Archive for the 'KPK' Category

Bolongnya Jaring KPK

Mengkilapnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tetap perlu diamati secara kritis. Banyak sekali kasus yang telah dibongkar tapi tak ditangani secara tuntas.. Tokoh kunci yang seharusnya dijerat sering lolos atau, setidaknya, belum terjaring.

Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran merupakan contoh terbaru. Perkara ini terbilang kakap lantaran melibatkan pejabat Departemen Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Bekas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi sudah jadi tersangka. Dialah yang mengirim radiogram pada akhir 2002 ke sejumlah daerah. Isinya menunjuk PT Istana Sarana Raya sebagai penyedia mobil pemadam jenis tertentu yang hanya diproduksi perusahaan ini.

Pengadaan mobil diusut karena sarat dengan penggelembungan harga, tapi orang mempertanyakan keseriusan KPK membongkar kasus ini lantaran bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sampai kini belum dijerat. Berkali-kali dipanggil, ia hanya diperiksa sebagai saksi. Padahal, Oentarto telah menyatakan bahwa radiogram itu dikirim sepengetahuan Pak Menteri. Menurut dia, Hari pula yang memperkenalkan dia dengan Hengky Samuel Daud, bos PT Istana yang kini buron.

Kesaksian serupa dilontarkan bekas Gubernur Riau Saleh Djasit, terdakwa korupsi pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran untuk provinsi ini. Ia mengaku mengenal Hengky lewat Hari Sabarno. Sang Menteri memang mengakui kenal dengan pengusaha mobil pemadam itu, tapi ia menolak bertanggung jawab atas radiogram yang dikirim oleh Oentarto.

Persoalannya, akan sangat janggal jika KPK memenggal perkara ini hanya sampai Oentarto. Bekas pejabat eselon satu ini seolah memiliki kekuasaan luar biasa sehingga berhasil mempengaruhi banyak gubernur dan wali kota. Beberapa di antara mereka bahkan telah divonis dengan hukum penjara gara-gara menaati radiogram itu. Saleh Djasit, misalnya, telah divonis 4 tahun penjara, dan Wali Kota Medan Abdillah dihukum 4 tahun penjara.

Cara KPK menangani kasus ini berbeda dengan penanganan skandal suap Bank Indonesia. Dalam suap Rp 100 miliar kepada penegak hukum dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pucuk pimpinannya langsung dijerat. Bekas Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah kini sedang menunggu vonis. Namun, tokoh lain, bekas Deputi Gubernur BI Aulia Pohan belum juga tersentuh. Padahal, dia berperan besar mencairkan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Aulia diduga juga terlibat dalam penyalurannya ke DPR.

Bolongnya jaring KPK juga terjadi dalam banyak kasus lain. Kasus suap Artalyta ke jaksa Urip, misalnya, kenapa hanya berhenti pada dua orang ini? Jika perkara ini berkaitan dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk Sjamsul Nursalim, seharusnya pengusaha ini juga diusut. Orang juga sulit percaya bila dari kalangan jaksa hanya Urip yang terlibat.

Buat memerangi korupsi, memang penting KPK membongkar sebanyak mungkin kasus, tapi jangan biarkan tokoh-tokoh kuncinya selalu lolos. Khalayak akan kecewa, bahkan curiga, jika kejadian itu terulang terus. Orang yang terjerat pun akan merasa dikorbankan.

Koran Tempo, Edisi 27 Oktober 2008

Big Fish

Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kok tak juga menimbulkan kesadaran dan rasa takut. Padahal, langkah-langkah KPK kali ini tak lagi memunculkan suara sumbang tebang pilih, seperti yang ditujukan pada KPK periode sebelumnya. Artinya, KPK saat ini demikian bersungguh-sungguh memberantas korupsi dan bukan sedang bermain politik.
Itulah. Selasa (16/9), KPK menangkap anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), M Iqbal, dan Direktur Utama First Media, Billy Sindoro. Diduga telah terjadi aksi suap oleh Billy terhadap Iqbal dengan bukti uang Rp 500 juta. First Media adalah anak perusahaan Grup Lippo. Penangkapannya pun terjadi di Hotel Aryaduta, milik Lippo juga.

