Archive for the 'Kekerasan' Category

Kekejian Sepak Bola Indonesia

CONTOH kemunduran peradaban kita sebagai bangsa dapat dilihat pada sepak bola Indonesia. Isinya main pukul, main hantam, menjadikan lapangan sepak bola padang penjagalan.

Sepak bola dengan semangat kekejian itulah yang kita saksikan di lapangan. Pemain memiting pemain lawan. Manajer klub membawa pistol dan melepaskan tembakan ke udara. Penonton yang tidak puas dengan keputusan wasit menganiaya hakim garis dan merusak stadion.

Semua yang tidak masuk akal di dunia sportivitas, itulah yang terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Bahkan, yang tidak masuk akal itu, juga terjadi pada pengambilan keputusan di luar lapangan sepak bola.

Contohnya, tidak masuk akal, pelatih yang membawa aksi mogok kesebelasannya, malah dipilih menjadi pelatih nasional. Tidak masuk akal, komunitas sepak bola Indonesia bangga dipimpin seorang terpidana, yang sedang meringkuk di penjara. Tidak masuk akal, pemain dan pelatih asing yang dibawa ke negeri ini justru para begundal, yang menjadi pangkal keributan.

Tidak masuk akal, bagi akal yang waras. Mungkin di sini letak persoalan. Dunia sepak bola Indonesia, jangan-jangan tidak pas dilihat dengan akal sehat.

Sepak bola merupakan cabang olahraga yang paling populer di negeri ini. Paling populer, yaitu paling digemari rakyat. Mestinya, inilah pula olahraga yang paling disayangi, dan karena itu dipelihara dengan semangat peradaban yang tinggi.

Akan tetapi, kenyataannya, inilah olahraga paling tidak populer, karena buruknya prestasi dan buruknya kelakuan.

Bahkan, buruknya kelakuan itu dapat ditonton penggemar sepak bola di berbagai belahan dunia. Kerusuhan di Stadion Brawijaya, Kediri, misalnya, disiarkan stasiun televisi olahraga terkemuka ESPN.

Sepak bola mestinya bagian strategis mengharumkan nama bangsa. Sepak bola Afrika, contohnya, menghasilkan pemain kaliber dunia yang mewarnai sepak bola Eropa. Klub elite Eropa sekarang kelimpungan karena kehilangan pemain-pemain Afrika yang harus pulang untuk membela negaranya di Piala Afrika.

Sebaliknya, sepak bola Indonesia malah mencemarkan nama baik bangsa dan negara, di negeri sendiri. Lebih konyol lagi, pemain asing bukan menjadi contoh sportivitas, tetapi sumber premanisme.

Bertambah celaka, karena premanisme yang mencemarkan nama bangsa dan negara itu, juga dibiayai dengan uang rakyat. Yaitu, klub mendapat dana melalui APBD. Ini jelas bentuk kekejian tersendiri, selain kekejian yang terjadi di lapangan sepak bola.

Menilik kekejian itu, menimbang dampaknya kepada citra bangsa dan negara, ada beberapa langkah yang mesti diambil. Pertama, tinjau ulang kebijakan menyewa pemain dan pelatih asing. Segera buang pemain dan pelatih asing yang sebenarnya preman berkostum sepak bola.

Kedua, DPRD mengambil sikap menolak menyetujui membiayai klub sepak bola yang tidak sportif melalui APBD. Lebih baik anggarannya digunakan langsung untuk kemaslahatan rakyat.

Ketiga, sampai kapan PSSI dipimpin Ketua Umum dari penjara? Mesti ada keberanian menggantinya. Mesti ada kerelaan diganti. Demi kepentingan yang lebih besar.

Membiarkan PSSI dipimpin dari penjara, adalah juga kekejian moral tersendiri. Keji terhadap sang pemimpin, juga keji terhadap rakyat yang merindukan sepak bola yang sportif dan bermutu.

