang masih berjalan ini, setidaknya kita bisa membuat dua catatan awal. Pertama, tertib anggaran. Kedua, mengalirnya uang ke DPR. Pada poin kedua ini, diduga ada transaksi dalam isu BLBI dan amandemen UU BI. Kita sudah lama tahu bahwa pembuatan undang-undang akan mulus jika ada bayarannya. Padahal, itu dilarang oleh hukum. Nilainya bisa sekitar Rp 5 miliar per undang-undang. Celakanya, tiap pasal bisa ditransaksikan.

Ini akan merusak apa pun, karena UU adalah hulu dari kehidupan kita. Kita juga menjadi makin terang bahwa salah satu sebab kasus BLBI tak kunjung berujung adalah karena telah ”terjadi apa-apa” di parlemen. Kita berharap KPK bisa mengungkap kasus ini hingga ke parlemen.

Kita bersyukur bahwa pemerintah tetap memberikan kepercayaan pada BI bahwa kasus ini tak akan sampai mengganggu kinerja BI. Sejatinya, BI telah memiliki pengalaman serupa saat lembaga ini masih dipimpin Syahril Sabirin. Namun, pernyataan pemerintah setidaknya akan memberikan ketenangan pada pelaku ekonomi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabilitas moneter tetap terkendali. Mari kita saling menjaga dan mengendalikan diri.

Republika, Kamis, 31 Januari 2008

Beberapa Jenderal Terancam Penjara

Beberapa jenderal baik dari angkatan darat (AD) maupun dari kepolisian kini sedang bergelut dengan masalah, terutama terkait dengan sangkaan korupsi dan bahkan sudah ada yang masuk penjara. Keterlibatan beberapa jenderal dalam berbagai masalah seperti itu mungkin bisa dipandang kejadian biasa saja karena siapa pun dan dari mana pun datangnya bisa terlibat. Mereka terlibat dalam pengadaan dan perdagangan senjata gelap, kayu gelap, beking judi, perdagangan obat dan narkotika, tindak korupsi sewaktu menjabat di pemerintahan dan lain-lain. Karena negeri ini setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, maka sebenarnya wajar saja mereka juga ditindak.

Tetapi, ketika kita menyaksikan Jenderal Polisi (Purn) Rusdihardjo masuk sel dalam keadaan sakit dengan jalan tertatih-tatih ada tentu menimbulkan pertanyaan yang menyelinap. Seorang jenderal yang masuk sel bukan karena perang sungguh sebuah pemandangan yang tidak seharusnya. Seorang jenderal tentu saja memiliki performa fisik yang gagah, bervisi kenegaraan dan telah teruji benar kesetiaannya pada negara, pernah berada dalam suatu posisi sebagai orang nomor satu di jajarannya, dan lain-lain. Yang pasti, menjadi jenderal jelas bukan sembarang orang karena pastilah telah teruji kepasitas dan kapabilitas profesionalnya. Di antara ribuan prajurit hanya sedikit saja yang bisa meraih bintang.

Di negeri ini di mana peta politik sudah sedemikian terpolarisasi dengan banyaknya partai politik juga sangat bisa menggoda para jenderal. Mereka yang sudah memasuki tahapan pensiun tidak bisa merelakan dirinya yang masih sangat sehat fisik dan mentalnya hanya untuk duduk-duduk di rumah menunggui anak-anak dan cucu-cucu. Mereka tetap berkeinginan untuk mengabdi kepada negara dengan cara aktif masuk di partai-partai politik. Maka, tidak mengherankan manakala di Partai Golkar,PAN, PKB, Demokrat, PDI-P, dan lain-lain banyak bertebaran bintang-bintang. Tidak ada yang salah, tetapi arah angin yang berubah bisa saja menerpa setiap saat dengan segala konsekuensinya.

