Archive for the 'Indonesiana' Category

Di Laut Kita Bangkrut

Di Laut Kita Bangkrut

SEBAGAI negeri bahari, kita mestinya punya cara jitu menangkal penjarah laut. Bertahun-tahun ribuan kapal asing menjala ikan di perairan Indonesia bak menangguk di tambak sendiri. Jutaan ton sumber daya laut kita dicuri dan diangkut dengan kapal berbagai ukuran ke sejumlah negara.

Di tengah tindasan kemiskinan dan terpuruknya industri perikanan, situasi ini sungguh memprihatinkan. Apalagi jika melihat “perangkat perang” kapal asing yang dahsyat: pukat harimau atawa trawl, potasium, bahkan bom. Dampaknya tak terkira, sampai-sampai terumbu karang dan biota laut lainnya juga ambrol dan hubar-habir.

Alat-alat itulah yang dipakai dua lusin kapal asal Cina dan Thailand di Laut Arafuru, yang disergap patroli Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Maret lalu. Gerombolan maling ikan itu lebih dari 500 orang termasuk nakhoda kapal. Mereka berhasil mengisi perut kapal dengan ikan lebih dari 1.100 ton.

Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) sudah mengingatkan seperempat dari 6,4 juta ton stok ikan di perairan Indonesia dijaring secara ilegal. Jika satu kilogram ikan tangkapan di pasar internasional dihargai US$ 2 saja, bangsa ini kehilangan kekayaan laut Rp 30 triliun per tahun.

Pemerintah tak perlu mencari kambing hitam dan berdalih bahwa kejahatan pemukatan liar (illegal fishing) sulit dicegah. Kalau pemerintah memang tak sanggup mengurus sendiri, dunia internasional bisa dimintai bantuan sebagaimana diatur Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) 1982.

Konvensi itu menyebutkan negara pantai seperti Indonesia wajib menetapkan kesanggupannya memanfaatkan sumber kekayaan wilayah ekonomi eksklusif. Apabila tak becus mengurus, negeri tersebut harus memberi negara lain kesempatan berkiprah, tentu saja melalui perjanjian.

Jangan sampai opsi itu diambil. Kalau mau sungguh-sungguh, sebenarnya pemerintah sudah punya panduan cara menertibkan kapal asing dalam kerangka pemberdayaan ekonomi nelayan nasional. Pada 2002, Indonesia telah memberlakukan registrasi ulang semua kapal asing yang beroperasi di wilayah ekonomi eksklusif.

Sampai pengujung 2007, semua kapal asing yang hendak melaut di perairan Indonesia wajib bermitra dengan industri perikanan lokal. Bentuknya bisa membangun pangkalan ikan atau berbagi investasi dengan industri perikanan domestik. Mekanismenya sudah ada. Kapal asing yang mengurus surat izin penangkapan ikan harus menunjukkan unit pangkalan ikan yang dijadikan mitra.

Model registrasi ini, di samping tetap memberikan peluang masuk kapal asing, dapat pula mendorong pertumbuhan industri perikanan lokal. Nelayan, yang sebelumnya cuma “jongos” kapal asing, terangkat derajatnya menjadi mitra. Akan lebih strategis jika pemerintah membangun industri armada penangkapan ikan. Sebab, pembatasan operasi kapal asing tanpa dibarengi pengadaan armada nasional sebagai pengganti akan sia-sia belaka.

Peran patroli keamanan juga bukan satu-satunya gantungan harapan. Segara Indonesia begitu luas, butuh armada besar dan personel terampil. Saat ini kapal patroli milik Departemen Kelautan dan Perikanan jumlahnya cuma 20 unit. Kebutuhan idealnya 50 unit. Peralatannya pun sering kalah canggih dibandingkan dengan kapal penjarah.

Baguslah ketika Departemen Kelautan dan Perikanan pada Februari lalu menggandeng Kepolisian serta Angkatan Laut dalam mencegah pencurian ikan. Alangkah mantapnya jika kerja sama itu juga diarahkan untuk memperlancar industri perikanan, misalnya menjamin kebutuhan bahan bakar nelayan agar tangkapan ikannya melimpah. Makin banyak nelayan melaut, tim patroli bisa pula mengajak mereka menangkal kapal asing yang mencoba menjarah.