Media Indonesia, 19 Januari 2008

Potret Sepakbola Nasional

Memalukan! Itulah kata yang paling tepat untuk mengomentari kerusuhan yang terjadi di Stadion Brawijaya, Kediri, Jawa Timur, Rabu (16/1) malam lalu saat berlangsung pertandingan sepakbola Grup A Babak Delapan Besar Liga Djarum Indonesia 2007, Persiwa Wamena versus Arema Malang. Sebenarnya kata memalukan tersebut bukanlah yang pertama kali dilontarkan dalam konteks persepakbolaan nasional. Tindakan yang memalukan sering terjadi dalam pertandingan sepakbola di negeri ini. Oleh karena itu, tampaknya kalangan penggemar sepakbola di Indonesia melihat chaos di Stadion Brawijaya itu sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan, secara ekstrem penggemar sepakbola itu akan bingung kalau suatu pertandingan tidak dibumbui oleh bentrokan di lapangan. Ada yang bilang ibarat sayur tanpa garam.

Pada Rabu malam itu suasana di Stadion Brawijaya membara. Api menyala di berbagai sudut stadion. Bahkan tiang gawang, yang menjadi incaran para pemain untuk menembuskan “si kulit bundar” pada saat pertandingan, tak luput dari api. Papan dan kursi yang biasanya menjadi tempat menyenangkan untuk menikmati pertandingan, berterbangan pada malam itu.

Lapangan hijau Brawijaya menjadi arena kemarahan sebagian pendukung tim Arema Malang, yang disulut oleh ulah seorang suporter yang tidak bertanggung jawab. Bukan hanya infrastruktur Stadion Brawijaya yang menjadi korban, tetapi juga harta benda penduduk yang tinggal di dekat lapangan olahraga itu tidak luput dari amukan massa. Dikabarkan, satu mobil yang sedang diparkir di dalam garasi rumah tak jauh dari stadion, dihancurkan. Ya, itu benar-benar perbuatan yang tidak bertanggung jawab.

Sekali lagi, tampaknya itulah potret persepakbolaan di Indonesia. Potret yang menggambarkan ketertinggalan dan ketidakpahaman akan arti sebuah pertandingan yang menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas atau fair play.

Kalangan penggemar sepakbola di negeri ini sepertinya sudah tidak bisa membedakan mana yang adil dan tidak adil. Sang pengadil di lapangan hijau, wasit, yang sebenarnya sudah bekerja dengan benar dan berusaha seadil-adilnya, tetap dinilai tidak adil oleh kalangan penonton. Fenomena itu terjadi sebagai efek dari kesalahan demi kesalahan yang terjadi sebelumnya dan mengakar sampai saat ini. Siapa tokoh dari kesalahan itu? Jawabannya, kalangan pelaku sepakbola itu sendiri. Dengan kata lain, tidak bakal ada asap kalau tak ada api.

Berkaitan dengan kerusuhan atau bentrokan yang terjadi di lapangan sepakbola yang akan dikedepankan di sini adalah benar atau tidaknya kesalahan dilakukan oleh wasit maka dalam suatu pertandingan wasit harus dihormati. Kalau pun seorang wasit salah atau dinilai tidak adil dalam memimpin jalannya pertandingan maka sudah ada pihak yang akan mengadilinya, sehingga tidak perlu dihakimi oleh pihak lain. Wasit juga manusia biasa yang bisa saja salah.

Mereka yang sudah memahami falsafah pertandingan, yaitu bisa menerima kemenangan dan bisa menerima kekalahan dengan lapang dada, pasti hanya bisa mengelu-elus dada melihat kejadian memalukan di Stadion Brawijaya tersebut. Tetapi yang jelas, di bumi Indonesia ini masih banyak orang yang bercita-cita agar sepakbola Indonesia maju dari segala aspek, mulai prestasi tim nasional hingga kompetisinya. Hanya untuk bisa mencapai itu dibutuhkan kesabaran dan keberanian mengambil risiko yang terberat sekalipun. Semua itu diperlukan untuk menjadikan sepakbola nasional membanggakan dan sebagai hiburan yang tidak pernah membosankan.

Suara Pembaruan: 18/1/08

Menghapus Kekerasan Keagamaan

Agama manapun di dunia tidak ada yang menginginkan kekerasan. Sebab,agama pada dasarnya adalah anti kekerasan. Ajaran agama sarat dengan cinta kasih dan kedamaian. Bukan untuk saling bertikai. Bahkan agama hadir adalah untuk melawan kekerasan, baik yang diperlakukan bagi agama itu sendiri, maupun kepada masyarakat, termasuk masyarakat minoritas. Agama bersifat melindungi.

