Archive for the 'Luar Negeri' Category

Meredam Konflik Tiongkok-Tibet

enduduk Tibet di ibu kota Lhasa sejak 10 Maret 2008 melancarkan protes damai terhadap Tiongkok, yang menguasai wilayah tersebut hampir enam dekade (sejak 1950). Protes damai berubah menjadi kerusuhan ketika aparat keamanan Tiongkok bertindak tegas meredam demonstrasi tersebut. Beijing melalui media resmi mengatakan, sekitar 10 warga sipil tewas sementara kelompok perjuangan Tibet dan media asing menyebut angka 99 tewas dan ratusan lainnya terluka. Protes masih berlanjut meskipun tentara dan polisi secara berangsur-angsur bisa meredam kerusuhan dan protes politik tersebut.

Hubungan Beijing-Lhasa atau Tiongkok-Tibet sering meruncing karena kekecewaan dan nasionalisme minoritas Tibet (kurang lebih 5,4 juta jiwa dengan luas wilayah 1,2 juta km2) yang sering muncul. Beijing selalu bertindak keras agar gerakan separatisme Tibet dan pengaruhnya pada provinsi-provinsi berdekatan tidak meluas. Tiongkok mengawasi ketat gerakan warga Tibet yang berada di Ganzu, Qinghai, Xinjiang, Sichuan, dan lainnya. Kegelisahan kronis warga Tibet juga dipicu oleh masuknya imigran etnis Han dan kelompok lainnya dari Provinsi Xinjiang. Maka, sasaran kemarahan warga Tibet di Lhasa adalah menghancurkan pertokoan dan aset-aset imigran Tionghoa-Han.

Kerusuhan etnis Tibet ini sering berulang. Dan adalah Hu Jintao (kini presiden) sebagai petinggi Partai Komunis Tiongkok yang ditugaskan untuk meredam kekerasan akibat kebangkitan etnis Ti bet tersebut di Beijing. Pada 1989, Hu Jintao memberlakukan hukum darurat selama 16 bulan atas Lasha untuk meredam kemungkinan pemberontakan yang lebih meluas. Oleh karena itu, juga ada kritik yang menyatakan, tindakan brutal aparat keamanan masih diulang oleh pemerintahan Hu Jintao setelah hampir dua dekade kemudian.

Dalam peta politik Tibet memang seolah-olah ada dua kelompok. Kelompok pertama pengikut Dalai Lama, yang hanya menginginkan otonomi luas bagi Tibet. Sedangkan kelompok kedua dari kalangan muda dan mahasiswa Tibet di pengasingan, yang meski tidak jelas kepemimpinannya, namun menginginkan kemerdekaan penuh bagi Tibet. Kelompok kedua ini justru menginginkan Dalai Lama diganti, karena selain usianya lanjut (72 tahun) dia lebih cenderung meminta konsesi dan berkompromi dengan Beijing. Baik kelompok pertama maupun kedua melancarkan gerakan politik dari Dharamsala-India Utara, tempat pemerintahan pengasingan Dalai Lama dan sekitar 100.000 pengungsi Tibet.

Menyoroti kerusuhan di Lhasa dan tindakan aparat keamanan Tiongkok tentu komunitas internasional yang cinta damai harus bereaksi. Langkah yang arif adalah meminta Beijing menghentikan tindakan keras untuk menghindari jatuhnya korban warga sipil dan mengupayakan dialog dengan para petinggi Tibet, khususnya Dalai Lama. Rencana dialog konon sudah sejak lama, namun tak terlaksana. Hambatan itu menurut pemahaman kita karena Beijing kesal atas pernyataan-pernyataan Dalai Lama yang juga diprovokasi oleh pihak ketiga. Beijing juga diam-diam menentang pemberian Hadiah Nobel Perdamaian kepada tokoh spiritual Tibet itu, termasuk anugerah Congressional Gold Medal dari Presiden George W Bush pada 2006.

