Archive for the 'Konstitusi' Category

Jangan Tarik Mundur Jalannya Sejarah

GODAAN kembali ke masa lalu kini muncul kembali. Masa lalu yang hendak dituju ialah kembali kepada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Itulah yang mulai nyaring disuarakan sebagian kalangan, termasuk beberapa mantan jenderal. Alasannya ingin menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di sebuah negara demokrasi siapa saja boleh mengembangkan wacana apa saja untuk kejayaan Republik. Tetapi, berwacana tentang kembali ke UUD 1945 sebelum amendemen perlu diberi catatan serius. Sebab, itu artinya akan menarik mundur reformasi yang telah berjalan hampir satu dasawarsa.

Reformasi memang belum seluruhnya berjalan dan rakyat merasakan hasilnya. Tetapi, reformasi bagaimanapun berlikunya perjalanan yang harus ditempuh adalah sebuah pilihan bangsa ini. Pilihan yang telah diberi kekuatan secara konstitusional. Amendemen UUD 1945 yang berlangsung hingga empat tahap itulah landasan dan koridor jalannya reformasi itu.

Dan, amendemen UUD 1945 bukanlah suka-suka dan dilakukan sembarang orang. Ia melalui serangkaian kajian hukum yang tidak main-main. Salah satunya dilakukan oleh Masyarakat Transparansi Indonesia. Ia melakukan telaah akademik secara amat sungguh-sungguh dan disuarakan kepada publik berkali-kali. Salah satu kesimpulannya adalah UUD 1945 menjadi belenggu demokrasi.

UUD 1945 itu juga yang ‘menghasilkan’ kepemimpinan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup dan Pak Harto berkuasa sampai kapan dia suka. Terbukti kepemimpinan dua presiden itu hanya melahirkan kekuasaan yang kuat, tetapi rakyat menjadi amat lemah.

Lembaga kontrol di masa lalu seperti parlemen dibuat mandul dan hanya menjadi tukang stempel. Pers ‘dibina’ dan yang ‘mbalelo’ dibinasakan. Kekuasaan pun menjadi amat sentralistis.

Terbukti dengan kekuasaan yang hampir tak terbatas dan posisi rakyat yang lemah, bangsa ini menjadi amat rapuh. Ia tak terlatih untuk menyelesaikan berbagai persoalannya sendiri. Krisis panjang ini adalah sebuah mata rantai dari kekuasaan yang mematikan tumbuhnya aspirasi dari bawah dan mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas.

Karena nikmat luar biasa dengan tafsir ‘suka-suka’, UUD 1945 pun disakralkan. Siapa yang mengotak-atik serta-merta terkena cap subversif. Untuk berbeda dengan penguasa, siapa pun perlu nyali luar biasa.

Karena itu, sejarah haruslah menuju gerak maju dan bukan gerak mundur. Demokrasi, otonomi daerah, dan kebebasan pers adalah sebuah gerak maju yang tak mungkin ditarik kembali. Kembali kepada UUD 1945 sebelum amendemen adalah kembali kepada kekuasaan yang sentralistis dan menjadikan parlemen tukang stempel.

Demokrasi memang bukan segala-galanya. Tetapi, prinsip-prinsip demokrasi yang dijalankan secara konsisten, seperti penegakan hukum, transparansi, check and balances kekuasaan, akan menutup praktik pengelolaan negara yang semau-maunya sendiri.

Para pengusung wacana kembali ke UUD 1945, sudahlah. Betapa amat banyak energi yang harus dihabiskan untuk menarik kembali putaran jarum jam sejarah. Kembali ke UUD 1945 adalah sebuah nostalgia yang mungkin hanya asyik untuk mereka yang dulu menikmati kekuasaan tanpa batas itu.

Media Indonesia, Jum’at, 02 Februari 2007

Menata Lembaga Negara

NEGARA ini sudah mengalami inflasi lembaga. Nomenklatur lembaga itu bermacam-macam. Komisi, mahkamah, dewan, majelis, unit, atau badan. Lembaga itu dibentuk berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan keppres.

Sedikitnya ada 50 lembaga/komisi negara. Ironisnya, kehadiran lembaga-lembaga itu sama sekali tidak mengurangi problem kebangsaan. Tugas dan fungsi mereka malah cenderung tumpang-tindih. Konflik antarlembaga pun tak terhindarkan.

Satu yang pasti, keberadaan lembaga-lembaga negara itu sangat membebani keuangan negara. Triliunan rupiah uang negara yang bersumber dari utang dan pajak setiap bulan dipakai untuk menggaji anggota dan membiayai operasional lembaga-lembaga tersebut.

Standar gaji bulanan dan tunjangan pun berbeda-beda sesuai dengan selera. Sama-sama pejabat negara, angkanya bisa berbeda-beda. Misalnya, Presiden menerima gaji pokok plus tunjangan sebesar Rp62,7 juta. Take home pay Ketua DPR Rp30,9 juta, sedangkan untuk Ketua MPR, Ketua BPK, dan Ketua MA Rp20 juta.

Untuk komisi negara juga tidak sama. Ketua KPU dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) digaji Rp18 juta. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bergaji pokok Rp12,5 juta plus tunjangan Rp2 juta. Untuk Ketua KPK, take home pay sekitar Rp60 juta.

Tumpang-tindih tugas dan wewenang lembaga negara itulah yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluh. Keluhan Kepala Negara itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/12).