Masih untung mereka bisa aktif di partai untuk mengembangkan kemampuan berpolitik dan meneruskan tugas kebangsaannya, tetapi juga sekaligus mendapatkan “perlindungan” dari partai manakala masih memiliki masalah di masa lalunya.. Sedangkan mereka yang berada di luar partai sekaligus terputus juga jaringan dengan kawan-kawannya, dan tidak pula memiliki “koneksi” di partai-partai sangat mungkin tergelincir karena praktis tidak ada yang “membela”. Kini kita menyaksikan hal tersebut secara gamblang di depan mata. Letjen TNI (Purn) Hari Sabarno yang sedang “diincar” KPK dibiarkan sendiri, demikian juga Jenderal Pol (Purn) Rusdihardjo hampir tanpa pembelaan sama sekali termasuk dari korpnya.

Ketika mengulas masalah tersebut kita tidak sedang dalam posisi membela mereka itu, tetapi sesungguhnya sedang mempertanyakan sesuatu yang sepertinya berlangsung secara tidak fair. Karena ternyata masih banyak mereka yang bersalah tetapi belum tersentuh hukum karena mendapatkan “perlindungan” atau “dilindungi” secara istimewa. Satu dua tampaknya sengaja dikorbankan karena diyakini tidak memiliki jalur khusus, jaringan istimewa, tidak memiliki barisan panjang di belakangnya, atau untuk menunjukkan bahwa jenderal pun bisa disentuh hukum. Tetapi, masyarakat pun memahami bahwa jika mereka sampai masuk sel itu pertanda tidak memiliki “pelindung” yang kuat !

Seringkali terhadap mereka yang sedang diperiksa meski pun masih berstatus sebagai saksi telah dikesankan seolah-olah terlibat dalam tindak pidana tertentu, korupsi misalnya. Padahal pelaku tindak pidana tertentu itu meski pun sudah berstatus terdakwa pun posisi bisa berubah ketika pengadilan tidak bisa membuktikan apa yang dituduhkan kepadanya. Untuk itu tidaklah perlu masyarakat terlalu dini memvonis, termasuk terhadap Rusdihardjo. Dia sudah sedemikian tertekan masih harus “dikepung” kanan kiri oleh berbagai pernyataan politisi yang mempertanyakan masalah tempat penahanan. Biarkanlah proses hukum berjalan, jangan mengadili terlalu jauh sehingga melampui tugas-tugas pengadilan.