Penyelesaian damai atas konflik Tibet-Tiongkok bisa terselenggara melalui pihak ketiga (mediator) atau PBB. Tentu DK PBB sulit mendamaikannya karena Tiongkok, sebagai anggota tetap, memiliki hak veto. Bila berlarut isu Tibet juga bisa merusak citra Tiongkok sebagai penyelenggara Olimpiade Agustus 2008 nanti.

Suara Pembaruan, 24 Maret 2008

Kebebasan Pers di Malaysia

Media perlu memberikan liputan pemilihan umum yang berimbang atau proses pemilu di Malaysia akan menjadi bahan ejekan dan tertawaan.

Seruan itu disampaikan Ketua Komisi Pemilu Malaysia Abdul Rashid Abdul Rahim setelah mendengarkan keluhan oposisi bahwa media di Malaysia bias. Apa yang disampaikan Ketua Komisi Pemilu itu menjadi penting artinya dalam konteks peran media dan demokrasi.

Apakah politik media di Malaysia sudah sedemikian tidak memberikan kebebasan sehingga partai oposisi mengeluh kepada Ketua Komisi Pemilu? Sejauh kita tahu sampai saat ini, media utama di Malaysia dikuasai pemerintah atau partai-partai yang berkuasa, yang tergabung dalam koalisi Barisan Nasional.

Sekadar contoh. Media massa, baik cetak maupun elektronik, di Pakistan memperoleh keleluasaan dan kebebasan dalam memainkan perannya selama masa pemilu yang baru lalu. Masyarakat pembaca dan pemirsa memperoleh informasi yang memadai. Padahal, sebelumnya, media sempat dikontrol ketat pemerintah.

Media di Malaysia—sama seperti di Indonesia pada masa lalu—dikontrol lewat keharusan pembaruan izin terbit. Pembaruan izin terbit di Malaysia ini jauh lebih ketat dibandingkan dengan di Indonesia pada masa lalu, yakni setiap tahun. Karena itu, wajar kalau kemudian media juga lebih berpihak kepada pemerintah ketimbang oposisi.

Hanya persoalannya, apakah dengan posisi seperti itu peran media sebagai pilar keempat demokrasi terpenuhi? Media sendiri selama ini dipandang dan dianggap sebagai pilar keempat demokrasi, selain tiga pilar lainnya, yakni eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Mengapa media menjadi pilar keempat?

Lewat media, salah satu nilai yang dijunjung demokrasi dipenuhi, yakni kebebasan menyampaikan pendapat. Demokrasi diidentikkan dengan kebebasan mengungkapkan pendapat. Karena itu, orang banyak berharap dari demokrasi.

Orang berharap demokrasi akan mengurangi ketidakadilan. Oleh karena itu, jika kebebasan berpendapat dihalangi, atau ada ketidakadilan dalam menyampaikan pendapat atau pengekangan menyampaikan pendapat, maka demokrasi sebagai sistem politik terancam.

Memang, kebebasan bukan segala-galanya atau bukan tanpa batas. Sama halnya dengan demokrasi. Demokrasi juga membutuhkan tegaknya tatanan hukum dan ketertiban. Tanpa semua itu, demokrasi menjadi tidak mungkin. Akan tetapi, semestinya kebebasan berpendapat lewat media tetap menjadi sarana utama dan eksklusif bagi tindakan politik.

Kompas, 25 Februari 2008

Martir Demokrasi

Mantan Perdana Menteri Pakistan, Benazir Bhutto, tewas ditembak pelaku bom bunuh diri, Kamis (27/12). Tokoh oposisi itu ditembak usai pidato kampanye pemilihan umum di Lapangan Liaqat Bagh, Rawalpindi, Pakistan. Selain Bhutto 20 orang lainnya tewas dan sedikitnya 60 orang luka-luka.

