Archive for the 'Kemiskinan' Category

Kepesertaan Askeskin Belum Optimal

ORANG miskin dilarang sakit. Anekdot itu sering terdengar. Tidak hanya sekarang, tetapi sudah dari dulu. Mengapa, karena biaya obat dan perawatan di rumah sakit sangat tinggi, sehingga tidak mampu dijangkau oleh rakyat miskin. Ironisnya lagi, tidak jarang para pasien termasuk yang tergolong miskin sering jadi objek permainan. Mereka tidak jarang dihambat bahkan sering digiring ke rumah sakit swasta.

Manakala pemerintah mengeluarkan kebijakan penerapan Askeskin pada Januari 2005, warga pun menyambut dengan suka cita. Ibarat hujan di musim kemarau. Harapannya, kebijakan ini akan mampu mengangkat derajat kesehatan warga miskin.

Apalagi pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk menunjang program pro-rakyat ini. Untuk tahun 2006 saja, pemerintah menganggarkan Rp 3,6 trilyun. Namun anggaran itu baru terserap 72 persen. Artinya masih ada dana Rp 1 trilyun yang belum cair atau dikembalikan lagi ke APBN karena tak terpakai.

Ini tampak ironis. Di tengah masih banyaknya warga miskin di Indonesia, bahkan cenderung meningkat, Depkes selaku penanggung jawab Askeskin masih menyisakan anggaran. Masih tersisanya anggaran tersebut menunjukkan bahwa kerja Depkes dalam membantu rakyat miskin belum maksimal. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa Depkes sebagai institusi operasional kebijakan Askeskin tidak secara serius mengamankan garis strategi pemerintah. Anggaran tidak efektif terserap di lapangan, padahal rakyat miskin tidak berkurang bahkan cenderung bertambah.

Gambaran kondisi nasional itu, juga berlaku di Bali. Pada tahun 2007 dari kuota 76,4 juta jiwa, Bali mendapat kuota 548.617 jiwa warga miskin. Dari jumlah itu baru 54 persen memiliki kartu Askeskin. Sisanya, 46 persen belum mendapatkan ”haknya” yang sebenarnya telah dianggarkan oleh pemerintah.

Berangkat dari fenomena tersebut, tak bisa terbantahkan bahwa pemerintah, khususnya pemerintah daerah, belum maksimal memberi pelayanan kepada warga miskin. Sebab, sesuai dengan aturan pemerintah, pendaftaran warga miskin melalui aparat desa dan mendapat pesetujuan (SK) dari bupati/wali kota. Kecilnya masyarakat Bali yang terjangkau Askeskin — 54 persen dari kuota yang ditetapkan — menandakan masih rendahnya kepedulian aparat terhadap rakyat miskin.

Oleh karena itu, khusus di Bali perlu dibuatkan sistem yang lebih baik dalam mendata warga miskin. Apalagi data yang diberikan oleh BPS secara tegas menunjukkan bahwa warga miskin di Bali sebanyak 548.617.

Ke depan, perlu diciptakan sistem yang betul-betul bisa memberi kemudahan kepada warga miskin. Sebab, dari data yang ada masih ada 46 persen warga miskin di Bali belum terjangkau Askeskin. Apalagi sejumlah data menunjukkan bahwa tidak sedikit warga berkemampuan cukup juga menerima Askeskin. Ini artinya, warga miskin yang tidak terjangkau Askeskin bisa lebih banyak dari data yang ada sekarang. Mengapa, karena ”jatahnya” telah diambil oleh warga yang berkemampuan cukup.

Selain penciptaan sistem yang mudah, sosialisasi akan manfaat Askeskin juga penting terus dilakukan. Sebab, tidak sedikit warga miskin yang belum tahu bahwa dia sudah mendapat tanggungan pemerintah, apabila ikut menjadi peserta Askeskin.

Intinya, sosialisasi itu akan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang jelas bahwa kesehatan adalah penting untuk dijaga yang salah satunya bisa dilakukan melalui kepesertaan Askeskin. Sementara tujuan sistem adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses untuk menjadi anggota Askeskin.

Bali Post, 15 September 2007

Kemiskinan yang Menangis

Kita katakan sebagai kemiskinan yang menangis (crying poverty) karena kemiskinan itu begitu mengimpit dan membuat banyak orang sulit untuk bisa keluar.