Suara Merdeka, Rabu, 23 Januari 2008

Mau Dibawa ke Mana, Pak

Fiat justitia ruat caelum. Biarpun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan.
Sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konsisten berpegang pada konstitusi di tengah suara bising politikus yang mendesak pemerintah memaafkan bekas presiden Soeharto. Konstitusi memang tidak memberikan hak prerogatif kepada Presiden RI untuk memberi pengampunan sebelum proses pengadilan selesai.
Indonesia, yang dibalut korupsi stadium gawat, memerlukan seorang pemimpin yang sanggup memastikan persamaan hak dan kewajiban warga negara di muka hukum—seperti spirit adagium Latin tadi. Indonesia perlu panglima yang mengedepankan aturan, ketimbang sekadar menyenangkan sejumlah kolega dan bekas bos. Bertahan di posisi ini tak mudah, juga mendatangkan banyak kecaman dari mereka yang ingin Soeharto dimaafkan dengan berbagai motifnya. Kecaman akan semakin nyaring seiring dengan semakin gawatnya kesehatan pilar Orde Baru yang berkuasa 32 tahun itu.
Di lantai lima Rumah Sakit Pusat Pertamina, sekarang kakek 86 tahun itu tak jelas benar keadaannya, ”tertidur” atau ”ditidurkan”. Ia terserang infeksi sistemik. Kelangsungan hidupnya bergantung pada berbagai mesin dengan selang yang menancapi tubuh lemahnya. Pasti banyak orang iba melihat betapa sulit ia berjalan menemui Sang Pencipta.
Presiden tentu boleh bersimpati, membesuknya berkali-kali, tapi tak perlu terjebak melakukan sesuatu yang tak perlu. Pengampunan cuma-cuma, selain tidak pernah diminta oleh Soeharto dan keluarganya, bisa menyulitkan masa depan Presiden Yudhoyono dan Indonesia.
Presiden SBY akan dituduh tidak menjalankan Ketetapan MPR Nomor XI/1998 yang masih berlaku. Ketetapan itu merumuskan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, termasuk pemberantasan korupsi terhadap siapa pun, juga mantan presiden Soeharto dan kroninya. Kita tahu, semua rezim pasca-1998 tidak ada yang melaksanakan aturan hukum itu. Tapi Presiden Yudhoyono akan menerima gugatan paling keras karena saat-saat akhir Soeharto justru terjadi pada masa pemerintahannya.
Pemberian maaf tanpa pengadilan bisa menjadi gerendel yang mengunci pintu masuk pengungkapan kasus-kasus kroni Soeharto. Mudah dibayangkan, seandainya kelak para kroni diseret ke pengadilan, mereka pasti buang badan dan berdalih hanya menjalankan instruksi Soeharto. Tanpa keputusan Soeharto bersalah, entah melalui proses hukum atau politik, semua gugatan ke alamat kroni Soeharto gampang ditekuk. Artinya, penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh para kroni—buah penunjukan langsung, peraturan dan instruksi presiden, atau katebelece Soeharto—di berbagai sektor usaha tidak akan bisa ditinjau ulang, apalagi diakhiri.
Secara politis, pemberian ampun gratis kepada Soeharto merugikan Yudhoyono. Popularitasnya menuju Pemilu 2009 bakal terkuras bila ia memberi ampun, sementara pesaing terkuatnya saat ini, bekas presiden Megawati Soekarnoputri, sulit dibayangkan akan mendahului pemberian maaf itu. Megawati pasti tak pernah lupa keadaan buruk dan serba kekurangan yang dialami Bung Karno menjelang wafat pada masa kekuasaan Soeharto.
Ini saat SBY meneguhkan keyakinan bahwa pemberian maaf akan mengundang anggapan bahwa para pemimpin negara ”kebal hukum”. Ini preseden buruk yang mesti dihindari. Maka, silakan saja bekas Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua Fraksi PAN Drajad Wibowo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq, Ketua DPR Agung Laksono, bekas menteri Yusril Ihza Mahendra, berlomba menganjurkan maaf untuk Soeharto dengan berbagai motifnya. Dari mereka yang mengaku barisan reformis ini seharusnya rakyat ingin mendengar pembelaan pada korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk korban kecurangan ekonomi dan politik di bawah Orde Baru.
Seperti yang kami tulis di kolom ini pekan lalu, pengadilan tak pernah menyeret orang sakit. Jika di masa sehat saja tak ada pemerintahan yang sanggup membawa Soeharto ke meja hijau, sekarang ini tidak pantas berpura-pura serius mau menyidangkan jenderal bintang lima itu.
Lagipula, yang diributkan sekarang hanya kasus yayasan, ”ranting kecil” dari ”pohon besar” masalah dugaan korupsi Soeharto. Kasus pokok, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang membuat hidup kroni dan anak-anaknya gemah ripah loh jinawi sampai hari ini, sama sekali belum dijamah pemerintah.
Jadi, jangan dulu bicara tentang peradilan kilat sehari seperti usul Buyung Nasution atau peradilan in-absentia. Mulai saja dengan mendata dan menyelidiki sejumlah skandal politik dan ekonomi di masa Soeharto. Setelah semua dokumen lengkap, semua saksi bicara, pemerintah pasti lebih mantap memilih mau ke mana membawa kasus Soeharto ini—jalur hukum atau politik.
Pengalaman selama ini terus-terang membuat kami ragu-ragu tentang kesungguhan politik pemerintah untuk melakukannya. Tapi siapa tahu kami keliru, dan publik mendadak bertempik-sorak menerima kejutan dari Istana—seperti ketika publik mendengar kabar lengsernya Soeharto dulu.

