Archive for the 'Kecelakaan' Category

Menindak Tegas Pengelola Gedung Parkir

Mengherankan bahwa kesalahan fatal yang sama bisa terulang berkali-kali. Terjunnya sebuah sedan Honda Accord dari ruang parkir lantai 8 Menara Jamsostek kemarin menunjukkan kita bukan hanya teledor, tapi begitu malas berpikir, apalagi bertindak serius, untuk mengatasi tragedi serupa.

Jelas, meluncurnya Accord itu bukan tragedi pertama. Mei tahun lalu, sebuah sedan Honda Jazz terjun bebas dari tempat parkir lantai 6 gedung ITC Permata Hijau. Tiga orang tewas seketika. Hanya enam bulan kemudian, sebuah sedan Honda CRV menerabas tembok penahan di area parkir Centra Grosir Cikarang. Beruntung, mobil tersangkut, meski sudah dalam posisi tergantung. Sebulan berselang, terjadi kembali di ITC Permata Hijau, sebuah Honda Accord menabrak tembok penahan di area parkir lantai 5. Lagi-lagi untung, mobil masih sempat berhenti, meski tembok sudah jebol.

Tapi keberuntungan tak mampir pada kejadian terakhir kemarin. Sedan, yang kebetulan juga Honda Accord, itu meluncur bebas dari lantai 8 gedung Menara Jamsostek. Mobil nahas itu melayang dengan moncong menghadap ke bawah, menghantam kanopi, menindih bagian depan sebuah sedan lain, dan pengemudi Accord tewas seketika.

Sulit memahami bagaimana bisa empat kecelakaan serupa terjadi berturut-turut hanya dalam rentang delapan bulan. Saat kecelakaan pertama terjadi, pihak Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan DKI Jakarta berjanji akan mengevaluasi seluruh gedung parkir bertingkat di Jakarta. Mereka kemudian memerintahkan pengelola gedung memperkuat tembok penahan di semua gedung parkir bertingkat. Hasilnya? Tidak terlihat upaya pengelola gedung melakukan perbaikan, sampai kecelakaan serupa kembali terjadi.

Kita tidak ingin tragedi berulang lagi. Sudah waktunya pemerintah Jakarta bertindak lebih tegas. Mengimbau pemilik gedung agar memperbaiki area parkirnya saja tidak cukup. Semestinya, gedung parkir yang dinilai tidak layak segera ditutup. Pengelola gedung parkir yang telah terbukti sembrono juga perlu diseret ke pengadilan atas tuduhan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa.

Ada kesan pihak pemerintah Jakarta ragu-ragu bertindak tegas. Ini seharusnya tak perlu terjadi. Dasar hukum untuk bertindak sangat jelas. Ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, yang mensyaratkan terpenuhinya aspek keamanan sebelum sebuah gedung boleh dioperasikan. Lalu masih ada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1991 yang mengatur pernak-pernik kelayakan bangunan.

Saat ini saja, total bangunan gedung dan perkantoran di Jakarta sudah mencapai 35 ribu dan masih terus bertambah. Sebagian besar, termasuk fasilitas parkirnya, tidak nyaman atau berbahaya. Ini berarti, bahaya maut mengintai setiap saat di gedung-gedung yang dari luar kelihatan begitu megah dan kukuh. Tanpa tindakan tegas, tragedi serupa akan terus berulang.

Koran Tempo, Rabu, 23 Januari 2008

Iklan

Kota yang Aman

Lima belas tahun Heryawan menjadi sopir. Masih kurangkah kemampuannya mengemudi, sehingga mobil yang ia kendarai terjun dari lantai delapan Menara Jamsostek? Tampaknya tidak. Orang-orang yang mengenal Heryawan bersaksi bahwa ia adalah pengemudi yang baik. Bahkan, membuat kerusakan kecil pun pada mobil, ia nyaris tak pernah.

Lalu, naaskah yang ia alami? Tanpa sebab yang pasti, mobilnya nyelonong dari tempat parkir, menabrak pembatas, kemudian jatuh dengan keras. Tak ada majikan di dalam mobil itu. Hanya dia, Heryawan. Ia meninggal. Ada tiga anak kehilangan bapak. Seorang perempuan kehilangan suami. Siapakah yang harus bertanggung jawab? Mengapa peristiwa mobil terjun dari gedung pencakar langit, atau nyaris jatuh, selalu terulang? Adakah yang cukup peduli terhadap masalah seperti ini?

Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI punya peraturan mengenai gedung parkir bertingkat. Peraturan itu, antara lain, mensyaratkan dinding pembatas harus dari beton yang dilengkapi kerangka besi. Dinas tersebut telah memeriksa 22 gedung parkir untuk memastikan peraturan itu ditaati.

Menara Jamsostek tidak termasuk di antara ke-22 gedung itu. Pertama, karena gedung tersebut dibangun pada 1996, sebelum peraturan lahir. Kedua, gedung itu untuk perkantoran, bukan pusat perbelanjaan yang lebih banyak didatangi orang.

Maka, tak ada yang peduli bahwa petak parkir mobil Heryawan ternyata mengandung cacat. Tak ada pembatas beton setengah meter sebelum dinding sebagaimana di petak-petak lain. Maka, saat meluncur, mobil langsung menabrak dinding. Dinding yang rapuh.

Bagi metropolitan seperti Jakarta, celah kelalaian semacam ini tak pantas menjadi alasan bagi ketiadaan jaminan keselamatan. Ratusan gedung sejenis ada di kota ini. Haruskan warga menyabung nyawa setiap saat? Warga berhak mendapatkan rasa aman. Aman tidak hanya dari para kriminal di jalan-jalan raya, tapi juga dari para pengelola fasilitas-fasilitas publik yang tak acuh atas keselamatan warga. Rasa aman adalah persoalan primer yang melampaui kebutuhan estetika. Gedung-gedung tinggi yang cantik dan megah tak bermakna kalau tak aman bagi para penggunanya.

Ini berlaku bagi semua fasilitas publik. Busway, misalnya, adalah sebuah kebutuhan kota seperti Jakarta. Tapi, bukan berarti beton pembatasnya berhak setiap hari mencelakakan para pengemudi kendaraan lain. Papan iklan, contoh lain, memberi pemasukan besar bagi pemerintah kota. Tapi, apa artinya kalau setiap saat bisa menimpa warga yang melintas, atau menjadi teror kala angin kencang berembus.

Kita memerlukan transparansi atas setiap fasilitas kota. Seaman apakah gedung-gedung pencakar langit kita saat terjadi gempa atau kebakaran? Bolehkah pusat perbelanjaan menempati lantai dasar gedung yang sesak dengan asap knalpot? Siapakah yang bertanggung jawab atas lubang-lubang selokan yang menganga di atas jalan raya?

Bila perlu, umumkan semua itu. Jadi warga tahu, layakkah lift menuju puncak Monas? Amankah gedung parkir ITC Permata Hijau? Akankah kita keracunan kalau berbelanja di Carrefour basement Ratu Plaza? Atau, kokohkah menara pemancar TV di Kebon Jeruk?

Republika, Rabu, 23 Januari 2008

Larangan Terbang ke Eropa

BELUM seminggu pemerintah mengeluarkan penilaian mutakhir atas kinerja maskapai penerbangan Indonesia, sebuah pukulan telak datang dari Eropa. Telak karena Komisi Uni Eropa justru menjungkirbalikkan penilaian pemerintah itu.

Jungkir balik karena berdasarkan penilaian pemerintah, sekarang tidak ada lagi maskapai penerbangan Indonesia yang kinerjanya buruk yang masih diizinkan beroperasi. Sebaliknya, Komisi Uni Eropa justru akan melarang terbang maskapai penerbangan Indonesia ke Eropa dan mengimbau warga Eropa agar tidak menggunakan maskapai penerbangan Indonesia dengan alasan tidak aman.

Larangan itu akan dikeluarkan dalam pekan ini dan berlaku di 27 negara anggota Uni Eropa. Dasar larangan adalah saran dari Komite Keselamatan Udara Uni Eropa.

Padahal, Senin (25/6) silam, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara baru mengumumkan penilaian yang sangat menggembirakan, yaitu dari 21 maskapai penerbangan hanya satu yang dinilai buruk, masuk kategori III, dan dicabut izin operasinya.

Selebihnya, 19 maskapai penerbangan berkinerja sedang, masuk kategori II, bahkan tujuh di antaranya dipromosikan dari kategori III. Garuda Indonesia naik kelas menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang masuk kategori I atau berkinerja baik.

