Archive for the 'Kudeta Thailand' Category

Bahaya Lain dari Kudeta Thailand

Kompas, Senin, 02 Oktober 2006

Tekanan dunia internasional terhadap junta militer Thailand meningkat. Bahkan negara adidaya Amerika Serikat menghentikan bantuan militer.

Sanksi ini merupakan bahaya dan risiko lain dari kudeta militer tanggal 19 September lalu. Bahaya utama tentu saja proses demokrasi di Thailand terganggu.

Penghentian secara sepihak bantuan AS senilai 24 juta dollar merupakan bentuk protes terhadap junta, yang belum menyerahkan kembali kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Junta berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam tempo dua pekan, tetapi mulai timbul tanda-tanda militer tidak ingin melepaskan kekuasaan. Sekalipun penjabat PM sudah ditunjuk pekan ini, junta menyatakan akan tetap mengendalikan kekuasaan sampai terbentuk pemerintahan baru hasil pemilu, yang menurut rencana akan diadakan bulan Oktober 2007.

Tidak ada jaminan janji junta ditepati sebagaimana pengalaman selama ini. Tidak kurang dari negara adidaya AS meragukan janji junta. Pada lapisan yang lebih dalam, AS mencemaskan kehidupan demokrasi di Thailand. Karena itu, AS mendesak junta segera mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan sipil.

Tekanan keras lain datang dari Uni Eropa, yang mendesak junta segera memulihkan kehidupan demokrasi, pemilu bebas, perlindungan hak asasi, kebebasan berkumpul dan berekspresi.

Dari kalangan ASEAN, mantan Presiden Filipina Ny Corazon Aquino akhir pekan lalu di Jakarta menekankan penggunaan cara damai dalam penggantian kekuasaan. Lebih jauh Cory mengharapkan kudeta di Thailand tidak memengaruhi demokrasi di lingkungan ASEAN.

Mungkin saja junta tidak peduli terhadap sanksi, kecaman, dan kritikan dunia internasional sebagaimana dilakukan junta Myanmar. Namun, posisi Myanmar dan Thailand sangatlah berbeda.

Thailand sudah jauh terbuka, berinteraksi dengan bangsa lain, yang memberikan keuntungan ekonomi. Bisa saja junta memilih menutup diri. Langkah itu bukan saja merugikan secara ekonomi, tetapi juga belum tentu efektif bagi upaya menjaga kekuasaan junta.

Sudah terlihat, sebagian rakyat Thailand, terutama pendukung perdana menteri terguling Thaksin Shinawatra, melakukan pembangkangan dengan aksi pembakaran di wilayah utara.

Jelas sekali, militer tidak bisa leluasa lagi setelah melakukan kudeta seperti pada masa lalu. Di era keterbukaan yang menekankan demokratisasi, kudeta selalu dikecam, dan junta dikucilkan serta dijatuhi sanksi. Berbagai tantangan itu mulai dirasakan junta Thailand.

Komplikasi atas Kudeta di Thailand

Kompas, Jumat, 29 September 2006

Kudeta militer di Thailand mulai dirasakan bukanlah solusi bagi kebuntuan politik di negeri itu, tetapi justru menciptakan problem baru yang lebih rumit.

Gerakan pembangkangan oleh para pendukung perdana menteri terguling, Thaksin Shinawatra, sudah mulai muncul, terutama di kawasan utara. Sejumlah sekolah dibakar sebagai ekspresi kemarahan kepada pelaku kudeta.

Junta pimpinan Panglima Militer Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin juga mendapat tekanan dan kecaman dunia internasional, termasuk dari negara adikuasa Amerika Serikat. Kudeta dinilai telah membahayakan proses demokratisasi di Thailand.

Suka atau tidak, kudeta memang tindakan paling tidak populer di tengah perkembangan peradaban politik yang semakin menekankan demokratisasi dan transparansi.

Mungkin karena itu para aktivis prodemokrasi sama sekali tidak tergugah ketika Letjen Sonthi menyatakan, kudeta dilakukan untuk memulihkan demokrasi, yang telah dipasung oleh pemerintahan Thaksin.

