Archive for the 'Korupsi BLBI' Category

Kejaksaan Agung, Sudahlah …

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kejaksaan Agung. Alasannya, hanya dengan cara-cara luar biasa; kasus BLBI bisa diungkap, misalnya melalui penggeledahan, penyadapan, dan memonitor secara intensif kasus korupsi.

Pernyataan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (19/9), itu tentu saja pukulan khususnya bagi institusi Kejaksaan Agung. Institusi ini terbiasa menggunakan cara-cara konvensional untuk mengungkap kasus BLBI.

Sejatinya, KPK memang memiliki kewenangan mengambil alih kasus BLBI, seperti diamanatkan pada UU No 30/2002 tentang KPK. Pada awalnya KPK ‘malu-malu’ dan tak bersedia mengambil kasus BLBI, alasannya kasus itu terjadi sebelum UU KPK terbentuk dan tidak berlaku surut.

Namun, dengan perkembangan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi, KPK selayaknya proaktif mengambil alih kasus dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan BLBI yang pernah ditangani Kejaksaan Agung. Apalagi, penanganan terhadap kasus dana sebesar Rp 144,5 triliun itu kerap mentok di tengah jalan.

Kita pun terenyak tatkala sang Ketua Tim Penyelidik Kejaksaan Agung untuk Kasus BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, terbukti menerima uang sebesar Rp 6 miliar yang diduga sebagai suap.

Ironisnya, Urip ditangkap KPK dua hari setelah kejaksaan mengumumkan dihentikannya kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Ini artinya ada yang tidak beres di Kejaksaan Agung.

Kemudian masyarakat pun menyaksikan di pengadilan, bagaimana perilaku pejabat eselon satu dan eselon dua Kejaksaan Agung yang ternyata memiliki hubungan spesial dengan Artalyta Suryani yang menyerahkan suap kepada Jaksa Urip.

Kasus ini diduga kuat terkait dengan penghentian penyelidikan dugaan korupsi BLBI pada BCA dan BDNI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Untuk itu, KPK perlu segera mengambil alih kasus ini sebelum kejaksaan mereduksi kasus suap dengan berbagai bualan yang menyebalkan. Ya, bualan yang menyebalkan, seperti alasan untuk bisnis bengkel, untuk bisnis permata, entah bualan apalagi yang hendak dibuat ‘Pak Guru Urip’ dan ‘Bu Guru Ayin’.

Kasus ini bukan semata pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bukankah dana ratusan triliun yang macet itu bisa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?

Kejaksaan tidak perlu ngotot mempertahankan kasus ini berada di bawah kendalinya. Apa tuan dan puan jaksa tidak tahu kalau tingkat kepercayaan rakyat terhadap korps kejaksaan sudah jauh menurun? Kredibilitas dan integritas jaksa sudah di titik nadir. Karena itu, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, harus besar hati menyerahkan kasus ini kepada KPK. Dan, tak ada alasan lagi, kasus BLBI harus dibuka kembali.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, jadi harus ditangani oleh institusi yang luar biasa pula. Negara harus melakukan upaya maksimal untuk mengungkap kasus BLBI. KPK tak perlu cemas atau ragu-ragu mengambil alih kasus ini.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla merupakan lampu hijau bagi KPK untuk segera mengambil alih kasus BLBI. Pernyataan itu juga sekaligus lampu merah untuk Kejaksaan Agung. Jadi, sudahlah, Kejaksaan Agung….

(-)

Republika, 2008-09-20 10:03:00

Spirit Saling Meniadakan dalam Sistem Yuridis

DISADARI atau tidak, ada semangat saling menghilangkan dalam peraturan dan perundang-undangan. Ironisnya, ketentuan saling berlawanan itu terus berlangsung.

Contoh terbaru adalah pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan penyidik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden untuk memanggil, memeriksa anggota Dewan Gubernur BI yang diduga melakukan tindak pidana.

Namun, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menyatakan prosedur khusus dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur perundang-undangan lain tidak berlaku.

Terlepas undang-undang mana yang pada akhirnya menjadi acuan (dalam kasus Gubernur BI yang menang UU KPK), saling tabrak antarundang-undang jelas telah berlangsung. Itu mencemaskan.

Jauh lebih mencemaskan lagi, pertentangan dalam isi muatan hukum itu terjadi secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, berlangsung di antara perundang-undangan yang mengatur hubungan antarsektor. Secara vertikal, melekat pada ketetapan yang mengatur hubungan pusat dan daerah.