Sebelum ini, KPK juga menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani. Artalyta atau biasa disapa Ayin menyuap Urip. Dari dua kasus ini KPK telah masuk ke perkara berkelas big fish, yang didengungkan KPK periode lalu namun direalisasikan KPK periode kini. Mengapa bisa disebut big fish? Jika dilihat dari nominalnya memang kecil, tapi jika dilihat dari sisi pelakunya bisa masuk kategori besar. Ayin ada kaitan dengan konglomerat Sjamsul Nursalim dan Billy jelas-jelas orang sangat penting di Lippo yang milik keluarga konglomerat Riady. Sebelumnya KPK juga telah menyeret mantan kapolri dan gubernur Bank Indonesia.

Kenyataan ini tentu sangat melegakan. Hukum tak hanya menyasar orang kecil, mantan pejabat, musuh politik, atau orang-orang yang lemah secara politik. Walau bagaimanapun salah satu penyebab kegagalan hukum manakala dewi keadilan bermata terbuka. Hukum harus berlaku sama pada siapa pun. Ia harus lurus, yang menebas siapa pun yang bersalah. Hukum tak boleh kalah oleh apa pun dan siapa pun.

Kita tentu berharap ke depannya KPK bisa menangkap big fish yang sebenar-benarnya. Misalnya, menteri yang sedang berkuasa, jenderal yang sedang berkuasa, konglomerat dan bukan ‘oragnya konglomerat’, dan seterusnya. Kita bukan hendak mencari-cari kesalahan orang, tapi rasanya negeri ini sudah terlalu kotor. Ini soal perasaan umum saja. Mudah-mudahan saja sinyalemen ini salah.

Dengan kinerja KPK periode saat ini yang sangat bagus, insya Allah tak akan ada perlawanan. Semua akan ikhlas karena KPK berjalan lurus dengan mata tertutup. Ada rasa percaya yang tumbuh dengan subur. Tentu saja hal itu bisa melambungkan harapan. Karena itu, di tengah terus naiknya ekspektasi, maka penangkapan terhadap  big fish yang sebenar-benarnya merupakan harapan yang tak berlebihan. Harapan itu tak salah, karena rakyat masih melihat dengan mata telanjang dalam praktik politik dan praktik bisnis. Saat pilkada, proses legislasi, pencalegan, dan sebagainya politik uang demikian merajalela. Dalam bisnis, semuanya harus dengan pelicin dan barang selundupan melimpah. Bagaimana mengembalikan dan caranya? Tak ada lain kecuali mencuri.

Walau KPK berlaku lurus dan gencar, kita tetap menyaksikan korupsi masih menggurita. Ini karena keterbatasan KPK yang hanya ada di Jakarta dan hanya boleh menangani perkara dengan nominal tertentu. Karena itu, ia harus didukung aparat penegak hukum lainnya, yaitu jaksa, polisi, hakim, aparat Bea Cukai, dan aparat Pajak.
Ayo, berlomba-lomba menjaring big fish.

(-)

Republika, 2008-09-18 06:17:00

Apresiasi untuk KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan langkah tegasnya dalam pemberantasan korupsi. Lembaga itu menahan siapa pun yang diduga korupsi.

Kamis (17/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPR, Hamka Yandhu, dan mantan anggota DPR, Anthony Zeidra Abidin, karena diduga menerima aliran dana Bank Indonesia (BI). Sebelumnya, KPK menahan Al Amin Nasution dan Saleh Djasit, keduanya juga anggota DPR.

Bukan hanya anggota DPR yang ditahan. KPK juga menahan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah dan pejabat BI lainnya. Sebelumnya, KPK menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalita Suryani.

Dipandang dari sisi konfigurasi politik, serta profesi yang berbeda-beda, KPK berupaya menampilkan kesan tidak diskriminatif. Siapa pun yang diduga terlibat korupsi, dan ada bukti hukumnya, akan diperlakukan sama. Kita memberi apresiasi terhadap upaya itu. Namun, KPK juga harus terbuka terhadap kontrol hukum justru karena kewenangan besar yang dimilikinya.

Langkah KPK mengentakkan berbagai kalangan, termasuk kekuatan politik di DPR. Siapa pun bisa dijerat KPK yang oleh undang-undang diberi kewenangan lebih. Salah satu kewenangan lebih itu adalah menyadap pembicaraan telepon. Ini menimbulkan kekhawatiran pihak yang terkait dalam kasus korupsi.

