Archive for the 'Korupsi' Category

Bolongnya Jaring KPK

Mengkilapnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tetap perlu diamati secara kritis. Banyak sekali kasus yang telah dibongkar tapi tak ditangani secara tuntas.. Tokoh kunci yang seharusnya dijerat sering lolos atau, setidaknya, belum terjaring.

Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran merupakan contoh terbaru. Perkara ini terbilang kakap lantaran melibatkan pejabat Departemen Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Bekas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi sudah jadi tersangka. Dialah yang mengirim radiogram pada akhir 2002 ke sejumlah daerah. Isinya menunjuk PT Istana Sarana Raya sebagai penyedia mobil pemadam jenis tertentu yang hanya diproduksi perusahaan ini.

Pengadaan mobil diusut karena sarat dengan penggelembungan harga, tapi orang mempertanyakan keseriusan KPK membongkar kasus ini lantaran bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sampai kini belum dijerat. Berkali-kali dipanggil, ia hanya diperiksa sebagai saksi. Padahal, Oentarto telah menyatakan bahwa radiogram itu dikirim sepengetahuan Pak Menteri. Menurut dia, Hari pula yang memperkenalkan dia dengan Hengky Samuel Daud, bos PT Istana yang kini buron.

Kesaksian serupa dilontarkan bekas Gubernur Riau Saleh Djasit, terdakwa korupsi pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran untuk provinsi ini. Ia mengaku mengenal Hengky lewat Hari Sabarno. Sang Menteri memang mengakui kenal dengan pengusaha mobil pemadam itu, tapi ia menolak bertanggung jawab atas radiogram yang dikirim oleh Oentarto.

Persoalannya, akan sangat janggal jika KPK memenggal perkara ini hanya sampai Oentarto. Bekas pejabat eselon satu ini seolah memiliki kekuasaan luar biasa sehingga berhasil mempengaruhi banyak gubernur dan wali kota. Beberapa di antara mereka bahkan telah divonis dengan hukum penjara gara-gara menaati radiogram itu. Saleh Djasit, misalnya, telah divonis 4 tahun penjara, dan Wali Kota Medan Abdillah dihukum 4 tahun penjara.

Cara KPK menangani kasus ini berbeda dengan penanganan skandal suap Bank Indonesia. Dalam suap Rp 100 miliar kepada penegak hukum dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pucuk pimpinannya langsung dijerat. Bekas Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah kini sedang menunggu vonis. Namun, tokoh lain, bekas Deputi Gubernur BI Aulia Pohan belum juga tersentuh. Padahal, dia berperan besar mencairkan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Aulia diduga juga terlibat dalam penyalurannya ke DPR.

Bolongnya jaring KPK juga terjadi dalam banyak kasus lain. Kasus suap Artalyta ke jaksa Urip, misalnya, kenapa hanya berhenti pada dua orang ini? Jika perkara ini berkaitan dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk Sjamsul Nursalim, seharusnya pengusaha ini juga diusut. Orang juga sulit percaya bila dari kalangan jaksa hanya Urip yang terlibat.

Buat memerangi korupsi, memang penting KPK membongkar sebanyak mungkin kasus, tapi jangan biarkan tokoh-tokoh kuncinya selalu lolos. Khalayak akan kecewa, bahkan curiga, jika kejadian itu terulang terus. Orang yang terjerat pun akan merasa dikorbankan.

Koran Tempo, Edisi 27 Oktober 2008

Iklan

Kejaksaan Agung, Sudahlah …

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kejaksaan Agung. Alasannya, hanya dengan cara-cara luar biasa; kasus BLBI bisa diungkap, misalnya melalui penggeledahan, penyadapan, dan memonitor secara intensif kasus korupsi.

Pernyataan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (19/9), itu tentu saja pukulan khususnya bagi institusi Kejaksaan Agung. Institusi ini terbiasa menggunakan cara-cara konvensional untuk mengungkap kasus BLBI.