Kematian tragis Bhutto terjadi dua pekan menjelang pelaksanaan pemilihan umum yang ditunggu-tunggu rakyat Pakistan. Pembunuhan politik ini kian membuat krisis politik di Pakistan makin menganga. Selain konflik di tingkat elite politik, kasus ini juga akan memicu konflik di tingkat akar rumput. Sejumlah pendukung militan Bhutto bersumpah akan melakukan aksi balas dendam atas kematian pimpinan Partai Rakyat Pakistan itu. Ini artinya pemilihan umum yang sudah di depan mata, kini terancam gagal. Instabilitas pun mengancam Pakistan.

Ancaman demi ancaman di Pakistan bukan isapan jempol. Dalam kurun waktu tahun 2007 ini terjadi lebih dari 40 serangan bom bunuh diri. Jumlah korban tewas tercatat lebih dari 770 orang. Bhutto bukan tak tahu ancaman-ancaman serius itu. Saat tiba di Karachi, Pakistan, pada 18 Oktober 2007 lalu, setelah delapan tahun di pengasingan, Bhutto pun dalam kondisi terancam. Dua serangan bom bunuh diri menyambut kedatangannnya dari Abu Dhabi. Bhutto selamat dalam tragedi itu, tapi 139 warga terbunuh lewat aksi bom tersebut.

Putri mantan Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto itu adalah perempuan pertama yang menjadi perdana menteri di negeri yang kini dipimpin Jenderal Pervez Musharraf itu. Bahkan ia dua kali menjadi perdana menteri pada 1988-1990 dan 1993-1996. Tak heran kalau Benazir Bhutto dijadikan sebagai simbol demokrasi di Pakistan. Simbol itu bukan tanpa alasan. Sarjana yang menguasai bidang ilmu politik, ekonomi, dan filsafat itu dikenal gigih memperjuangkan Pakistan sebagai negara demokrasi.

Memperjuangkan demokrasi memang bukan tanpa risiko. Untuk itu ia tak pernah merasa takut dengan berbagai ancaman yang menyelimutinya. Ia gigih menolak kepemimpinan Jenderal Musharraf yang meraih kekuasaan melalui kudeta. Ia juga menolak tawaran Musharraf untuk berbagi kekuasaan. Bhutto pun menentang keadaan darurat yang ditetapkan Presiden Musharraf. Bahkan Bhutto meminta Musharraf mundur dari kekuasaan.

Pemerintah Pakistan kemudian menetapkan Bhutto dalam tahanan rumah untuk mencegahnya memimpin aksi unjuk rasa. Larangan Musharraf agar Bhutto tidak menggelar kampanye di Rawalpindi, karena alasan keamanan pun diabaikannya. Kita mengutuk kematian tragis Bhutto. Apalagi pembunuhan itu dilakukan dalam rangkaian proses demokrasi mencari figur pemimpin nasional. Kepemimpinan nasional harus diraih dengan cara-cara damai, adil, dan demokratis. Demokrasi memperkenalkan perbedaan pendapat. Namun tidak memberikan tempat bagi ketidakadilan dan kekerasan.

Kekerasan hanya akan melahirkan kekerasan baru yang justru bertentangan dengan semangat demokrasi itu sendiri. Kematian Bhutto menjadi pukulan berat bagi demokrasi. Namun ia menjadi martir bahwa semangat demokrasi tidak akan dapat dipatahkan dengan cara-cara biadab.

Republika, Sabtu, 29 Desember 2007

Kemelut Malaysia

Setelah kerusuhan rasial pada 1969, Malaysia belajar banyak tentang cara mengelola perbedaan dan ekonomi. Pemerintahnya mendorong kemajuan puak Melayu yang terbakar cemburu karena tertinggal secara ekonomi dan sosial sekaligus berusaha menjaga perasaan etnis lain yang lebih maju.