Ketika ada statemen yang mengatakan bahwa tindakan kekerasan untuk dan atas nama agama, maka hal itu jelas penafsiran yang salah atas ajaran agama itu sendiri. Tanpa membedakan ajaran atau dogma agama, bisa dipastikan bahwa kekerasan tidak memiliki tempat di tubuh agama manapun.

Kekerasan berakar pada ketidakmampuan manusia itu sendiri dalam mengendalikan nafsu penguasaanya. Naluri manusia yang tak terkendali untuk menyerang, merebut, dan bahkan berkuasa atas orang lain semakin menguatkan beragam tindak kekerasan, termasuk terhadap dan atas nama agama itu sendiri.

Jika kemudian banyak kekerasan yang menimpa agama-agama, maka itu adalah bahagian dari tindakan yang harus disadarkan. Ada ketidakbenaran yang harus disingkirkan. Penafsiran-penafsiran yang keliru harus diluruskan.

Agama dan kekerasan adalah dua hal yang jauh berbeda. Tidak mungkin menyatu. Karena itu, kita amat miris mendengar ketika kekerasan terhadap agama banyak terjadi. Itu berarti, kekuatan utama sebagai pilar penopang bagi kehidupan bersama, sedang mengalami pendegradasian. Dan jika hal seperti ini terus berlangsung, maka pada akhirnya akan bermuara pada membudayanya tindakan-tindakan kekerasan.
Sejarah agama adalah sejarah melawan kekerasan. Bahwa di Indonesia sendiri, agama-agama beperan penting dalam melawan kekerasan, baik sebelum kemerdekaan maupun pascakemerdekaan. Ke depan, parade yang seperti itulah yang harus terus dibumikan. Kesucian agama jangan sampai ternodai oleh segelintir orang yang salah dalam menafsirkan kebenaran agama-agama.

Berkaitan dengan itu, kita menaruh simpati kepada PB Ansor yang dengan sigap mengutus 150.000 anggota banser untuk membantu kepolisian mengamankan Perayaan Natal 2007 dan Tahun Baru 2008. Tindakan ini jauh melampaui wacana dan perdebatan kusir tentang siapa yang berhak dan berkewajiban dalam memelihara keamanan.

Kita juga memberi rasa kagum pada tokoh-tokoh agama, nasional, dan tokoh masyarakat yang dengan tanpa kenal lelah terus menanamkan pesan-pesan kedamaian. Kiranya dengan untaian kata-kata dan sikap mereka, masyarakat luas dapat melihat cerminan yang sesungguhnya betapa pentingnya menjaga kebersamaan itu sendiri.

Pemimpin, baik di pusat maupun di daerah yang berperilaku sejuk dan toleran jelas harus kita dukung dalam menjalankan visi dan misinya. Sebab, demikaianlah potrek pemimpin yang sesungguhnya. Mereka harus membawa kedamaian di masyarakat.

Memang jika kita mengacu pada data yang dikeluarkan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) bahwa selama tahun 2007 ada 32 kelompok masyarakat mengalami kekerasan agama, Masih banyak yang harus kita benahi. Masih banyak lubang-lubang yang harus kita tutupi dan sikapi dengan arif dan bijaksana. Hal ini penting, supaya untuk hari yang akan datang, lubang-lubang tersebut tidak menjadi alat penyulut konflik yang terjal.

Kekerasan terhadap agama harus diminimalisir dan kalau boleh dihilangkan. Siapakah yang berperan untuk menciptakan situasi yang sedemikian itu? Jawabannya adalah kita semua. Semua kita harus berperan, tanpa harus membeda-bedakan Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan. Kita adalah pemilik bangsa ini. Kita adalah penopang kehidupan di masyarakat. Maka, menjadi tugas dan tanggung jawab kitalah menjaga dan memelihara kedamaian itu.

