Archive for the 'Mahkamah Konstitusi' Category

Intinya adalah Kebebasan Berpolitik

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.5/PUU-V/2007 yang berbunyi… adalah wajar apabila dibuka partisipasi dengan mekanisme lain diluar partai politik untuk penyelenggaraan demokrasi yaitu dengan membuka pencalonan secara perseorangan di pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terus menggelinding dan menimbulkan pro-kontra di masyarakat. Sebagai lembaga yang berwewenang untuk meluruskan konstitusi, jelas putusan MK tersebut harus dilaksanakan. Sekalipun tidak diberi tenggat waktu, namun yang jelas tidak ada satu kekuatan apapun yang boleh menghalanginya.
Namun, menjalankan putusan MK tersebut ternyata tidaklah segampang membalikkan telapak tangan. Masih penuh dengan jalan berliku, sebab perangkat atau payung hukumnya belum tersedia. Perihal pendapat soal payung hukum inilah kemudian merebak bak bola salju.

Pemerintah dan pimpinan DPR dalam konsultasinya sudah memutuskan bahwa jalan yang harus ditempuh untuk menyahuti putusan MK tersebut adalah dengan merevisi UU No.32 tahun 2004 secara terbatas. Secara politik, jalan tersebut kelihatannya amat mulia. Sebab, hal ini adalah salah satu (bukan satu-satunya) jalan untuk mengamankan pelaksanaan putusan MK tersebut.

Mengingat DPR adalah represtasi rakyat yang terkotak-kotak dalam bingkai partai politik, maka bukan hal yang mudah bagi DPR untuk memutuskannya. Bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi pergolakan politik yang dalam.

Jika selama ini aturan yang berlaku sebagaimana diamanahkan oleh UU No 32 tahun 2004 bahwa pasangan calon yang maju dalam pilkada haruslah didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jelas, posisi parpol tidak lagi begitu strategis. Karena parpol adalah satu-satunya jalur menuju perebutan kursi kepala daerah, maka tak jarang parpol menjadi “gadis cantik” yang diperebutkan oleh sejumlah bakal kandidat.

Salah satu perdebatan yang cukup terjal adalah menyangkut batas dukungan minimal agar calon perseorangan tersebut bisa maju. Ada kekuatan yang coba mendorong agar syarat yang diterapkan bagi partai politiklah yang diberlakukan. Bagi mereka, syarat dukungan minimal 15 persen dari jumlah pemilih atau kursi di DPRD adalah syarat yang pas. Supaya dengan demikian, baik calon perseorangan maupun yang dimajukan partai politik sama-sama mendapat persentase dukungan yang sama.

Namun bagi sebagian kalangan, pemberlakuan syarat tersebut terlalu mengada-ada. Pasalnya mesin politik calon perseorangan dengan partai politik jelas jauh berbeda. Partai politik memiliki infrastruktur hingga ke desa-desa. Sementara calon perseorangan (independen) tidak.

Kita tidak dalam posisi menentukan mana yang tepat. Tetapi kita hanya menyampaikan barang kali makna utama putusan MK tersebut adalah bagaimana kebebasan berpolitik, seiring dengan kemajuan demokrasi kita, semakin dihargai dan diposisikan pada tempat yang terhormat. Tidak ada pemasungan hak, termasuk menuju tahta kekuasaan.

Demokrasi kita masih berada pada era transisi. Kita masih mencari formulasi yang pas dan tepat. Jadi, kemunculan calon independen harus dijadikan sebagai bahagian dari pematangan demokrasi kita, khususnya di tingkat lokal. Karena itu, biarlah dulu model seperti ini kita jalankan, tanpa perlu dikebiri. Toh nanti bisa dievaluasi.

Karena itu, ke depan ini kita harus lebih serius dalam membangun demokrasi kita. Elit politik jangan lagi terlalu arogan. Yang patut dikerjakan adalah bagaimana membangun partai yang benar-benar berfungsi sebagai jembatan aspirasi masyarakat. Kalau tidak, partai politik akan ditinggal oleh rakyat. Karena itu, parpol harus mencari sosok yang layak jual untuk kemudian dimajukan. Tidak ada lagi calon ala lampu aladin. Simsalabim langsung jadi.

