Mendesak Lapindo Menuntaskan Ganti Rugi

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berkunjung ke Sidoarjo Jawa Timur bahkan sempat berkantor tiga hari di sana, beberapa keputusan konkret diambil untuk mempercepat penanganan korban lumpur Lapindo Brantas. Yang terpenting adalah realisasi pembayaran ganti rugi seperti sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan itu sepenuhnya ditanggung oleh Lapindo. Pemerintah tidak lepas tangan karena akan menangani relokasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Di samping terus mengupayakan pembuangan lumpur dan penghentian luapan dengan berbagai cara.

Kendati sudah ada aturan tampaknya dalam pelaksanaan tak selancar yang dibayangkan. Ada jarak yang cukup lebar sehingga ribuan warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjadi korban. Mereka pun ramai-ramai berunjuk rasa sampai ke Jakarta hingga akhirnya masalah ini dibahas di DPR yang kini berancang-ancang menggunakan hak interpelasi. Rupanya tekanan politik itu memberi dampak positif karena SBY menjadi lebih cepat bergerak. Diakui realisasi pembayaran ganti rugi oleh Lapindo lamban dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Maka harus ada tekanan agar mereka segera menuntaskan.

Semula muncul wacana agar pemerintah memberikan dana talangan. Bahkan hal itu sudah bergulir di Senayan. Namun presiden berpendapat PT Lapindo masih mampu sehingga tak diperlukan dana talangan dari APBN itu. Rasanya juga menjadi kurang adil kalau sampai pemberian ganti rugi menggunakan anggaran pemerintah. Bukan kita tak peduli dengan nasib warga yang menjadi korban dan sudah menderita lebih setahun. Hanya saja kalau itu dilakukan seperti memberikan kesempatan bagi Lapindo milik keluarga Aburizal Bakrie lari dari tanggung jawab. Sementara kita mengetahui anggaran pemerintah pun makin terbatas.

Tepatlah kiranya apabila pemerintah mendesak Lapindo merealisasikan pembayaran ganti rugi. Dan setelah presiden berkoordinasi di sana, diputuskan percepatan pembayaran uang muka yang 20 persen mulai tanggal 1Juli hingga 14 September. Setelah itu yang 80 persen akan dibicarakan lebih lanjut. Memang harus diakui beban Lapindo sangat berat dan itu adalah risiko yang harus dihadapi. Dengan ketentuan baru itu maka perusahaan tersebut harus menyediakan dana sekurang-kurangnya Rp 100 miliar setiap minggu mengingat jumlah korban yang harus diberikan ganti rugi mencapai lebih 1.000 kepala keluarga (KK).

Kunjungan Presiden SBY kali ini merupakan pertaruhan terakhir. Apabila keputusannya berjalan baik maka akan memperoleh nilai positif dan pemerintah kuat ketika nanti menghadapi interpelasi DPR. Namun apabila sudah diupayakan sedemikian rupa tetap seret berarti benar-benar keterlaluan. Dalam hal ini komitmen Lapindo terutama keluarga Bakrie yang menjadi pemiliknya patut dipertanyakan. Di samping kelambanan pemerintah memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan tol. Sejauh ini kita masih berfikir positif dan yakin mereka akan mampu menyelesaikan kewajibannya itu. Persoalan administratif tak semestinya menjadi kendala.

Pemerintah tetap perlu menyiapkan alternatif penyediaan dana talangan dari APBN. Namun diingatkan itu adalah pilihan terakhir apabila situasi sudah benar-benar memaksa. Yang lebih dahulu dilakukan adalah memaksa PT Lapindo untuk memenuhi kewajibannya karena cash flow nya memungkinkan. Kita perlu mewaspadai agar masalah ini tak bergeser menjadi urusan politikus di DPR. Karena bisa jadi ada penumpang gelap di sana yakni pemilik Lapindo. Bukan tidak mungkin, ketika memperjuangkan dana talangan, wakil rakyat seakan membela kepentingan korban padahal di balik itu sebenarnya Lapindo lah yang dibela.

