Archive for the 'Kisruh Politik' Category

Martir Demokrasi

Mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, tewas ditembak pelaku bom bunuh diri, Kamis (27/12). Tokoh oposisi itu ditembak usai pidato kampanye pemilihan umum di Lapangan Liaqat Bagh, Rawalpindi, Pakistan. Selain Bhutto 20 orang lainnya tewas dan sedikitnya 60 orang luka-luka.

Kematian tragis Bhutto terjadi dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum yang ditunggu-tunggu rakyat Pakistan. Pembunuhan politik ini kian membuat krisis politik di Pakistan makin menganga. Selain konflik di tingkat elite politik, kasus ini juga akan memicu konflik di tingkat akar rumput. Sejumlah pendukung militan Bhutto bersumpah akan melakukan aksi balas dendam atas kematian pimpinan Partai Rakyat Pakistan itu. Ini artinya pemilihan umum yang sudah di depan mata, kini terancam gagal. Instabilitas pun mengancam Pakistan.

Ancaman demi ancaman di Pakistan bukan isapan jempol. Dalam kurun waktu tahun 2007 ini terjadi lebih dari 40 serangan bom bunuh diri. Jumlah korban tewas tercatat lebih dari 770 orang. Bhutto bukan tak tahu ancaman-ancaman serius itu. Saat tiba di Karachi, Pakistan, pada 18 Oktober 2007 lalu, setelah delapan tahun di pengasingan, Bhutto pun dalam kondisi terancam. Dua serangan bom bunuh diri menyambut kedatangannnya dari Abu Dhabi. Bhutto selamat dalam tragedi itu, tapi 139 warga terbunuh lewat aksi bom tersebut.

Putri mantan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto itu adalah perempuan pertama yang menjadi perdana menteri di negeri yang kini dipimpin Jenderal Pervez Musharraf itu. Bahkan ia dua kali menjadi perdana menteri pada 1988-1990 dan 1993-1996. Tak heran kalau Benazir Bhutto dijadikan sebagai simbol demokrasi di Pakistan. Simbol itu bukan tanpa alasan. Sarjana yang menguasai bidang ilmu politik, ekonomi, dan filsafat itu dikenal gigih memperjuangkan Pakistan sebagai negara demokrasi.

Memperjuangkan demokrasi memang bukan tanpa risiko. Untuk itu ia tak pernah merasa takut dengan berbagai ancaman yang menyelimutinya. Ia gigih menolak kepemimpinan Jenderal Musharraf yang meraih kekuasaan melalui kudeta. Ia juga menolak tawaran Musharraf untuk berbagi kekuasaan. Bhutto pun menentang keadaan darurat yang ditetapkan Presiden Musharraf. Bahkan Bhutto meminta Musharraf mundur dari kekuasaan.

Pemerintah Pakistan kemudian menetapkan Bhutto dalam tahanan rumah untuk mencegahnya memimpin aksi unjuk rasa. Larangan Musharraf agar Bhutto tidak menggelar kampanye di Rawalpindi, karena alasan keamanan pun diabaikannya. Kita mengutuk kematian tragis Bhutto. Apalagi pembunuhan itu dilakukan dalam rangkaian proses demokrasi mencari figur pemimpin nasional. Kepemimpinan nasional harus diraih dengan cara-cara damai, adil, dan demokratis. Demokrasi memperkenalkan perbedaan pendapat. Namun tidak memberikan tempat bagi ketidakadilan dan kekerasan.

Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Kematian Bhutto menjadi pukulan berat bagi demokrasi. Namun ia menjadi martir bahwa semangat demokrasi tidak akan dapat dipatahkan dengan cara-cara biadab.

Republika, Sabtu, 29 Desember 2007

Iklan

Permainan Politik Interpelasi

Hak interpelasi DPR terhadap sikap pemerintah yang mendukung resolusi pemberian sanksi terhadap Iran dalamkasus Iran semakin serius disikapi. Untuk pertama kalinya, DPR berhasil mendukung secara penuh hak interpelasi sampai dengan tahapan sekarang ini. Sebelumnya, DPR selalu saja berhenti ketika mengusung interpelasi karena para pengusulnya balik badan. Tercatat interpelasi soal impor beras, kenaikan harga BBM, adalah catatan betapa hak interpelasi telah dimainkan secara tidak konsisten oleh parpol di parlemen.

Kini hak interpelasi sudah bergulir. Sejauh ini, hanya ada 2 fraksi yang menolak pengajuan usulan ini secara resmi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP. Selebihnya, mendukung dengan berbagai catatan.

Kelihatannya, sikap pemerintah memang sangat ditunggu. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh berbagai anggota pengusulnya, terlihat benar bahwa ada semacam ketidakpuasan yang meluas di antara para anggota DPR itu.

Terlihat sekali bahwa usulan interpelasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar DPR terhadap Presiden yang mewakili pemerintah. Sejak pemerintah semakin lebih kuat dan hampir-hampir tanpa koreksi, jelas saja para wakil rakyat ini kelihatan warnanya.

Mereka tidak dapat memperlihatkan diri sebagai wakil rakyat yang kritis dan minimal bisa berbicara dalam wacana-wacana taktis yang bisa menaikkan pamor. Menuju Pemilu 2009, jelas mereka butuh itu. Dan jika hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa, maka para wakil rakyat ini bisa kehilangan dukungan dari konstituennya.

Maka wajar saja dalam membentuk dukungan dan usulan terhadap interpelasi, terjadi koalisi lintas partai. Partai Golkar yang selama ini mendukung program pemerintah karena Wakil Presiden berasal dari partai berlambang beringin ini, malah lebih lantang bersuara. Demikian juga dengan anggota DPR lain dari fraksi lain.