Sejatinya, KPK memang memiliki kewenangan mengambil alih kasus BLBI, seperti diamanatkan pada UU No 30/2002 tentang KPK. Pada awalnya KPK ‘malu-malu’ dan tak bersedia mengambil kasus BLBI, alasannya kasus itu terjadi sebelum UU KPK terbentuk dan tidak berlaku surut.

Namun, dengan perkembangan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi, KPK selayaknya proaktif mengambil alih kasus dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan BLBI yang pernah ditangani Kejaksaan Agung. Apalagi, penanganan terhadap kasus dana sebesar Rp 144,5 triliun itu kerap mentok di tengah jalan.

Kita pun terenyak tatkala sang Ketua Tim Penyelidik Kejaksaan Agung untuk Kasus BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, terbukti menerima uang sebesar Rp 6 miliar yang diduga sebagai suap.

Ironisnya, Urip ditangkap KPK dua hari setelah kejaksaan mengumumkan dihentikannya kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Ini artinya ada yang tidak beres di Kejaksaan Agung.

Kemudian masyarakat pun menyaksikan di pengadilan, bagaimana perilaku pejabat eselon satu dan eselon dua Kejaksaan Agung yang ternyata memiliki hubungan spesial dengan Artalyta Suryani yang menyerahkan suap kepada Jaksa Urip.

Kasus ini diduga kuat terkait dengan penghentian penyelidikan dugaan korupsi BLBI pada BCA dan BDNI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Untuk itu, KPK perlu segera mengambil alih kasus ini sebelum kejaksaan mereduksi kasus suap dengan berbagai bualan yang menyebalkan. Ya, bualan yang menyebalkan, seperti alasan untuk bisnis bengkel, untuk bisnis permata, entah bualan apalagi yang hendak dibuat ‘Pak Guru Urip’ dan ‘Bu Guru Ayin’.

Kasus ini bukan semata pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bukankah dana ratusan triliun yang macet itu bisa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?

Kejaksaan tidak perlu ngotot mempertahankan kasus ini berada di bawah kendalinya. Apa tuan dan puan jaksa tidak tahu kalau tingkat kepercayaan rakyat terhadap korps kejaksaan sudah jauh menurun? Kredibilitas dan integritas jaksa sudah di titik nadir. Karena itu, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, harus besar hati menyerahkan kasus ini kepada KPK. Dan, tak ada alasan lagi, kasus BLBI harus dibuka kembali.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, jadi harus ditangani oleh institusi yang luar biasa pula. Negara harus melakukan upaya maksimal untuk mengungkap kasus BLBI. KPK tak perlu cemas atau ragu-ragu mengambil alih kasus ini.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla merupakan lampu hijau bagi KPK untuk segera mengambil alih kasus BLBI. Pernyataan itu juga sekaligus lampu merah untuk Kejaksaan Agung. Jadi, sudahlah, Kejaksaan Agung….

(-)

Republika, 2008-09-20 10:03:00

Big Fish

Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kok tak juga menimbulkan kesadaran dan rasa takut. Padahal, langkah-langkah KPK kali ini tak lagi memunculkan suara sumbang tebang pilih, seperti yang ditujukan pada KPK periode sebelumnya. Artinya, KPK saat ini demikian bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan bukan sedang bermain politik.
Itulah. Selasa (16/9), KPK menangkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Iqbal, dan Direktur Utama First Media, Billy Sindoro. Diduga telah terjadi aksi suap oleh Billy terhadap Iqbal dengan bukti uang Rp 500 juta. First Media adalah anak perusahaan Grup Lippo. Penangkapannya pun terjadi di Hotel Aryaduta, milik Lippo juga.

Sebelum ini, KPK juga menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Artalyta atau biasa disapa Ayin menyuap Urip. Dari dua kasus ini KPK telah masuk ke perkara berkelas big fish, yang didengungkan KPK periode lalu namun direalisasikan KPK periode kini. Mengapa bisa disebut big fish? Jika dilihat dari nominalnya memang kecil, tapi jika dilihat dari sisi pelakunya bisa masuk kategori besar. Ayin ada kaitan dengan konglomerat Sjamsul Nursalim dan Billy jelas-jelas orang sangat penting di Lippo yang milik keluarga konglomerat Riady. Sebelumnya KPK juga telah menyeret mantan kapolri dan gubernur Bank Indonesia.