Namun, penilaian pemerintah itu tiada harganya di mata Komisi Uni Eropa. Mereka justru akan memasukkan maskapai penerbangan Indonesia ke daftar hitam sampai ada tindakan nyata dari otoritas penerbangan Indonesia untuk memperbaiki keselamatan penerbangan. Dengan kata lain, Uni Eropa tetap tidak percaya bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kredibel.

Memperbaiki kinerja maskapai penerbangan tentu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Kiranya itulah yang terjadi di negeri ini. Siapa pun sulit percaya bahwa hanya dalam tempo tiga bulan banyak maskapai penerbangan Indonesia mampu memperbaiki kinerjanya sehingga naik kelas dari kategori III (kinerja buruk) ke kategori II (kinerja sedang).

Oleh karena itu, selayaknya dunia terkejut dengan penilaian pemerintah itu. Sebab terlalu indah untuk dipercaya. Di lain pihak, dunia tak kaget dengan larangan terbang yang dikeluarkan Uni Eropa sebab penilaiannya menggunakan standar keselamatan yang tidak dapat ditawar dan dibeli. Sejarah perekonomian Eropa dan juga sejarah peradaban Eropa memang telah berkembang sangat jauh sehingga mencapai suatu keseimbangan yang tinggi antara kemakmuran dan keselamatan.

Larangan Komisi Uni Eropa itu hendaknya menjadi pukulan berharga untuk koreksi diri. Harus ada visi yang jauh dan jujur untuk mengangkat kinerja maskapai penerbangan Indonesia sehingga mampu bersaing dalam tataran kelas dunia.

Untuk itu jelas diperlukan pemerintah yang bersih, yang tidak dapat dibeli, yang tidak kompromi terhadap standar keselamatan dan keamanan. Itulah pemerintah yang tegas dan konsisten sayang nyawa rakyatnya.

Akan tetapi, standar keselamatan dan keamanan yang tinggi, yang bersaing di level dunia, tidak dapat dicapai dengan membiarkan setiap maskapai penerbangan sendirian merangkak menggapainya. Setidaknya, negara harus mengambil peran yang strategis terhadap maskapai penerbangan miliknya.

Garuda Indonesia sebagai flag carrier mestinya mendapat dukungan kapital dari negara sehingga tidak hanya mampu memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, tetapi lebih dari itu bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya dalam konteks global.

Garuda Indonesia sudah lama menyuarakan perlunya dan pentingnya negara menambah modal, tetapi pemerintah dan DPR sangat lamban mengambil keputusan. Sebuah bukti buruknya komitmen negara untuk memiliki maskapai penerbangan yang dipercaya dan sanggup berkompetisi pada kelas dunia.

Masuk daftar hitam Komisi Uni Eropa tentu memalukan. Oleh karena itu, pemerintah harus sepenuh hati dan daya memajukan flag carrier sehingga suatu hari kehormatan bangsa pun berkibar-kibar dengan gagahnya.

