Archive for the 'Kebijakan' Category

RUU Pornografi dan Integrasi Kita

Masalah RUU Pornografi mencuat terus. Beberapa elemen masyarakat bahkan jelas-jelas mengancam akan keluar dari NKRI kalau RUU tersebut disahkan. Di Bali, masyarakat adat—dengan dukungan beberapa politisi—mengecam rencana akan disahkannya RUU tersebut akhir bulan ini.

Masalah pornografi memang sangat kental dengan nuansa adu kepentingan. Di dalamnya diatur mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan materi yang bersifat merangsang atau tidak, serta penyebarannya. Sayangnya, sebagaimana keberatan beberapa elemen masyarakat tadi, produk budaya yang dikategorikan pornografi pun bisa diperkenankan atas untuk kepentingan lokal.

Jelas saja tidak ada seorang pun, apalagi masyarakat adat yang merasa bahwa budayanya adalah produk pornografi meski itu diperkenankan. Inilah yang memancing perseteruan yang semakin lama semakin hebat. Masyarakat adat Papua yang mengenakan koteka misalnya, tetap dikategorikan sebagai pornografi dalam RUU tersebut, meski karena alasan adat mereka diperkenankan mengenakannya.

Memang ada begitu banyak kritik terhadap RUU ini. Yang pertama tentunya adalah pada timingnya. Mengapa RUU itu dipaksakan harus disahkan sementara begitu banyak kepentingan yang belum diakomodasi. Pemaksaan itu terlihat dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh berbagai masyarakat dan wakil adat yang nyata-nyatanya diabaikan begitu saja.

Ada isu yang beredar bahwa RUU itu disahkan demi kepentingan parpol tertentu dalam mencari massa. Memang, kalau kita perhatikan dukungan terhadap pengesahan itu membesar dari hari ke hari dari kelompok tertentu. Tetapi apakah dukungan itu menafikan keberadaan mereka yang lain?

Pertanyaan paling penting adalah bagaimana kemudian kehidupan dan kultur yang tidak porno harus dibangun? Atas prinsip yang mana dan standar siapakah maka yang tidak porno itu kelak harus dibangun di negeri ini? Apakah ada jaminan bahwa dengan perubahan kultur, maka pikiran porno bisa dipasung?
Lucu rasanya melihat negara kita ini. Di negara dimana pornografi marak, mereka tidak dengan cara yang sangat kejam memaksakan memasung produk budaya mereka sendiri. Mereka tidak mencap apa yang berasal dari diri mereka sebagai porno. Mereka melindungi mereka dari aksi pornografi dengan memasang filter aturan yang simpel tetapi bekerja efektif.

Di negara Barat misalnya, mudah menemukan majalah porno, tetapi tidak bisa diakses oleh mereka yang berada di bawah umur. Filter internet untuk situs porno juga tidak akan bisa diakses tanpa pengawasan orangtua. Demikian juga dengan pendidikan seks di rumah dan di sekolah turut menjadi pengawal. Belum cukup, mereka juga diberikan pendidikan risiko jika mereka melakukan hal-hal yang belum pantas.

Mundurkah mereka? Tidak juga. Mereka masih tetap mempertahankan budaya mereka bahkan sejak dari jaman Renaisans sampai sekarang. Bahkan patung-patung yang mungkin kalau di sini bisa dicap porno, bahkan menjadi kekaguman yang tidak terhingga. Itulah penghargaan yang mereka berikan pada karya seni dan budaya dimana mereka berasal.

Di kita, semuanya seolah bisa dilakukan dengan membuat UU. Kita merasa bisa bersih pikiran kalau UU sudah kita miliki. Logika ini hanya akan membuat kita menjadi penghukum yang kejam terhadap orang lain dan diri kita sendiri. Mari pikirkan ulang keberadaan RUU Pornografi ini.(***)

Sinar Indonesia Baru, Oktober 25th, 2008

Iklan

Peti Eskan saja RUU Pornografi

SETELAH lama menghilang sebagai isu publik, tiba-tiba saja Rancangan Undang-Undang Pornografi siap disahkan oleh DPR pada Selasa (23/9) pekan depan. Namun, rencana itu batal lantaran arus penolakan tetap kuat.

DPR sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman, bahwa pembuatan undang-undang tidak boleh dan tidak bisa sembarangan. Bukankah sudah ada produk undang-undang DPR yang dimentahkan dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi?

