Archive for the 'KPU' Category

Teka-teki Kematian Hamdani

Kematian Hamdani Amin secara mendadak sekaligus misterius di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dua hari lalu patut disesali. Ini tidak cuma menggambarkan buruknya layanan terhadap narapidana, tapi juga ada soal yang lebih penting. Kepergiannya membuat semakin sulit pengungkapan korupsi di Komisi Pemilihan Umum secara adil, tidak tebang pilih, dan tuntas.
Lelaki 62 tahun itu mendekam di Cipinang sejak Oktober lalu. Bekas Kepala Biro Keuangan KPU itu dihukum enam tahun penjara karena kasus korupsi premi asuransi yang merugikan negara Rp 5 miliar. Perkara ini pula yang menjerat bekas Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Ganjarannya pun sama. Keduanya juga diperintahkan pengadilan mengembalikan kerugian negara secara tanggung renteng.
Bukan sembarang narapidana, Hamdani juga menjadi saksi kunci berbagai kasus korupsi di KPU. Dialah yang mengumpulkan dana taktis yang didapat dari rekanan lembaga ini, yang lalu dibagi-bagikan kepada anggota KPU. Di persidangan, orang Banjarmasin itu pernah bilang: semua anggota KPU saat itu mendapat jatah. Begitu pula Hamid Awaludin, yang kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Katanya, dia kebagian US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1 miliar yang diberikan secara bertahap. Namun, pengakuan ini selalu dibantah Hamid.
Selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memang kurang serius mengusutnya lebih jauh. Tidak semua anggota KPU dijerat. Pengakuan Hamdani dibiarkan begitu saja. Sebagai saksi kunci, kendati statusnya sebagai narapidana, ia juga tidak mendapatkan perlindungan yang khusus.
Mungkin KPK kesulitan melakukan hal ini karena Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi baru disahkan tahun ini. Lembaga yang bertugas khusus memberikan perlindungan juga belum dibentuk. Tapi KPK mestinya berkepentingan untuk memantau terus Hamdani. Bahkan, setelah dia meninggal, petinggi KPK hanya menyampaikan ucapan dukacita, tidak menyesalkan atau mempertanyakan kematiannya.
Kematian Hamdani juga menunjukkan betapa buruknya layanan kesehatan di penjara kita. Jika memang telah menderita sakit, dia seharusnya mendapat perawatan yang layak. Upaya menyelamatkan nyawa Hamdani setelah jatuh sehabis berolahraga, dan sebelum akhirnya meninggal, juga tidak maksimal. Padahal hak narapidana atas layanan itu diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kejanggalan pun muncul. Terungkap pula, pada hari kematiannya, Hamdani berencana bertemu dengan Menteri Hamid Awaludin. Pertemuan antara seorang menteri dan narapidana ini agak aneh, kendati sebelumnya mereka berkolega di KPU. Apalagi Hamdani pernah menuduh Hamid menerima aliran dana taktis. Adakah deal di antara mereka?
Semua pertanyaan itu akan terjawab jika kasus Hamdani diusut tuntas. Mungkin ia memang meninggal karena sakit. Tapi alangkah baiknya jika polisi membujuk keluarganya agar jenazah almarhum boleh diotopsi. Cara ini akan menghapus kecurigaan publik. Penyelidikan yang serius–memeriksa para saksi dan lokasi kejadian–juga diperlukan buat memastikan bahwa kematian Hamdani wajar, bukan rekayasa orang-orang yang ingin kasus korupsi KPU ditutup rapat-rapat.

Koran Tempo, Jum’at, 15 Desember 2006

Iklan

Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.