Koran Tempo, Senin, 12 Mei 2008

Iklan

Perlu Bandara Internasional Baru

Umumnya kita sepakat, kesan terhadap satu kota diawali dari bandaranya. Atas dasar ini, banyak negara yang melakukan investasi serius untuk bandara.

Di kawasan ini kita menyaksikan sendiri bagaimana negara-negara tetangga seperti berlomba membangun bandara yang modern. Tahun 1998 lahir Kuala Lumpur International Airport (KLIA), juga Hongkong International Airport (HKIA) Chek Lap Kok. Terakhir, September 2006, dibuka Bandara Suvarnabhumi di Bangkok, yang disebut sebagai bandara paling besar di Asia Tenggara. Singapura, yang sebelumnya sudah amat dikenal dengan Bandara Changi, awal tahun 2008 membuka Terminal 3.

Kita tahu, di bandara-bandara tersebut ada suasana modern, kenyamanan nyata, dan di luar sosok fisik, juga efisiensi pelayanan. Dalam suasana penuh kekaguman itu, fantasi kita seolah terjun bebas manakala kita mengingat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang semestinya menjadi kebanggaan kita.

Beberapa hari lalu, bandara kita ini banyak menjadi berita karena di sana terjadi kekacau-balauan yang luar biasa. Dipicu oleh cuaca buruk dan banjir besar, bandara ditutup selama beberapa jam, dan lebih dari 200 penerbangan dibatalkan.

Chaos selanjutnya telah kita baca beritanya di media massa selama akhir pekan lalu, mulai dari ribuan penumpang yang telantar di terminal, jadwal keberangkatan yang berantakan, dan kerugian yang dialami maskapai penerbangan, juga oleh penumpang.

Tak perlu membandingkan dengan bandara-bandara internasional lain di kawasan ini. Dari tiga sisi—daya tampung, kenyamanan, dan kemudahan akses—Bandara Soekarno-Hatta tampak makin tidak memadai lagi. Bandara yang punya enam subterminal dengan masing-masing berkapasitas tiga juta penumpang per tahun, berarti total kapasitas 18 juta penumpang per tahun, itu kini sudah harus menangani sekitar 32 juta penumpang. Subterminal D dan E masih mampu, tetapi untuk Terminal B dan C rata-rata sudah lima juta penumpang per tahun. Bahkan, untuk Terminal A, tahun lalu saja sudah mendekati tujuh juta penumpang.

Padahal, proyeksi pertumbuhan jumlah penumpang berkisar 10 persen, dan dengan itu jumlah penumpang tahun 2016 diperkirakan bisa mendekati 100 juta. Padahal, seperti kata Kepala Cabang PT Angkasa Pura II Kasmin Kamil, bandara paling sibuk di dunia sekarang hanya mengelola 880 juta penumpang per tahun.

Atas dasar ini, kita sah mengajukan wacana, kita memang sudah memerlukan bandara internasional baru. Belum lagi jika mengingat bahwa akses ke Bandara Soekarno-Hatta dari waktu ke waktu terancam banjir. Di sekitar Kilometer 25-27 memang akan ditinggikan, tetapi kita belum tahu apakah itu masih akan memadai ketika efek pemanasan global makin nyata dalam beberapa tahun mendatang.

Pengalaman banjir akhir pekan lalu memberi kita banyak pelajaran yang harus kita tindak lanjuti dengan langkah konkret.

Kompas, Selasa, 5 Februari 2008

Menghapus Kekerasan Keagamaan

Agama manapun di dunia tidak ada yang menginginkan kekerasan. Sebab,agama pada dasarnya adalah anti kekerasan. Ajaran agama sarat dengan cinta kasih dan kedamaian. Bukan untuk saling bertikai. Bahkan agama hadir adalah untuk melawan kekerasan, baik yang diperlakukan bagi agama itu sendiri, maupun kepada masyarakat, termasuk masyarakat minoritas. Agama bersifat melindungi.

Ketika ada statemen yang mengatakan bahwa tindakan kekerasan untuk dan atas nama agama, maka hal itu jelas penafsiran yang salah atas ajaran agama itu sendiri. Tanpa membedakan ajaran atau dogma agama, bisa dipastikan bahwa kekerasan tidak memiliki tempat di tubuh agama manapun.