Media Indonesia, Senin, 02 Juli 2007

Utamakan keselamatan

Belum sempat terungkap misteri penyebab hilangnya pesawat Adam Air beserta 96 penumpang dan 6 awaknya di awal tahun 2007 ini, transportasi Indonesia kembali memakan korban.
Kali ini, 21 nyawa melayang setelah Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-200, Rabu (7/3), gagal mendarat di landas pacu Bandara Adisucipto Yogyakarta sehingga pesawat berpenumpang 133 orang dan tujuh awak itu meledak dan terbakar.
Saat pesawat Boeing 737-300 milik maskapai penerbangan Adam Air hilang, sebagian pihak menuding murahnya tarif menyebabkan operator tidak mampu melakukan perawatan yang baik kepada pesawatnya sehingga mudah rusak dan celaka. Tapi Kecelakaan Boeing 737-400 milik Garuda seakan membawa pesan kepada masyarakat bahwa tarif murah bukan satu-satunya pemicu kecelakaan. Terbukti jasa transportasi penerbangan yang mematok tarif paling mahal pun bisa mengalami kecelakaan yang tragis. Lalu di mana letak permasalahannya?
Akibat kecelakaan transportasi baik laut udara maupun darat beruntun melanda negeri ini, terdengar cukup santer desakan agar Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mundur dan diganti. Namun apakah ini akan menyelesaikan masalah? Bukankah kecelakaan ini sudah sering terjadi sebelum Hatta Radjasa menduduki jabatan tersebut?
Bahwa Hatta bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kinerja jajarannya untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan, tentu kita sepakat. Dan hal ini diakui atau tidak telah mulai diupayakan Hatta dengan menerapkan beberapa regulasi baru terkait dengan keselamatan penumpang yang harus dipatuhi operator angkutan umum, termasuk Bandara.
Masalahnya, pemerintah tak mungkin atau tak mampu mengawasi satu persatu operator angkutan yang ada di negeri ini. Dengan mudah kita temukan operator yang tak mengindahkan regulasi demi mencari keuntungan semata, tanpa ada tindakan hukum yang semestinya. Tidak tersedianya alat-alat pengaman seperti sekoci dan pelampung yang memadai misalnya, atau pemuatan penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan, adalah sedikit dari pelanggaran itu.
Ini adalah bukti bahwa regulasi belum ditaati, baik oleh operator maupun oleh pemerintah sendiri. Bahkan keberadaan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pun belum mampu berbuat banyak untuk mengatasi masalah ini. Bila Hatta Radjasa tidak segera menemukan jalan untuk mengatasi masalah ini, mungkin dia memang kurang kapabel memimpin jajaran Departemen Perhubungan. Dan atas pertimbangan inilah (bukan atas pertimbangan politik atau kepentingan lain) Presiden harus mulai mencari penggantinya.
Sambil menunggu tindakan konkret untuk menjamin keselamatan kita saat menggunakan jasa transportasi umum, kita berharap Safety Manajemen System (SMS) yang baru saja diberlakukan untuk seluruh sarana transportasi segera terwujud. Program ini menargetkan akan diterapkan menyeluruh di tahun 2009, semoga tak perlu selama itu.
Sistem ini mengharuskan setiap alat transportasi diperiksa rutin sehingga aspek keselamatan bisa lebih terjamin. Sebagai penumpang alias pengguna jasa transportasi, kita pun harus lebih berhati-hati. Jangan memaksakan bepergian bila kondisi tidak mendukung, misalnya saat cuaca buruk atau kapasitas penumpang tak memungkinkan lagi. Di atas semua itu, tentu banyak-banyak berdoa memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. –