Majalah Tempo, 21 Januari 2008

Jangan Persulit Warga Negara

Pernyataan tata kelola pemerintahan yang baik atau good corporate governance selalu didengungkan oleh elite politik, penyelenggara negara, dan tokoh masyarakat. Harapannya agar negeri ini dikelola secara transparan dan jujur. Penyelenggara negara punya integritas disertai moral yang terjaga baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini melingkupi aspek luas, tidak saja menjangkau unsur pemerintah dalam arti sempit, tetapi juga unsur negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam konteks saat ini, ketika masyarakat menuntut adanya pemerintahan yang jujur, transparan, dan punya akuntabilitas yang tinggi, salah satu aspek yang hendak dicapai adalah hilangnya praktek kotor dalam pengelolaan pemerintahan.

Seperti kita ketahui, terlepas dari berbagai teori ilmu pemerintahan (negara), kita masyarakat awam hanya mengerti bahwa terbentuknya pemerintahan tidak lain untuk melayani kepentingan rakyat banyak, bukan untuk keuntungan segelintir penyelenggara negara, apalagi penyelenggara negara yang korup. Dibentuknya penyelenggara negara sejatinya dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat. Itu sebabnya pemerintah, yudikatif, dan legislatif dibentuk. Lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk melayani, sekali lagi, melayani kepentingan rakyat, sehingga rakyat dapat hidup di negeri ini dengan adil, tenteram, dan punya keteraturan.

Tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jika itu terselenggara maka dapat dipastikan praktek-praktek korupsi yang merugikan rakyat bisa dihindari.

Pertanyaannya, apakah negeri ini sudah punya pola tata kelola pemerintahan yang baik? Bagaimana jika satu undang-undang untuk kepentingan rakyat ternyata dalam prakteknya di lapangan tidak bisa berjalan sesuai harapan? Itu sebabnya kita sangat prihatin jika ada peraturan untuk kepentingan rakyat tidak bisa dijalankan. Apalagi setelah ditelusuri tidak berjalannya undang-undang itu hanya disebabkan oleh kemasabodohan serta pengaruh mentalitas yang buruk dari oknum penyelenggara negara. Banyak peraturan di negeri ini yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat kadang-kadang tak bisa dijalankan, sehingga rasa keadilan rakyat terusik dan terabaikan. Hak-hak rakyat menjadi terabaikan lantaran mentalitas buruk oknum penyelenggara negara. Salah satunya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang di dalamnya diatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur. Meskipun UU ini sudah cukup lama diundangkan, tapi nyatanya di lapangan masih saja timbul kesulitan, sehingga banyak warga negara yang dirugikan. Apakah UU ini belum disosialisasikan dengan baik? Atau memang ada unsur kesengajaan?

Dalam praktek penyelenggaraan negara, khususnya yang menyangkut pelayanan publik, kita memang masih sering menjumpai oknum-oknum yang mempersulit warga. Keluhan masyarakat dalam pengurusan berbagai surat-surat keterangan hingga perizinan masih kita dengar. Kita geram bila sampai mendengar pernyataan oknum pejabat “mengapa harus dipermudah bila bisa dipersulit!”

Dalam pola tata kelola pemerintahan yang baik sejatinya berbagai pola pikir buruk dan koruptif tidak boleh lagi kita dengar. Rakyat tidak boleh dipersulit, tapi sebaliknya rakyat harus mendapatkan haknya dengan semestinya. Itu sebabnya kita mendorong pemerintah-(an) di negeri ini untuk melaksanakan kewajibannya melayani kepentingan rakyat. Kita tidak boleh lagi mendengar jeritan ketidakadilan warga negara yang hak-haknya terabaikan lantaran UU tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan undang-undang itu tidak boleh menjadi dalih yang berakibat dirugikannya warga negara.

Suara Pembaruan, 15/1/08


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.