DPR juga terlihat semakin menjauhkan diri dari semangat reformasi yang mengamanatkan transparansi dan partisipasi. Semestinya, sebuah rancangan undang-undang yang krusial dan sensitif hendaknya melibatkan masyarakat luas. Pembahasannya bukan secara tertutup dan diam-diam.

Itu sebabnya, ketika terdengar kabar RUU Pornografi akan segera disahkan oleh DPR, arus perlawanan kembali merebak dan meluas. Demonstrasi pecah di sejumlah daerah. Begitu juga sejumlah LSM perempuan dengan gigih kembali menyuarakan penolakan mereka.

Penolakan terhadap RUU Pornografi bahkan kembali membangkitkan keinginan Bali untuk menjadi daerah otonomi khusus. Ini pertanda protes yang sangat berat, sebab selangkah lagi bisa berubah menuntut keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bali yang merupakan destinasi pariwisata memang akan menjadi korban UU Pornografi itu bila disahkan. Turis tak boleh lagi berjemur di pantai dengan hampir tampak seluruh tubuhnya. Seniman Bali yang piawai membuat patung telanjang pun bisa dihukum penjara. UU Pornografi akan menghancurkan Bali!

RUU Pornografi sejak digulirkan awal 2006 telah menghebohkan. Karena menghebohkan itulah lalu dibuat berbagai perbaikan. Nama RUU yang semula RUU Antipornografi dan Antipornoaksi diganti menjadi RUU Pornografi. Sejumlah pasal dihilangkan dan disempurnakan, tapi semuanya berlangsung dengan diam-diam.
Tiba-tiba saja, draf akhir RUU Pornografi yang berisi 44 pasal siap untuk disahkan meski pembahasannya tanpa melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan juga jauh dari semangat keterbukaan.

Hasilnya ialah RUU Pornografi itu tetap saja mengundang kontroversi, baik dari segi substansi maupun materi. Sebagian perkara masih sumir dan multitafsir karena tidak ada parameternya. Contoh, bagaimana menentukan sebuah tindak kejahatan seksual atas dasar imajinasi dan persepsi?

Selain itu, belum ada ketegasan apakah pornografi menjadi domain publik atau privat. Ketidakjelasan itu mengaburkan apa yang sesungguhnya mau diatur dan dilarang dalam RUU Pornografi.

Yang lebih berbahaya, untuk mencegah dan mengawasi kejahatan seksual, RUU Pornografi membuka ruang bagi masyarakat untuk bertindak main hakim sendiri. Hal tersebut jelas dapat memicu kekerasan dan konflik horizontal. Padahal, semua itu seharusnya menjadi domain negara.

Masih banyak hal yang belum terjawab oleh RUU Pornografi. Karena itu, RUU ini tidak boleh dipaksakan untuk segera disahkan oleh DPR. Bahkan, sebaiknya draf RUU ini dipetieskan saja. RUU ini jangan diteruskan. Simpanlah RUU ini dalam arsip DPR, daripada menimbulkan perpecahan bangsa.

Fraksi-fraksi di DPR semestinya menyadari bahwa RUU yang sarat kontroversi itu hanya membuat energi anak bangsa ini terbuang sia-sia dan bangsa ini tercabik-cabik.

