Archive for the 'Pangan' Category

Keriuhan Impor Beras

BANGSA ini ternyata masih menghadapi urusan perut yang tidak pernah usai. Penyebabnya jelas, karena perkara pangan, khususnya beras, tidak pernah diurus secara benar. Karena tidak diurus dengan benar, persoalan perut pun muncul setiap saat.

Kita memang bangsa yang suka keriuhan berdebat daripada bertindak. Seperti debat kali ini, ketika rencana impor beras 500 ribu ton diumumkan. Tetapi, bagaimanapun riuhnya antara yang pro dan yang kontra, impor tidak pernah bisa dihindari. Alasannya, pemerintah tak mau mengambil risiko sekecil apa pun.

Di luar keriuhan impor, bersamaan dengan itu pula selalu ada kenaikan harga beras yang membubung suka-suka. Sekarang, misalnya, di beberapa daerah rakyat harus membeli beras dengan harga Rp7.500 per kilogram. Padahal, harga normal hanya Rp4.000/kg.

Selalu pula setiap harga beras naik, muncul pemandangan getir yang terjadi di banyak tempat. Yakni, antrean rakyat membeli beras murah yang digelar pemerintah. Yang membuat kita pilu, banyak orang tua yang harus berebutan di bawah terik matahari.

Tidak adakah cara lain memberikan subsidi selain pamer kemiskinan dengan telanjang dan sarkastis buat orang-orang tua serta rakyat kelas bawah? Kenapa dalam setiap pemberian bersubsidi, pemerintah tidak punya cara memberikan kepada rakyat yang lebih manusiawi?

Kerapuhan pertahanan pangan dan gejolak harga pasti akan selalu memunculkan pamer ‘kemiskinan’ yang memilukan dan memalukan. Padahal, tanpa pamer, siapa pun tahu bangsa ini memang sudah terpuruk.

Karena itu, komitmen memberesi urusan pangan mestinya menjadi darah yang mengaliri seluruh bangsa ini. Hentikan debat yang tak ada gunanya, terlebih lagi bagi sesama pejabat pemerintah. Yang sering membuat pusing, ada pejabat yang mengatakan stok beras cukup, tetapi kenyataannya impor beras jalan terus.

Kenyataannya memang tidak ada faktor yang mendukung bahwa produksi beras mencukupi. Sebab, areal pertanian makin tahun makin menurun. Infrastruktur agraria tidak pernah dibangun. Bahkan irigasi yang rusak pun dibiarkan kian hancur. Sementara jumlah penduduk naik rata-rata 2% setiap tahun.

Kini, saatnyalah menghentikan diskusi panjang yang tak berujung. Sekali lagi, revitalisasi pertanian yang pernah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak bisa ditunda-tunda lagi. Ia tidak boleh lagi berhenti pada teks pidato, setelah itu menguap.

Membangun pertanian harus dengan tujuan yang jelas. Pertama, meningkatkan areal pertanian secara terencana untuk meningkatkan produksi beras. Kedua, membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian, seperti irigasi yang sejak era reformasi tidak terurus lagi. Ketiga, menyediakan benih, pupuk, dan obat-obatan secara teratur.

Tetapi yang membuat petani menjerit, setiap musim tanam tiba pupuk sering kali menghilang. Belum lagi ancaman puso, banjir, dan El Nino. Kepedihan ini pun berlanjut: setiap musim panen tiba harga gabah selalu jatuh. Lengkap sudah derita petani!

Harus menjadi spirit bahwa membenahi pertanian adalah hal yang paling masuk akal daripada bermimpi menjadi ini-itu. Sebab, negeri ini punya tanah dan air yang luas, manusia yang melimpah, dan tentu saja punya jejak historis sebagai bangsa agraris.

Seperti kata peribahasa, janganlah ingin melompat terlalu jauh jika jarak yang dekat pun belum terlampaui.

Media Indonesia, Jum’at, 16 Februari 2007

Iklan

Polemik Beras Semakin Ramai

Akhirnya, kebijakan mengimpor besar bergulir semakin kencang. Pasca penolakan sejumlah daerah yang menolak menjadi sandaran pengapalan beras impor, kini masalah tersebut sudah menjadi perdebatan politik di Senayan. “Keramaian” kini berpindah ke Gedung DPR. Adalah beberapa fraksi yang mempertanyakan kebijakan mengimpor beras tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III DPR. Mereka meminta pimpinan DPR untuk mempercepat mekanisme pembahasan hak angket dan interpelasi kepada pemerintah mengenai kebijakan mengimpor 110.000 ton beras itu.