Faktor penyebab bukan saja karena tidak adanya lapangan pekerjaan sehingga membuat banyak orang tidak mempunyai pendapatan. Yang juga membuat hidup semakin berat adalah biaya hidup yang semakin mahal.

Sekarang ini semua biaya kebutuhan sehari-hari terasa memberatkan. Bukan hanya harga sembilan bahan pokok yang terus meningkat, tetapi biaya-biaya lain, seperti biaya transportasi, listrik, dan sekolah, juga terasa memberatkan.

Kondisi ini sudah sejak lama terlihat seperti dari meningkatnya angka putus sekolah. Ketidakmampuan keluarga untuk menopang pendidikan anak-anak pascasekolah menengah pertama membuat banyak yang tidak bisa meneruskan pendidikan ke tingkat menengah atas, apalagi perguruan tinggi. Tidak usah heran apabila di jalan-jalan, kita melihat begitu banyak anak-anak yang hanya duduk-duduk tanpa jelas kegiatannya.

Situasi yang mengimpit itu suka tidak suka mengimbas ke dalam rumah tangga. Kita lihat belakangan ini tindak kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga. Kita bukan hendak mencari pembenaran atas tindak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kita harus mengurai akar persoalan. Jangan biarkan rasa frustrasi terus mengimpit sehingga membuat orang terjebak dalam pikiran pendek.

Ketika kita berbicara tentang persoalan yang satu ini, jalan pemecahannya tidak bisa lain adalah perbaikan kondisi ekonomi. Dengan kegiatan ekonomi yang bergerak lebih pesat akan tercipta lapangan kerja lebih banyak. Ketika pekerjaan diperoleh, orang akan bisa mempunyai pendapatan. Dengan pendapatan itulah mereka bisa memiliki daya beli dan memperbaiki kualitas keluarga. Jangan lupa, ketika daya beli masyarakat semakin kuat, perekonomian pun akan bisa bergulir lebih cepat lagi.

Spiral yang kita dapatkan sekarang ini bukanlah spiral yang bergerak naik ke atas, tetapi sebaliknya ke bawah. Kita dihadapkan kepada kesenjangan di mana potensi keuangan yang ada di sektor perbankan tidak bisa memutar kegiatan sektor riil.

Untuk itu kita membutuhkan cara berpikir dan pendekatan yang berbeda dan bahkan lebih mendobrak. Keadaan seperti ini tidak bisa terus dibiarkan karena akan menciptakan kondisi yang lebih memburuk.

Terus terang kita memuji langkah yang ditempuh sejumlah perbankan yang mencoba menjemput bola. Mereka tidak lagi terjebak dalam paradigma bahwa semua pengusaha itu buruk dan jahat. Tidak sedikit pengusaha yang memiliki rekam jejak yang baik dan mereka itu merupakan potensi yang harus dikembangkan, bukan justru ikut dimusuhi.

Sekarang ini bukan masanya bagi kita untuk sekadar saling menyalahkan dan melihat kelemahan pihak lain. Tanggung jawab perbaikan perikehidupan bangsa berada di tangan kita semua. Kita harus memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan negeri kita ini.

Kompas, Selasa, 15 Mei 2007

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Tekanan Hidup Bikin Orang Nekat

Bencana longsor dan banjir di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, lalu guncangan gempa di Solok, Sumatera Barat, telah mengguncangkan hati karena bencana ini datang silih berganti. Belum selesai kita mengatasi masalah itu, datang lagi bencana lain, pesawat Garuda Indonesia yang mendarat di Yogyakarta terbakar. Korban pun berjatuhan.

Peristiwa yang tidak kalah dahsyatnya terjadi di Malang. Seorang ibu dan empat orang anaknya yang masih kecil bunuh diri dengan minum racun potasium diduga karena tidak kuat lagi menanggung beban kehidupan. Racun itu dicampur dengan air, lalu diminumkan kepada empat orang anaknya. Kemudian, sang ibu menyusul minum racun yang sangat mematikan itu. Peristiwa itu diperkirakan terjadi Minggu (11/3). Sementara itu, sang suami sedang berjuang mencari nafkah di salah satu bengkel di Surabaya.

Kita terhenyak. Kemiskinan ternyata bisa berdampak begitu mengerikan. Kemiskinan mampu mendorong orang berbuat apa saja, termasuk bunuh diri itu. Dan, itu pulalah yang terjadi ketika pada 2004 seorang ibu rumah tangga nekat membakar diri bersama dua orang anaknya di Jakarta Utara.