Yang sangat menakutkan adalah tabrakan yuridis seperti itu sejatinya terjadi antara undang-undang dan konstitusi. Maraknya uji materiil yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menjadi bukti betapa kerisauan itu bukannya tanpa dasar.

Beberapa kasus pengajuan uji materiil terhadap UU Kelistrikan, UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan undang-undang lainnya dengan pertimbangan telah bertentangan dengan isi UUD 1945 menjadi tambahan bukti bahwa kekisruhan yuridis telah terjadi.

Beberapa uji materiil yang diterima dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi menjadi pembenaran bahwa gempa yuridis akibat tabrakan dalam sistem hukum nasional itu telah terjadi.

Pertanyaannya adalah sampai kapan bangsa ini terus membiarkan kerusakan demi kerusakan itu berlangsung? Mengapa para pembuat undang-undang di kalangan eksekutif dan legislatif terus memelihara semangat memburu rente dan kepentingan jangka pendek? Ke mana perginya integritas intelektual dan moral para penyusunan draf akademik dan wakil rakyat yang mengesahkan undang-undang itu?

Judicial review kasus per kasus memang menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan kekacauan itu. Namun, itu tidak menyelesaikan perkara yang mendasar, yaitu pembuat undang-undang tidak peduli telah melahirkan pasal-pasal yang bertabrakan, saling meniadakan, dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang lain. Bahkan, bertentangan dengan konstitusi.

Bertambah celaka karena keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagai benteng tertinggi, tidak semuanya bisa dieksekusi, bahkan tidak semuanya memenuhi rasa keadilan.

Yang dibutuhkan adalah upaya ekstra untuk menghentikan tabiat power and glory atau berkuasa dan menikmati. Pembuat hukum harus menekan serendah mungkin semangat oportunisme hingga mendekati nol. Karena dari situlah tumbuh penyakit untuk menoleransikan semangat ‘jual beli pasal’ dan hasrat memenuhi ‘pesanan’ pembuatan undang-undang.

Media Indonesia, 24 Februari 2008

Di Atas Piring Rakyat

Berhentilah bersilat lidah. Tiada guna berdebat apakah pemerintah sedang cuci piring atau cuci tangan. Marilah kembali pada inti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI): Segelintir orang telah menikmati ratusan triliun rupiah di luar kewajaran.

Mari ingat-ingat lagi bahwa ada bank-bank yang kesulitan keuangan di saat krisis dekade lalu. Bukan sekadar krisis, karena persoalan membelit justru akibat uang rakyat di bank-bank tersebut dipakai untuk kepentingan kelompok melampaui batas. Aturan batas maksimum pemberian kredit telah dikangkangi.

Berdasarkan versi pemerintah, uang yang tersalur untuk segelintir orang itu pada 1997-2004 sebesar Rp 640,9 triliun. Angka itu terbagi atas BLBI sebesar Rp 144,5 triliun, penjaminan Rp 73,8 triliun, dan rekapitalisasi Rp 422,6 triliun. Menurut tim interpelasi BLBI di DPR, angkanya mencapai Rp 702,5 triliun, terdiri atas BLBI senilai Rp 144,5 triliun, obligasi rekapitalisasi perbankan Rp 425,5 triliun, program penjaminan Rp 73,8 triliun, dana talangan Rp 4,9 triliun, dan dana rekening 502 sebesar Rp 53,8 triliun.

Seharusnyalah mereka mengembalikan uang itu tanpa potongan apa pun dan mempertanggungjawabkan penyimpangan di meja hijau. Sederhana saja. Maling ayam pun tetap diadili walau dia mengembalikan ayam curian kepada pemiliknya.

Tapi, apa yang kita saksikan adalah pertunjukan yang menusuk rasa keadilan masyarakat. Pemerintah ternyata memegang prinsip out of court settlement alias penyelesaian di luar pengadilan. Inilah yang mewujud dalam skema Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) yang terdiri atas Master of Settlement and Aquisition Agreement (MSAA), Master Refinancing and Notes Issuance Agreement (MRNIA), dan Akta Pengakuan Utang (APU).