Kenyataan ini tentu sangat melegakan. Hukum tak hanya menyasar orang kecil, mantan pejabat, musuh politik, atau orang-orang yang lemah secara politik. Walau bagaimanapun salah satu penyebab kegagalan hukum manakala dewi keadilan bermata terbuka. Hukum harus berlaku sama pada siapa pun. Ia harus lurus, yang menebas siapa pun yang bersalah. Hukum tak boleh kalah oleh apa pun dan siapa pun.

Kita tentu berharap ke depannya KPK bisa menangkap big fish yang sebenar-benarnya. Misalnya, menteri yang sedang berkuasa, jenderal yang sedang berkuasa, konglomerat dan bukan ‘oragnya konglomerat’, dan seterusnya. Kita bukan hendak mencari-cari kesalahan orang, tapi rasanya negeri ini sudah terlalu kotor. Ini soal perasaan umum saja. Mudah-mudahan saja sinyalemen ini salah.

Dengan kinerja KPK periode saat ini yang sangat bagus, insya Allah tak akan ada perlawanan. Semua akan ikhlas karena KPK berjalan lurus dengan mata tertutup. Ada rasa percaya yang tumbuh dengan subur. Tentu saja hal itu bisa melambungkan harapan. Karena itu, di tengah terus naiknya ekspektasi, maka penangkapan terhadap  big fish yang sebenar-benarnya merupakan harapan yang tak berlebihan. Harapan itu tak salah, karena rakyat masih melihat dengan mata telanjang dalam praktik politik dan praktik bisnis. Saat pilkada, proses legislasi, pencalegan, dan sebagainya politik uang demikian merajalela. Dalam bisnis, semuanya harus dengan pelicin dan barang selundupan melimpah. Bagaimana mengembalikan dan caranya? Tak ada lain kecuali mencuri.

Walau KPK berlaku lurus dan gencar, kita tetap menyaksikan korupsi masih menggurita. Ini karena keterbatasan KPK yang hanya ada di Jakarta dan hanya boleh menangani perkara dengan nominal tertentu. Karena itu, ia harus didukung aparat penegak hukum lainnya, yaitu jaksa, polisi, hakim, aparat Bea Cukai, dan aparat Pajak.
Ayo, berlomba-lomba menjaring big fish.

(-)

Republika, 2008-09-18 06:17:00

Vonis untuk Jaksa Urip

Hukuman itu akhirnya jatuh juga. Majelis hakim memvonis jaksa penuntut umum Urip Tri Gunawan dengan hukuman 20 tahun penjara!

Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 15 tahun penjara. Vonis itu tercatat sebagai vonis terberat dalam sejarah pemberantasan korupsi pada era reformasi.

Jaksa Urip ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008 ketika menerima uang sebesar 660.000 dollar AS dari Artalyta Suryani berkaitan dengan kasus yang dia tangani. Artalyta sendiri sudah lebih dahulu dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Skandal perdagangan perkara pada era reformasi ini telah memakan korban dua jaksa agung muda di lingkungan Kejaksaan Agung yang kehilangan jabatan. Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam sebuah kesempatan mengemukakan bahwa kredibilitas Kejaksaan Agung begitu terpuruk akibat kasus itu.

Dua puluh tahun penjara adalah hukuman maksimal yang tentunya berat bagi Urip, termasuk keluarganya. Kariernya sebagai jaksa praktis habis. Sejak ditangkap, Urip terus berupaya menyangkal dan menyusun alibi atas penerimaan uang itu. Bahkan, saat di dalam tahanan, ia masih bisa berkomunikasi melalui telepon dengan Artalyta untuk menyusun skenario penyelamatan diri.

Namun, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, skenario untuk penyelamatan itu kehilangan rasionalitas dan dasar pijakannya. Boleh jadi, hukuman berat itu sebagai buah dari pembelaannya di dalam ataupun di luar persidangan. Urip sendiri masih bisa mengajukan banding atas putusan itu.