Sesi ini mungkin akan menarik, mungkin juga tidak. Sebab di Senayan, cenderung ada kubu yang selalu ingin berada di belakang pemerintah, sehingga apapun kebijakan pemerintah akan dibela mati-matian, kalau perlu berjibaku, sementara di seberangnya, beberapa fraksi juga selalu menjadikan kebijakan pemerintah sebagai alat untuk menunjukkan eksistensinya. Kedua kubu ini dalam sering “bertikai” namun sayangnya, fakta  politik lebih memihak kepada kubu yang pro-pemerintah.

Menariknya adalah, kita akan menyaksikan, sejauhmana komitmen DPR kepada masalah yang mendera petani. Kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat petani. Kita, melalui proses yang akan terjadi nantinya, akan menyaksikan kemampuan anggota DPR menjadikan isu ini sebagai alat untuk memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat.

Namun begitupun, jikalau anggota DPR sekarang ini sedang berjuang untuk mempertanyakan kebijakan ini, sesuai dengan haknya, maka kita sebenarnya harus waspada. Berbagai masalah yang terjadi belakangan ini justru hanya menjadi lips service belaka. Bahkan dalam beberapa kasus, berbagai argumentasi yang diajukan sering hanya untuk mengelabui masyarakat. Kita saksikan sendiri bagaimana anggota DPR ini memang lebih sulit untuk dipercaya. Mereka hanya bekerja untuk menguntungkan diri sendiri.

Kita malah khawatir bahwa masalah ini justru menjadi alat politik- meski Parlemen memang lembaga politik. Yang kita tidak ingin adalah jangan sampai impor beras menjadi semacam kesempatan untuk memperbaharui diri karena selama ini dicerca dan kini seolah sudah perpihak. Setelah tidak berpihak kepada rakyat saat BBM dinaikkan, kini barangkali mereka ingin dikatakan sebagai wakil rakyat. Ini jelas sangat tidak pantas untuk dilakukan jika hal tersebutlah motivasinya.

Kita juga tidak ingin perdebatan di Senayan tidak menyentuh masalah substansial. Sebab impor beras bukan hanya masalah data dan angka, namun bicara soal keberpihakan kebijakan makro kepada para petani. Kenyataan yang terjadi adalah pemerintah hanya memaksakan kehendak tanpa memperhitungkan stok nasional.

Entah apa ujungnya, namun kita lihat saja. Sepantasnya gagasan untuk mengajukan hak angket dan interpelasi adalah sangat penting untuk dilakukan. Ada kesan bahwa kebijakan ini memang sudah sangat dipaksakan, termasuk dengan mendisain segala cara untuk memperoleh justifikasi. Buktinya, segera setelah muncul banyak penolakan, di daerah terjadi lonjakan harga beras. Ini kita khawatirkan terjadi karena ada tangan yang bermain untuk mempercepat penerimaan dan pengakuan akan perlunya impor. Lagipula, seperti ditengarai oleh Gus Dur, kekacauan ini justru terjadi karena ada pihak yang memang dengan sengaja menyimpan beras untuk kemudian dijadikan sebagai alat menguntungkan dirinya sendiri.

Bagaimanapun, impor beras ini telah menyedot energi. Bahkan Presiden Yudhoyono sendiri telah memerintahkan keberpihakan kepada petani. Jadi, sebenarnya konsepnya sudah jelas. Hanya barangkali ada terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Akibatnya, petani pun dikorbankan. (***)

Sinar Indonesia Baru, Jan 13, 2007

Beras, Politik, dan Petani

Pada Senin, 2 Januari 2006, mengawali kerja tahun lalu, Presiden berkunjung ke Perum Bulog secara mendadak. Saat itu sedang tarik-ulur akan mengimpor beras atau tidak. Dirut Bulog ngotot untuk mengimpor karena cadangan di gudang Bulog menyisakan separuh dari seharusnya.

Sedangkan Menteri Pertanian menolak impor karena beras di tingkat petani masih tersedia, pada sisi lain panen segera tiba. Akhirnya, impor terjadi juga. Sekitar 110 ribu ton beras. Situasi panas itu masih serangkaian dengan impor beras Oktober-November 2005 sekitar 70 ribu ton. Impor itu mengundang diajukannya hak angket oleh 114 anggota DPR. Pada 2006, hak angket itu kandas. Maka pada Oktober-November 2006 terjadi impor lagi sekitar 210 ribu ton.