Maka, pada rentang yang cukup panjang, tak ada tempat di negeri itu bagi isu-isu yang menyerang etnis. Media-media massa menjadi cermin betapa hal ini sangat terkontrol. Dan, di sisi lain, pemerintah berusaha mengangkat etnis Melayu melalui kebijakan-kebijakan dalam kerangka ”affirmative action” di bidang pendidikan, pekerjaan, dan bisnis.

Hasilnya, dalam perspektif kita yang cukup menikmati kebebasan saat ini, adalah Malaysia yang serbaketat, terpusat, dan represif. Dalam kepemimpinan yang lebih kuat dan bersih dibanding negeri kita, negeri tetangga ini kemudian menikmati pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran. Etnis Melayu menikmati pula kemajuan itu. Namun, target kebijakan belum tercapai. Pemerintah Malaysia menginginkan kaum Melayu yang jumlahnya lebih dari separuh warga Malaysia mengambil 30 persen peran ekonomi pada 2020 dari posisi saat ini 19 persen. Etnis Cina sekarang masih dominan. Dengan komposisi 25 persen, mereka menguasai 40 persen perekonomian Malaysia.

Isu etnis pun tetap bagai bara dalam sekam. Api akhirnya meletup dari etnis India yang tak terakomodasi dalam kerangka ”affirmative action” sekalipun bukan juga penikmat utama kemajuan. Saat pertumbuhan melambat, keterpinggiran kian mereka rasakan. Dan, kini mereka membawa PM Abdullah Ahmad Badawi pada situasi panas yang melebar pada isu lebih besar tentang demokrasi.

Sekadar angka pertumbuhan ternyata tak lagi memadai. Kendati pemerintah kian bersikap keras, aksi-aksi menuntut keadilan ekonomi sekaligus kesejahteraan politik bukannya padam. Kaum oposisi bagai mendapat amunisi untuk melepaskan kejengkelan mereka selama ini atas dominasi gabungan partai berkuasa dalam Barisan Nasional. Tokoh-tokoh seperti Anwar Ibrahim mendapat panggung kendati sempat harus menerima penahanan.

Ini situasi kritis bagi Malaysia. Aspirasi-aspirasi yang dulu terpendam antara lain, dalam ruang-ruang rapat redaksi media massa kini dengan mudah mendapatkan jalan keluar melalui internet. Blog-blog menjadi kekuatan baru; hal yang membuat cemas pemerintah karena tidak saja memberi ruang kebebasan, melainkan juga keefektifan jaringan. Saat ledakan terjadi, Pemerintah Malaysia menangkapi para tokoh oposisi.

Kita tak dapat mencampuri urusan dalam negeri mereka. Tapi, kita dapat belajar bahwa kemajuan ekonomi memerlukan fondasi sosial yang kuat. Sekadar angka pertumbuhan ekonomi takkan bermakna tanpa tercapainya rasa keadilan; bagi siapa pun, bagi kelompok manapun. Apalagi bagi kita. Saat kemakmuran masih menjadi angan, ketidakadilan adalah bara yang dapat membakar apa pun setiap saat.

Republika, Rabu, 12 Desember 2007

Posisi Presiden di Sesi Foto

URUSAN protokoler bisa panjang, sebab ekornya menyangkut harga diri dan kehormatan. Ditempatkan di belakang, misalnya, bisa berarti direndahkan, bahkan penghinaan.

Kurang lebih, itulah suara yang muncul dari sejumlah kalangan setelah melihat posisi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada sesi foto 21 pemimpin negara APEC di Sydney. Dalam sesi foto itu, Presiden Yudhoyono berada di barisan belakang, sedangkan Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Abdullah Badawi (Malaysia), Presiden Gloria Arroyo (Filipina), dan PM Surayud (Thailand) ditempatkan di barisan depan.

Penempatan Presiden Yudhoyono di barisan belakang itu menimbulkan kritik keras di dalam negeri Indonesia. Suara keras dilontarkan kalangan Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri dan Kelompok Cipayung yang berisikan organisasi ekstrakampus HMI, GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI.