Kekerasan berakar pada ketidakmampuan manusia itu sendiri dalam mengendalikan nafsu penguasaanya. Naluri manusia yang tak terkendali untuk menyerang, merebut, dan bahkan berkuasa atas orang lain semakin menguatkan beragam tindak kekerasan, termasuk terhadap dan atas nama agama itu sendiri.

Jika kemudian banyak kekerasan yang menimpa agama-agama, maka itu adalah bahagian dari tindakan yang harus disadarkan. Ada ketidakbenaran yang harus disingkirkan. Penafsiran-penafsiran yang keliru harus diluruskan.

Agama dan kekerasan adalah dua hal yang jauh berbeda. Tidak mungkin menyatu. Karena itu, kita amat miris mendengar ketika kekerasan terhadap agama banyak terjadi. Itu berarti, kekuatan utama sebagai pilar penopang bagi kehidupan bersama, sedang mengalami pendegradasian. Dan jika hal seperti ini terus berlangsung, maka pada akhirnya akan bermuara pada membudayanya tindakan-tindakan kekerasan.
Sejarah agama adalah sejarah melawan kekerasan. Bahwa di Indonesia sendiri, agama-agama beperan penting dalam melawan kekerasan, baik sebelum kemerdekaan maupun pascakemerdekaan. Ke depan, parade yang seperti itulah yang harus terus dibumikan. Kesucian agama jangan sampai ternodai oleh segelintir orang yang salah dalam menafsirkan kebenaran agama-agama.

Berkaitan dengan itu, kita menaruh simpati kepada PB Ansor yang dengan sigap mengutus 150.000 anggota banser untuk membantu kepolisian mengamankan Perayaan Natal 2007 dan Tahun Baru 2008. Tindakan ini jauh melampaui wacana dan perdebatan kusir tentang siapa yang berhak dan berkewajiban dalam memelihara keamanan.

Kita juga memberi rasa kagum pada tokoh-tokoh agama, nasional, dan tokoh masyarakat yang dengan tanpa kenal lelah terus menanamkan pesan-pesan kedamaian. Kiranya dengan untaian kata-kata dan sikap mereka, masyarakat luas dapat melihat cerminan yang sesungguhnya betapa pentingnya menjaga kebersamaan itu sendiri.

Pemimpin, baik di pusat maupun di daerah yang berperilaku sejuk dan toleran jelas harus kita dukung dalam menjalankan visi dan misinya. Sebab, demikaianlah potrek pemimpin yang sesungguhnya. Mereka harus membawa kedamaian di masyarakat.

Memang jika kita mengacu pada data yang dikeluarkan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) bahwa selama tahun 2007 ada 32 kelompok masyarakat mengalami kekerasan agama, Masih banyak yang harus kita benahi. Masih banyak lubang-lubang yang harus kita tutupi dan sikapi dengan arif dan bijaksana. Hal ini penting, supaya untuk hari yang akan datang, lubang-lubang tersebut tidak menjadi alat penyulut konflik yang terjal.

Kekerasan terhadap agama harus diminimalisir dan kalau boleh dihilangkan. Siapakah yang berperan untuk menciptakan situasi yang sedemikian itu? Jawabannya adalah kita semua. Semua kita harus berperan, tanpa harus membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Kita adalah pemilik bangsa ini. Kita adalah penopang kehidupan di masyarakat. Maka, menjadi tugas dan tanggung jawab kitalah menjaga dan memelihara kedamaian itu.

Agama-agama harus bersatu melawan kekerasan. Lahan bagi tumbuhya kekerasan harus diminimalisir. Marilah kita membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi persemaian kedamian. Biarla kebenaran agama menjadi sinar yang menerangi kekalutan hidup manusia. (*)

Sinar Indonesia Baru, 12 Januari 2008

Sampai Titik Darah Penghabisan

Jujur saja kita sudah lama merasakan hilangnya rasa bangga pada bangsa sendiri. Kebanggaan itu seperti sudah menjadi barang langka. Terlebih setelah reformasi yang justru banyak diwarnai oleh ingar-bingar politik. Tidak sedikit politisi cuma sibuk memikirkan kepentingannya sendiri. Kepentingan rakyat hanyalah retorika belaka dan barang mainan yang cuma diperlukan untuk mengantar mereka ke kursi kekuasaan.