sumber : solopos

Dampak Maklumat Pelayaran

Padahal aturan itu sebenarnya tak berlaku untuk kapal besar, yang tingginya lebih dari empat meter ataupun kapal barang–hal yang mestinya diketahui para otoritas pelabuhan.Ketika cuaca sedang “marah” dan sejumlah feri tenggelam dihantam gelombang, Departemen Perhubungan melarang sebagian besar pelayaran di Indonesia. Tujuannya memang mulia, yakni agar tak ada lagi yang menjadi korban amukan cuaca buruk. Tapi, karena aturan tersebut tak dijelaskan dengan saksama, dampaknya fatal: harga bahan pangan melambung di sejumlah daerah.
Larangan itu berlaku untuk feri atau penumpang yang tingginya kurang dari empat meter dan berlaku di 12 perairan berbahaya di Indonesia, seperti Laut Jawa dan Sulawesi. Akibatnya, di Bawean, Jawa Timur, misalnya, harga beras terdongkrak hingga Rp 8.000 per kilogram. Padahal biasanya beras paling banter Rp 5.000 per kilogram. Harga telur dan minyak juga melambung.
Buntut peraturan inilah yang tak pernah diperhitungkan Departemen Perhubungan masak-masak. Lonjakan harga terjadi di Kalimantan, Batam, Sulawesi, Sumatera, dan daerah-daerah yang bergantung pada pasokan pangan lewat kapal. Bahkan kebijakan itu melahirkan krisis bahan pokok dan sayuran. Di Batam, Kepulauan Riau, contohnya, harga sayuran melejit hingga sepuluh kali lipat.
Patut disayangkan kalau maklumat pelayaran itu akhirnya melahirkan kepanikan baru. Syahbandar di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan Pelabuhan Tenau, Kupang, misalnya, terpaksa menghentikan sementara semua pelayaran. Padahal aturan itu sebenarnya tak berlaku untuk kapal besar, yang tingginya lebih dari empat meter ataupun kapal barang–hal yang mestinya diketahui para otoritas pelabuhan.
Akibatnya runyam. Distribusi barang lewat kapal di beberapa daerah benar-benar terhenti selama sepekan. Roda ekonomi pun ikut tersendat. Pelabuhan di Sumatera Selatan sampai mengeluh kepada Departemen Perhubungan soal seretnya pasokan barang. Anehnya, diimpit dengan masalah gawat ini, Departemen Perhubungan tetap saja tak memberi solusi.
Sebagian daerah yang penduduknya makmur berupaya mendatangkan sayuran dan bahan-bahan pokok lewat udara. Tapi ongkos transportasinya sangat mencekik. Alhasil, hanya segelintir daerah yang bisa melakukan itu.
Kejadian ini cermin betapa koordinasi yang dijalin begitu buruk. Semestinya, sebelum membuat kebijakan sepihak, departemen yang dipimpin Menteri Hatta Rajasa itu berdiskusi dengan Departemen Perdagangan dan pihak terkait lainnya untuk membahas masalah yang bakal lahir karena adanya maklumat tersebut.
Dengan cara itu, buntut masalahnya bisa diantisipasi, misalnya, mengerahkan kapal PT Pelni yang berukuran besar untuk membantu distribusi. Tentu saja tak mungkin kapal Pelni berkeliling ke semua pulau terpencil. Tapi setidaknya sebagian besar warga di pelabuhan-pelabuhan penting di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Batam tak sempat terkena krisis bahan pokok.
Untung saja cuaca sudah ramah kembali saat ini, sehingga kapal-kapal kecil berani melaut. Andai saja cuaca buruk bercokol lama di perairan Indonesia dan pemerintah tak pernah menyiapkan solusi, krisis bahan pokok pun akan meledak di berbagai pulau. Inilah pelajaran pahit yang tak boleh terulang.

Koran Tempo, Rabu, 10 Januari 2007

Komunikasi Itu Penting, Jangan Gegabah!

”Duh, Gusti Allah!” Jerit kawan saya yang tengah meliput hilangnya pesawat Adam Air di Bandara Juanda, Selasa siang. Kalimat itu terucap begitu saja ketika mendengar kabar ditemukannya pesawat Adam Air di Polewali Mandar Makasar lengkap beserta jumlah korban, ternyata omong kosong. Padahal siang itu, suasana di Bandara Juanda penuh dengan kepiluan. Serunya, kabar itu ditambah dengan embel-embel pesawat hancur berkeping-keping. Walhasil, siapa pun yang mendengarnya dapat memastikan seluruh penumpangnya tewas. Begitu juga para wartawan, tanpa melakukan verifikasi, langsung menayangkan berita. Singkatnya, informasi tersiar live di media massa (elektronik). Saya pun menonton dengan mata terpana.

Selang beberapa jam kemudian, petinggi negara melakukan klarifikasi bahwa informasi itu salah. Apa! Salah, alamak gombal mukiyo. Informasi yang sudah tersiar dan menghabiskan segenap air mata itu ditimpali dengan kata, “Maaf, informasi itu salah”, karena nyatanya tim SAR memang belum menemukan pesawat yang konon hancur berkeping-keping itu. 

Tidak lama tersiar lagi kabar kapal Senopati Nusantara dengan rute Kumai Kalsel-Semarang tenggelam di laut Jawa. Jumlah korban tewas disebutkan lebih dari 200 jiwa. Ternyata informasi itu salah lagi. Keluarga korban yang sudah membekali diri dengan kesedihan mendalam, lagi-lagi diguncang oleh informasi omong kosong. Kegaduhan pun terjadi, sekali lagi penonton tertipu.