Inti kritik adalah penempatan Presiden RI di barisan belakang itu menunjukkan penilaian bahwa Indonesia hanya dianggap angin lalu dalam kancah politik di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN. Oleh karena itu, ada anggota Komisi I yang akan mempertanyakannya kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Yaitu, apakah hal tersebut merupakan keteledoran protokol Departemen Luar Negeri RI atau skenario pemerintah Australia.

Muncul memang penilaian miring terhadap pemerintah Australia yang mengecilkan posisi strategis Indonesia. Padahal, inilah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Singkatnya, sesi foto itu mendapatkan sorotan negatif yang dikaitkan dengan posisi dan harga diri bangsa. Lebih menyakitkan lagi, karena Indonesia seperti dilecehkan di belakang sesama negara ASEAN yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand.

Departemen Luar Negeri sendiri melalui juru bicaranya, Kristiarto Legowo, berpandangan agar hal itu tidak perlu diinterpretasi dan ditanggapi secara berlebihan. Sedangkan kalangan Istana Presiden, seperti disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal, secara substansial mengajak agar tidak terjebak dalam nasionalisme sempit.

Penempatan 21 kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sesi foto itu tentu ada dasarnya. Australia harus diasumsikan merupakan negara yang memahami standar protokol internasional.

Lagi pula, mengapa bangsa ini menjadi bangsa yang gampang tersinggung? Tidakkah di belakang ketersinggungan itu bersarang psikologi oversensitif yang lahir justru karena inferioritas?

Harus diakui Indonesia bukan lagi negara yang secemerlang dan sehebat masa sebelumnya. Krisis ekonomi telah menjatuhkan posisi dan wibawa negara ini dalam pergaulan warga dunia. Bahkan, hingga kini Indonesia merupakan negara yang tidak layak dihormati dilihat dari buruknya tata kelola pemerintahan. Sebab, inilah negara yang tergolong paling korup di dunia.

Yang pasti bangsa ini memiliki pekerjaan rumah yang berat. Yaitu, mengangkat harkat dan martabat bangsa sehingga kembali disegani dan dihormati warga dunia. Untuk itu, bangsa ini harus berani menatap realitas yang pahit dan kemudian bangkit untuk mengatasinya.

Untuk itu, tiada pilihan selain membuang jauh-jauh semua kecengengan dan perasaan mudah tersinggung.

Media Indonesia,  Rabu, 12 September 2007

Menakar Kembali Hubungan dengan Malaysia

MALAYSIA akhirnya meminta maaf kepada Indonesia terkait kasus pemukulan wasit karate Indonesia Donald Pieter Luther Kolopita oleh empat polisi Diraja Malaysia. Permohonan maaf yang disampaikan melalui telepon oleh Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (30/8) malam itu, telah membuat kebekuan di antara kedua bangsa yang berlangsung sepekan terakhir ini mulai mencair.

Patut dihargai sikap Perdana Menteri Badawi yang masih memperlihatkan kearifan dan niat untuk mempertahankan persaudaraan dengan Indonesia. Ini adalah sikap terpuji yang tidak diperlihatkan tatkala negeri itu mengutus menteri luar negeri dan Kepala Kepolisian Diraja Malaysia.

Jauh lebih terpuji lagi adalah bila Malaysia bersedia mengungkapkan permohonan maaf itu secara lebih lugas dan terbuka, bukan melalui sambungan telepon. Dan jauh lebih melegakan serta membesarkan hati bila hal itu disampaikan secara langsung oleh pihak Malaysia di hadapan publik Indonesia melalui media massa. Bukan melalui Juru Bicara Presiden Republik Indonesia.

Tetapi, itulah pilihan Malaysia dalam bersikap. Ia, suka tidak suka, mau tidak mau harus dihargai dan dihormati sebagai sebuah pilihan yang tentu telah dihitung segala latar belakang, untung-rugi, dan dampak serta konsekuensinya.