Lalu, pada awal 2006 seorang ibu di Serpong, Banten, membakar dua anaknya setelah bertengkar dengan suaminya yang telah lama menganggur. Salah seorang anaknya meninggal. Pertengahan 2006 seorang ibu di Margahayu, Bandung, membunuh tiga anak kandungnya karena tidak kuat lagi mengatasi beban hidup.

Tragedi di Malang dan tiga tragedi lainnya mengirim sinyal kepada kita betapa kemiskinan itu bisa menakutkan. Orang bisa nekat berbuat apa saja. Orang miskin cenderung tidak malu melanggar hukum dengan mencuri atau merampok demi sesuap nasi. Bahkan termasuk nekat membunuh diri.

Tentu banyak faktor yang menyebabkan orang jatuh miskin seperti akibat bencana, kemalasan, dan tidak mempunyai keahlian. Yang lebih memprihatinkan kita bila kemisikinan itu lebih banyak terjadi akibat ketiadaan lapangan kerja. Pemerintah memang terus berjuang untuk mengurangi angka kemiskinan dan memberikan subsidi.

Dari pengalaman selama ini, pemberian bantuan langsung tunai (BLT), ternyata tidak sesuai sasaran. Bantuan yang diberikan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM itu cenderung dipakai memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Menariknya, para penerima BLT juga merasa tidak begitu berguna untuk mendapatkan bantuan itu. Seperti kata pepatah Tiongkok, mereka tidak ingin mendapatkan ikan, tetapi kail untuk memancing ikan.

Keadaan kita makin kurang baik karena iklim investasi tidak kondusif. Para investor yang sudah diundang lebih banyak mengubar janji. Mereka belum berani masuk untuk menanam invetasinya. Kenapa? Karena kepastian hukum untuk investasi di negeri ini belum terjamin. Yang terjadi adalah banyak pabrik yang dulu berada di Indonesia lari ke negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Kamboja.

Di sana, para investor tidak saja mendapatkan kepastian hukum, tetapi juga keringanan pajak, tenaga kerja yang lebih murah dan tidak macam-macam. Tentu kita mendukung tuntutan tenaga kerja untuk mendapatkan upah minimum yang wajar. Namun demonstrasi yang dilakukan oleh tenaga kerja kita yang cukup ramai lewat berbagai organisasinya membuat banyak investor ciut untuk masuk, sementara yang sudah ada berpikir untuk segera pindah. Semua itu menunjukkan belum adanya iklim yang kondusif untuk berusaha.

Sinyal penting lain yang perlu kita baca dari serangkaian tragedi bunuh diri itu adalah bahwa kemisikinan akan membuat sumber daya manusia Indonesia tidak bisa bersaing di masa depan. Sinyal ini harus segera ditangkap oleh pemerintah. Jangan sampai kemiskinan membuat orang berbuat lebih nekat di masa depan.

Suara Pembaruan, 14 Maret 2007

Data Penerima Raskin

Kita berharap semua pihak tidak meributkan kurangnya pagu raskin yang diterima karena besar sedikitnya pagu raskin yang diterima itu menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu daerah.

BERAS untuk warga miskin (raskin) pada pekan-pekan ini mulai disalurkan di daerah-daerah. Namun, tampaknya pada penyaluran kali ini muncul sejumlah permasalahan yang perlu ditangani segera, atau paling tidak, perlu ada penjelasan lebih lanjut.

Pasalnya, permasalahan yang menyangkut soal perut akan sangat sensitif. Pada gilirannya, sering menyulut konflik-konflik baik sesama warga penerima raskin, maupun antara penerima raskin dengan pemerintah pembuat kebijakan ataupun Perum Bulog sebagai penyalur.

Seperti yang terjadi di Kab. Cirebon dan Kab. Karawang, muncul pertanyaan, mengapa pagu raskin bagi kedua daerah itu berkurang, padahal jumlah rumah tangga miskin (RTM) meningkat. Sepintas, pemicu permasalahan ini adalah adanya ketidaksinkronan data.

Pemkab Cirebon yang bersandar pada data Badan Biro Statistik (BPS), mempertanyakan data yang digunakan pemerintah Provinsi Jabar. Pasalnya, data pemprov itu berakibat pagu bagi daerah tersebut berkurang.