Dua musibah itu memberi bukti lemahnya komunikasi dan koordinasi dari pihak pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Sungguh tidak wajar, dalam bencana seberat itu pemerintah tidak segera menempatkan satu pintu informasi yang menjadi rujukan terpercaya oleh publik. Bukankah Indonesia cukup kaya dengan aset bencana dan musibah. Dan pemerintah juga sudah cukup piawai melakukan manajemen bencana. Pengalaman menghadapi situasi darurat termasuk melansir informasi sudah menjadi bagian yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Kejadian memalukan itu semestinya tidak perlu terjadi kalau pemerintah tidak gegabah dalam menerima informasi, kendati informasi berasal dari petingginya sekalipun. Alasannya, si petinggi itu tidak berada di lokasi peristiwa dan dia pun menerima informasi dari pihak lain. Karena itu, kecenderungan salah informasi juga cukup tinggi. Sementara, dalam kejadian semacam itu tanggung jawab besar tertumpu pada ketua tim SAR. Maka informasi sekecil apa pun semestinya dilakukan cek dan ricek sebelum disiarkan ke publik. Terlebih lagi informasi itu menyangkut data dan lokasi jatuhnya pesawat yang memang ditunggu-tunggu oleh publik.

Dalam situasi panik, publik akan memakan mentah-mentah informasi dari pemerintah karena dianggap sebagai pihak yang dipercaya. Jika komunikator (pejabat pemerintah) lalai dalam mengelola pesan, akibatnya hilanglah kepercayaan publik. Memang emosi massa (korban atau keluarga korban) dalam musibah kecelakaan cenderung rendah dibanding dengan musibah bencana alam. Namun, seperti para penderita krisis pada umumnya mereka sangat peka terhadap semua informasi, baik yang resmi maupun berasal dari kabar burung. Jadi komunikasi dalam situasi krisis begitu penting, maka jangan gegabah dalam mengelola pesan.

Pemerintah kita sudah acapkali melakukan kegegabahan komunikasi kepada publik. Dari soal kebijakan hingga penanganan bencana. Kelalaian itu terletak pada soal ketidakjujuran, kurang terbuka, terjadi miskoordinasi, menganggap enteng, dan terkesan separuh-separuh dalam melansir informasi.

Patut disimak himbauan pakar komunikasi krisis, Peter M Sandman, hindari memberi pernyataan atau jaminan keselamatan yang berlebihan, dan lakukan pemantauan berbagai ketidakpastian. Percayalah, orang yang biasa berkomunikasi baik dalam situasi normal, dapat menjadi komunikator buruk dalam situasi krisis. Maka jangan berlebihan dalam meyakinkan sesuatu kepada massa, singkirkan atau tunda berbagai hal yang menghambat penanganan krisis, telusuri berbagai ketidakpastian, terbukalah secara total, jangan bohong dan tidak mengatakan separuh-separuh.

Komunikasi krisis sangat bergantung pada media massa. Informasi apa pun akan menjadi pembicaraan luas karenanya data akurat dari komunikator sangat vital. Kalau memang pesawat naas itu belum juga ditemukan, sampaikan saja apa adanya dan informasikan kendala yang dihadapi. Tetapi, jangan mengelabuhi audience bahwa pesawat sudah terdeteksi. Informasi itu mengandung harapan besar dan rasa was-was. Jika tak terbukti kebenarannya akan merumitkan kondisi psikologis keluarga korban, termasuk publik yang ingin mengetahui.

Media massa sebagai mata publik juga perlu berhati-hati menggali data. Niat baik atau usaha yang jujur saja tak cukup. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism mengatakan, disiplinlah dalam melakukan verifikasi, jangan berasumsi dan jangan percaya begitu saja pada sumber-sumber resmi, lakukan cek dan ricek juga pada sumber-sumber primer lain. Harus diakui, meluasnya kesimpangsiuran informasi lokasi jatuhnya pesawat Adam Air itu karena reporter kurang gigih melakukan verifikasi dan pengecekan ulang sehingga hal-hal yang masih berupa perkiraan dikatakan sebagai data otentik dan akurat.

Akhirnya, di antara ambang batas kecemasan serta ketidakjelasan keberadaan pesawat Adam Air, ada sedikit sindiran: dalam tragedi jatuhnya pesawat di Tinombala 29 Maret 1977, kesulitan proses pencarian terletak pada faktor lebatnya hutan belantara. Tapi sekarang, teknologi sudah canggih dan hutan di Indonesia sudah gundul, apanya lagi yang sulit?  (Surabaya Post)

Jangan Bunuh Penumpang (Kami)

TRAGEDI transportasi yang berkali-kali terjadi membuat siapa pun kian cemas. Cemas karena kecenderungan bencana transportasi menunjukkan grafik naik dari tahun ke tahun, baik kasusnya maupun korbannya. Seolah kematian bagian yang harus disiapkan dalam rangkaian perjalanan.