Kita kini menyaksikan bahwa hak interpelasi yang kini disampaikan sebenarnya hanya merupakan sebuah permainan politik baru bagi anggota DPR. Selama ini mereka memang kehilangan momentum-momentum politik karena garis partai sudah harus mereka ikuti. Tetapi tidak kali ini, ketika masa depan parpol dan anggota DPR itu sendiri harus benar-benar diperjuangkan.

Kelihatan jelas memang bahwa pemerintah kita sangat kuat dalam wacana. Popularitas pemerintah meski menurun belakangan ini, sangat jauh mengalahkan mereka yang duduk di parlemen meski dulunya sangat vokal. Kita tahu inilah kelemahan koalitas sempurna yang dibangun oleh Presiden Yudhoyono. Ruginya, parpol dan fraksi sebagai perpanjangan tangannya di parlemen akhirnya kehilangan ”gigi” untuk bisa berbicara atas nama konstituennya. Maka kini yang menikmati keuntungan atas hal-hal ini adalah pemerintah dan bukannya parlemen.

Apakah hak interpelasi ini berguna bagi masyarakat? Jelas tidak. Kalau dilihat dari sudut pandang topiknya saja, hal ini amat jauh panggang dari api. Masalah masyarakat adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran, sementara nuklir Iran sama sekali tidak menyentuh hal demikian. Maka sekalipun pemerintah berhasil diminta menarik dukungannya, hal itu sama sekali tidak menolong masyarakat keluar dari krisis. Resolusi terhadap hak interpelasi ini sudah bisa ditebak. Masyarakat sama sekali tidak akan mendapatkan kelegaan baru, misalnya. Permainan politik yang kurang begitu enak dilihat dengan jelas sedang terpampang di hadapan kita kini. (***)

Sinar Indonesia Baru Medan, 17 Mei 2007

Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008

Judul headline Kompas edisi Jawa Timur beberapa waktu lalu cukup mengejutkan. Di situ tertulis, Sulit, Pilih Gubernur Berkualitas. Menurut penulis, hal itu mengejutkan karena pendapat itu bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung. Lanjutkan membaca ‘Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008’

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Di Mana Posisi Rakyat

Kompas, Selasa, 03 Oktober 2006

Terus terang kita terganggu dengan perseteruan politik yang tidak kunjung berakhir di Lampung. Sampai-sampai APBD 2006 belum juga disahkan.

Padahal, tahun 2006 tinggal tiga bulan lagi akan habis. Lalu, Lampung pun masuk kategori provinsi termiskin kedua di Indonesia. Mengapa perseteruan dibiarkan begitu lama, sampai-sampai tega mengorbankan rakyatnya hidup dalam kemiskinan?

Padahal, dalam acara buka puasa di rumah dinas Ketua DPR, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan kita semua tentang persoalan besar yang sama-sama kita hadapi, yakni kemiskinan. Paling tidak ada 17 persen dari warga bangsa ini yang hidup dalam kekurangan dan sedikitnya 10 juta orang menganggur. Kata Presiden, hal itu hanya bisa dipecahkan apabila kita menjalankan tugas kita masing-masing secara optimal dan sinergis.

Harapan Presiden itu tidak bisa hanya berhenti pada pidato. Terutama ajakan untuk bersikap sinergis harus dipraktikkan dalam keseharian. Praktik checks and balances antara gubernur dan DPRD jangan sekadar dicari bedanya, apalagi mau menangnya sendiri, tetapi harus menghasilkan sesuatu bagi perbaikan nasib rakyat.

Kita ulangi lagi pertanyaan kita tentang makna kekuasaan itu. Kekuasaan bukanlah sebuah atribut, simbol, tetapi sebuah amanah. Karena itu, kekuasaan itu jangan dinikmati kehormatannya saja, tetapi juga tanggung jawabnya. Dan tanggung jawab paling hakiki dari kekuasaan itu adalah memperbaiki perikehidupan rakyat.

Dengan berpegang kepada prinsip itu, janganlah lalu kita bersikap partisan. Memang yang namanya partai politik, pemain politik, haruslah partisan. Namun, jangan pula begitu partisannya, lalu bersikap apriori dan tidak peduli dengan kepentingan yang lebih besar.

Dalam pengalaman negara-negara yang sudah lebih mapan demokrasinya, kita mengenal apa yang disebut program partai dan program nasional. Ketika berbicara soal program nasional, kepentingan nasional, kepentingan partai politik harus menjadi nomor dua.

Kita selalu diingatkan bahwa demokrasi yang sedang kita bangun masihlah dalam proses transisi untuk menjadi mapan. Karena itulah kita tidak bosan-bosannya mengingatkan agar dalam membangun demokrasi ini jangan sekadar kebebasan untuk berbeda yang ditonjolkan. Yang tidak kalah penting untuk kita lakukan adalah memperbaiki perikehidupan rakyatnya. Demokrasi jangan hanya menonjolkan hak asasi semata, tetapi tidak kalah penting hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya.

Dalam kasus kisruh politik di Lampung, ada permintaan agar Presiden turun tangan dan mengambil alih keputusan. Di satu sisi, tentunya tidak baik apabila semua persoalan harus bermuara ke Presiden. Sepanjang bisa dipecahkan sendiri, seharusnya dipecahkanlah persoalan itu. Pegangannya ya kepentingan rakyat tadi.

Namun, kalau sekarang Presiden yang diminta mengambil alih, tentunya semua harus bersikap legowo. Apa pun keputusan yang diambil Presiden harus diterima secara dewasa oleh semua pihak. Jangan lalu hanya menimbulkan kontroversi baru sehingga lalu tidak jelas polemik itu akan berakhir. Kasihan rakyat!


Blog Stats

  • 803,252 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.