Archive for the 'MA' Category

Ideologi Konflik

Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak dua kasasi yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Abddurahman Wahid. Putusan ini diambil majelis hakim pada Kamis (17/7).Seperti diketahui Abdurrahman mengajukan dua kasasi ke MA dengan termohon Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Kasasi ini dilakukan, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy yang dipecat Abdurrahman dari ketua umum dan sekjen PKB.

Dengan keputusan itu, maka Muhaimin dan Lukman Edy kembali berhak menjabat sebagai ketua umum dan sekjen Dewan Tanfidz PKB. Posisi itu sama persis dengan hasil Muktamar Semarang. Konflik yang terjadi di tubuh partai yang diusung kalangan Nahdliyin ini menjadi catatan tersendiri dalam politik kepartaian Indonesia. Konflik internal sebagai dampak dari pelengseran Muhaimin Iskandar, sudah diprediksi jauh sebelumnya.

Betapa tidak, sejak kelahirannya 10 tahun lalu, PKB memang dikenal sarat dengan konflik internal elite partai yang berimbas pada akar rumput. Pencopotan almarhum Mathori Abdul Djalil dan Alwi Shihab (ketua umum) serta Saifullah Yusuf dan Lukman Edy (sekjen) menjadikan PKB sebagai partai yang tak putus dirundung konflik. Saling gugat menggugat sudah menjadi tradisi partai berlambang bola dunia itu. Dan hampir seluruh konflik itu bermuara pada diri Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid.

Konflik dalam tubuh partai politik menjadi fenomena unik di era reformasi ini. Umumnya, partai gagal melakukan konsensus untuk menyelesaikan konflik. Konflik memang keniscayaan dalam partai politik. Akibatnya interaksi dalam kepentingan politik kerap menggunakan metode konflik. Memang salah satu fungsi partai politik adalah mengatur konsesus dan konflik.

Tapi sayang, partai-partai tidak memiliki pemahaman luas untuk mengatur konflik. Bahkan tidak ada semangat menyelesaikan konflik dengan cara konsensus. Padahal konflik bisa ditekan melalui aturan dan konsensus. Melalui komitmen roh pendirian partai, sesungguhnya konflik bisa diminimalisasi. Konflik elite partai ini menjadi bukti tidak adanya konsesnsus bersama para elite partai.

Konflik internal yang berlarut-larut, tak ayal akan melemahkan kekuatan partai. Padahal jika partai politik lemah, akan melahirkan kekuasaan otoriter. Sebab partai juga bertugas untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru.Dengan demikian, lemahnya upaya resolusi konflik hanya akan membuat publik antipati terhadap partai politik. Kondisi seperti ini tentu berbahaya bagi demokrasi. Bukankah seburuk-buruknya partai politik, ia berfungsi sebagai alat komunikasi politik rakyat terhadap kekuasaan?

Kehadiran partai politik merupakan elemen yang sangat menentukan terhadap penyelanggaraan negara untuk melahirkan pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Elite partai juga mesti ingat bahwa kehidupan partai adalah entitas politik untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Kalau konflik hanya dijadikan ideologi dan tak dapat diseselesaikan, yang rugi bukan cuma partai saja, tetapi juga masyarakat dan bangsa ini.

Semoga keputusan kasasi MA dalam kasus PKB dapat menjadi pelajaran bagi partai politik bahwa konflik yang berkepanjangan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

(-)

Republika, 19 Juni 2008

Iklan

Penciptaan Hukum dan Ketidakpastian Hukum

TAHUN 2007 ditutup dengan bertambahnya ketidakpastian hukum. Bukan sembarang ketidakpastian hukum, karena ketidakpastian hukum yang baru ini diciptakan Mahkamah Agung.

Sebaliknya, Mahkamah Agung justru berpandangan ia telah melakukan penemuan hukum dengan keputusannya. Putusannya seharusnya dipandang sebagai sumbangan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan tentang sengketa pilkada.

Keputusan yang menghebohkan itu adalah keputusan Mahkamah Agung untuk melaksanakan pilkada ulang di empat kabupaten di Sulawesi Selatan. Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 hanya memberi kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk memutus keberatan penghitungan suara dan bukan memutus pilkada ulang.

Maka, terjadilah komplikasi hukum. Di satu pihak, Mahkamah Agung menilai dirinya melakukan penemuan hukum (hal yang memang diperbolehkan), tetapi di lain pihak, Mahkamah Agung dapat dinilai telah melakukan pelanggaran kewenangan yang diberikan undang-undang (hal yang mestinya tidak diperbolehkan).

Pembuat undang-undang memang tidak bermaksud membuka peluang bagi adanya pilkada ulang. Pembuat undang-undang menginginkan adanya kepastian hukum. Itulah sebabnya, pembentuk undang-undang hanya memberi kewenangan Mahkamah Agung untuk memutuskan perkara sengketa perhitungan suara, dan keputusannya bersifat final dan mengikat. Tenggat waktunya pun dibuat cepat dan ketat.

Akan tetapi, Mahkamah Agung kali ini terlalu inovatif dengan melakukan penemuan hukum, yaitu memerintahkan pilkada ulang, kiranya tanpa menyadari bahwa tidak ada aturan mengenai pilkada ulang. Akibatnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan tidak tahu bagaimana caranya melakukan pilkada ulang.

Komplikasi semakin parah karena DPRD provinsi tidak memiliki kewenangan lain kecuali meneruskan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan. Lagi pula, sejauh diketahui publik, Mahkamah Agung tidak membatalkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang menetapkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu’mang sebagai pemenang pilkada.

Persoalan baru pun timbul, apa yang akan dilakukan Presiden? Melantik atau tidak melantiknya? Besar kemungkinan Presiden tidak mengambil tindakan apa pun sebab menanti adanya kepastian hukum.

Pikiran yang tentu saja ada dasarnya, yaitu percaya bahwa sengketa pilkada itu harus diatasi dengan jalur hukum. Jalur hukum itu tidak bisa lain, harus melalui Mahkamah Agung, karena Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan bahwa pilkada langsung bukanlah rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan oleh konstitusi.

Padahal yang sekarang menjadi masalah justru Mahkamah Agung. Mahkamah Agung telah melakukan penemuan hukum yang menimbulkan kekosongan hukum dengan hasil tidak ada kepastian hukum. Singkatnya, kesemrawutan hukum.

Kalau keputusan Mahkamah Agung yang membuat hukum semrawut, apa yang harus dilakukan? Salah satu jawabnya agaknya harus dicari pada kompetensi hakim agung yang dikaitkan dengan semacam code of conduct. Hakim agung sebaiknya tahu diri, tidak duduk sebagai majelis hakim dalam perkara yang di luar kompetensinya.

Bila kompetensi buruk, sedangkan otoritas keputusan final dan mengikat, maka akan sangat celaka bila mengira diri telah membuat penemuan hukum, padahal yang dihasilkan kesemrawutan hukum.

Media Indonesia, 3 Januari 2008


Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.