Media Indonesia, 20 September 2008 00:01 WIB

Kuota Perempuan

SETIAP warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan. Meski demikian, konstitusi juga memberi peluang mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan. Itulah diskriminasi konstitusi yang diatur dalam Pasal 28 H ayat(2) UUD 1945.
Diskriminasi konstitusional itulah yang menjadi dasar penetapan kuota 30% keterwakilan perempuan calon anggota legislatif (caleg). Tidak hanya itu, UU Pemilu menambahkan setiap tiga caleg terdapat sekurang-kurangnya seorang perempuan.
Regulasi kuota 30% itu pada hakikatnya adalah tindakan afirmatif, yaitu diskriminasi positif yang bersifat sementara sampai kesenjangan politik antara perempuan dan laki-laki teratasi.
Adalah kenyataan bahwa watak patriarkis negara menghambat perempuan untuk menjadi pengambil keputusan politik. Sudah terlalu lama perempuan terpinggirkan dalam politik. Dominasi lelaki itu harus dipatahkan negara dengan cara memberi kuota kepada perempuan.
Ketentuan kuota 30% dimulai sejak Pemilu 2004. Hasilnya, jumlah anggota DPR perempuan bertambah dari 44 orang pada 1999 menjadi 61 orang atau mengalami peningkatan dari 8,5% pada 1999 menjadi 11,6% pada 2004. Jumlah yang masih jauh dari ideal, yaitu 30% perempuan di DPR atau sebanyak 168 perempuan duduk di parlemen.
Peluang perempuan menjadi anggota DPR bisa terbuka lebar jika semua partai peserta pemilu menyepakati penentuan calon terpilih berdasarkan nomor urut. Persoalannya, kini parpol berlomba-lomba menggunakan suara terbanyak.
Maka, terjadilah dilema. Di satu pihak, memakai suara terbanyak adalah keputusan yang paling bagus karena menghormati pilihan rakyat dalam pemilu. Biarlah rakyat yang menentukan siapa yang dipercaya menjadi wakilnya di DPR. Bukan ditentukan elite partai berdasarkan nomor urut.
Sebaliknya, di lain pihak, penentuan caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak pada hakikatnya menggusur tindakan afirmatif. Sekalipun ditempatkan pada nomor urut di setiap tiga lelaki terdapat satu perempuan, kuota itu hanya elok karena menambah probabilitas untuk dipilih.
Akan tetapi, inilah dilema yang harus diterima dengan senang hati karena yang menggusur rakyat sendiri. Bukankah suara rakyat suara Tuhan?
Yang menyedihkan ialah ternyata untuk memenuhi kuota saja banyak partai yang tidak sanggup. Itu bukti bahwa partai selama ini tidak pernah memikirkan pengembangan kader perempuan, apalagi dengan serius memikirkan pentingnya keterwakilan perempuan. Bahkan, ada partai yang tetap saja menyepelekannya. Oleh karena itu, adanya kuota caleg perempuan jelas merupakan langkah yang sangat maju.
Pertarungan merobohkan dominasi lelaki di kancah politik sangat jelas tidak bisa lain harus dimulai dari dalam tubuh partai sendiri. Misalnya, partai politik berani menerapkan kuota 30% kursi pengurus partai dari pusat hingga ranting harus diduduki perempuan. Otomatis mereka pulalah yang dijadikan caleg. Urusan pun selesai.
Jikalau mengisi kuota perempuan untuk mengurus partai saja tidak sanggup, atau tidak mau, jangan harap partai mau dan mampu mengisi kuota perempuan untuk menjadi anggota DPR.
Media Indonesia,  06 September 2008 00:01 WIB

SKB Konyol Menggeser Jam Kerja

ADA logika terbalik dalam cara berpikir pemerintah mengenai kerja. Sekarang hari libur disuruh bekerja, sebelumnya hari kerja dibikin libur.

Itulah yang terjadi ketika pemerintah menciptakan cuti bersama dengan cara mengulur hari libur nasional beberapa hari. Hal itu dilakukan bila tanggal merah jatuh pada hari yang terjepit menjelang akhir pekan. Pemerintah lantas mengambil keputusan hari libur itu dibablaskan sekalian.

Akibatnya, jumlah libur sangat fantastis, yakni 124 hari sepanjang 2007 lalu. Fantastis bagi sebuah negara yang produktivitasnya sangat rendah, tetapi liburnya sangat panjang lebih empat bulan dalam setahun. Setelah kritik pedas datang bertubi-tubi, pemerintah kemudian menghapus ketentuan cuti bersama itu.

Kini, kerangka berpikir jungkir balik itu dipraktikkan lagi ketika pemerintah bermaksud menghemat pemakaian listrik oleh industri. Caranya dengan memaksa kalangan industri menggeser sebagian hari kerja dari hari kerja Senin hingga Jumat ke hari libur akhir pekan Sabtu dan Minggu.

Bahkan, untuk keperluan itu pemerintah mengaturnya melalui surat keputusan bersama (SKB) lima menteri. Industri yang membandel akan dikenai sanksi pemutusan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara. Aturan itu diberlakukan mulai Agustus.

Basis argumentasi SKB itu, selama ini industri menyedot setrum sangat besar di hari kerja sehingga listrik pun defisit hingga 600 megawatt. Sebaliknya pada Sabtu, cadangan listrik justru berlebih 1.000 megawatt dan pada Minggu kelebihan cadangan mencapai 2.000 megawatt.

Tampak jelas, logika yang dijadikan acuan SKB jam kerja industri itu sangat linier dan semata dari sudut pandang pemerintah. Solusi yang diambil dengan cara gampang. Sebelumnya pemerintah gampang saja meliburkan hari kerja dengan nama cuti bersama, sekarang gampang saja pemerintah memaksa bekerja di hari libur.

