Archive for the 'NU' Category

Bukan Hal Baru jika NU Harus Netral

Tepat, dan sesungguhnya bukan merupakan sesuatu yang baru jika Nahdlatul Ulama, dalam hal ini PWU Jawa Tengah menegaskan netralitasnya dalam Pemilihan Gubernur Jateng, 22 Juni mendatang. Tidak ada calon tertentu yang akan diberi dukungan secara struktural. Pun, andai calon itu adalah seorang pimpinan PWNU maka yang harus dilakukan adalah nonaktif manakala sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sikap tersebut ditegaskan dalam silaturahmi PCNU se-Jateng bersama Rois Aam PBNU KHMA Sahal Mahfudh di aula Pondok Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Margoyoso, Pati.

Pencalonan Mohammad Adnan yang juga Ketua Tanfidziyah PWNU sebagai wakil gubernur mendampingi calon gubernur Bambang Sadono yang diusung Partai Golkar memang menimbulkan spekulasi ormas Islam terbesar itu akan memberi dukungan struktural lewat pengurus cabang. Jika demikian halnya, bagaimana seharusnya sikap kembali ke Khitah 1926 dimaknai? Padahal dalam sikap yang diambil dalam Muktamar NU di Situbondo 1984, jelas-jelas NU mengambil jarak yang sama terhadap semua kekuatan politik, sehingga semua aktivitas politik warga NU dilakukan berdasarkan kapasitas pribadi, bukan organisasi.

Tarik-menarik kepentingan dalam sebuah pemilihan kepala daerah, apakah itu pilgub, plibug, atau pilwakot, pada era pemilihan langsung seperti sekarang memang berpotensi menimbulkan polarisasi di kalangan warga nahdliyyin. Sampai kemudian terpetakan NU struktural dan NU kultural. Apalagi sejak era reformasi 1998, kita juga mengenal partai yang menyimbolisasi diri sebagai “anak NU” seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Polarisasi diperkirakan tak terbendung ketika NU dan PKB sama-sama mempunyai jago dalam pilkada. Dan, itulah yang sekarang juga berkembang menjelang Pilgub Jateng.

Logika yang harus dipahami dalam konteks Pilgub Jateng mirip dengan Pilgub Jawa Timur ketika pucuk pimpinan wilayah NU ikut berkompetisi. Yang pertama-tama harus disikapi terkait dengan khitah, NU bukanlah partai politik, walaupun dari berbagai pengalaman sejauh ini ada saja orang-orang atau tokoh NU sendiri yang selalu mencari celah untuk memanfaatkan potensi kuantitatif warga ormas Islam tersebut dalam mobilisasi dukungan. Terkadang terasa, batas antara berpolitik praktis dengan tidak berpolitik praktis oleh para tokoh NU itu sangat tipis, demikian juga ketika menumpang “pengatasnamaan” struktur.

Sekali lagi kita mengingatkan, pilkada hanya bagian kecil dari tugas besar NU, sehingga kalau energi pengurus maupun warga NU cenderung hanya tersedot untuk sibuk dalam dukung-mendukung seorang calon, tujuan utama kemaslahatan jam’iyyah bisa ternomorsekiankan. Memiliki seorang gubernur atau wagub dari kader murni mereka sendiri memang akan menimbulkan kebanggaan, tetapi bukan itu sesungguhnya garis perjuangan organisasi NU di kancah kemaslahatan umat. Pendidikan dan kesejahteraan sosial-ekonomi lebih menunggu sentuhan daripada terjerat kesibukan berkubang di ranah politik kekuasaan.

NU telah terbukti menjadi salah satu pilar kebangsaan yang dapat diandalkan, terutama sikap istikamahnya dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang harus digerakkan sekarang adalah bagaimana organisasi nahdliyyin ini mampu menjadi lokomotif yang perkasa untuk menggeret dan mengentaskan warganya ke arah kemandirian sosial-ekonomi. Ranah kesejahteraan dengan menyandang posisi sebagai pilar civil society merupakan lahan garapan NU yang utama. Maka pernyataan soal netralitas dalam pilgub jangan hanya kuat gaungnya, tetapi harus dijaga dalam implementasi sikap.