Penangkapan sejumlah orang dalam kasus korupsi bisa dikonstruksikan sebagai keseriusan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Akan tetapi, hal itu bisa juga memunculkan pertanyaan: ”Kok, koruptor di Indonesia tak ada habis-habisnya.”

Kegerahan mulai muncul. Keinginan memangkas kewenangan KPK mulai disuarakan. Dalam dua tahun ke depan, eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan ditentukan, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi. MK menyatakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak konstitusional.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan pentingnya pendidikan, sebelum aspek penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Presiden meminta aparat penegak hukum tidak menjebak warga negara.

Pernyataan Presiden itu memicu kritik sejumlah kalangan karena dianggap sebagai upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Kita menggarisbawahi pernyataan Presiden bahwa dimensi pencegahan dan pendidikan juga tidak kalah pentingnya.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia versi Transparency International—yang tak beranjak signifikan dalam 10 tahun terakhir—paling tidak mengindikasikan pengedepanan aspek penegakan hukum saja belum cukup.

Pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi, pendidikan penanaman nilai untuk tak melakukan korupsi, dan rekayasa sosial untuk menyatakan ”tidak” terhadap korupsi, perlu terus diupayakan. Ketiga langkah itu harus dilakukan secara simultan, bukan parsial. Pemberantasan korupsi perlu karena korupsi adalah kejahatan luar biasa terhadap keuangan negara dan rakyat. Korupsi telah melanggar hak ekonomi, sosial, dan budaya!

Kompas, Sabtu, 19 April 2008

Spirit Saling Meniadakan dalam Sistem Yuridis

DISADARI atau tidak, ada semangat saling menghilangkan dalam peraturan dan perundang-undangan. Ironisnya, ketentuan saling berlawanan itu terus berlangsung.

Contoh terbaru adalah pemeriksaan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Undang-Undang Bank Indonesia menyatakan penyidik harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden untuk memanggil, memeriksa anggota Dewan Gubernur BI yang diduga melakukan tindak pidana.

Namun, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menyatakan prosedur khusus dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur perundang-undangan lain tidak berlaku.

Terlepas undang-undang mana yang pada akhirnya menjadi acuan (dalam kasus Gubernur BI yang menang UU KPK), saling tabrak antarundang-undang jelas telah berlangsung. Itu mencemaskan.

Jauh lebih mencemaskan lagi, pertentangan dalam isi muatan hukum itu terjadi secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal, berlangsung di antara perundang-undangan yang mengatur hubungan antarsektor. Secara vertikal, melekat pada ketetapan yang mengatur hubungan pusat dan daerah.

Yang sangat menakutkan adalah tabrakan yuridis seperti itu sejatinya terjadi antara undang-undang dan konstitusi. Maraknya uji materiil yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi menjadi bukti betapa kerisauan itu bukannya tanpa dasar.

Beberapa kasus pengajuan uji materiil terhadap UU Kelistrikan, UU Migas, UU Sumber Daya Air, UU BUMN, UU Penanaman Modal, dan undang-undang lainnya dengan pertimbangan telah bertentangan dengan isi UUD 1945 menjadi tambahan bukti bahwa kekisruhan yuridis telah terjadi.

Beberapa uji materiil yang diterima dan dikabulkan Mahkamah Konstitusi menjadi pembenaran bahwa gempa yuridis akibat tabrakan dalam sistem hukum nasional itu telah terjadi.

Pertanyaannya adalah sampai kapan bangsa ini terus membiarkan kerusakan demi kerusakan itu berlangsung? Mengapa para pembuat undang-undang di kalangan eksekutif dan legislatif terus memelihara semangat memburu rente dan kepentingan jangka pendek? Ke mana perginya integritas intelektual dan moral para penyusunan draf akademik dan wakil rakyat yang mengesahkan undang-undang itu?

Judicial review kasus per kasus memang menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan kekacauan itu. Namun, itu tidak menyelesaikan perkara yang mendasar, yaitu pembuat undang-undang tidak peduli telah melahirkan pasal-pasal yang bertabrakan, saling meniadakan, dengan pasal-pasal dalam undang-undang yang lain. Bahkan, bertentangan dengan konstitusi.