Pemerintah tidak mau dipusingkan dengan pertanyaan apakah jalan keluar itu berisiko buruk bagi industri atau tidak. Yang penting, beban negara sudah beralih ke beban masyarakat, habis perkara.
SKB itu, jika jadi diterapkan, jelas akan berimplikasi pada semakin membengkaknya biaya produksi akibat bertambahnya jam lembur karyawan karena bekerja pada hari libur akhir pekan.

Padahal sebelumnya biaya produksi telah bertambah dengan penaikan harga BBM. SKB itu sama saja dengan membunuh industri secara perlahan-lahan. Pembunuhan industri itu akan semakin cepat terjadi bila pemerintah sok gagah menerapkan sanksi mencabut listrik industri yang dinilai membandel karena tidak menerapkan SKB itu.

Padahal, industri tetap memilih libur pada Sabtu dan Minggu justru karena pertimbangan yang rasional menyangkut biaya produksi. Nah, apa kata dunia bila industri di Indonesia dicabut listriknya karena tidak mau bekerja pada Sabtu dan Minggu yang memang merupakan hari libur akhir pekan di banyak belahan dunia?

SKB itu jelas menjadi kampanye buruk bagi masuknya investasi. Gelagat itu, sebagaimana disebutkan Kadin, mulai terlihat dengan terjadinya penundaan investasi lebih dari US$1,5 miliar atau setara dengan Rp13,5 triliun. Realisasi sejumlah komitmen investasi baru akan dilakukan lagi pada 2009-2010, ketika suplai listrik bisa terjamin melalui proyek 10.000 megawatt. Tidak ada pilihan lain, pemerintah harus membatalkan SKB yang konyol itu. Akan lebih cerdas jika pemerintah mulai bersungguh-sungguh mempercepat pengadaan pembangkit listrik baru berkekuatan 10 ribu megawatt itu, sambil mempraktikkan secara nyata langkah penghematan energi.

Media Indonesia, Senin, 14 Juli 2008 00:01 WIB

Menata Sistem Kompensasi Kenaikan Harga BBM

Mengantisipasi kemarahan publik oleh karena kenaikan drastis BBM, pemerintah membuat kebijakan yang populis dengan memberikan subsidi dalam bentuk uang cash kepada rakyat berpenghasilan di bawah Rp 700.000. Pemerintah berkesimpulan bahwa dengan memberikan uang cash sebesar Rp 100.000 per keluarga yang dikategorikan miskin akan bisa mengimbangi pengeluaran oleh karena kenaikan harga BBM.
Sesungguhnya publik tidak menduga sebelumnya bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBM hingga 30 persen. Bahkan lebih tragis lagi, kenaikan harga BBM bisa berada di kisaran 50 persen. Sehingga mau tidak mau, menimbulkan gejolak pasca penetapan kenaikan tersebut.
Selama ini pemerintah memberikan kompensasi kenaikan harga BBM dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat miskin. Persoalan selama ini adalah soal data penduduk miskin. Ini persoalan yang sungguh pelik. Artinya bagaimana pemerintah menentukan dan mengkategorikan rakyat sebagai miskin?
Indikator gaji sebesar Rp 700.000 sebagai ukuran merupakan ukuran yang debatable, apalagi di tengah masyarakat Indonesia yang saat ini mayoritas memiliki pekerjaan di sektor informal, yang tidak jelas memiliki gaji bulanan.
Pengalaman selama ini banyak data yang kacau. Oleh karena itu, tak jarang juga pemberian BLT menuai kritik. Kemudian ada satu pokok persoalan yang selama ini sering diabaikan. Misalnya soal bukti legal terkait dengan penghasilan.
Bagi mereka yang bekerja di sektor formal, slip gaji tentu bisa menjadi satu ukuran bagi orang yang memiliki pekerjaan tetap. Lantas bagaimana dengan pedagang tradisional, pedagang kaki lima, petani, dan berbagai usaha ekonomi informal lainnya.
Lebih rumit lagi bagaimana memverifikasi dan mendaftarkan seluruh warga yang miskin adalah urusan administrasi yang akan memakan waktu panjang, sementara di depan mata rakyat sudah berada dalam kelaparan dan kesulitan.
Kita masih belum bicara bahwa setiap kepala desa atau lurah punya semacam gengsi masing-masing, di mana mereka acapkali menutupi bahwa di daerahnya sedikit atau tidak ada yang kelaparan atau sangat miskin, untuk mendapatkan penghargaan sebagai desa atau lurah yang warganya maju. Padahal, fakta bisa berbicara lain. Selain itu, pada umumnya rakyat miskin tidak punya akses terhadap elit di tingkat desa atau kelurahan. Akses kepada kepala desa atau kelurahan biasanya hanya dimiliki orang terpandang atau kelas elit desa, sehinga walaupun ada bantuan seperti subsidi BBM, akan disalahgunakan dan dipergunakan oleh jejaring kepala desa yang selama ini terjalin.
Pengalaman kebijakan pemerintah masa lalu seperti pemberian Raskin, JPS dan pinjaman lunak desa ternyata hanya dinikmati segelintir orang yang punya akses kepada pejabat pemerintah di tingkat desa atau kelurahan. Kita berharap mudah-mudahan birokrasi kita mau berubah dari jaman orde baru yang berlaku sistem ‘peras kain’. Sang pemeras pertama yakni tingkat yang lebih tinggi dari birokrasi mendapat atau menyunat lebih besar, dan kelas bawah yang terendah harus mendapatkan tetesan terakhir dari sisa perasan birokrasi atasannya.
Akhirnya rakyat juga yang menjadi korban. Kita mengharapkan supaya pemerintah memperketat pengawasan, melibatkan bukan hanya aparat desa saja seperti pengurus desa atau pengurus kelurahan, tetapi pengawasan subsidi BBM diharapkan dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dengan demikian, subsidi BBM dapat kita pastikan akan diterima oleh orang yang benar-benar membutuhkan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 10 Mei 2008