Memburuknya hubungan Indonesia-Malaysia bukan kali ini saja terjadi. Kasus pemukulan Donald yang menjadi tamu negara hanyalah sebuah petunjuk betapa kerikil tajam dalam hubungan kedua negara bukan saja selalu ada, namun juga cenderung meningkat intensitasnya.

Adalah tidak proporsional bila kasus Donald dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan, sehingga justru bisa mengganggu hubungan kedua negara. Namun sebaliknya sungguh tidak bijak bila kasus ini dibiarkan berlalu tanpa upaya untuk mengambil pelajaran agar peristiwa serupa atau yang jauh lebih buruk dapat diakhiri.

Yang harus ditekankan adalah pemerintah tidak boleh memersepsikan dan menangani kasus ini secara business as usual, seperti yang sudah-sudah.

Karena kalau itu opsinya, hampir dapat dipastikan kasus serupa akan terulang. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa proses hukum terhadap para penganiaya di negeri jiran itu akan berlangsung tuntas, setegas-tegasnya, serta seadil-adilnya.

Kata maaf dari Malaysia memang telah terucap. Tetapi bukan berarti semua telah berakhir. Apalagi kelugasan, ketulusan, dan keikhlasannya masih menjadi keraguan. Dan pula, hingga kini bangsa serumpun itu masih menyebut rakyat kita dengan sebutan berkonotasi merendahkan, yaitu Indon. Bukan Indonesia. Baik secara lisan maupun tulisan.

Adalah fakta bahwa Malaysia merasa dirinya sekarang lebih superior dalam banyak hal. Ekonominya lebih sehat, rakyatnya lebih sejahtera, negaranya lebih bersih dalam hal korupsi, dan lebih tegas membasmi narkoba. Bahkan, Indonesia kalah di Mahkamah Internasional sehingga dua pulau milik negeri ini dicaplok dengan sah oleh Malaysia.

Dengan seluruh keunggulan itu, ditambah kenyataan begitu banyak rakyat kita yang mencari makan di negeri jiran itu, menambah lengkap penilaian bahwa Indonesia memang rendah di mata Malaysia. Eksesnya adalah perlakuan hina dan semaunya menggunakan kekerasan fisik terhadap anak bangsa ini.

Oleh karena itu, tepat saatnya menakar kembali hubungan dengan Malaysia. Harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencermati, mengevaluasi, mengalkulasi, bahkan meninjau kembali kualitas hubungan kita dengan negeri jiran itu. Posisi Indonesia vis a vis Malaysia harus ditata ulang untuk meraih martabat dan kedudukan sederajat, sebaik-baiknya, dan semulia-mulianya.

Kasus Donald adalah momentum yang tepat untuk melakukan itu semua. Sudah saatnya untuk membuat Malaysia berhenti memperlakukan Indonesia dengan arogansi. Sudah saatnya membuat Malaysia menghapus kata Indon. Sudah saatnya membuat Malaysia menghormati harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dan negara, sehingga ungkapan ‘Ganyang Malaysia’ tidak lagi muncul dalam kamus diplomatik Indonesia-Malaysia.

Media Indonesia, Minggu, 02 September 2007

Mempertahankan Harga Diri Bangsa

Peristiwa pemukulan terhadap wasit karate asal Indonesia, Donald Luther Kolobita, oleh aparat Polisi Diraja Malaysia menjadi pertaruhan harga diri bangsa kita. Sebab, Donald Luther Kolobita, adalah warga negara Indonesia yang secara resmi diutus sebagai perwakilan kita dalam ajang perhelatan olahraga regional yang kebetulan diselenggarakan di Malaysia. Karena itu, pemukulan terhadap warga negara Indonesia di negeri orang dalam suatu urusan kenegaraan adalah pelecehan terhadap martabat negara kita.