Bertambah celaka karena keputusan Mahkamah Konstitusi, sebagai benteng tertinggi, tidak semuanya bisa dieksekusi, bahkan tidak semuanya memenuhi rasa keadilan.

Yang dibutuhkan adalah upaya ekstra untuk menghentikan tabiat power and glory atau berkuasa dan menikmati. Pembuat hukum harus menekan serendah mungkin semangat oportunisme hingga mendekati nol. Karena dari situlah tumbuh penyakit untuk menoleransikan semangat ‘jual beli pasal’ dan hasrat memenuhi ‘pesanan’ pembuatan undang-undang.

Media Indonesia, 24 Februari 2008

BI Terbelit

Burhanuddin Abdullah, gubernur Bank Indonesia, menjadi tersangka kasus korupsi. Dua pejabat BI lainnya juga menjadi tersangka kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengejar kasus ini hingga ke pihak-pihak lain yang kemungkinan terlibat, seperti pejabat BI lain maupun anggota DPR. Ada sekitar Rp 100 miliar uang yang diduga disalahgunakan.

Sebagian uang tersebut diberikan kepada mantan gubernur BI dan para deputinya yang terlibat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Uang tersebut diduga untuk biaya pengacara. Sebagian lagi, dana itu mengalir ke DPR untuk proses amandemen Undang-Undang BI dan juga untuk ‘mengamankan’ isu BLBI di DPR. Apakah semua hasil penyidikan itu akan terbukti? Kita tunggu saja kenyataannya dalam proses persidangan di pengadilan. Kita berharap agar kasus ini diselesaikan secara tuntas, transparan, dan adil.

Kita berharap kasus ini tidak dijadikan bahan politisasi. Biarkan KPK bekerja dengan tenang, namun publik harus terus mengawasi agar tak terjadi pembelokan maupun ‘pembekuan’. Kita boleh saja curiga bahwa kasus ini terangkat karena ada unsur politik, yaitu persaingan memperebutkan jabatan gubernur BI yang sebentar lagi terjadi. Nama Burhanuddin memang masih paling favorit. Namun dengan adanya kasus ini, peluangnya menjadi berkurang drastis. Memang, awalnya berasal dari audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipimpin Anwar Nasution –deputi senior gubernur BI saat kebijakan itu dibuat.

Salah satu dari keindahan demokrasi adalah adanya checks and balances. Itulah ruang terbuka bagi siapa pun untuk bersuara agar kebenaran terjadi. Apa pun motifnya. Namun, jika tak dikelola secara terukur dan beretika, ia akan menjadi racun. Ibarat pertumbuhan sel di tubuh kita yang tak terkendali dan menjadi kanker.

Imbauan agar tak memolitisasi kasus ini harus secara dini dinyatakan. Jika kasus ini tak bisa dikelola oleh bangsa secara dingin akan sangat berdampak pada gejolak ekonomi. Tentu ini akan sangat merugikan. Walau bagaimanapun, BI adalah institusi independen dan di luar pemerintah. Ia menjadi pemangku penting pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan kehidupan perbankan. Indikatornya sangat sederhana: Inflasi dan nilai tukar rupiah. Untuk itulah, pada para pihak untuk bisa menahan diri. Pihak luar BI jangan merongrong dan pihak BI jangan berulah. Biarkan hukum yang bekerja.

Dari kasus yang masih berjalan ini, setidaknya kita bisa membuat dua catatan awal. Pertama, tertib anggaran. Kedua, mengalirnya uang ke DPR. Pada poin kedua ini, diduga ada transaksi dalam isu BLBI dan amandemen UU BI. Kita sudah lama tahu bahwa pembuatan undang-undang akan mulus jika ada bayarannya. Padahal, itu dilarang oleh hukum. Nilainya bisa sekitar Rp 5 miliar per undang-undang. Celakanya, tiap pasal bisa ditransaksikan.

Ini akan merusak apa pun, karena UU adalah hulu dari kehidupan kita. Kita juga menjadi makin terang bahwa salah satu sebab kasus BLBI tak kunjung berujung adalah karena telah ”terjadi apa-apa” di parlemen. Kita berharap KPK bisa mengungkap kasus ini hingga ke parlemen.