Suara Merdeka, Kamis, 28 Juni 2007

Kemarahan Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji untuk menggunakan bahasa terang guna menunjukkan sikap dan tindakan. Tiga hari lalu, saat menerima 20 warga korban lumpur Lapindo, ia berbahasa cukup terang tentang kasus lumpur panas tersebut. ”Saya sangat prihatin. Saudara bisa menyebut saya marah, marah sekali,” katanya.

Kemarahan Presiden muncul karena ia menemukan kesenjangan antara informasi dari para korban pada Ahad lalu dan keterangan yang selama ini ia terima dari para pembantu dekatnya. Layaklah ia marah karena selama ini tampaknya hanya kabar baik yang datang. Misalnya, bahwa 303 kepala keluarga sudah menerima ganti rugi dari 512 klaim yang masuk.

Muncul kesan, berdasarkan laporan itu, bahwa separuh lebih persoalan telah beres. Presiden sadar bahwa data itu adalah disinformasi ketika mendapat pengaduan tentang 11 ribu kepala keluarga yang tersingkirkan karena lumpur. Mereka meliputi sekitar 40 ribu jiwa. Sekitar 94 persen korban lumpur ternyata masih terlunta-lunta. Ada kabar, Presiden menitikkan air mata saat mendengar kisah-kisah sedih para korban.

Perasaan Presiden yang terang-benderang sudah terungkap. Demikian pula sikapnya. Namun, warga korban lumpur masih menanti tindakannya. Adakah perubahan nasib para korban lumpur setelah Presiden berkunjung ke lokasi bencana?

Wacana saat ini mengerucut pada dana talangan untuk ganti rugi. Presiden tampaknya perlu mencermati ketidakkompakan kabinetnya dalam isu ini. Menteri Keuangan dan Menteri PU jelas menyatakan pemerintah belum siap untuk menalangi dan menganggap ganti rugi kepada warga adalah murni tanggung jawab PT Lapindo. Namun, Menteri ESDM menyebut bahwa pemerintah telah siap memberikan dana talangan.

Wapres Jusuf Kalla juga berkata serupa dan menyebut kunci pemberian talangan tinggal di Presiden. Sementara, Menteri Sosial menyatakan Lapindo kesulitan keuangan, sebuah isyarat agar pemerintah turun tangan. Anehnya, wacana itu mengabaikan fakta bahwa Lapindo tak pernah mengeluhkan masalah keuangan. Bagi Lapindo jujur atau tidak jelas bahwa kelambanan pemberian ganti rugi kepada para korban bukan karena mereka tak mampu bayar, melainkan karena proses verifikasi surat-surat yang memakan waktu lama. Sebanyak 219 klaim ganti rugi yang belum dibayar, menurut Lapindo, adalah klaim yang belum sempurna karena tak menyertakan IMB. Jadi, masih perlu verifikasi.

Sebagian persoalan tampaknya bersumber atau memanfaatkan isi Perpres No 14/2007. Untuk tanah tanpa sertifikat, misalnya, ada keharusan verifikasi berlapis agar bisa mendapatkan ganti rugi. Tanah dengan letter C dan petok D serta tidak ber-IMB termasuk di dalamnya. Dalam situasi bencana, kita maklum tentu sebagian besar warga ada dalam kelompok ini. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (pemerintah menghindar dari istilah lumpur Lapindo) alias BPLS sebenarnya sudah meloloskan verifikasi 600 bidang lahan.

Namun, Lapindo enggan memberikan ganti rugi. Mereka beralasan hasil verifikasi BPLS masih harus melalui ”ujian” di notaris independen sesuai Perpres 14/2007. Segala kelambanan inilah yang selama ini memompa kemarahan para korban. Dan, sebenarnyalah, pemerintah berpacu dengan penderitaan mereka, bukan dengan ancaman interpelasi.

Republika, Rabu, 27 Juni 2007

Berkantor di Atas Lumpur

BUKAN baru kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di daerah yang sedang bermasalah. Dulu SBY pernah menginap di rumah Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat bencana. Lalu pernah juga Yudhoyono bermalam beberapa hari di Yogyakarta tatkala daerah itu dihajar gempa bumi.