Majelis dalam pertimbangannya mengemukakan, Urip terbukti bekerja sama dengan Artalyta untuk melindungi Sjamsul Nursalim. Urip menurut majelis juga telah melobi auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar perkara Sjamsul tidak diarahkan ke pidana, tetapi ke perdata. Majelis juga menilai Urip terbukti tidak independen karena telah memenuhi perintah Artalyta. Urip terbukti mengomersialkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tindakannya telah menimbulkan apriori terhadap penegak hukum.

Hukuman bagi Urip memang terasa berat bagi yang menjalani, tetapi boleh jadi itulah jalan untuk menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, Urip adalah seorang jaksa yang mempunyai tugas memberantas korupsi.

Perbuatan Urip bukan tidak mungkin adalah perilaku umum penegak hukum. Mencermati pertimbangan majelis, ada indikasi keterlibatan jaksa lain di sekitar Urip. Putusan itu juga mengindikasikan ada yang tidak beres dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan Sjamsul Nursalim.

Agar asas keadilan bisa dicapai, mereka yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan penanganan kasus BLBI Sjamsul Nursalim juga harus dituntaskan secara hukum.

Kompas, 5 September 2008

Apresiasi untuk KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan langkah tegasnya dalam pemberantasan korupsi. Lembaga itu menahan siapa pun yang diduga korupsi.

Kamis (17/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPR, Hamka Yandhu, dan mantan anggota DPR, Anthony Zeidra Abidin, karena diduga menerima aliran dana Bank Indonesia (BI). Sebelumnya, KPK menahan Al Amin Nasution dan Saleh Djasit, keduanya juga anggota DPR.

Bukan hanya anggota DPR yang ditahan. KPK juga menahan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan pejabat BI lainnya. Sebelumnya, KPK menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalita Suryani.

Dipandang dari sisi konfigurasi politik, serta profesi yang berbeda-beda, KPK berupaya menampilkan kesan tidak diskriminatif. Siapa pun yang diduga terlibat korupsi, dan ada bukti hukumnya, akan diperlakukan sama. Kita memberi apresiasi terhadap upaya itu. Namun, KPK juga harus terbuka terhadap kontrol hukum justru karena kewenangan besar yang dimilikinya.

Langkah KPK mengentakkan berbagai kalangan, termasuk kekuatan politik di DPR. Siapa pun bisa dijerat KPK yang oleh undang-undang diberi kewenangan lebih. Salah satu kewenangan lebih itu adalah menyadap pembicaraan telepon. Ini menimbulkan kekhawatiran pihak yang terkait dalam kasus korupsi.

Penangkapan sejumlah orang dalam kasus korupsi bisa dikonstruksikan sebagai keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, hal itu bisa juga memunculkan pertanyaan: ”Kok, koruptor di Indonesia tak ada habis-habisnya.”

Kegerahan mulai muncul. Keinginan memangkas kewenangan KPK mulai disuarakan. Dalam dua tahun ke depan, eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak konstitusional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan, sebelum aspek penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Presiden meminta aparat penegak hukum tidak menjebak warga negara.

Pernyataan Presiden itu memicu kritik sejumlah kalangan karena dianggap sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Kita menggarisbawahi pernyataan Presiden bahwa dimensi pencegahan dan pendidikan juga tidak kalah pentingnya.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi Transparency International—yang tak beranjak signifikan dalam 10 tahun terakhir—paling tidak mengindikasikan pengedepanan aspek penegakan hukum saja belum cukup.

Pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi, pendidikan penanaman nilai untuk tak melakukan korupsi, dan rekayasa sosial untuk menyatakan ”tidak” terhadap korupsi, perlu terus diupayakan. Ketiga langkah itu harus dilakukan secara simultan, bukan parsial. Pemberantasan korupsi perlu karena korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap keuangan negara dan rakyat. Korupsi telah melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya!