Calon independen diperlukan agar keseimbangan politik dari dominasi parpol. Harapan kita adalah agar lahir pemimpin yang merakyat, reformatif dan siap mengabdi pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pilkada lebih akomodatif. Pilkada harus menjadi ajang politik rakyat. Dalam pilkada, rakyatlah yang berkuasa dan berpesta. Karena itu, keinginan rakyat harus didengar dan dijalankan. Dengan demikian, demokrasi kita akan semakin bermakna. (*)

Sinar Indonesia Baru, 10 Agustus 2007

Iklan

Legislasi

Mahkamah Konstitusi (MK) terus bekerja. Bahkan beberapa bulan lalu, lembaga ini terus melanjutkan sidangnya kendati aliran listrik padam. Mereka menyalakan sejumlah lilin agar para hakim bisa membacakan putusannya. Sejumlah putusannya kadang sangat mengejutkan. Selasa (19/12) lalu, misalnya, mereka menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) melanggar konstitusi.

MK berpendapat bahwa Pasal 53 UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertentangan dengan Pasal 24A Ayat (5) UUD 1945. Pasal 53 mengatur tentang pembentukan pengadilan khusus tipikor. Sedangkan Pasal 24A Ayat (5) menyebutkan bahwa pembentukan pengadilan harus melalui suatu undang-undang tersendiri, bukan mendompleng pada undang-undang lain.

Putusan ini tentu saja membuat kita terhenyak. Sebagian orang bahkan berprasangka buruk bahwa MK menghambat pemberantasan korupsi. Namun, MK tampaknya sudah mengantisipasi kemungkinan munculnya prasangka tersebut. Karena itu, MK menyatakan bahwa putusan itu tidak serta-merta membubarkan Pengadilan Tipikor, tapi memberi tenggat hingga tiga tahun sejak putusan tersebut dibuat. Dengan demikian, ada waktu bagi DPR dan pemerintah untuk membuat Undang-Undang Pengadilan Tipikor. Selain itu, Pengadilan Tipikor yang ada saat ini tetap berlaku hingga jangka waktu tersebut.

Putusan MK ini seharusnya menyadarkan kita bahwa ada yang tak beres dalam pembuatan undang-undang. Apa yang dilakukan MK sudah sesuai dengan tugasnya. Bahkan, dalam putusannya kali ini, MK relatif bersuara bulat. Satu hakim yang membuat pendapat berbeda (dissenting opinion/DO) bukannya mementahkan putusan, justru menuntut ketegasan. Hakim itu, Laica Marzuki, berpendapat bahwa putusan tersebut semestinya berlaku seketika, bukan memberi transisi. Hal ini berbeda dengan sejumlah putusan MK sebelumnya yang melahirkan DO yang mementahkan pendapat mayoritas hakim.

Sejak kelahirannya pada 2003, MK telah menguji 50 undang-undang. MK mengabulkan 28 permohonan uji materi yang diajukan kepada mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa proses legislasi yang dilakukan DPR dan pemerintah tak cukup hati-hati. Padahal, setiap pembuatan undang-undang bisa menghabiskan dana miliaran rupiah. Dari anggaran DPR pada 2006, per undang-undang menghabiskan Rp 640 juta. Tahun 2007 naik menjadi Rp 1,2 miliar per undang-undang. Sedangkan anggaran pemerintah untuk setiap undang-undang bisa menelan sekitar Rp 2 miliar hingga Rp 6 miliar. Bahkan galibnya, setiap menteri membuat anggaran tambahan dari dana nonbujeter hingga Rp 5 miliar per undang-undang. Tentu saja yang terakhir ini sulit dibuktikan.

Memang, kita tak bisa menyalahkan begitu saja para pembuat undang-undang, terutama DPR. DPR periode 2004-2009 menargetkan pembuatan 284 undang-undang. Artinya, tiap tahun mesti menyelesaikan lebih dari 56 undang-undang, atau lebih dari empat undang-undang per bulan. Tentu pekerjaan yang sangat berat. Apalagi pada awal dan akhir periode masa jabatan DPR dan pemerintah akan disibukkan oleh urusan pemilu.