Kejadian di Kab. Cirebon dan Kab. Karawang, boleh jadi juga terjadi di daerah lainnya. Ketidaksinkronan data yang menjadi acuan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang dapat berbuntut permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Pemprov Jabar di satu pihak dan pemkab/pemkot di pihak lainnya, ada baiknya melakukan pendalaman mengenai siapa saja yang masuk hitungan sebagai penerima raskin. Kemudian, harus disepakati data mana yang digunakan. Jika menggunakan data BPS, semua harus mengacu kepada data tersebut.

Sejauh ini, Pemprov Jabar sudah menjelaskan bahwa di Jawa Barat, berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 2.905.217 rumah tangga miskin (RTM). Sebanyak 2.491.055 RTM di antaranya mendapat jatah raskin pada 2007 dengan total 298.926.600 kg, meningkat 39% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.789.750 RTM.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, jatah raskin per tahun yang semula 150 kg per RTM dikurangi menjadi 120 kg per RTM sehingga pagu raskin turut berkurang. “Dari sisi kuantitas menurun 5 kg per RTM per bulan. Tapi, jumlah bulan naik dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Fasilitas raskin ditujukan untuk menyebarkan ke kelompok sasaran, bukan secara kuantitasnya,” kata Kepala Biro Sarana Perekonomian Pemprov Jabar, Edy Sundayana.

Patut disamakan persepsinya bahwa dalam RTM terdiri dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Dalam hal ini, penerima raskin adalah keluarga sangat miskin dan miskin. Sedangkan, keluarga hampir miskin tidak berhak menerimanya.

Kita memang harus satu pendapat, tahun ini raskin disalurkan untuk 15,8 juta RTM di 33 provinsi, kendati di Indonesia berdasarkan data BPS terdapat 19,1 juta RTM. Raskin untuk mereka berupa beras kelas III (SNI IV) dengan harga Rp 1.000,00 per kg.

Kita berharap semua pihak tidak meributkan kurangnya pagu raskin yang diterima karena besar sedikitnya pagu raskin yang diterima itu menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu daerah.***

Pikiran Rakyat, Rabu, 10 Januari 2007

Demokrasi untuk Kesejahteraan

Judul di atas tidakkah redundant, berlebihan? Tentu saja, peran dan tujuan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Kenapa lagi harus dipertanyakan? Karena pemilihan umum pada berbagai tingkatan di negeri kita sejauh ini sudah 200 kali lebih. Sementara itu, dari adegan-adegan di tengah masyarakat akhir-akhir ini saja kita saksikan masyarakat antre minyak tanah berhari-hari. Guru unjuk rasa minta kepastian posisinya.

Lantas apa hubungan pemilu yang sudah 200 kali lebih dengan adegan yang menunjukkan masih amat rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat? Sekadar ingin mengingatkan kita, peran dan tujuan demokrasi adalah kesejahteraan rakyat. Cermati Pembukaan UUD 1945, pahami dasar dan pandangan hidup kemasyarakatan dan kenegaraan Republik kita. Kemanusiaan yang adil dan beradab, yang beriman, yang berkerakyatan, yang bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Bukankah semua itu sudah jelas serta merupakan leitmotiv sejak masa pergerakan, perjuangan, serta penyelenggaraan Republik kita yang merdeka? Karena kita belum juga mau terperanjat dan bangkit bersama, ketika Indonesia semakin tertinggal oleh negara-negara tetangga seperti Malaysia, China, India, dan kini Vietnam. Di sela pemilu yang begitu banyak masih saja banyak warga antre kebutuhan pokok dan belum juga kita bangkit dari kemiskinan, pengangguran, dan keterbelakangan.

Sekali lagi, sebagai sikap dasar, kerangka acuan, serta faham kenegaraan, kita mendahului zaman. Sejak semula demokrasi kait-mengait dan berinteraksi antara hak sipil dan hak politik dengan hak sosial, ekonomi, serta budaya. Barulah kemudian lewat covenant, kesepakatan internasional, PBB menegaskan kesatuan serta berinteraksinya lima faktor dasar itu: hak sipil, hak politik, serta hak sosial, ekonomi, dan budaya. Kecuali ada hak-hak dasar, sekaligus ada kebutuhan-kebutuhan dasar, dan dengan cara itu ditegaskan hubungan antara demokrasi dan perbaikan sosial, ekonomi, serta budaya setiap warga dan setiap bangsa. Kecuali oleh kebebasan parlemen berteriak dan berpendapat serta adegan-adegan masyarakat antre kebutuhan pokok, hal itu kita ingatkan karena pengalaman menunjukkan, kita cenderung bergerak dari ekstrem yang satu ke yang lain. Pernah kita alami terjadinya ekses dan salah guna ketika kebutuhan dasar lebih didahulukan daripada hak sipil dan politik.