Kita bersyukur bahwa pemerintah tetap memberikan kepercayaan pada BI bahwa kasus ini tak akan sampai mengganggu kinerja BI. Sejatinya, BI telah memiliki pengalaman serupa saat lembaga ini masih dipimpin Syahril Sabirin. Namun, pernyataan pemerintah setidaknya akan memberikan ketenangan pada pelaku ekonomi terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabilitas moneter tetap terkendali. Mari kita saling menjaga dan mengendalikan diri.

Republika, Kamis, 31 Januari 2008

KPK Sepi Peminat

PADA 3 Juli nanti, atau lima hari dari sekarang, pendaftaran calon anggota baru Komisi Pemberantasan Korupsi ditutup. Akan tetapi, berbeda dengan rekrutmen KPK periode lalu, minat anggota masyarakat untuk menjadi anggota badan terhormat ini menurun.

Hingga sekarang mereka yang mendaftar belum mencapai 100 orang. Seminggu yang lalu jumlah yang mengambil formulir di panitia seleksi cuma 24 orang. Ada apa?

Menarik untuk disimak fenomena itu. Sejumlah tokoh yang dianggap pantas mendaftar, tetapi membatalkan niatnya mengatakan mereka tidak sreg dengan seleksi di DPR. Seleksi di DPR dianggap tidak lagi objektif karena wakil rakyat yang berasal dari partai-partai memiliki referensi tersendiri mengenai orang-orang yang mereka kehendaki.

Kalau ganjalannya hanya sebatas keengganan berhadapan dengan uji kelayakan di DPR, mungkin persoalannya tidaklah terlalu merisaukan. Tinggal mengubah mekanisme dan alat seleksinya.

Yang lebih merisaukan justru jika sepinya minat menjadi anggota KPK diakibatkan ketidakpercayaan lagi pada semangat lembaga itu memerangi korupsi. Atau, bisa saja, rakyat justru tidak mau korupsi diberantas.

Ada juga pendapat lain. Sepinya peminat menjadi anggota KPK karena mereka yang memiliki potensi untuk duduk di lembaga ini melihat tidak lagi ada keuntungan bekerja di lembaga tersebut. Selain pengawasan masyarakat yang sangat ketat, intervensi kekuasaan tidak surut. KPK, walaupun memberi gaji lumayan tinggi kepada anggotanya, dianggap tidaklah menjanjikan bagi kepentingan nafkah dan kantong individu.

Jadi, orientasi pragmatis meruntuhkan semangat memerangi korupsi. Itu penyakit di hampir semua lembaga negara. Orang-orang ingin duduk di dalamnya karena motivasi nafkah, bukan pengabdian atau obsesi.

Berbagai analisis bisa saja diungkap dan diperdebatkan. Akan tetapi, fakta yang merisaukan adalah matinya semangat di kalangan anggota masyarakat untuk memerangi korupsi. Tidak bisa dibayangkan bila tidak ada lagi anak Indonesia yang mau menjadi anggota KPK, akan seperti apakah nasib pemberantasan korupsi di negeri ini?

Tidak bisa dipersalahkan, memang, bila orang melirik KPK dengan kacamata nafkah. Itulah pragmatisme yang bisa saja diterima ketika negara dihuni warga yang miskin. Itu keinginan yang normal ketika situasi keseharian menghadirkan dengan sangat jelas bahwa korupsi merupakan jalan paling enak untuk mengatasi kemiskinan. Enak karena orang bisa merampok uang negara tanpa hukuman yang jelas.

Sangatlah memilukan jika semangat memerangi korupsi mati terlalu dini. Padahal reformasi memperoleh amunisi dahsyat bagi kehadirannya dari kehendak dan tema-tema pemberantasan korupsi. Itu berarti ketika bendera perang dikibarkan, kita tidak cukup kuat memberi angin agar tetap berkibar.

Negara bertanggung jawab terhadap situasi seperti itu. Perang terhadap korupsi dalam banyak hal digembosi negara sendiri. KPK, terlepas dari keberaniannya membongkar sejumlah kasus korupsi besar, tetap saja tidak memperoleh perlindungan dan dorongan kuat dari negara agar tetap melanjutkan keberaniannya.