Agama-agama harus bersatu melawan kekerasan. Lahan bagi tumbuhya kekerasan harus diminimalisir. Marilah kita membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi persemaian kedamian. Biarla kebenaran agama menjadi sinar yang menerangi kekalutan hidup manusia. (*)

Sinar Indonesia Baru, 12 Januari 2008

Martir Demokrasi

Mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, tewas ditembak pelaku bom bunuh diri, Kamis (27/12). Tokoh oposisi itu ditembak usai pidato kampanye pemilihan umum di Lapangan Liaqat Bagh, Rawalpindi, Pakistan. Selain Bhutto 20 orang lainnya tewas dan sedikitnya 60 orang luka-luka.

Kematian tragis Bhutto terjadi dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum yang ditunggu-tunggu rakyat Pakistan. Pembunuhan politik ini kian membuat krisis politik di Pakistan makin menganga. Selain konflik di tingkat elite politik, kasus ini juga akan memicu konflik di tingkat akar rumput. Sejumlah pendukung militan Bhutto bersumpah akan melakukan aksi balas dendam atas kematian pimpinan Partai Rakyat Pakistan itu. Ini artinya pemilihan umum yang sudah di depan mata, kini terancam gagal. Instabilitas pun mengancam Pakistan.

Ancaman demi ancaman di Pakistan bukan isapan jempol. Dalam kurun waktu tahun 2007 ini terjadi lebih dari 40 serangan bom bunuh diri. Jumlah korban tewas tercatat lebih dari 770 orang. Bhutto bukan tak tahu ancaman-ancaman serius itu. Saat tiba di Karachi, Pakistan, pada 18 Oktober 2007 lalu, setelah delapan tahun di pengasingan, Bhutto pun dalam kondisi terancam. Dua serangan bom bunuh diri menyambut kedatangannnya dari Abu Dhabi. Bhutto selamat dalam tragedi itu, tapi 139 warga terbunuh lewat aksi bom tersebut.

Putri mantan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto itu adalah perempuan pertama yang menjadi perdana menteri di negeri yang kini dipimpin Jenderal Pervez Musharraf itu. Bahkan ia dua kali menjadi perdana menteri pada 1988-1990 dan 1993-1996. Tak heran kalau Benazir Bhutto dijadikan sebagai simbol demokrasi di Pakistan. Simbol itu bukan tanpa alasan. Sarjana yang menguasai bidang ilmu politik, ekonomi, dan filsafat itu dikenal gigih memperjuangkan Pakistan sebagai negara demokrasi.

Memperjuangkan demokrasi memang bukan tanpa risiko. Untuk itu ia tak pernah merasa takut dengan berbagai ancaman yang menyelimutinya. Ia gigih menolak kepemimpinan Jenderal Musharraf yang meraih kekuasaan melalui kudeta. Ia juga menolak tawaran Musharraf untuk berbagi kekuasaan. Bhutto pun menentang keadaan darurat yang ditetapkan Presiden Musharraf. Bahkan Bhutto meminta Musharraf mundur dari kekuasaan.

Pemerintah Pakistan kemudian menetapkan Bhutto dalam tahanan rumah untuk mencegahnya memimpin aksi unjuk rasa. Larangan Musharraf agar Bhutto tidak menggelar kampanye di Rawalpindi, karena alasan keamanan pun diabaikannya. Kita mengutuk kematian tragis Bhutto. Apalagi pembunuhan itu dilakukan dalam rangkaian proses demokrasi mencari figur pemimpin nasional. Kepemimpinan nasional harus diraih dengan cara-cara damai, adil, dan demokratis. Demokrasi memperkenalkan perbedaan pendapat. Namun tidak memberikan tempat bagi ketidakadilan dan kekerasan.

Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Kematian Bhutto menjadi pukulan berat bagi demokrasi. Namun ia menjadi martir bahwa semangat demokrasi tidak akan dapat dipatahkan dengan cara-cara biadab.

Republika, Sabtu, 29 Desember 2007

Tak Perlu Anarkis

Kita merasa prihatin setiap kali menyaksikan tindak kekerasan (anarkisme) yang terjadi di antara saudara-saudara kita sebangsa dan senegara. Kekerasan yang seringkali muncul akhir-akhir ini terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada), eksekusi keputusan pengadilan tentang status tanah, dan munculnya aliran yang dianggap sesat atau adanya kelompok yang dianggap tak sesuai dengan ajaran Islam yang benar.