Lihat saja kecelakaan lalu lintas darat. Tahun lalu saja jalan raya merenggut tak kurang dari 30 ribu nyawa manusia dan melukai lebih dari dua juta orang. Ternyata jalan raya menjadi pembunuh yang luar biasa kejam. Seolah setiap jengkal jalan raya Indonesia punya potensi menjadi pembunuh. Padahal, sebagian besar pembunuhnya adalah sikap tak disiplin pengguna jalan raya sendiri.

Sementara itu, untuk angkutan laut, meski korbannya tak sebesar di jalan raya, kesemrawutannya tak kalah mengerikan. Karena itu, kasusnya juga memperlihatkan grafik naik. Dari 109 kasus pada 2004 menjadi 111 kasus pada 2005 dan 119 kasus pada 2006.

Di sisi lain, transportasi udara yang mestinya segalanya paling prima juga setali tiga uang. Berengsek! Padahal, sektor penerbangan pertumbuhan penumpangnya mencengangkan. Pada 2004 menyedot 24 juta penumpang, naik menjadi 29 juta pada 2005, dan 34 juta pada 2006.

Dengan pertumbuhan seperti itu, mereka mestinya kian meningkatkan pelayanan yang muaranya keselamatan penumpang. Tetapi, alih-alih memperbaiki pelayanan, yang terjadi justru sebaliknya. Jasa penerbangan yang menuntut tingkat kesempurnaan dalam segala hal justru terkesan sembarangan. Kecelakaan selama lima tahun saja (2001-2005) telah terjadi 23 kasus. Belum lagi insiden seperti pesawat tergelincir atau ban kempes. Ini dari tahun ke tahun juga meningkat.

Fakta meningkatnya kecelakaan udara terjadi ketika tarif murah diberlakukan sejak empat tahun lalu. Memang tarif murah itulah yang menyebabkan pertumbuhan penumpang angkutan udara naik. Tapi jika ini sampai mengorbankan penumpang, artinya sama saja dengan sengaja membunuh penumpang. Jika tarif murah terbukti mengabaikan aspek pemeliharaan pesawat, kecelakaan udara memang hanya menunggu waktu. Ia bisa terjadi setiap saat.

Biaya pembelian avtur, pemeliharaan pesawat, dan pembinaan kru jelas tak bisa dikurangi. Misalnya aturan internasional mengharuskan setiap pilot harus melakukan uji kesehatan setiap enam bulan sekali. Itu tak bisa ditawar-tawar. Tetapi, kekuatan uang bisa membuat aturan ini menjadi mandul.

Kabar yang sering terdengar juga permainan dalam soal penggunaan bahan bakar. Misalnya mencampur avtur dengan benda cair lainnya. Cerita pesawat menggunakan roda vulkanisir juga bukan isapan jempol. Itu sungguh cerita pilu dunia penerbangan kita.

Kasus pesawat yang tergelincir dan beberapa jam kemudian bisa terbang kembali adalah bukti lain pengabaian aturan dan standar pemeliharaan. Dan, tidak pernah ada penjelasan yang transparan kepada publik sebagai pengguna jasa penerbangan.

Efisiensi memang keharusan dalam manajemen. Tetapi, efisiensi yang berimplikasi pada keselamatan jiwa sungguh berbahaya.

Kejar setoran juga kerap menyebabkan berbagai aturan dilanggar. Misalnya pesawat yang kelebihan muatan. Petugas yang rapuh godaan uang juga bisa meloloskan barang-barang terlarang dalam penerbangan. Pilot yang mestinya punya otoritas penuh dalam penerbangan pun sering tanpa daya jika pihak perusahaan punya kehendak tertentu.

Yang mengherankan, pemerintah sebagai regulator seperti tak berdaya menghadapi berbagai pelanggaran yang nyata-nyata amat membahayakan. Karena itu, hanya ada dua kemungkinan melihat berbagai pelanggaran itu dibiarkan. Pertama, pemerintah tak punya nyali untuk memberi sanksi. Kedua, pemerintah nyata-nyata bersekutu dengan mereka yang bersalah.

Media Indonesia, Minggu, 07 Januari 2007


Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.