Tetapi, barang langka itu dalam sepekan terakhir ini terasa kental di setiap dada kita. Bukan dari kancah politik, melainkan dari lapangan sepak bola. Perjuangan keras yang diperlihatkan oleh tim ‘Merah Putih’ di kancah Piala Asia membuat kita semua sadar bahwa bangsa ini juga ”bisa”.

Diawali dengan kemenangan 2-1 atas Bahrain, rasa bangga pada Indonesia itu kian terasa ketika Sabtu lalu Bambang Pamungkas dan kawan-kawan menghadapi Arab Saudi. Meski akhirnya kalah 1-2, para pemain sudah menunjukkan perlawanan sampai tetes darah penghabisan. Dengan semangat tak kenal lelah, mereka membuat tim ‘Singa Padang Pasir’ itu kerepotan tidak hanya dalam menyerang tapi juga dalam bertahan. Hanya keberuntunganlah yang membuat Arab Saudi akhirnya menang di detik-detik terakhir.

Semangat juang para pemainlah yang membuat kita bangga. Walaupun akhirnya kalah, tapi mereka kalah dengan kepala tegak. Rasanya kita sudah jarang melihat kegigihan atlet-atlet kita di medan laga internasional. Tak salah bila kemudian seisi Stadion Gelora Bung Karno malam itu memberikan penghormatan sambil berdiri kepada seluruh pemain ketika keluar dari lapangan. Tepuk tangan bergemuruh dari dalam stadion dan hanya surut begitu lampu-lampu mulai dimatikan.

Rasa bangga itu pun mengalir begitu saja di setiap kesempatan. Tak ada yang dapat mengalahkan topik perjuangan keras tim nasional sepak bola kita, dalam setiap obrolan. Dukungan pun terus mengalir menjelang pertandingan hidup-mati melawan Korea Selatan (Korsel) petang ini di tempat yang sama. Tiket pun sudah terjual habis. Padahal, masih ribuan lagi yang ingin menyaksikan langsung perjuangan anak-anak Indonesia.

Kita berharap semangat juang tim Merah Putih tidak mengendor. Bermainlah sampai titik darah penghabisan. Jangan pernah menyerah sebelum wasit meniup peluit panjang. Kalaupun mati, matilah dengan terhormat di lapangan. Kekalahan Korsel oleh Bahrain 1-2 beberapa hari lalu merupakan sinyal kuat bahwa tim ‘Ginseng’ juga dapat dikalahkan. Mereka juga manusia yang ada saatnya lengah.

Selain semangat juang yang tinggi, kolektivitas merupakan kunci para pemain Indonesia tampil ”kesetanan” di dua laga terdahulu. Faktor itulah yang jelas-jelas dapat menutupi kelemahan teknik dan fisik mereka. Dengan kolektivitas yang rapi ternyata semua tujuan dapat digapai, baik dalam menyerang maupun bertahan. Tunjukkanlah itu semua malam ini sekali lagi kepada kami. Bukan apa-apa, ini karena kita bisa dan semestinya berdiri sejajar dengan Korsel.

Menang tentu menjadi harapan seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Tapi, janganlah itu menjadi beban berat. Hadapi dengan perjuangan tanpa kenal lelah. Sekali lagi, sampai titik darah penghabisan! Kalaupun kalah nantinya, kami tetap bangga. Karena kita sudah bertarung habis-habisan. Setidaknya, telah memberi contoh baik tentang semangat juang dan kolektivitas untuk bisa menjadi bangsa yang tangguh dan disegani.

Republika, Rabu, 18 Juli 200

Larangan Terbang ke Eropa

BELUM seminggu pemerintah mengeluarkan penilaian mutakhir atas kinerja maskapai penerbangan Indonesia, sebuah pukulan telak datang dari Eropa. Telak karena Komisi Uni Eropa justru menjungkirbalikkan penilaian pemerintah itu.