Dua penyebab anarkisme yang pertama, yaitu kasus pilkada dan eksekusi soal tanah, lebih disebabkan oleh ketidakpuasan sekelompok masyarakat terhadap keputusan pengadilan. Pengadilan di sini bisa aparat hukum dan bisa juga Komisi Pemilihan Umum (KPU pusat dan daerah) dalam kasus sengketa pilkada. Di sinilah dituntut kehati-hatian dan sikap yang bijak dalam keputusan.

Kita menyadari bahwa para hakim dan juga anggota KPU adalah manusia biasa. Mereka bisa salah dan bisa benar. Mereka memiliki kelebihan dan juga banyak kekurangan. Hanya karena posisi dan kedudukannya, mereka mempunyai ‘hak prerogatif’ yang tidak dimiliki orang lain. Hak prerogatif ini semakin penting dan juga sensitif karena menyangkut kepentingan orang lain, kepentingan orang banyak.

Kesalahan keputusan, baik sedikit dan apalagi banyak, akibatnya bisa sangat fatal. Kesalahan itu bisa disengaja dan bisa tidak disengaja. Disengaja apabila keputusan mereka membawa kepentingan diri sendiri dan kelompok. Sedangkan keputusan yang salah namun tak disengaja bisa karena salah menafsirkan hukum dan bukti-bukti yang menguatkannya.

Apa pun, ketetapan Anda sekalian para pengambil keputusan hakim, anggota KPU dan pejabat publik lainnya harus dipertanggungjawabkan. Anda bertanggungjawab kepada masyarakat dan Tuhan Sang Maha Pembalas lagi Maha Kuasa. Kesalahan Anda dalam memutuskan, apalagi yang disengaja, akan dituntut dunia akhirat. Jangan sampai keputusan Anda akan membawa penyesalan seumur hidup.

Di sisi lain, masyarakat juga tidak perlu berbuat anarkis manakala mendapatkan fakta yang tidak memihak kepada mereka. Fakta yang dianggap tidak adil dan merugikan kepentingan mereka. Bahwa keadilan dan kepentingan harus diusahakan dan diperjuangkan kita sangat sepakat dan bahkan mendukungnya. Namun, perjuangan itu tidak perlu dilakukan dengan kekerasan. Perjuangan harus dilakukan dengan cara-cara yang baik, apalagi untuk sebuah tujuan yang baik pula.

Kekerasan yang terjadi seringkali melibatkan sekelompok masyarakat melawan kelompok masyarakat lainnya. Atau sekelompok masyarakat melawan aparat keamanan. Boleh jadi anggota masyarakat atau aparat keamanan yang terlibat bentrok itu adalah tetangga kita. Boleh jadi mereka saudara dan teman-teman kita. Minimal mereka adalah saudara-saudara sebangsa dan setanah-air. Adakah kita rela menyakiti, apalagi menyebabkan kematian pada saudara-saudara kita sendiri?

Untuk itu, marilah kita hindari cara-cara kekerasan, termasuk kepada kelompok masyarakat yang kita anggap melakukan ajaran sesat atau tidak mengikuti ajaran Islam yang benar. Tindak anarkisme yang terjadi pada jamaah Ahmadiyah dan aliran sesat lainnya akhir-akhir ini sungguh memprihatinkan.

Bahwa aliran sesat dan ajaran yang tidak sesuai dengan Islam yang benar harus dilarang tentu sudah tegas aturannya, termasuk fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kita juga sepakat bahwa aliran sesat dan kelompok menyimpang itu harus diluruskan. Namun, cara meluruskannya tidak boleh dengan anarkisme.

Bukankah setiap umat beragama, terutama umat Islam diajarkan untuk menyebarkan kedamaian? Bukankah setiap kali shalat kita mengakhirinya dengan tebar (mengucapkan) salam kedamaian ke kanan dan ke kiri? Semoga tahun-tahun yang akan datang kita selalu diberkahi dengan kedamaian.