Kompas, Sabtu, 19 April 2008

Tuntaskan Kasus BI

Untuk menegakkan wibawa lembaga perbankan, khususnya Bank Indonesia dan Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) kita, maka skandal aliran dana dari Bank Indonesia yang diduga kuat melibatkan anggota DPR harus dituntaskan. Itu wajib hukumnya. Jika tidak, maka siap-siaplah lagu lama berkumandang lagi “Aku Masih Seperti yang Dulu”. Apatisme dari masyarakat akan mencuat.

Sudah lama santer terdengar, bahwa setiap kali ada perumusan, pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) di parlemen, selalu ada uang pelicin. Sebagai uang pelicin, tentunya tidaklah kelihatan. Alias dilakukan secara diam-diam. Apalagi acapkali ada lagu-lagu permintaan yang harus diloloskan. Artinya, ada pesanan khusus dalam adonan UU tersebut menjadi peluang bagi terjadinya tawar menawar peran.
Akan tetapi, sebagaimana di negara kita, sekalipun dikumandangkan bahwa negara ini berdasarkan dan taat pada hukum, sangat jarang skandal-skandal seperti ini sampai terungkap. Apalagi modus permainannya amat tertutup dan rapi. Kelompok-kelompok yang bermain sangat menjaga rahasia. Apalagi, hal seperti ini sering luput dari perhatian publik.

Yang biasa kita ketahui adalah bahwa ada UU yang disahkan. Itu saja. Kita tidak pernah tahu bagaimana mekanisme penggodokannya. Padahal itu penting. Entah karena disengaja, namun sering sekali hanya ujungnya yang kelihatan. Sementara tubuh dan pangkalnya entah dimana. Maka, bisa diibaratkan bahwa penyusunan UU amat identik dengan permainan sandiwara. Sandiwara yang keliru.

Kita sering alpa dan terkadang silap, bahwa menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah (termasuk instansi terkait) dan DPR lah untuk membuat, membahas dan mengesahkan UU. Dan untuk itulah mereka dipilih dan dibiayai oleh rakyat. Namun, betapa naifnya para pejabat publik tersebut, konon untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya pun mereka harus melakukan tindak-tindakan yang kurang terpuji. Misalnya dengan memerlukan uang pelicin.

Apa yang kini sedang terkuat adalah fakta betapa ramainya konspirasi antara lembaga eksekutif dan legislatif untuk bersimbiosis melakukan penipuan terhadap rakyat. Dugaan skandal para petinggi Bank Indonesia dan para wakil rakyat adalah contoh nyata yang tak bisa dipandang sebelah mata.

Rakyat yang dengan jujur membayar pajak, para pejabat dan anggota DPR dengan teganya melakukan pengkhianatan. Ini tentunya tidak adil. Rakyat butuh kesejukan dalam penataan kehidupannya. Rakyat butuh aturan. Rakyat membutuhkan sinergitas perundang-undangan yang dihasilkan lewat mekanisme yang sah dan wajar. Tidak dengan konspirasi. Tidak pula dengan skandal.

Maka, atas nama kepentingan publik, kita amat mendukung langkah-langkah yang ditempuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara serius mengusut tuntaskan skandal ini. Sebab, dalam skandal ini amat dimungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sungguh telah merugikan keuangan negara. Negara yang masih terjerembab dalam krisis multidimensi, para pejabat publik dengan gampangnya melakukan perbuatan yang memperkaya diri.

Harapan kita, kasus ini terus dibongkar. Semua orang yang terlibat didalamnya harus diungkap. Sebab, kasus ini menjadi catatan tersendiri dalam penuntasan indikasi kejadian serupa di lembaga lain. Kita ingin agar hukum benar-benar ditegakkan. Tak peduli apakah itu melibatkan para petinggi BI dan para anggota DPR. Posisi mereka sebagai pemimpin harusnya menunjukkan teladan bagi rakyat. Tidak dengan melakukan tindakan senonoh dengan tak bosan-bosannya mengelabui rakyat.