Secara rinci, pada 2005 DPR mengagendakan pembahasan 55 RUU, pada 2006 ada 78 RUU, dan pada 2007 juga ada 78 RUU. Namun, pada 2005 dan 2006 masing-masing hanya menghasilkan 14 dan 37 undang-undang, sehingga masih jauh di bawah target. DPR periode 1999-2004 juga meninggalkan 61 RUU yang belum diselesaikan sehingga menjadi beban DPR periode saat ini. Besarnya jumlah RUU yang diagendakan DPR bersama pemerintah memang suatu keharusan setelah Indonesia memasuki fase reformasi. Salah satu jalan yang harus dilalui untuk suksesnya tujuan reformasi adalah membenahi perundang-undangan kita. Agar reformasi tidak tercecer zaman, maka menggenjot kelahiran undang-undang adalah suatu keharusan. Tentu saja akibatnya banyak terjadi lubang-lubang, karena faktor teknis maupun politis. Dalam kasus Pengadilan Tipikor tentu termasuk kategori kecelakaan teknis. Namun, banyak hal justru merupakan akibat pertarungan kepentingan, misalnya dalam hal regulasi migas, kelestarian alam, sumber daya air, listrik, dan sebagainya.

Pada titik inilah kita harus mendorong MK agar mengembalikan semua produk legislasi ke pangkuan UUD 1945.

Republika, Kamis, 21 Desember 2006

Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 134, 136 bis dan Pasal 137 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan UUD-45, menimblkan pro-kontra. Yang pro mengatakan, putusan tersebut sudah sesuai dengan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, demokrasi dan persamaan derajat di depan hukum.

Yang kontra mengatakan, MK terlalu berlebihan dalam mengambil putusan, di samping materinya tidak berkaitan langsung dengan hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD-45. Sebab tindak pidana penghinaan tidak identik dengan masalah kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Dan lagi penghinaan tidak sama dengan kritik dan koreksi. Penghinaan adalah perbuatan menyerang nama baik, martabat dan harga diri seseorang dan kritik adalah hal lain.

Jadi sebenarnya putusan MK tersebut haruslah dititikberatkan kepada masalah diskriminasi yang memang ditolak dan tidak dikenal oleh UUD-45, khususnya Pasal 27. Mengapa kita berpendapat seperti itu karena KUHPidana membedakan sifat delik penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dan antara sesama individu warga negara. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden oleh KUHPidana (Pasal 134) dikualifikasi sebagai delik biasa. Sedangkan penghinaan antara sesama individu warga negara tergolong delik aduan (klacht delict). Dengan demikian kalau terjadi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, mereka tidak perlu mengadukannya karena dengan sendirinya pihak berwajib dapat melakukan proses hukum terhadap pelakunya.

Pembedaan bersifat diskriminatif inilah yang seharusnya menjadi fokus putusan MK. Karena memang KUHPidana menganut paradigma Raja/Ratu sebagai demikian, maka tidak pada tempatnya diposisikan menjadi pihak dalam berperkara sehingga dengan kedudukannya itu tidak perlu mengadukan tindak penghinaan yang ditujukan terhadapnya. Tapi paradigma yang dianut oleh UUD-45 adalah kesamaan derajat setiap warga negara di depan hukum, lebih- lebih karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat, maka sudah tepat apabila MK menyatakan sifat delik penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 134) dan penghinaan terhadap sesama individu warga negara (Pasal 310) tidak perlu dibedakan. Dengan kata lain sifat deliknya sama yaitu sama-sama delik aduan.

Putusan MK yang menyatakan Pasal 134 KUHPidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidaklah terlalu signifikan, karena masih ada ketentuan delik penghinaan lain yang bisa dipergunakan yakni Pasal 310 dan 311 KUHPidana. Jadi tegasnya kalau kita memang menginginkan reformasi pasal-pasal pidana dan menegakkan jaminan konstitusi atas kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai Pasal 28 dan Pasal 28F UUD-45, maka pasal-pasal KUHPidana yang perlu dilakukan judicial review adalah ketentuan yang terkenal dengan haatzaai artikelen Pasal 154, 155, 156 dan 157 KUHPidana. Ketentuan ini dikenal sebagai pasal-pasal “penyebaran perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah”. Pasal-pasal inilah yang juga dikenal sebagai “pasal-pasal karet” yang selalu menghantui pers, termasuk para aktivis.