( )

Republika, Senin, 24 Desember 2007

Kekerasan di Dunia Pendidikan

Apa yang bisa kita pahami mengenai kekerasan yang sering terjadi di dunia pendidikan kita? Di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dua kelompok saling baku bentrok untuk memperebutkan status yayasan yang mengelola perguruan tinggi tersebut. Akibat kekerasan itu sejumlah orang luka-luka, beberapa fasilitas kampus rusak, dan sekitar 15 ribu mahasiswa terpaksa tak bisa mengikuti kegiatan kuliah.

Sebelumnya, aksi kekerasan juga terjadi di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Di sini, sejumlah praja (mahasiswa) senior menendang, memukul, dan menganiaya para mahasiswa juniornya. Aksi kekerasan yang berdalih pembinaan kedisiplinan ini telah menyebabkan beberapa praja (junior) meninggal dunia dan lainnya cacat fisik dan mental.

Kekerasan serupa juga telah terjadi di sejumlah perguruan tinggi di Makasar, Yogyakarta, Surabaya, dan daerah lain. Penyebabnya macam-macam. Dari ketidakpuasan terhadap proses pemilihan rektor, biaya kuliah yang dianggap mahal, hingga pengalihan status perguruan tinggi yang dinilai lebih berorientasi bisnis.

Bukan hanya di perguruan tinggi. Di SD, SMP, dan SMA, aksi kekerasan pun acapkali terjadi. Entah itu tawuran antar siswa maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir ini biasanya dengan dalih memberi pembejaran kepada siswa yang mbadung, tidak disiplin, dan sebagainya.

Apapun penyebabnya, berbagai kekerasan di institusi pendidikan kita itu jelas memprihatinkan. Para mahasiswa/siswa merupakan generasi penerus. Mereka adalah para calon pemimpin bangsa dan negara. Bila semasa belajar mereka terbiasa dengan kekerasan, baik aktif (terlibat langsung) maupun pasif (menyaksikan), maka bisa dipastikan cara-cara kekerasan itu pulalah yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan segala perbedaan ketika mereka sudah menjadi ‘orang’.

Kita tentu tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada mahasiswa/siswa. Berbagai aksi kekerasan yang mereka lakukan seringkali penyebabnya justru para ‘orang tua’. Di IPDN para dosen dan pengasuh seolah membiarkan praja senior berbuat sesuka hati terhadap juniornya. Dan, itu telah berlangsung selama tahunan. Di UISU dua pihak yang bersengketa terhadap kepemilikan/pengelolaan yayasan lebih memilih menyelesaikannya dengan cara-cara kekerasan daripada jalur hukum. Sedihnya, mereka, para ‘orang tua’, itu sengaja melibatkan pada mahasiswa untuk membela kepentingan mereka.

Sedangkan kekerasan yang sering terlihat di sejumlah kampus lain biasanya terjadi lantaran mahasiswa lebih dipandang sebagai objek dan bukan subjek. Segala keputusan yang menyangkut perguruan tinggi, terutama mahasiswa, acapkali diambil secara sepihak oleh rektorat tanpa melibatkan mahasiswa. Begitu pula kekerasan yang berlangsung di sekolah-sekolah. Para guru seolah punya hak prerogatif memutuskan dan berbuat sesukanya terhadap para siswa yang dianggap mbeling.

Bila semua ini terus berlangsung di institusi-institusi pendidikan kita, lantas apa jadinya bangsa dan negara ini. Hukum hanya akan menjadi asesoris. Sedangkan yang berlaku hukum rimba, adu otot, dan anarkisme.

Berbeda pendapat tentu saja boleh. Berunjuk rasa juga boleh. Bahkan yang terakhir ini merupakan salah satu ciri demokrasi. Yang tidak boleh adalah menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kekerasan dan anarkisme. Karena itu, barangkali ada baiknya bila tema-tema seperti demokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan penyelesaian perbedaan pendapat dijadikan kurikulum di kampus-kampus dan sekolahan kita. Tentu saja para ‘orang tua’ –rektor dan pembantunya, dosen, dan guru-guru– harus menjadi teladan terlebih dulu.