Apa yang disebut penyelesaian itu pada praktiknya lagi-lagi jauh dari kewajaran. Lima obligor yang memakai MSAA, misalnya, hanya membayar 17,3 persen hingga 55,7 persen. Bayangkan, ada yang berutang Rp 52 triliun, hanya mengembalikan Rp 19 triliun. Ada yang berutang Rp 28 triliun, hanya bayar Rp 4,9 triliun.

Anehnya, mereka tetap mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) yang menjadi bekal untuk mendapatkan jaminan pembebasan dari tuntutan hukum –lazim disebut release and discharge. Jaminan itu mendapatkan ”dasar hukum” berupa Inpres No 8/2002. Maka, pada Hari Adhyaksa ke-44 (2003), Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) untuk mereka.

Lalu, siapa yang menanggung beban? Rakyat. Dari MSAA saja, 220 juta kepala harus menanggung beban utang Rp 57,8 triliun yang seharusnya menjadi kewajiban lima orang saja. Dan, dari total penyehatan perbankan secara keseluruhan, rakyat harus menanggung beban Rp 640,9 triliun hingga Rp 702,5 triliun yang akan dicicil Rp 50 triliun hingga Rp 60 triliun setiap tahun dan baru lunas pada 2033.

Berhenti sampai situ? Tidak. Pekan lalu, tujuh obligor mendapatkan kado dari DPR dan pemerintah: Keputusan bahwa mereka hanya perlu membayar Rp 2,297 triliun walaupun telah menandatangani APU Rp 9,36 triliun. Jadi, sebenarnya tak penting memperdebatkan siapa cuci piring atau siapa cuci tangan. Kita hanya perlu sadar bahwa piring rakyatlah yang sedang dipermainkan.

Republika, Rabu, 13 Februari 2008

Tuntaskan Kasus BI

Untuk menegakkan wibawa lembaga perbankan, khususnya Bank Indonesia dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) kita, maka skandal aliran dana dari Bank Indonesia yang diduga kuat melibatkan anggota DPR harus dituntaskan. Itu wajib hukumnya. Jika tidak, maka siap-siaplah lagu lama berkumandang lagi “Aku Masih Seperti yang Dulu”. Apatisme dari masyarakat akan mencuat.

Sudah lama santer terdengar, bahwa setiap kali ada perumusan, pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) di parlemen, selalu ada uang pelicin. Sebagai uang pelicin, tentunya tidaklah kelihatan. Alias dilakukan secara diam-diam. Apalagi acapkali ada lagu-lagu permintaan yang harus diloloskan. Artinya, ada pesanan khusus dalam adonan UU tersebut menjadi peluang bagi terjadinya tawar menawar peran.
Akan tetapi, sebagaimana di negara kita, sekalipun dikumandangkan bahwa negara ini berdasarkan dan taat pada hukum, sangat jarang skandal-skandal seperti ini sampai terungkap. Apalagi modus permainannya amat tertutup dan rapi. Kelompok-kelompok yang bermain sangat menjaga rahasia. Apalagi, hal seperti ini sering luput dari perhatian publik.

Yang biasa kita ketahui adalah bahwa ada UU yang disahkan. Itu saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana mekanisme penggodokannya. Padahal itu penting. Entah karena disengaja, namun sering sekali hanya ujungnya yang kelihatan. Sementara tubuh dan pangkalnya entah dimana. Maka, bisa diibaratkan bahwa penyusunan UU amat identik dengan permainan sandiwara. Sandiwara yang keliru.

Kita sering alpa dan terkadang silap, bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah (termasuk instansi terkait) dan DPR lah untuk membuat, membahas dan mengesahkan UU. Dan untuk itulah mereka dipilih dan dibiayai oleh rakyat. Namun, betapa naifnya para pejabat publik tersebut, konon untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya pun mereka harus melakukan tindak-tindakan yang kurang terpuji. Misalnya dengan memerlukan uang pelicin.

Apa yang kini sedang terkuat adalah fakta betapa ramainya konspirasi antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk bersimbiosis melakukan penipuan terhadap rakyat. Dugaan skandal para petinggi Bank Indonesia dan para wakil rakyat adalah contoh nyata yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Rakyat yang dengan jujur membayar pajak, para pejabat dan anggota DPR dengan teganya melakukan pengkhianatan. Ini tentunya tidak adil. Rakyat butuh kesejukan dalam penataan kehidupannya. Rakyat butuh aturan. Rakyat membutuhkan sinergitas perundang-undangan yang dihasilkan lewat mekanisme yang sah dan wajar. Tidak dengan konspirasi. Tidak pula dengan skandal.