Kecurigaan meningkat karena sudah mulai terlihat junta tidak gampang melepaskan kekuasaan yang dipegangnya. Pemimpin kudeta Letjen Sonthi menegaskan akan menyerahkan kekuasaan secara penuh setelah terbentuk pemerintahan baru hasil pemilihan, yang menurut rencana akan dilaksanakan setahun lagi.

Padahal, ketika kudeta dilancarkan pekan lalu, Sonthi menyatakan akan menyerahkan kekuasaan kepada sipil dalam tempo dua pekan. Sekalipun penjabat PM sudah ditunjuk akhir pekan ini, kekuasaan riil tetap berada dalam genggaman junta.

Godaan militer untuk terus berada di pusat kekuasaan termasuk fenomenal dalam sejarah Thailand. Sejak monarki konstitusional terbentuk tahun 1932, kudeta silih berganti sampai belasan kali.

Sempat muncul harapan, proses demokratisasi mulai berkembang sejak pemerintahan militer dijatuhkan tahun 1992 oleh pemberontakan rakyat, yang diprakarsai mahasiswa dan kaum muda.

Namun, sebelum kehidupan demokratisasi cukup mengakar, militer kembali melancarkan kudeta, yang merupakan yang pertama dalam 15 tahun terakhir.

Perlu diakui pula, pemerintahan sipil ikut bertanggung jawab atas kehidupan demokrasi yang rapuh selama 14 tahun terakhir. Kepemimpinan Thaksin digambarkan tidak demokratis, penuh korupsi, kolusi dan nepotisme.

Namun, jelas pula, kudeta bukanlah jalan memperbaiki kehidupan demokrasi, tetapi justru mencederai dan mencelakakannya. Sejelek-jeleknya demokrasi, sistem itu tetaplah jauh lebih baik daripada kekuasaan junta.

Drama Politik di Thailand

Editorial Media Indonesia, Kamis, 21 September 2006
KEKUASAAN Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra akhirnya direbut paksa. Kelompok militer pimpinan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Sonthi Boonyaratglin, Selasa (19/9) malam, mengambil alih kekuasaan PM Thaksin yang tengah berada di New York, Amerika Serikat. Ia berada di negeri itu untuk mengikuti Sidang Majelis Umum PBB.

Pihak militer menguasai seluruh kantor pemerintahan dan sejumlah kantor media massa di pusat kekuasaan, Bangkok, dan sekitarnya. Kabinet, parlemen, senat, konstitusi, dan mahkamah konstitusi dibekukan. Mereka juga membentuk Dewan Reformasi Politik dan menangkap sejumlah pejabat tinggi yang loyal kepada Thaksin, termasuk wakil PM dan menteri pertahanan.

Kudeta itu dilakukan tanpa perlawanan dan terjadi hanya beberapa jam setelah PM Thaksin memecat Jenderal Sonthi dan memberlakukan keadaan darurat. Menurut pihak militer, pengambilalihan kekuasaan itu untuk mencegah agar negara dan bangsa tidak jatuh ke jurang perpecahan dan kehancuran.

Kudeta di Thailand memang bukan hal baru. Di ‘Negeri Gajah Putih’ itu kudeta memang seperti sebuah tradisi. Pada saat politikus tidak becus memerintah dan kebijakannya membahayakan keutuhan negara, pihak militer kerap tampil di garda terdepan.

Namun, kudeta Selasa lalu mengejutkan banyak pihak. Sebab, sudah 15 tahun belakangan ini Thailand terbebas dari kudeta. Pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer terakhir kali terjadi pada Februari 1991 saat Jenderal Sunthon Kongsomphong menjungkalkan pemerintahan Perdana Menteri Chatchai Choonhavan.

Sejak itu, apalagi setelah Raja Bhumibol Adulyadej mendesak militer menegakkan demokrasi, kudeta menjadi hal yang tabu. Militer Thailand lantas berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Namun, krisis politik yang terjadi hampir setahun ini akhirnya memaksa militer kembali terjun ke arena politik.

