Archive for the 'Ormas' Category

Harlah NU

NU bukanlah organisasi politik yang bergerak dalam perebutan kekuasaan. Itulah penegasan KH Hasyim Muzadi, dalam pidato puncak peringatan hari ulang tahun (Harlah) ke-82 Nahdlatul Ulama, Ahad (3/2) kemarin. Hal itu sekaligus menegaskan wacana tentang kembali ke khittah yang bergema pada bulan Harlah NU yang lahir 31 Januari 1926. “NU adalah organisasi keagamaan. Politik NU adalah politik keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan berdasarkan amar ma’ruf nahi munkar,” kata ketua umum NU itu.

Sebenarnya, pada Muktamar NU di Situbondo, Jawa Timur, pada 1984, perintah kembali ke khittah sudah diputuskan. Yaitu untuk kembali ke dasar berdirinya organisasi para ulama ini sebagai organisasi sosial dan keagamaan. Namun tarikan ke politik demikian kuat. Sebagai contoh, NU ikut mendirikan partai Masyumi, menjadi partai NU, ikut mendirikan PPP, dan terakhir mendirikan PKB. Yang menarik, NU mendirikan PKB terjadi setelah perintah kembali ke khittah 1984.

Kini, wacana kembali ke khittah muncul lagi. Memang, ketika mendirikan PKB, NU tak menjadi bagian struktural dari partai tersebut. Hal itu berbeda dengan keterlibatan NU di Masyumi maupun PPP, apalagi dengan Partai NU. Namun faktanya, para ulama dan pengurus NU memiliki kaitan yang sangat kuat dengan PKB. Sehingga ketika penyusunan daftar calon anggota legislatif, banyak pengurus NU yang ‘cuti’. Jika terpilih, mereka mundur dari kepengurusan. Jika tak terpilih, mereka kembali lagi ke jabatannya semula. Juga ada fenomena paguyuban politik Kiai Langitan, Kiai Khos, ataupun Kiai Rembang. Dari paguyuban kiai lahir PKNU, karena tak puas dengan PKB.

Juga ada partai-partai yang didirikan oleh orang-orang NU seperti PKU dan PPNUI. Pada Pemilu 2004, dua orang pengurus PBNU — KH Hasyim Muzadi dan Salahuddin Wahid — menjadi calon wapres. Muzadi digandeng Megawati Soekarnoputri dan Gus Solah digandeng Wiranto. Gus Dur yang menjadi tokoh di balik kembalinya NU ke khittah pada 1984, justru menjadi tokoh utama kelahiran PKB. Ia kemudian menjadi presiden.

Kini, di tengah Bulan Harlah (Hari Ulang Tahun) ke-82 NU, kehendak untuk lebih fokus ke masalah sosial dan keagamaan begitu kuat. Ini tentu sangat menggembirakan. Wacana tentang ketertinggalan institusi keagamaan, pendidikan, maupun sosial NU mengemuka lagi. Demikian pula wacana tentang ketertinggalan warga NU di bidang ekonomi maupun pendidikan. Sedangkan untuk urusan politik sudah tak mengemuka lagi. Hal ini sangat berbeda ketika NU hendak melahirkan PKB. Kini, sudah banyak warga NU yang duduk di jabatan politik, seperti di DPR, DPRD, DPD, bupati, walikota, gubernur, maupun menteri.

Apa yang telah terjadi di masa lalu, bukanlah sesuatu yang harus disesali atau dipersalahkan. Itu sudah menjadi bagian dari sejarah. Yang terpenting adalah apakah kita sebagai umat Islam dan sebagai warga NU mampu mengambil hikmah dari semua kejadian tersebut. Sejarah bukanlah garis kontinum ataupun siklikal. Ia bisa berbentuk apa saja. Ambil yang baik, tinggalkan yang tak baik. Kini tinggal melihat grafiknya: apakah meningkatkan kualitas atau justru terjadi degradasi.

Kita menyambut gembira tentang tumbuhnya kesadaran agar para ulama jangan masuk ke politik praktis. Biarlah itu menjadi urusan para politisi. Tugas mulia ulama adalah menjadi teladan moral dan sumber inspirasi bagi semangat optimisme dan kemajuan. Apalagi kini bangsa Indonesia sedang membutuhkan keteladanan semacam itu. Kita menjadi bangsa paling korup dan kehilangan kepercayaan diri. Pada sisi lain, tantangan dakwah demikian menganga akibat iklim demokrasi dan kemajuan pendidikan.

Munculnya aliran-aliran sesat maupun gugatan terhadap doktrin-doktrin dasar Islam oleh kaum neoliberal merupakan tantangan para ulama untuk menjawabnya. Umat juga membutuhkan tuntunan konkret untuk menjawab tantangan kehidupan sehari-hari akibat kemajuan peradaban dan kesibukan yang luar biasa para kaum awam. Perlu strategi dakwah yang baru untuk menjawab tuntunan-tuntunan instan tersebut.

Akhirnya, kemajuan Indonesia tergantung pada kemajuan umat Islam. Ini karena posisi umat Islam yang mayoritas. Di sinilah tantangan nyata di bidang ekonomi, sosial, agama, dan pendidikan. Kita harus memberantas kebodohan dan ketertinggalan umat. Pada titik ini, pemerintah mempunyai tanggung jawab besar untuk menggandeng ulama. Tentu pemerintah akan mengalami kesulitan jika ulamanya berpolitik praktis. Tapi jika pemerintah mengabaikan ulama dan kondisi umatnya, maka jangan salahkan jika ulamanya kemudian terjun ke politik. Tentu hal itu jangan sampai terjadi. Bangsa ini tak hanya butuh kepemimpinan politik, tapi juga kepemimpinan moral.

Republika, Senin, 04 Februari 2008


Blog Stats

  • 791,644 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.