Di tengah lemahnya fungsi lembaga penegak hukum lainnya, seperti kejaksaan dan kepolisian, termasuk juga kehakiman, KPK tetap diperlukan. Karena itu, sistem rekrutmen yang terlalu luas membuka diri perlu ditinjau kembali untuk mencegah orang-orang yang masuk ke KPK dengan motivasi nafkah. Fit and proper test yang dilakukan DPR, bila itu berpotensi menimbulkan korupsi baru, harus juga diganti dengan, misalnya, uji kelayakan oleh tim ahli independen.

Sepinya peminat untuk menjadi anggota KPK merupakan tantangan tersendiri bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang sejak awal mengumumkan dirinya memimpin langsung perang terhadap korupsi di Indonesia. KPK yang mulai loyo adalah indikasi corruption fights back.

Media Indonesia, Kamis, 28 Juni 2007

Lelucon apa lagi ini?

Pertanyaan itu kami tujukan kepada Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra, yang selang satu hari setelah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Automatic Identification Fingerprints System (AFIS) di Departemen Kehakiman dan HAM—kini Depkum dan HAM, balik melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki ke KPK.
Mensesneg melaporkan Ruki dengan “senjata” surat yang dikeluarkan oleh KPK pada 27 Desember 2005, untuk menunjuk langsung pengadaan alat penyadapan telepon seluler yang dibutuhkan KPK bagi penyelidikan dan penyidikan.
Kami katakan sebagai lelucon karena atas rekomendasi Yusril sendiri (selaku Mensesneg)-lah sehingga Presiden menyetujui penunjukan langsung pengadaan lawful interception device oleh KPK. Dan sekarang, tiba-tiba Mensesneg mempermasalahkannya.
Tentu apa yang dilakukan Mensesneg ini kemudian mengundang banyak pertanyaan, di antaranya; apakah Mensesneg sedang berupaya tawar-menawar dengan KPK, atau, Mensesneg sedang dendam-—karena proyek pengadaan AFIS Depkeh dan HAM diusik, lalu mengancam balik KPK?
Soal bargaining, Mensesneg telah menampik anggapan bahwa dirinya sedang melakukan upaya itu memang. Tetapi, tidak gampang juga tentu, bagi publik, untuk serta-merta percaya begitu saja dengan bantahan tersebut, karena mestinya kalau memang penunjukan langsung yang dilakukan KPK itu salah; kenapa tidak seketika hal itu dipersoalkan?
Kenapa (seolah-olah) baru setelah KPK mengusut dugaan korupsi di Depkeh dan HAM, yang notabene proyek itu berlangsung manakala Mensesneg menjabat sebagai Menkeh dan HAM, soal pengadaan alat sadap di KPK dipersoalkan?
Lagi pula, kalau memang proyek pengadaan alat sadap itu bermasalah, kenapa Mensesneg memberikan rekomendasi, sehingga Presiden kemudian menyetujui penunjukan langsung dalam proyek tersebut? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian membawa kami ke satu pertanyaan: Lelucon apa lagi ini?
Kalau upaya pemberantasan korupsi yang tengah gencar-gencarnya dilangsungkan di negeri ini dianggap sebagai sebuah proses, kami hanya berharap, semoga semangat yang dibangun adalah benar-benar sebagai sebuah “pertobatan” dan upaya pembersihan diri dari segala bentuk kemaksiatan bernama “korupsi” itu, bukan justru menjadi ajang balas dendam, baik orang per orang, apalagi kalau sampai antarrezim.
Dan, menyangkut apa yang telah Mensesneg lakukan, kami hanya bisa berharap; siapa pun (apalagi dia seorang penyelenggara negara) yang mengetahui sebuah kekeliruan telah berlangsung, tak perlu menunggu kekeliruan itu bisa dijadikan “alat” (entah itu tawar-menawar, lebih-lebih balas dendam) untuk membeberkannya.
Sedang kepada Ketua KPK, kalau memang penunjukan langsung dalam pengadaan alat sadap itu adalah sebuah kekeliruan, kami hanya ingin katakan; semua orang sama kedudukannya di mata hukum, oleh karenanya Ketua KPK harus bisa memberikan contoh (sekaligus membuktikan) bahwa orang (termasuk Ketua KPK sekalipun) memang benar-benar sama kedudukannya di mata hukum.

sumber : solopos 


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.