Pikiran Represif

SEBUAH studi tentang beberapa rancangan undang-undang menyimpulkan tendensi otoriter hidup kembali. Ia menyusup melalui pasal-pasal yang mengancam kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan kebebasan pers.

Studi itu dilakukan terhadap enam rancangan undang-undang (RUU). Yaitu RUU Pers, RUU KUHP, RUU Kerahasiaan Negara, RUU Pornografi, RUU Intelijen Negara, dan RUU Kebahasaan.

Hasil studi itu akan semakin kuat jika peneliti juga mengkaji RUU Pemilu yang sedang digarap DPR. Dalam RUU Pemilu itu ada larangan untuk mengumumkan hasil penghitungan cepat (quick count) pada hari pencoblosan. Melanggarnya merupakan tindak pidana pemilu.

Maka penyelenggara quick count yang mengumumkan hasilnya dengan cepat dan pers yang menyiarkannya pada hari pemilu bisa masuk penjara. Jika Pasal 247 RUU Pemilu itu disahkan, kelak penjara Indonesia akan bertambah penghuninya dengan para cendekiawan riset serta pemimpin redaksi media massa.

Pikiran ingin kembali ke zaman represif memang tampak dalam semua RUU itu. Sangatlah kuat nafsu untuk kembali ke zaman Orde Baru.

Contoh, dalam RUU Pers yang sekarang disimpan di laci Menteri Komunikasi dan Informatika, terdapat pasal yang akan mengembalikan posisi dan kekuasaan Departemen Penerangan.

Caranya ialah mengatur pers dengan lebih detail melalui peraturan pemerintah. Misalnya, ketentuan tata cara hak jawab dan hak koreksi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (Pasal 5 ayat 4).

RUU Pers itu bahkan eksplisit menyebutkan adanya ‘departemen yang bertanggung jawab di bidang media massa’ (Pasal 16 ayat 3). Bertanggung jawab itu bisa berarti mengatur, menegur, menghukum, dan akhirnya memberedel. Terbayanglah Departemen Penerangan terutama zaman Menteri Harmoko berkuasa.

RUU Kebahasaan juga mengandung pikiran represif. Di zaman global ini, media massa, baik cetak, elektronik, maupun media lain, wajib menggunakan bahasa Indonesia (Pasal 17 ayat 1). Untuk memenuhi kepentingan tertentu, media massa dapat menggunakan bahasa asing setelah mendapat izin dari menteri (ayat 2).

Begitulah, negara rindu kembali berkuasa seperti di zaman keemasan Orde Baru. Pemerintah rindu mengatur dan menghambat kebebasan berekspresi, kebebasan informasi, dan juga kebebasan pers. Kerinduan itu tersebar dalam berbagai pasal dalam semua RUU itu, baik yang dibuat pemerintah maupun yang merupakan inisiatif DPR.