Cakupan pengertian sekaligus penafsiran “pasal-pasal karet” ini pun jauh lebih luas dan lebih mendalam dibanding Pasal 134, 136 bis dan 137 KUHPidana. Celakanya lagi, ketika pasal-pasal mematikan hak mengeluarkan pikiran dan pendapat serta berekspresi ini diterapkan di India waktu dijajah Inggris (British Indian Penal Code), sifat deliknya adalah delik materiil. Artinya pihak berwajib harus membuktikan terlebih dulu bahwa memang telah terjadi perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah akibat dipublikasikannya sebuah berita/tulisan.

Tapi ketika pasal-pasal mematikan ini dimasukkan ke KUHPidana Hindia Belanda, sifat deliknya diubah menjadi delik formil. Itu berarti pihak berwajib tidak perlu membuktikan adanya perasaan kebencian dan permusuhan dalam masyarakat terhadap pemerintah akibat diterbitkannya sebuah berita/tulisan. Karenanya “ranjau-ranjau pers” inilah yang seharusnya di-review oleh MK karena pasal-pasal tersebut bertentangan dengan hak berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dan pendapat yang dijamin oleh Pasal 28 dan Pasal 28F UUD-45.

Suara Pembaruan, 10 Desember 2006

Pasal Penghinaan Presiden Telah Dicabut

– Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengawal demokratisasi, dan secara bertahap mengembangkannya melalui keputusan-keputusan yang menyangkut pasal-pasal dalam KUHP, walau kadang keputusan itu kontroversial. Yang baru saja diputuskan adalah pencabutan Pasal 134, 136 Bis, dan 137 KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden. Para hakim MK menilai pasal-pasal tersebut termasuk pasal karet yang sudah tidak relevan lagi diterapkan di sebuah negara demokratis seperti Indonesia, negara yang berbentuk republik dan berkedaulatan rakyat. Apalagi pasal seperti itu dahulu sering digunakan untuk tujuan-tujuan politik, menjaga kekuasaan.

– Pencabutan pasal itu diputuskan dalam sidang MK Rabu lalu, sekaligus mengabulkan permohonan gugatan uji materiil pasal penghinaan terhadap presiden yang diajukan oleh pengacara Eggi Sudjana dan aktivis Pandapotan Lubis. Menurut hakim konstitusi Harjono, pasal-pasal tersebut mengegasi prinsip persamaan di depan hukum, mengurangi kebebasan berkekspresi, kebebasan akan informasi, dan prinsip kepastian hukum. Apalagi dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun penjara bagi pelanggaran pidana Pasal 134, semua itu dapat digunakan untuk mengekang kebebasan, membungkam kekritisan, dan akhirnya menghambat demokrasi.

– Bagaimana jika seorang presiden merasa terhina? Bisa dengan menggunakan pasal yang sama dengan warga negara lain, yakni Pasal 310 dan 321 KUHP. Namun keputusan itu tidak dilakukan secara mulus, karena ada empat hakim yang menyatakan dissenting opinion atau memiliki pendapat berbeda. Menurut empat hakim itu, martabat negara atau republik melekat dalam diri presiden sebagai kepala negara. Pencabutan pasal tersebut, justru bisa membuat penghina berlindung di balik kemerdekaan menyampaikan pendapat. Konstitusi menghormati dan menjamin setiap orang yang menyampaikan pendapat, tetapi tidak untuk melakukan penghinaan.

– Wajar bila terjadi perbedaan, karena semua bisa dilihat dari sudut pandang yang berbeda pula. Namun kita tetap harus menghormati keputusan MK. Kekhawatiran terhadap dampak negatif karena orang bisa menjadi lebih bebas menghina presidennya sendiri, mungkin tak perlu terlalu berlebihan, sebab siapa pun tak kebal hukum. Masih ada pasal-pasal lain yang bisa dipergunakan untuk menjerat mereka yang berbuat di luar kewajaran atau yang sudah dianggap benar-benar melakukan penghinaan. Namun setidaknya, ada keberanian dan kebebasan yang lebih leluasa dalam menyampaikan pendapat, termasuk yang berkait dengan presiden.