Pada Senin, 8 Januari 2007, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas di Departemen Pertanian. Topiknya pun spesial: Pengadaan beras. Di sisi lain, saat ini impor beras sedang ditenderkan oleh Bulog. Jumlahnya makin besar: 250 ribu ton dengan nilai 80,2 juta dolar. Bulog bahkan mengungkapkan pada 2002 sudah ada nota kesepahaman untuk impor beras dari Thailand dan Vietnam masing-masing 1 juta ton dan 500 ribu ton. Impor kali ini, dan juga tahun-tahun sebelumnya, merupakan bagian dari realisasi kesepakatan tersebut.

Jika dikontraskan dengan situasi Januari 2006, saat ini tak ada lagi wacana soal nasib petani. Tak ada lagi pembicaraan soal berapa harga jual gabah dari petani saat musim panen pada Maret-April nanti. Tak ada pembahasan apakah petani kita makin sejahtera atau justru makin miskin. Yang dibahas hanyalah soal-soal makro. Mereka menargetkan produksi beras naik 2 juta ton dibandingkan dengan 2006. Anggaran produksi beras pun dinaikkan menjadi Rp 8,7 triliun dibandingkan pada 2006 yang Rp 6,2 triliun.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 2006 ‘hanyalah’ 6,6 persen, lebih rendah dari perkiraan pemerintah yang 8 persen. Sumbangan inflasi terbesar dari sektor pangan 3,05 persen. Terbesar datang dari beras, yakni 1,63 persen. Artinya, secara total, sektor beras menyumbang 24,69 persen terhadap total inflasi. Bahkan pada Desember 2006 beras menyumbang inflasi sekitar 40 persen dari total inflasi pada bulan itu. Ini akibat kenaikan harga beras pada sepanjang tahun lalu yang mencapai 42,04 persen. Karena itu, sejak dini Bank Dunia mengingatkan bahwa 50 persen penduduk Indonesia masuk kategori miskin dan berisiko tinggi jatuh miskin akibat kenaikan harga beras dan minyak tanah. Bank Dunia pun menyarakan Indoneasia untuk impor beras. Tak ada saran untuk minyak tanah.

Dari wacana yang mengemuka dan dari langkah-langkah yang dilakukan terlihat bahwa masalah harga beras ini hanya dilihat dari sisi supply and demand belaka. Tak ada upaya untuk menelisik kemungkinan adanya ketidakwajaran dari mekanisme pasar. Harus dicatat bahwa walaupun harga beras tahun lalu melonjak dari kisaran Rp 3.800 di Januari 2006 menjadi sekitar Rp 5 ribu pada saat ini bukan berarti petani menangguk untung. Yang sudah pasti untung adalah pedagang beras dan importir beras. Apalagi di tengah derasnya kebijakan impor beras, sejumlah daerah mengaku melakukan ekspor. Ada apa?

Karena itu pemerintah mestinya menelisik tentang pertambahan jumlah penduduk miskin di sektor pertanian. Angka penduduk miskin dari tahun ke tahun terus meninggi: 35,1 juta jiwa (Februari 2005), 39,05 juta jiwa (Maret 2006), dan 45,7 juta jiwa (Desember 2006), dan diperkirakan 52,4 juta jiwa (Desember 2007). Siapa saja mereka? Itu yang harus dijawab.

Jawaban itu akan menggiring kita untuk tak terjebak pada indikator-indikator makro belaka. Apalagi kita sudah bersepakat pada pendekatan pemerataan dan kesejahteraan bersama. Yang terjadi akibat pendekatan makro dan liberalistik adalah rusaknya alam, ketimpangan ekonomi, keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Untuk negara yang sedang membangun dibutuhkan keterlibatan negara yang kuat untuk melindungi orang-orang yang lemah kapital, lemah akses, dan lemah pengetahuan. Bahkan negara maju pun tetap melindungi sektor-sektor dasarnya, terutama di bidang pangan dan sumber energi mineral. Apalagi Indonesia menghadapi masalah berat berupa mentalitas korup, culas, dan lancung.

Republika, Kamis, 11 Januari 2007

Data Penerima Raskin

Kita berharap semua pihak tidak meributkan kurangnya pagu raskin yang diterima karena besar sedikitnya pagu raskin yang diterima itu menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu daerah.

BERAS untuk warga miskin (raskin) pada pekan-pekan ini mulai disalurkan di daerah-daerah. Namun, tampaknya pada penyaluran kali ini muncul sejumlah permasalahan yang perlu ditangani segera, atau paling tidak, perlu ada penjelasan lebih lanjut.