Sekarang, setelah sempat menangis karena terharu, Presiden mulai hari ini berkantor di Sidoarjo. Selama tiga hari SBY mau melihat dari dekat dan merasakan penderitaan ribuan warga yang hartanya tenggelam dalam kolam lumpur Lapindo. Presiden merasa perlu ke sana karena persoalan Lapindo tidak kunjung beres.

Bila seorang presiden bisa berkantor di mana saja sesuai dengan kebutuhan, itu tanda sebuah kemauan kuat untuk menyelesaikan masalah. Itu juga menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi tempat di Indonesia yang tidak layak lagi dijadikan kantor presiden. Atau, seorang presiden sudah tidak lagi memedulikan syarat kelayakan berdasarkan standar protokoler. Yang penting datang dan berada lebih dekat untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah.

Lalu dalam kasus Lapindo, apa yang diharapkan dari kehadiran tiga hari SBY di sana? Kalau mau menyelesaikan masalah, ada dua soal terpenting. Pertama, semburan lumpur yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun bisa dihentikan. Kedua, masalah sosial korban seperti ganti rugi dan relokasi juga harus diatasi. Bila tidak, untuk apa berkantor di Sidoarjo selama tiga hari?

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kejelasan tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas terhadap total kerugian yang diderita warga. Apakah Lapindo menanggung seluruh, 50%, 10%, atau hanya 1% dari total kerugian?

Jadi, dari sisi penyelesaian masalah, kehadiran tiga hari SBY di Sidoarjo harus membuat persoalan menjadi tuntas. Tuntas tentang tanggung jawab Lapindo. Tuntas tentang tanggung jawab negara. Tuntas tentang penyelesaian kepentingan warga, dan tuntas juga target waktunya.

Hanya dengan ketuntasan seperti itu, tiga hari berkantor di Sidoarjo bermanfaat. Bila tidak, akan dikritik bahwa berkantor tiga hari di Sidoarjo lebih banyak merupakan kebijakan pemasaran untuk menjaga pesona daripada menyelesaikan masalah. Jangan sampai muncul penilaian kehadiran Presiden di daerah bencana, apalagi berkantor di sana, sekadar memanfaatkan bencana menjadi adventure in paradise.

Sebagai penguasa eksekutif tertinggi, Presiden boleh melakukan apa saja yang patut dan diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah. Termasuk menginap dan berkantor di tempat bencana.

Namun, perlu dijaga proporsionalitas dan efektivitasnya. Bila terlalu banyak masalah diselesaikan dengan cara kehadiran Presiden on the spot, efektivitasnya mungkin terjawab. Akan tetapi, yang dipertanyakan dari model seperti itu adalah koordinasi dan pendelegasian wewenang kepada institusi-institusi di daerah dalam hierarki birokrasi. Jangan-jangan seluruh institusi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Bila itu yang terjadi, sesungguhnya kita memiliki pemerintahan yang tidak efektif memerintah. Keinginan dan komando otoritas tertinggi Indonesia di Jakarta tidak mampu menyuruh dan melarang. Itu, tentu, amat menyedihkan.

Kalau menteri, gubernur, dan bupati hanya menunggu kedatangan presiden untuk menyelesaikan persoalan, mereka pada dasarnya menceburkan presiden ke prahara. Semoga SBY tidak keasyikan berkantor di daerah bencana, termasuk di Sidoarjo yang dikepung lumpur Lapindo.

Media Indonesia, Selasa, 26 Juni 2007

Lumpur

Cara penanggulangan lumpur Lapindo di Sidoarjo benar-benar tergambar pada nasib warga Perumahan Tanggulangin Anggun Sejahtera (Perum TAS) I. Terjadi permainan nasib dengan alasan yang beraneka yang membuat situasi menjadi tidak masuk akal.