Bahkan, dalam kasus quick count, pasal represif masuk RUU Pemilu setelah dibahas di DPR. RUU Pemilu yang diajukan pemerintah tidak mengatur hal itu. Di tangan DPR, lahirlah Pasal 247 yang menghambat kebebasan informasi. Bahkan, membuka peluang bagi timbulnya kecurangan pemilu.

Gairah untuk kembali ke alam pikiran represif dan otoriter itu jelas harus diwaspadai. Diwaspadai karena pikiran itu masuk diam-diam, menyusup melalui rancangan undang-undang.

Oleh karena itu, debat publik dan kontrol publik harus dikembangkan untuk mencegah habis-habisan jangan sampai pasal-pasal represif dan otoriter itu tetap nongol dalam undang-undang.

Orde Baru memang sudah tumbang. Tetapi, senyatanya pikiran represif masih hidup. Ia bersemayam bahkan pada elite hasil pemilu yang paling demokratis. Itulah kontradiksi yang bila tidak segera dibereskan, Indonesia baru tidak pernah terwujud.

Media Indonesia, 23 Februari 2008

Menjaga Kebebasan dalam Berkeyakinan

AKHIRNYA pemerintah mencabut larangan ajaran Ahmadiyah. Melalui Badan Koordinasi Pengkajian Ajaran dan Kepercayaan Masyarakat (Bakor Pakem) Pusat, awal pekan ini, pemerintah memutuskan tidak melarang lembaga berkeyakinan tersebut.

Keputusan itu, meskipun agak terlambat, adalah langkah tepat dan benar. Tepat, karena merevisi kekeliruan Bakor Pakem pada 2005 yang melarang Ahmadiyah dikembangkan di Indonesia. Benar, karena Ahmadiyah, selaku organisasi massa, secara resmi telah mendaftar di Depdagri sejak 1953.

Wajar bila tidak seluruh komponen masyarakat menerima keputusan pemerintah itu. Termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tetap menyatakan Ahmadiyah sesat dan bertentangan dengan Islam.

Merupakan hak sepenuhnya bagi MUI untuk menjaga konsistensi fatwa terkait dengan Ahmadiyah yang telah dibuat sejak 1980. Itu pun sikap yang harus dihargai. Demikian pula sikap sejumlah kelompok pengunjuk rasa yang tidak setuju terhadap Ahmadiyah.

Yang tidak boleh ditoleransi adalah penyegelan aset dan kekerasan terhadap pengikut Ahmadiyah serta aliran lain di seluruh negeri.

Itu bukanlah pembenaran teologis terhadap keyakinan dan ajaran dari kelompok yang difatwakan telah sesat atau menyimpang. Itu juga bukan pembelaan terhadap Ahmadiyah atau kelompok-kelompok lain yang membawa simbol-simbol keagamaan dengan tafsir berbeda-beda.

Itu adalah penekanan kembali bahwa konstitusi negeri ini menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk dan beribadat menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bahwa setiap warga juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, bersikap sesuai dengan hati nurani, terkait dengan kepercayaan dan agama yang dianut.

Karena itu, sungguh kesalahan besar bila para penganut aliran keagamaan dan kepercayaan yang dianggap sesat dianiaya. Kekerasan terhadap mereka adalah tindakan kriminal yang tidak saja melanggar undang-undang, tetapi juga konstitusi.

Merupakan kewajiban negara melindungi hak setiap warga dalam menunaikan keyakinan dan kepercayaan. Konsekuensinya, pemerintah harus menjaga iklim kondusif dalam dimensi sosial yang menjadi implikasi pelaksanaan kepercayaan dan keyakinan seluruh warga.

Pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla agar seluruh komponen masyarakat menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap Ahmadiyah dan perusakan tempat-tempat ibadah tidak saja perlu, tetapi harus dan mendesak dilaksanakan. Demikian pula perintah Wapres kepada Kapolri dan pemda di seluruh negeri untuk segera menghentikan dan menindak pelaku berbagai aksi kekerasan itu.

Pemerintah atas nama negara harus melakukan tindakan tegas terhadap siapa pun yang melakukan pemaksaan dan kekerasan. Itu bukan untuk membenarkan ajaran Ahmadiyah dan berbagai aliran itu dalam tafsir teologis, melainkan karena hak dan kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan serta kepercayaan sesuai hati nurani dijamin konstitusi.

Di sana ada ruang privat, ruang paling personal bagi manusia sebagai makhluk untuk memilih menjalankan hubungan vertikal dengan Sang Khalik, dengan segala keragaman cara.

Media Indonesia, 18 Januari 2008


Blog Stats

  • 803,645 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.