Maka, atas nama kepentingan publik, kita amat mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara serius mengusut tuntaskan skandal ini. Sebab, dalam skandal ini amat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sungguh telah merugikan keuangan negara. Negara yang masih terjerembab dalam krisis multidimensi, para pejabat publik dengan gampangnya melakukan perbuatan yang memperkaya diri.

Harapan kita, kasus ini terus dibongkar. Semua orang yang terlibat didalamnya harus diungkap. Sebab, kasus ini menjadi catatan tersendiri dalam penuntasan indikasi kejadian serupa di lembaga lain. Kita ingin agar hukum benar-benar ditegakkan. Tak peduli apakah itu melibatkan para petinggi BI dan para anggota DPR. Posisi mereka sebagai pemimpin harusnya menunjukkan teladan bagi rakyat. Tidak dengan melakukan tindakan senonoh dengan tak bosan-bosannya mengelabui rakyat.

Betapapun rumitnya, skandal yang melibatkan para petinggi BI dan oknum anggota DPR harus dituntaskan. Jika tidak hal seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi proses legislasi setiap produk perundang-undangan. Hukum harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai diperjualbelikan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 11 Februari 2008

Memburu Pengemplang BLBI

BANGSA yang cakap membereskan problem-problem masa lalunya akan menjadi ringan kakinya melangkah maju menyongsong masa depan. Sebaliknya, mereka yang gagal membereskan berbagai persoalan masa silam akan menjadi belenggu menuju hari depan.

Salah satu contoh problem masa lalu yang tak kunjung selesai bagi bangsa ini adalah megaskandal bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara Rp164 triliun. Pengucuran dana luar biasa besar bagi bank-bank yang akhirnya kolaps itu dilakukan menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Dan, siapa yang mesti bertanggung jawab jelas.

Kasus BLBI telah berlangsung hampir satu dasawarsa, tetapi ia tetap menjadi misteri. Ia tak terkuak. Padahal, mereka yang bertanggung jawab hampir seluruhnya masih hidup. Sungguh ironis, negara hukum, tetapi terus membiarkan orang-orang yang telah membangkrutkan negara tidak disentuh hukum. Bahkan, sebagian ongkang-ongkang kaki hidup di luar negeri.

Kini ada kabar sesayup dari pemerintah, katanya perburuan terhadap para pengemplang BLBI bakal terus dilanjutkan. Mabes Polri pun telah membentuk tim baru yang bakal memburu para debitur nakal itu. Sementara itu, pemerintah tengah menghitung ulang berapa sesungguhnya uang negara yang harus dibayar dan klaim para obligor sendiri. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, kini sudah ada beberapa obligor bakal membayar kewajiban mereka.

Kita sesungguhnya sudah amat bosan mendengar berbagai rencana pemerintah untuk menyelesaikan kasus BLBI. Sebab, kenyataannya negara tidak menyelesaikan apa-apa. Kasus BLBI terus menggantung. Ia dibiarkan menjadi desas-desus dan bahkan misteri.

Spirit pemberantasan korupsi pemerintahan sekarang mungkin saja bisa membuat jantung para pejabat publik berdegup-degup untuk melakukan penyelewengan. Tetapi, apa artinya itu semua jika tak mampu menyeret mereka yang telah nyata-nyata membangkrutkan keuangan negara di masa lalu?

Karena itu, tekad pemerintah kali ini harus benar-benar berujung pada hasil yang bisa menjawab pertanyaan, kecurigaan, dan ketidakadilan publik. Jangan ada upaya penyelesaian seperti dilakukan pada Februari silam. Waktu itu beberapa obligor mendatangi Istana Kepresidenan, yang katanya, untuk membayar utang.

Cara itu mendapat kritik keras masyarakat karena aneh. Kalau ingin membayar utang, kenapa harus ke istana? Memangnya istana tempat transaksi?

Kita ingin penyelesaian kasus BLBI secara adil dan transparan. Niat baik para obligor yang akan mengembalikan uang rakyat kita hargai. Tetapi, jangan ada penyelesaian sebelum hukum bekerja. Sebab, ini akan melukai hati rakyat, melukai kita semua.

Media Indonesia, Minggu, 15 Oktober 2006


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.