Jungkir balik karena berdasarkan penilaian pemerintah, sekarang tidak ada lagi maskapai penerbangan Indonesia yang kinerjanya buruk yang masih diizinkan beroperasi. Sebaliknya, Komisi Uni Eropa justru akan melarang terbang maskapai penerbangan Indonesia ke Eropa dan mengimbau warga Eropa agar tidak menggunakan maskapai penerbangan Indonesia dengan alasan tidak aman.

Larangan itu akan dikeluarkan dalam pekan ini dan berlaku di 27 negara anggota Uni Eropa. Dasar larangan adalah saran dari Komite Keselamatan Udara Uni Eropa.

Padahal, Senin (25/6) silam, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara baru mengumumkan penilaian yang sangat menggembirakan, yaitu dari 21 maskapai penerbangan hanya satu yang dinilai buruk, masuk kategori III, dan dicabut izin operasinya.

Selebihnya, 19 maskapai penerbangan berkinerja sedang, masuk kategori II, bahkan tujuh di antaranya dipromosikan dari kategori III. Garuda Indonesia naik kelas menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang masuk kategori I atau berkinerja baik.

Namun, penilaian pemerintah itu tiada harganya di mata Komisi Uni Eropa. Mereka justru akan memasukkan maskapai penerbangan Indonesia ke daftar hitam sampai ada tindakan nyata dari otoritas penerbangan Indonesia untuk memperbaiki keselamatan penerbangan. Dengan kata lain, Uni Eropa tetap tidak percaya bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kredibel.

Memperbaiki kinerja maskapai penerbangan tentu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Kiranya itulah yang terjadi di negeri ini. Siapa pun sulit percaya bahwa hanya dalam tempo tiga bulan banyak maskapai penerbangan Indonesia mampu memperbaiki kinerjanya sehingga naik kelas dari kategori III (kinerja buruk) ke kategori II (kinerja sedang).

Oleh karena itu, selayaknya dunia terkejut dengan penilaian pemerintah itu. Sebab terlalu indah untuk dipercaya. Di lain pihak, dunia tak kaget dengan larangan terbang yang dikeluarkan Uni Eropa sebab penilaiannya menggunakan standar keselamatan yang tidak dapat ditawar dan dibeli. Sejarah perekonomian Eropa dan juga sejarah peradaban Eropa memang telah berkembang sangat jauh sehingga mencapai suatu keseimbangan yang tinggi antara kemakmuran dan keselamatan.

Larangan Komisi Uni Eropa itu hendaknya menjadi pukulan berharga untuk koreksi diri. Harus ada visi yang jauh dan jujur untuk mengangkat kinerja maskapai penerbangan Indonesia sehingga mampu bersaing dalam tataran kelas dunia.

Untuk itu jelas diperlukan pemerintah yang bersih, yang tidak dapat dibeli, yang tidak kompromi terhadap standar keselamatan dan keamanan. Itulah pemerintah yang tegas dan konsisten sayang nyawa rakyatnya.

Akan tetapi, standar keselamatan dan keamanan yang tinggi, yang bersaing di level dunia, tidak dapat dicapai dengan membiarkan setiap maskapai penerbangan sendirian merangkak menggapainya. Setidaknya, negara harus mengambil peran yang strategis terhadap maskapai penerbangan miliknya.

Garuda Indonesia sebagai flag carrier mestinya mendapat dukungan kapital dari negara sehingga tidak hanya mampu memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, tetapi lebih dari itu bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya dalam konteks global.

Garuda Indonesia sudah lama menyuarakan perlunya dan pentingnya negara menambah modal, tetapi pemerintah dan DPR sangat lamban mengambil keputusan. Sebuah bukti buruknya komitmen negara untuk memiliki maskapai penerbangan yang dipercaya dan sanggup berkompetisi pada kelas dunia.

Masuk daftar hitam Komisi Uni Eropa tentu memalukan. Oleh karena itu, pemerintah harus sepenuh hati dan daya memajukan flag carrier sehingga suatu hari kehormatan bangsa pun berkibar-kibar dengan gagahnya.

Media Indonesia, Senin, 02 Juli 2007

Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

INDONESIA kini benar-benar dalam ruang tunggu yang mencemaskan. Mencemaskan karena hampir seluruh kebesaran negara dan kehormatan bangsa satu per satu seperti tengah meluruh. Seperti tengah bergerak ke titik nadir.