Harus diakui, keberadaan lembaga dan komisi negara itu tidak sekadar soal distribusi kekuasaan dan perubahan sistem sosial politik pascaamendemen UUD 1945. Tapi, sekaligus memperlihatkan tabiat bangsa yang hendak menyelesaikan persoalan secara ad hoc. Ada masalah, cara termudah adalah dengan membentuk lembaga baru. Sebagai contoh, ada flu burung, dibentuk Komnas Flu Burung. Padahal aparatur pertanian dan kesehatan ada dan hadir di setiap kabupaten.

Inflasi lembaga negara juga berkaitan dengan amendemen konstitusi yang kental diwarnai transaksi di antara kekuatan politik yang menghuni Senayan. Sudah waktunya mendesain ulang konstitusi untuk menjadi payung hukum lembaga-lembaga negara. Konstitusi harus mengatur secara jelas dan tegas kewenangan, status, mekanisme pengisian jabatan, sampai hubungan kelembagaan semua lembaga negara.

Konstitusi juga harus menjamin tidak ada lagi dominasi satu lembaga atas yang lainnya. Kesetaraan antarlembaga itu akan memastikan berlangsungnya mekanisme checks and balances.

Kelemahan mendasar dalam amendemen konstitusi ialah memindahkan pusat kekuasaan dari istana ke DPR sekalipun negara menganut sistem presidensial. Pergeseran dari kekuasaan yang executive heavy selama Orde Baru ke arah legislative heavy di era reformasi membawa serta ekses-ekses kewenangan. Salah satunya adalah inflasi kelembagaan tadi. Yang lainnya adalah lambannya pengambilan keputusan oleh Presiden karena terlalu banyak hal yang harus dimintakan persetujuan DPR.

Penataan ulang juga dilakukan terhadap komisi negara, terutama komisi yang tinggal papan nama, tapi masih menerima anggaran. Apalagi, terlalu banyak komisi yang hanya mampu memproduksi rekomendasi tanpa hasil.

Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengeluhkan tumpang-tindih tugas dan wewenang lembaga dan komisi negara. Presiden harus mengambil langkah konkret untuk membenahinya. Minimal dimulai dengan membenahi lembaga yang dasar pembentukannya melalui keppres. Setelah itu baru membenahi lembaga yang dibentuk dengan undang-undang atau konstitusi.

Media Indonesia, Kamis, 21 Desember 2006

Posisi DPD

UUD 1945 adalah dasar yang paling dasar dari negara ini. Tak bisa dengan gampang saja diubah.

SETELAH 60 tahun merdeka, ada kebutuhan dan kemudian disepakati, bahwa sistem legislatif tak cukup hanya terdiri atas satu majelis. Adanya beragam kepentingan, butuh keterpaduan agar membuahkan hasil terbaik. Maka lahirlah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebuah lembaga negara yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat untuk mewakili daerah.

DPD hampir genap dua tahun. Dalam kurun waktu tersebut, DPD cukup mewarnai wacana dan merespons berbagai permasalahan yang timbul di daerah-daerah. Sebagai lembaga yang sama sekali baru, dengan kewenangan serba terbatas, DPD banyak menghabiskan waktu untuk menciptakan tradisi dan kebiasaan sebagaimana layaknya sebuah lembaga legislatif. Ini membuat rakyat merasa perannya belum maksimal.

Guna mengefektifkan posisi DPD dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat, kabarnya seluruh anggotanya sepakat untuk membangun peran DPD melalui perubahan UUD 1945. Dan, kesepakatan tersebut telah digulirkan ke Pimpinan MPR. Namun hasilnya masih nihil. Tampaknya belum tercapai jumlah suara yang minimal untuk menyelenggarakan Sidang MPR.

DPD memang perlu lebih bermakna, agar dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah. Begitu pula sebaliknya, dalam perumusan kebijakan nasional. Keberadaannya diharapkan dapat memperkuat sistem parlemen dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

Adanya lembaga legislatif dua kamar memang baru bagi bangsa ini, kecuali dalam waktu yang singkat semasa RIS (Republik Indonesia Serikat). Namun di dunia, sistem ini sama tuanya dengan sistem parlementer itu sendiri. Hampir semua negara demokrasi yang besar, baik besar jumlah penduduknya maupun luas wilayahnya, apakah berbentuk negara federal atau kesatuan, menerapkan sistem perwakilan dua kamar. Negara demokrasi yang memiliki kemajemukan etnis, agama atau suku, banyak memilih sistem perwakilan dua kamar.

Apabila DPR terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui partai-partai dan berdasar atas jumlah penduduk, maka DPD terdiri atas wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung atas dasar perorangan dengan jumlah yang sama untuk tiap daerah, tanpa dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Dengan komposisi ini, diharapkan terjadi keseimbangan dalam lembaga perwakilan antara keterwakilan partai dan nonpartai, antara wilayah yang penduduknya besar dan yang kecil. UUD 1945 adalah dasar yang paling dasar dari negara ini. Tak bisa dengan gampang saja diubah. Haruslah ada semacam tekanan politik kuat dari masyarakat, yang mampu memotivasi para elite politik (yang memiliki hak prerogatif) untuk menentukan dapat tidaknya UUD 1945 diubah. Agar DPD pas posisinya dalam ketatanegaraan.***

Pikiran Rakyat, Senin, 04 Desember 2006


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.