Tak sebagaimana warga Desa Renokenongo, Jatirejo, Siring, dan sebagian warga Desa Kedungbendo, korban lumpur di Perum TAS I tak mendapatkan ganti rugi. Mereka harus rela menerima satu dari enam arahan Presiden, yakni relokasi plus. Konsep ini belum matang benar karena pemerintah pusat menyerahkannya kepada bupati. Namun, intinya, warga Perum TAS I akan mendapatkan rumah di tempat yang ditentukan pemerintah, bukan uang tunai.

Bagi warga Perum TAS I, solusi ini tidak masuk akal. Mereka dengan warga desa lain sama-sama korban lumpur, tapi perlakuan ganti rugi berbeda. Alasannya pun mengada-ada bahwa mereka adalah korban ledakan pipa gas Pertamina pada 22 November, setelah warga desa lain dinyatakan sebagai korban lumpur yang akan mendapat ganti rugi. Padahal, pipa Pertamina pun meledak karena turunnya permukaan tanah akibat semburan lumpur.

Status Perum TAS I menggambarkan gambaran besar kuatnya tarik-menarik pertanggungjawaban semburan lumpur. Dengan konsep relokasi plus, jelas bahwa warga perumahan itu akan menjadi bagian dari penanggulangan dampak infrastruktur, berarti tanggungan pemerintah. Sementara, warga desa lain adalah tanggungan PT Lapindo Brantas.

Gambaran besar seperti itu tampak pada pergulatan pendapat di Jawa Timur, Senayan, dan di kalangan anggota kabinet. Proses hukum atas kasus semburan lambat, padahal Kapolda Jawa Timur menyatakan masalah ini akan menentukan siapa penanggung jawab bencana, apakah ”alam” atau Lapindo.

Pemerintah seakan mendua. Pertama ”menyalahkan” Lapindo, sehingga perusahaan ini harus menanggung beban Rp 4,2 triliun. Pada saat yang sama, ”menganggap” semburan sebagai bencana alam, sehingga APBN harus menanggung Rp 3,4 triliun.

Angka ini terbagi secara sederhana saja atas dampak semburan. Lapindo menanggung dampak sosial. Pemerintah menanggung dampak infrastruktur. Sementara, pertanggungjawaban atas sebab semburan menjadi semu dan rumit, tak ubahnya polemik antara pendukung teori mud volcano dan penganut dakwaan salah mengebor.

Di kabinet, peta serupa tampak pada menteri yang mengumumkan pembagian tanggung jawab atas dampak semburan dan menteri yang kebingungan memenuhi anggaran. Nilai Rp 3,4 triliun tiba-tiba saja menjadi beban pemerintah karena Lapindo hanya sanggup memenuhi Rp 4,2 triliun dari nilai kerugian Rp 7,5 triliun.

Tak perlu menjadi menteri keuangan untuk dapat melihat bahwa situasi ini bermasalah. Kita tidak tahu bagaimana audit terhadap kemampuan Lapindo dan pemiliknya berjalan yang membuat angka itu muncul. Tapi, kita tahu sebenarnya bukan pemerintah yang menanggung, melainkan rakyat karena situasi itu membuat defisit anggaran negara ini kian parah dan kita akan menambalnya dengan utang atau jual aset.

Menurut Bappenas, kerugian semburan lumpur Lapindo jauh di atas Rp 7,5 triliun karena belum termasuk kerugian potensial. Kita pun mencatat banyak peluang ekonomi hancur. Perekonomian Jawa Timur terhambat 30-40 persen. Ongkos transportasi melonjak. Target pertumbuhan meleset.

Bencana ini memiskinkan banyak orang. Tidak saja di Sidoarjo atau Jawa Timur, tapi di seantero negeri. Dan, sebagaimana tergambar pada persoalan Perum TAS I, kita tak melihat penjelasan yang jujur mengapa pada kasus ini sebagian orang harus menjadi lebih miskin, sementara sebagian lain bertahan dengan kekayaannya.