Suara Merdeka, 25 Februari 2008

Iklan

Partai Politik Zonder Demokrasi

Pembentukan partai politik (parpol) baru kini semakin meluas dan menjadi gejala. Bahkan tanpa ragu-ragu ada semacam persaingan yang tidak sehat untuk merebut “pasar suara rakyat” dengan melakukan identifikasi identitas.
Ambil contoh manuver politik yang dilakukan oleh kader PPP. Mereka, menjelang pemilihan Ketua Umum, meminta kepada kader-kader yang ada di berbagai parpol untuk pulang “ke rumah” lama, yaitu partai berlambang Ka’bah ini. Tak kurang, manuver ini turut juga melibatkan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal, yang afiliasi politiknya sebenarnya adalah PKB.
Manuver lain terlihat dari pembentukan partai “baru” tetapi lama pasca perpecahan PKB. Mereka yang kemudian berkeingingan untuk menyatuan suara masyarakat NU itu membentuk partai baru yang menjadi tujuan bagi masyarakat NU. Senada dengan itu, masa depan PAN juga terancam dengan pendirian Partai Matahari Bangsa, yang mengklaim diri sebagai partainya masyarakat Muhamaddiyah. Jauh sebelumnya partai identitas lain sudah terbentuk. Ada partai untuk kaum muda yang didirikan oleh Sys Ns. Ada partai yang berafialiasi agama dan kelompok tertentu.
Pembentukan parpol adalah urusan setiap orang. Namun masa depannya amat ditentukan oleh kemampuan kita menyikapi keberadaan setiap parpol ini. Sebab demokrasi yang sehat memerlukan kematangan parpol. Sayangnya, di tempat kita, parpol masih belum memiliki identitas yang sehat. Identitas yang terbentuk atau dibentuk dengan sengaja adalah identitas bawaan.
Bandingkan dengan pemilu di AS yang hanya diikuti oleh dua parpol saja, Demokrat dan Republik. Keduanya bertarung dalam program. Keduanya tidak mengandalkan atau mengidentifikasikan diri dengan pemilih berdasarkan agama atau kelompok identitas emosional tertentu. Namun pertarungan antar parpol lebih kepada ideologi dan program yang akan dikerjakan oleh keduanya. Atas dasar itulah, maka pertarungan politik di Amerika lebih jelas, konkrit dan terukur.
Salah satu kelemahan pertarungan politik kita adalah bahwa parpol yang ada berdiri dan eksis untuk suatu tujuan politik dan keinginan tertentu. Parpol kita masih jauh dari idealisme demikian. Maka tak heran, bahwa tujuan pembentukan parpol adalah mencari makan dan kursi. Itu adalah sebuah hal lazim. Buktinya, mereka yang tidak berhasil mendapatkan kursi di DPR dan DPRD kemudian sibuk membentuk parpol baru dan atau mencari celah untuk mendapatkan tawaran politik lain. Bukannya setiap pada perjuangan semula—yang memang juga sulit untuk dikatakan sebagai ada—setiap parpol peserta pemilu kini bagaikan kehilangan arah.

Inilah kelemahan proses politik kita. Masih sangat sibuk dan penuh dengan aktifitas identitas. Jelas hal ini membawa konsekuensi pada saat pemungutan suara dan pemilihan. Masing-masing calon pemilih akan membawa identitasnya, bukannya program dan pilihan kebijakan yang mereka ketahui dengan baik.
Maka wajar saja ketika kemudian terjadi konfigurasi. Pemilih menjadi tidak berdaya. Mereka yang memberikan suara menjadi sangat tidak berarti ketika konfigurasi pasca pemilu ”kembali” kepada parpol di parlemen. Maka sia-sialah perjuangan rakyat atas nama demokrasi dan reformasi itu. Itulah yang kita lihat sekarang ini.

Memang ada rencana untuk memperbaiki sistem pemilu, sistem pemilihan dan electoral threshold. Semuanya harus didorong supaya di negeri ini yang ada adalah parpol profesional, bukan yang hanya sekedar mencari makan. Semua keinginan demokrasi harus dapat diterjemahkan kepada rencana dan kemudian didorong oleh idealisme kepartaian yang mengabdi kepada rakyat. Jika tidak, parpol-parpol baru akan terus bermunculan zonder demokrasi (***)

Sinar Indonesia Baru, Nov 29, 2006


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.