– Dua pendapat yang berbeda, tentu masing-masing mengandung kebenaran. Tetapi melihat pengalaman selama ini, terutama pada era kekuasaan Orde Baru, banyak aktivis yang ditangkap dan dihukum dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Sebut, misalnya, Sri Bintang Pamungkas. Jadi dari pengalaman praktik, memang keberadaan pasal itu lebih banyak digunakan para penguasa untuk membungkam aktivis. Maka belajar dari kenyataan empiris itulah, barangkali tepat apabila MK memutuskan untuk mencabut pasal-pasal karet yang bisa mengancam kebebasan. Sampai di mana batasannya sehingga bisa dikatakan menghina, menjadi sesuatu yang lentur.

– Mahkamah Konstitusi telah memberikan kontribusi kepada upaya pengembangan demokrasi di negeri ini. Pada masa lalu, sebelum ada MK, kita sulit membayangkan terjadinya pencabutan pasal-pasal krusial seperti itu. Apalagi di masa lalu, justru penguasa yang lebih suka memperalat hukum untuk kepentingannya. Sekarang di era reformasi, semua kemungkinan telah dibuka, kendati kita pun terkadang khawatir dengan kewenangan MK yang ada kalanya nyaris tanpa batas. Dampaknya pasti ada; namun kita tak perlu terlalu risau, karena bagaimanapun tidak akan pernah ada kebebasan yang sebebas-bebasnya, dan hukum akan berlaku bagi siapa pun.

Suara Merdeka, Jumat, 08 Desember 2006

Negara dalam Negara

Media Indonesia, Senin, 25 September 2006
AMENDEMEN konstitusi telah membawa banyak perubahan demi tegaknya negara yang demokratis. Namun dalam perjalanannya, amendemen itu juga melahirkan lembaga negara yang kebablasan, yang justru menggerogoti konstitusi itu sendiri. Lembaga negara itu adalah Mahkamah Konstitusi.

Kritik mutakhir yang keras dan pedas disuarakan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Muladi. Bahkan, dia menilai Mahkamah Konstitusi seperti negara dalam negara.

Muladi mengambil contoh yang dilihatnya sendiri saat menghadiri pelantikan Prof Dr Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Jimly mengucapkan sumpah sendiri dan juga menandatangani sendiri surat keputusan untuk dirinya sendiri. Presiden dan Wakil Presiden yang hadir di situ menjadi ‘penonton’ atas adegan yang ‘monolog’.

“Ini negara apa? Mahkamah Agung pun yang melantik itu kan kepala negara,” kata Muladi.

Contoh lain adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, karena dinilai bertentangan dengan konstitusi. Padahal, selain berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, justru konstitusilah yang memberi Komisi Yudisial wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Fakta lain harus dikemukakan, keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Komisi Yudisial itu diambil bulat suara, tanpa dissenting opinion. Padahal sebelumnya jelas ada hakim konstitusi yang juga Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berpendapat bahwa Komisi Yudisial diadakan guna turut membangun dan menciptakan badan peradilan yang bersih dan tepercaya. Namun, pendapat yang telah dipublikasikan itu anehnya lenyap begitu saja justru ketika Komisi Yudisial diadili di tangan Mahkamah Konstitusi. Kasus ini menunjukkan buruknya konsistensi hakim konstitusi.

Bukti lain, Mahkamah Konstitusi berani melangkahi wewenang yang diberikan undang-undang. Pasal 50 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah yang diundangkan setelah amendemen UUD 1945. Tapi, Mahkamah Konstitusi mengesampingkannya, dan menyatakan pasal itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah Konstitusi yang ‘semau gue‘ itu sangat berbahaya karena keputusannya bersifat final dan harus diterima sebagai kebenaran mutlak.

Kritik yang dilontarkan Muladi mengandung kebenaran yang mestinya menjadi perhatian serius MPR dan DPR agar tidak terlalu lama membiarkan negara di dalam negara. Sebuah gambaran yang terlalu seram untuk dibiarkan menjadi kenyataan yang berlarut-larut.


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.