Para mahasiswa/siswa merupakan calon pemimpin bangsa. Selain menimba ilmu pengetahuan, mereka juga harus diajarkan cara-cara bermasyarakat dan tata hidup yang baik. Tanpa ini semua, kekerasanlah yang akan jadi hukum.

Republika, Senin, 14 Mei 2007

Kerusuhan Mei Luka Sepanjang Sejarah

KERUSUHAN Mei 1998 telah menjadi luka bangsa yang tak kunjung disembuhkan. Ada kesan ia dibiarkan menjadi rasa sakit yang menyiksa bangsa ini. Rasa sakit yang bisa jadi akan dibawa sepanjang sejarah. Itu jika tak ada kemauan negara untuk mengungkap dan menghukum mereka yang terlibat kejahatan.

Harus diingatkan lagi, kerusuhan Mei yang diawali penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti menewaskan sedikitnya 1.250 manusia. Mereka umumnya terpanggang di pusat-pusat perbelanjaan yang sengaja dibakar, sebagian lagi mati dianiaya secara biadab.

Kerusuhan Mei bukanlah sejarah masa lalu yang jauh. Ia belum genap 10 tahun. Artinya, masih amat banyak saksi mata yang bisa dimintai keterangan. Masih banyak yang bisa dengan baik mengingat peristiwa itu untuk penyelidikan. Tapi, negara seperti tak punya kemauan baik untuk melakukannya.

Sudah pasti, kerusuhan Mei jika terus dibiarkan, akan menjadi paradoks reformasi yang getir. Yang akan membuat bangsa ini tergagap setiap bicara sejarahnya sendiri. Bayangkan, ia peristiwa yang mengawali reformasi, tapi tragedi itu tak bisa dibereskan oleh pemerintahan reformasi sendiri. Spirit reformasi yang menggelegak ternyata kalah nyali melawan rezim gangster yang menistakan kemanusiaan.

Alangkah aneh. Empat presiden hasil reformasi, sejak BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, dan kini Susilo Bambang Yudhoyono, tak berdaya mengungkap kerusuhan Mei. Mereka tak becus mengusut kejahatan kelas tinggi itu. Padahal, pola-pola aksi kejahatan itu sama. Membakar pusat perbelanjaan, penjarahan, dan penganiayaan terhadap etnik Tionghoa. Itu tak mungkin dilakukan orang-orang biasa. Pastilah direncanakan dengan matang dan dikerjakan orang-orang yang amat terlatih.

Dengan kenyataan itu, publik pun tak bisa disalahkan jika menduga negara melindungi mereka yang terlibat kejahatan kelas berat itu. Atau para penjahat melawan dengan kekuatan luar biasa sehingga negara tak berdaya? Tetapi, mungkinkah negara tak berdaya? Karena itu, dugaan pertamalah yang mungkin benar.

Faktanya berbagai upaya pengungkapan Tragedi Mei seperti membentur tembok. Bahkan, seperti ada upaya sistematis untuk menguncinya rapat-rapat. DPR misalnya, pada 2002, telah menyatakan penembakan mahasiswa Trisakti dan kerusuhan Mei bukan pelanggaran HAM berat. Bagaimana mungkin kejahatan yang menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal bukan pelanggaran HAM berat?

Karena itu, untuk menolak dugaan negara melindungi kejahatan, tidak ada jalan lain kecuali harus mengungkap kerusuhan Mei dengan kejujuran. Sebab, bagaimana mungkin kita bisa mengarungi samudra masa depan dengan kegagalan membereskan masa silam? Masa lalu yang tidak selesai akan menjadi masa depan yang terhalang.

Kerusuhan Mei adalah utang masa lalu yang akan jadi beban sejarah. Ia menjadi beban pemerintahan siapa pun, juga beban bangsa secara umum.

Mengungkap sejarah kelam memang tidak mudah, apalagi jika yang terlibat kejahatan menyangkut orang-orang kuat, yang bisa jadi masih berkuasa. Tetapi, bukankah sepahit apa pun, kebenaran sejarah harus diungkap. Itu jika bangsa kita ingin membangun masa depan yang lebih cerah.

Media Indonesia, Minggu, 13 Mei 2007


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.