Betapapun rumitnya, skandal yang melibatkan para petinggi BI dan oknum anggota DPR harus dituntaskan. Jika tidak hal seperti ini akan menjadi preseden buruk bagi proses legislasi setiap produk perundang-undangan. Hukum harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai diperjualbelikan. (*)

Sinar Indonesia Baru, 11 Februari 2008

BI Terbelit

Burhanuddin Abdullah, gubernur Bank Indonesia, menjadi tersangka kasus korupsi. Dua pejabat BI lainnya juga menjadi tersangka kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengejar kasus ini hingga ke pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat, seperti pejabat BI lain maupun anggota DPR. Ada sekitar Rp 100 miliar uang yang diduga disalahgunakan.

Sebagian uang tersebut diberikan kepada mantan gubernur BI dan para deputinya yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Uang tersebut diduga untuk biaya pengacara. Sebagian lagi, dana itu mengalir ke DPR untuk proses amandemen Undang-Undang BI dan juga untuk ‘mengamankan’ isu BLBI di DPR. Apakah semua hasil penyidikan itu akan terbukti? Kita tunggu saja kenyataannya dalam proses persidangan di pengadilan. Kita berharap agar kasus ini diselesaikan secara tuntas, transparan, dan adil.

Kita berharap kasus ini tidak dijadikan bahan politisasi. Biarkan KPK bekerja dengan tenang, namun publik harus terus mengawasi agar tak terjadi pembelokan maupun ‘pembekuan’. Kita boleh saja curiga bahwa kasus ini terangkat karena ada unsur politik, yaitu persaingan memperebutkan jabatan gubernur BI yang sebentar lagi terjadi. Nama Burhanuddin memang masih paling favorit. Namun dengan adanya kasus ini, peluangnya menjadi berkurang drastis. Memang, awalnya berasal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Anwar Nasution –deputi senior gubernur BI saat kebijakan itu dibuat.

Salah satu dari keindahan demokrasi adalah adanya checks and balances. Itulah ruang terbuka bagi siapa pun untuk bersuara agar kebenaran terjadi. Apa pun motifnya. Namun, jika tak dikelola secara terukur dan beretika, ia akan menjadi racun. Ibarat pertumbuhan sel di tubuh kita yang tak terkendali dan menjadi kanker.

Imbauan agar tak memolitisasi kasus ini harus secara dini dinyatakan. Jika kasus ini tak bisa dikelola oleh bangsa secara dingin akan sangat berdampak pada gejolak ekonomi. Tentu ini akan sangat merugikan. Walau bagaimanapun, BI adalah institusi independen dan di luar pemerintah. Ia menjadi pemangku penting pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kehidupan perbankan. Indikatornya sangat sederhana: Inflasi dan nilai tukar rupiah. Untuk itulah, pada para pihak untuk bisa menahan diri. Pihak luar BI jangan merongrong dan pihak BI jangan berulah. Biarkan hukum yang bekerja.

Dari kasus yang masih berjalan ini, setidaknya kita bisa membuat dua catatan awal. Pertama, tertib anggaran. Kedua, mengalirnya uang ke DPR. Pada poin kedua ini, diduga ada transaksi dalam isu BLBI dan amandemen UU BI. Kita sudah lama tahu bahwa pembuatan undang-undang akan mulus jika ada bayarannya. Padahal, itu dilarang oleh hukum. Nilainya bisa sekitar Rp 5 miliar per undang-undang. Celakanya, tiap pasal bisa ditransaksikan.

Ini akan merusak apa pun, karena UU adalah hulu dari kehidupan kita. Kita juga menjadi makin terang bahwa salah satu sebab kasus BLBI tak kunjung berujung adalah karena telah ”terjadi apa-apa” di parlemen. Kita berharap KPK bisa mengungkap kasus ini hingga ke parlemen.

Kita bersyukur bahwa pemerintah tetap memberikan kepercayaan pada BI bahwa kasus ini tak akan sampai mengganggu kinerja BI. Sejatinya, BI telah memiliki pengalaman serupa saat lembaga ini masih dipimpin Syahril Sabirin. Namun, pernyataan pemerintah setidaknya akan memberikan ketenangan pada pelaku ekonomi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabilitas moneter tetap terkendali. Mari kita saling menjaga dan mengendalikan diri.

Republika, Kamis, 31 Januari 2008


Blog Stats

  • 803,645 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.