Krisis politik di Thailand mulai muncul setelah Thaksin, yang berkuasa sejak 2001, ingin tampil kembali sebagai perdana menteri untuk periode kedua. Meski memenangi Pemilu Februari 2005, partainya–Thai Rak Thai–gagal memenuhi kursi parlemen seperti yang disyaratkan konstitusi. Gelombang unjuk rasa menentang Thaksin mulai menguat sejak Desember 2005.

Krisis politik sempat mereda ketika pada April lalu Thaksin menyatakan mundur dari jabatan PM kendati dia meraih suara terbanyak dalam Pemilu 2 April 2006. Tapi, pertikaian kembali berkecamuk karena Thaksin ternyata tak melepaskan jabatan PM hingga kudeta Selasa lalu.

Buat kita, bangsa Indonesia, kudeta di Thailand juga sungguh mengejutkan. Di era globalisasi ini, sepantasnya pengalihan kekuasaan pemerintahan dilakukan lewat cara-cara demokratis. Bukan lewat pengambilalihan secara paksa. Tetapi, sepantasnya juga para pemimpin harus membuka mata dan telinga untuk menangkap keinginan dan aspirasi rakyatnya. Bila rakyat menginginkan mundur, mereka harus berani menyatakan mundur ketimbang negara hancur.

Kudeta Militer di Thailand

Tajuk Kompas, Kamis, 21 September 2006Kudeta militer di Thailand mengejutkan terutama karena berlangsung di tengah era yang semakin menjunjung tinggi proses demokratisasi.

Pengambilan kekuasaan secara tidak demokratis itu dilakukan Panglima Militer Letnan Jenderal Sonthi Boonyaratglin ketika Perdana Menteri Thaksin Shinawatra berada di New York, Amerika Serikat, mengikuti sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Thailand masih dilanda ketidakpastian politik. Sejumlah orang kepercayaan Thaksin ditahan. Thaksin sendiri tidak mau menyerah, segera meninggalkan New York, tetapi dengan tujuan yang tidak disebutkan.

Kegalauan di panggung politik ini memberi sentimen negatif terhadap perdagangan di lantai bursa dan membuat nilai tukar baht anjlok. Kejatuhan nilai tukar baht diharapkan tidak akan menimbulkan krisis finansial dan efek penularan ke kawasan. Krisis finansial Asia tahun 1997-1998 berawal dari kejatuhan nilai tukar baht.

Segera terasa, kudeta menjadi pukulan keras terhadap proses demokratisasi yang sudah berlangsung 14 tahun di negeri berpenduduk 65,5 juta jiwa itu. Setelah kudeta tahun 1991, dan lebih-lebih setelah rezim militer terakhir ditumbangkan oleh gerakan rakyat tahun 1992, Thailand sesungguhnya menapak proses demokratisasi.

Maka, apa pun alasan dan pertimbangannya, kudeta pimpinan Letjen Sonthi dinilai memasung kehidupan demokrasi. Sonthi sendiri menjelaskan, kudeta dilakukan untuk menyelesaikan kebuntuan politik dan sekaligus memberantas korupsi yang marak di bawah pemerintahan Thaksin. Ia juga berjanji, kekuasaan akan segera dikembalikan kepada rakyat.

Belum diketahui bagaimana Sonthi melaksanakan janjinya. Sudah muncul kecemasan, kudeta akan memancing kudeta baru. Sejak sistem monarki konstitusional diberlakukan tahun 1932, Thailand paling tidak diguncang oleh 18 kudeta, termasuk berdarah.

Selama 15 tahun terakhir, kudeta tidak terjadi karena muncul perlawanan rakyat atas rezim militer tahun 1992. Tentu menjadi bahan kajian menarik, mengapa militer tergoda lagi melancarkan kudeta.

Para pengamat cenderung berpendapat, kudeta pekan ini merupakan dampak dari kemacetan politik yang bersumber pada kepemimpinan PM Thaksin yang berkuasa sejak tahun 2001. Kepemimpinan PM Thaksin menjadi kontroversial karena isu korupsi. Rupanya militer memanfaatkan situasi centang perenang seperti itu untuk mengambil alih kekuasaan.

Secara regional, kudeta di Thailand lebih menggambarkan kerapuhan kehidupan demokrasi di Asia pada umumnya, dan khususnya di Asia Tenggara.


Blog Stats

  • 792,860 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.