Kasus pemukulan tersebut menjadi polemik yang merisaukan antarkedua negara. Dilihat dari sisi diplomatik, bukan tidak mungkin kasus ini akan kembali membuka catatan kritis perihal hubungan kedua negara setelah beberapa waktu yang lalu pernah didera berbagai peristiwa memilukan. Karena itu, pelajaran berharga harus dipetik dalam peristiwa ini. Peristiwa yang sama jangan sampai terulang kembali.

Kita sebagai bangsa yang berdaulat dan bermartabat, penting sekali untuk menunjukkan eksistensi harga diri bangsa kita dalam kancah dunia internasional. Sikap tegas harus dilakukan. Sekalipun pemerintah Malaysia sudah secara resmi meminta maaf atas peristiwa ini, akan tetapi hal tersebut belumlah cukup.

Dilihat dari etika politik internasional, tentu kita harus dengan berbesar hati mau menerima permintaan maaf yang disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi. Tetapi, permintaan maaf tersebut harus disertai dengan tindakan konkrit untuk mengusut tuntas kasus ini. Proses hukum harus tetap dilakukan terhadap oknum aparat yang melakukan aksi tindak kekerasan terhadap warga negara asing tersebut.
Kasus ini memang sekilas terlihat kecil dan amat sederhana. Tetapi jika tidak segera ditangani dengan bijak, bukan tidak mungkin akan menambah riak-riak ketegangan hubungan diplomatik kedua negara. Terbukti, tak berselang berapa lama setelah peristiwa tersebut, respon yang cukup keras sebagai solidaritas bersama telah ditunjukkan oleh sejumlah warga negara di beberapa daerah.

Peristiwa pemukulan itu sangat disesalkan. Apalagi kedua negara memiliki banyak persamaan dan serumpun. Artinya, nilai-nilai budaya di antara kedua negara memiliki kedekatan makna. Budaya kita tidak mengenal tindak kekerasan, apalagi dilakukan dengan alasan yang tidak jelas. Karena itu, jika ada tindak kekerasan, maka itu adalah pembunuhan terhadap hakikat kebudayaan.

Kejelian dan keseriusan dalam menangani kasus ini menjadi ujian bagi harga diri bangsa kita. Sebab harga diri bangsa ini amat bergantung pada sikap dan pendirian bangsa itu sendiri, baik dalam skala lokal maupun global. Dilihat dari kacamata yang lebih luas, penanganan kasus ini menjadi ujian bagi perjalanan politik dan sikap Bangsa Indonesia terhadap warga negaranya di luar negeri.

Meskipun terjalin hubungan baik dan erat dalam skala yang luas dan kemitraan yang strategis antara Indonesia dan Malaysia, tetapi jangan sampai membawa implikasi buruk terhadap martabat kedua negara. Hubungan dan kerja sama dengan negara lain memang sangat penting. Namun, jika hubungan tersebut lebih membawa dampak buruk terhadap bangsa sendiri, maka seyogianya hubungan tersebut dipertimbangkan kembali. Karena itu, satu catatan penting dalam menimbang penting tidaknya hubungan dengan negara lain adalah seberapa dalam rasa saling membutuhkan dan menghormati.

Artinya hubungan dibangun karena satu bangsa dengan bangsa lain tidak saling melemahkan, tetapi harus saling menguatkan. Hubungan ini sering disebut bersimbiosis. Dengan demikian, posisi dan sikap setiap bangsa tidak akan dicap miring oleh bangsa yang lain.

Selama ini ada stigma yang sedemikan buruk di mata dunia internasional bahwa bangsa kita adalah bangsa yang kurang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Akan tetapi tentunya stigma itu bukanlah sesuatu yang permanen. Hal itu masih memungkinkan untuk dirobah. Untuk itulah kita perlu menunjukkan sikap dan pendirian sebagai bangsa yang beradab dan bermartabat, termasuk dalam kasus pemukulan terhadap warga negara kita yang dilakukan oleh aparat negara lain. (*)

 Sinar Indonesia Baru, 1 September 2007


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.