Tarian separatis di Ambon di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/6), adalah salah satu buktinya. Seorang presiden bukan saja pemimpin pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Tetapi, dengan amat mudah aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) meledek bangsa ini lewat tarian liar itu. Padahal, secara protokoler seorang presiden mendapat pengamanan dan pengawalan serbanomor satu. Ini sungguh memalukan!

Sementara oleh bangsa lain, kita juga tengah dipermalukan dengan materi perjanjian pertahanan (defence cooperation agreement) antara Indonesia-Singapura. Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani kedua pemerintahan pada 27 April silam itu, isinya sungguh mengejutkan. Mengejutkan karena dinilai menginjak-injak rasa kebangsaan kita. Salah satunya Singapura diizinkan menembakkan rudal empat kali setahun di wilayah laut dan udara kita. Singapura juga bebas mengajak pihak ketiga tanpa seizin Indonesia. Pihak ketiga itu bisa Amerika atau Inggris, atau siapa saja sesuka Singapura!

Perjanjian itu memang belum final di Indonesia. Karena DPR belum memberikan persetujuan. Beruntunglah DPR tak larut dalam kepentingan sesaat. Komisi I DPR secara resmi menolak kerja sama pertahanan itu. Demikianlah seharusnya jika sebuah perjanjian nyata-nyata tidak memberikan keuntungan, tetapi justru menginjak-injak harga diri bangsa.

Di mana pun sebuah perjanjian berkaitan dengan apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diperoleh oleh kedua pihak. Suara-suara penolakan oleh publik dan DPR, sesungguhnya karena Indonesia dianggap terlalu banyak memberi, tapi amat sedikit menerima.

Perjanjian pertahanan sesungguhnya memang barter dengan perjanjian ekstradisi yang lebih dahulu ditandatangani. Dalam perjanjian ekstradisi, Indonesia berharap mendapat aset para koruptor yang selama ini disimpan di Singapura. Sementara dalam perjanjian pertahanan, Singapura mendapat tempat latihan militer yang luas dan murah.

Indonesia merasa lebih banyak merugi. Kita belum tentu bisa mendapatkan aset-aset para koruptor di ‘Negeri Singa’ itu. Boleh jadi mereka telah kabur sebelum perjanjian diteken. Atau boleh jadi, pemerintah Singapura telah merancang strategi pengamanan buat mereka.

Sesungguhnya, penolakan DPR dan juga publik akan perjanjian pertahanan, bukan semata-mata karena kemungkinan kerugian lebih besar. Ia juga karena akumulasi fakta-fakta empiris di lapangan. Secara sengaja misalnya, Singapura melakukan perluasan wilayah (reklamasi) hingga menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah negeri yang pada 1960 hanya 581,5 kilometer persegi itu, kini telah bertambah menjadi 650 kilometer persegi. Bahkan, pada 2030 diproyeksikan menjadi 750 kilometer persegi. Yang menyakitkan, penambahan wilayah itu dengan pasir yang dibeli amat murah dari Indonesia, atau mungkin diambil secara ilegal alias mencuri.

Negara yang tak becus mengurus wilayahnya sendiri memang selalu akan dimanfaatkan pihak mana saja yang banyak akal dan banyak uang. Singapura adalah salah satu contohnya. Tapi, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani, tentu tindakan yang juga akan mempertontonkan kebodohan. Karena itu, jalan keluar yang bijak adalah bagaimana pemerintah Indonesia punya kekuatan diplomasi memaksa Singapura agar bersama-sama memperbaiki butir-butir perjanjian yang amat merugikan Indonesia itu.

Memang, Singapura tak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Tak ada jalan lain bagi negara kaya tapi miskin wilayah, kecuali memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas geografinya.

Sebaliknya, seluas dan sekaya apa pun sebuah negara, jika para pemiliknya tak becus merawatnya, negeri itu bisa tergadai. Cepat atau lambat! Banyak wilayah perbatasan kita yang kian berkurang.

Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal nama. Sayang, para pengelola negara tak memahami psikologi ruang tunggu yang mencemaskan ini.

Media Indonesia, Minggu, 01 Juli 2007


Blog Stats

  • 803,645 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.