Republika, Rabu, 14 Maret 2007

Jangan Geser Tanggung Jawab Lapindo

Enam bulan lebih sudah semburan lumpur ladang gas Lapindo di Porong berlangsung. Tak ada yang bisa memastikan kapan bencana ini bisa berakhir. Bahkan ada ahli biologi menduga, sampai bertahun-tahun mendatang lumpur masih akan menyembur. Inilah bencana yang dampaknya tak terbayangkan sebelumnya. Memang tidak sedahsyat tsunami atau gempa bumi. Tapi luapan lumpur yang merendam lebih dari 2.000 rumah dan 366 hektare lahan pasti bukan perkara kecil.
Dengan skala bencana seperti itu, cukup melegakan ketika pihak PT Lapindo memastikan mereka tak akan menghindar dari tanggung jawab. Perusahaan yang terafiliasi dengan Kelompok Bakrie, yang didirikan Aburizal Bakrie, kini menjabat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, ini bahkan memenuhi semua tuntutan ganti rugi dari warga yang harta bendanya terendam. Sebuah sikap yang patut dipuji jika komitmen ini benar-benar dilaksanakan.
Justru karena itu, memang terasa tidak pas bila Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah akhir pekan lalu menyatakan bahwa pemerintah siap membayar ganti rugi bila Lapindo tak sanggup lagi. Tidak pas, karena sampai sekarang, Lapindo masih menyatakan kesanggupannya bertanggung jawab. Mereka bahkan meyakinkan publik bahwa keuangan mereka masih cukup untuk memenuhi semua kewajiban.
Proses pemenuhan kewajiban itu kini sedang berjalan. Masyarakat korban semburan lumpur sudah mulai tenang, meski terpenuhinya tuntutan ganti rugi sebesar apa pun tetap tak akan bisa membayar kerugian nonfisik yang telah mereka alami. Dengan munculnya pernyataan bahwa pemerintah siap menanggung ganti rugi, bukan mustahil, muncul spekulasi bahwa Lapindo tak siap bertanggung jawab. Spekulasi seperti ini pasti tak menguntungkan, bukan hanya bagi Lapindo, melainkan juga bagi calon penerima ganti rugi.
Kalaupun benar Lapindo tidak sanggup, tidaklah tepat bila pemerintah yang mengambil alih tanggung jawab. Keputusan Presiden Nomor 13 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur yang terbit pada September lalu menyatakan bahwa semua biaya ganti rugi, termasuk biaya rehabilitasi, ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan itu. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah menegaskan bahwa Lapindo harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas dan tak serupiah pun uang negara boleh digunakan.
Pemerintah memang wajib mengeluarkan anggaran bila terjadi bencana yang sepenuhnya force majeure, akibat faktor alam yang tak terhindarkan. Tsunami, banjir, dan gempa bumi adalah jenis bencana ini. Dan untuk bencana jenis ini, pemerintah sudah mencadangkan anggaran Rp 500-600 miliar. Tapi apakah tepat bila anggaran itu kemudian dicairkan untuk menanggulangi semburan lumpur yang diduga terjadi bukan akibat faktor alam murni? Jawabannya jelas: tidak.

Koran Tempo, Rabu, 13 Desember 2006

Pertaruhan Panjang Komitmen Lapindo

SETELAH lebih dari setengah tahun terkatung-katung dalam ketidakpastian, warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi korban luapan lumpur panas dapat bernapas lega. Lapindo memenuhi semua tuntutan korban menyangkut ganti rugi.

Melalui Vice President PT Energi Mega Persada Tbk Yusuf M Martak, perusahaan induk Lapindo, warga mendapat kepastian bahwa tanah dan bangunan akan dibeli sesuai dengan tuntutan mereka, yakni Rp2,5 juta per meter persegi. Sebaliknya sawah mereka akan dibeli dengan harga Rp120 ribu per meter persegi.

Keputusan Lapindo untuk memenuhi semua tuntutan korban luapan lumpur panas telah menjadi sebuah kejutan yang melegakan. Melegakan karena Lapindo tidak saja telah membuat warga Porong terbebas dari kekhawatiran menderita kerugian.

Lapindo telah membuat istilah ‘ganti rugi’ menjadi sebuah term yang tidak lagi tepat. Secara leksikal maupun substansial, kata ‘ganti rugi’ telah bermetamorfosis menjadi ‘ganti untung’ dalam tragedi lumpur panas ini.