Kita ingin ikut mengingatkan, agar kini kita tidak jauh ke kecenderungan ekstrem yang lain, yakni ke demokrasi dan hak sipil serta melalaikan atau bahkan melepaskan dari kaitannya akan hak dan kebutuhan dasar dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Sekaligus kita pun bertanya diri, bagaimana hubungan kerja antarberbagai lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif. Bagaimana pula hubungan kerja serta kewajiban antara berbagai organisasi kemasyarakatan dalam masyarakat madani serta pelaku ekonomi pasar sosial, yakni pelaku bisnis. Kiranya diperlukan saling pengertian, interaksi, saling mengingatkan, dan akhirnya mempunyai komitmen bersama secepat-cepatnya mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Adakah pemahaman, kesepakatan, serta komitmen bersama itu?

Kompas, 04 Desember 2006

Mengemas Niat Baik agar Rakyat Mandiri

TIDAK selamanya niat baik berbuah kebaikan. Kebaikan tanpa kemasan yang pas dan cerdas bisa berakibat buruk. Juga, tidak selamanya memberi berarti dermawan. Kedermawanan yang salah sasaran bisa menyesatkan juga.

Kita punya pengalaman yang amat gres. Yakni bantuan langsung tunai (BLT) kepada penduduk miskin akibat kenaikan BBM, besarannya Rp100 ribu per keluarga setiap bulan. Program itu menjadi amburadul karena negeri ini tidak punya banyak manusia jujur. Ada yang jago memanipulasi data, ada yang lihai menyunat jumlah, dan banyak yang tanpa malu mengaku miskin.

Kemiskinan bagi orang-orang yang pandai memanfaatkan peluang dan tidak punya solidaritas sosial ternyata bisa menjadi ‘komoditas’. Orang jenis itu memang bisa menggunakan apa saja untuk memperkaya diri.

Program bagus yang bernama BLT itu juga dinilai tidak mendidik. Ia bukan memberi kail, melainkan memberi ikan. Padahal, kail akan bisa dipakai untuk memancing ikan lebih banyak dan waktu yang lebih lama.

Wali Kota Depok Nurmahmudi Ismail rupanya tergoda juga membagi-bagikan ‘ikan’, alias uang gratis. Ia misalnya akan memberikan santunan Rp2 juta bagi warga Depok yang meninggal. Tidak pandang kaya atau miskin, penjahat atau orang baik, pengusaha besar atau pegawai rendahan. Selama ia memiliki KTP Depok ketika meninggal mendapat Rp2 juta.

Sementara itu, para siswa SD negeri juga akan menerima dana Rp10 ribu setiap bulan. Dana operasional pengurus RT juga naik dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu, pengurus RW naik dari Rp500 ribu menjadi Rp600 ribu. Dana operasional lurah naik dari Rp3 juta menjadi Rp6 juta dan camat dari Rp6 juta menjadi Rp12 juta.

Tak ada yang janggal dari program-program bagus itu. Menaikkan dana operasional pengurus RT hingga camat pastilah positif. Tetapi, memberikan santunan Rp2 juta dan memberikan uang kepada murid SD perlu dipikir ulang.

Cara-cara seperti itu tidak membuat rakyat tangguh, tapi justru rapuh. Rakyat perlu dididik bagaimana bekerja adalah cara terbaik untuk mendapatkan imbalan. Caranya dengan menciptakan lapangan kerja, misalnya dengan membuat proyek-proyek padat karya.

Rakyat tidak butuh belas kasihan, tapi butuh kepastian. Kepastian hukum, kepastian berusaha, kepastian pendidikan yang tidak serbauang. Daripada memberikan uang kepada siswa SD negeri, lebih baik Pemerintah Kota Depok melarang seluruh bentuk pungutan di sekolah negeri yang memang bertentangan dengan undang-undang.

Kesejahteraan rakyat mestinya harus ditempuh dengan sistem keamanan sosial, misalnya lewat asuransi. Mendidik rakyat untuk berasuransi akan membuat mereka mandiri dan bisa mengelola keuangan dengan benar. Bukan dengan belas kasihan.

Media Indonesia,  Minggu, 12 November 2006


Blog Stats

  • 792,860 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.