Keputusan untuk menunaikan tanggung jawab sosial telah membuat Lapindo benar-benar menjadi contoh yang sangat jarang dilakukan sebuah entitas bisnis bernama perusahaan. Di negeri ini, kita lebih sering menyaksikan sepak terjang perusahaan yang jauh lebih mengedepankan semangat meraih keuntungan daripada kepedulian sosial.

Komitmen Lapindo untuk menunaikan tanggung jawab sosial telah menjungkirbalikkan persepsi semacam itu. Sampai pada tahap ini, dan untuk komitmen seperti itu, Lapindo patut menerima acungan jempol.

Kita tahu bahwa ‘ganti untung’ itu belum diberikan. Ada kurun waktu selama dua tahun untuk mewujudkan komitmen itu menjadi kenyataan. Siapa bisa menjamin semua komitmen itu akan terwujud di lapangan?

Dan akankah ‘ganti untung’ itu benar-benar dirasakan seluruh warga yang berhak menerima?

Karena itu, menjadi kewajiban publik, terutama pemerintah, untuk mengawasi implementasi komitmen itu. Jangan sampai niat baik Lapindo berhenti sebatas kata. Jangan pula contoh terpuji ini tidak tuntas pelaksanaannya sehingga justru membuahkan tragedi lain dari kisah bencana lumpur panas ini.

Kita harus mendukung langkah Lapindo untuk menunaikan tanggung jawab sosialnya. Dukungan itu dapat berupa pengawasan dan dorongan agar upaya itu dilaksanakan sebaik-baiknya dan secermat-cermatnya.

Pemerintah dan DPR juga harus ikut mendorong. Caranya harus dapat dipastikan agar tanggung jawab sosial Lapindo benar-benar dibiayai sepenuhnya oleh Lapindo. Bukan dengan uang negara, berapa pun jumlahnya dan apa pun bentuknya.

Itu berarti pemerintah dan DPR harus disiplin dalam mengelola anggaran negara yang terkait dengan bencana lumpur panas di Sidoarjo. Jangan sampai tanggung jawab Lapindo berubah menjadi tanggung jawab bangsa dan negara, yang berarti tanggung jawab rakyat.

Sejauh ini, memang, Lapindo memperlihatkan ketangguhan menanggung seluruh akibat lumpur panas melalui kantong sendiri. Komitmen keluarga Bakrie yang mengatakan tidak akan lari dari tanggung jawab sungguh-sungguh diuji dalam kasus Lapindo. Kesediaan memenuhi seluruh tuntutan korban adalah babak baru dalam ujian bagi tanggung jawab perusahaan milik keluarga Bakrie ini.

Media Indonesia, Rabu, 06 Desember 2006

Sujud Syukur ”Warga Lapindo”

Kebersediaan PT Lapindo Brantas Inc mengabulkan jumlah nominal ganti rugi yang diajukan warga Sidoarjo yang menjadi korban luapan lumpur memang patut disyukuri. Bupati Sidoarjo Win Hendrarso, sebagai seorang muslim, tidak salah bila secara spontan mengajak warganya melakukan sujud syukur.

Sujud syukur tersebut tentu bukan dalam konteks warga merasa mendapat keuntungan dari uang ganti rugi tersebut. Sebab, bila dihitung-hitung, nilai ganti rugi itu tentu tidak sepadan dengan kerugian, materi mapun nonmateri yang mereka rasakan selama ini.

Kita sepakat dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie yang melihat kesepakatan itu tidak dari nilai uangnya, tapi lebih pada ditemukannya solusi. Yakni, solusi atau pemecahan terhadap penderitaan warga yang menjadi korban luapan lumpur lapindo.

Satu tahap, itu memang sudah bisa menjadi solusi. Paling tidak, ketegangan antara warga dan Lapindo bisa mereda. Namun, tentu masih banyak masalah lain yang butuh dicarikan solusi. Terutama dalam pelaksanaannya nanti, sejumlah persoalan layak diantisipasi.