Pasalnya, permasalahan yang menyangkut soal perut akan sangat sensitif. Pada gilirannya, sering menyulut konflik-konflik baik sesama warga penerima raskin, maupun antara penerima raskin dengan pemerintah pembuat kebijakan ataupun Perum Bulog sebagai penyalur.

Seperti yang terjadi di Kab. Cirebon dan Kab. Karawang, muncul pertanyaan, mengapa pagu raskin bagi kedua daerah itu berkurang, padahal jumlah rumah tangga miskin (RTM) meningkat. Sepintas, pemicu permasalahan ini adalah adanya ketidaksinkronan data.

Pemkab Cirebon yang bersandar pada data Badan Biro Statistik (BPS), mempertanyakan data yang digunakan pemerintah Provinsi Jabar. Pasalnya, data pemprov itu berakibat pagu bagi daerah tersebut berkurang.

Kejadian di Kab. Cirebon dan Kab. Karawang, boleh jadi juga terjadi di daerah lainnya. Ketidaksinkronan data yang menjadi acuan akan menimbulkan spekulasi-spekulasi yang dapat berbuntut permasalahan yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Pemprov Jabar di satu pihak dan pemkab/pemkot di pihak lainnya, ada baiknya melakukan pendalaman mengenai siapa saja yang masuk hitungan sebagai penerima raskin. Kemudian, harus disepakati data mana yang digunakan. Jika menggunakan data BPS, semua harus mengacu kepada data tersebut.

Sejauh ini, Pemprov Jabar sudah menjelaskan bahwa di Jawa Barat, berdasarkan data sensus Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 2.905.217 rumah tangga miskin (RTM). Sebanyak 2.491.055 RTM di antaranya mendapat jatah raskin pada 2007 dengan total 298.926.600 kg, meningkat 39% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 1.789.750 RTM.

Berdasarkan kebijakan pemerintah pusat, jatah raskin per tahun yang semula 150 kg per RTM dikurangi menjadi 120 kg per RTM sehingga pagu raskin turut berkurang. “Dari sisi kuantitas menurun 5 kg per RTM per bulan. Tapi, jumlah bulan naik dari 10 bulan menjadi 12 bulan. Fasilitas raskin ditujukan untuk menyebarkan ke kelompok sasaran, bukan secara kuantitasnya,” kata Kepala Biro Sarana Perekonomian Pemprov Jabar, Edy Sundayana.

Patut disamakan persepsinya bahwa dalam RTM terdiri dari keluarga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Dalam hal ini, penerima raskin adalah keluarga sangat miskin dan miskin. Sedangkan, keluarga hampir miskin tidak berhak menerimanya.

Kita memang harus satu pendapat, tahun ini raskin disalurkan untuk 15,8 juta RTM di 33 provinsi, kendati di Indonesia berdasarkan data BPS terdapat 19,1 juta RTM. Raskin untuk mereka berupa beras kelas III (SNI IV) dengan harga Rp 1.000,00 per kg.

Kita berharap semua pihak tidak meributkan kurangnya pagu raskin yang diterima karena besar sedikitnya pagu raskin yang diterima itu menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu daerah.***

Pikiran Rakyat, Rabu, 10 Januari 2007

Pemerintah Itu Memeriksa

Tidak habis-habisnya kita menggugat, mengapa bisa terjadi kelangkaan, sebelumnya minyak tanah, sekarang beras. Akibatnya, masyarakat harus membayar mahal.

Hukum ekonomi yang sangat wajar bahwa ketika terjadi kekurangan pasokan, maka harga barang akan melambung tinggi. Pertanyaannya, mengapa pasokan bisa berkurang? Lebih jauh lagi, mengapa kekurangan itu bisa tidak diketahui dan tidak bisa diantisipasi?

Terus terang kita sangat mengkhawatirkan buruknya manajemen pemerintahan. Ketidakmampuan dari seorang pemimpin untuk mengetahui realitas yang tengah terjadi di tengah kehidupan rakyat yang ia pimpin.

Sepanjang pemimpin tidak pernah mau turun ke bawah dan hanya duduk di belakang meja untuk menerima data dari bawahan, maka pasti akan ada ketidaksinkronan. Contoh paling aktual dalam urusan perberasan sekarang ini. Dikatakan, meningkatnya harga beras bukan disebabkan oleh kelangkaan, sebab perbedaan antara kebutuhan dan produksi hanya 66.000 ton.

Pertanyaannya, apakah kita tahu di mana beras yang kita miliki itu berada? Di mana pula daerah-daerah yang kekurangan pasokan sehingga perlu diperhatikan?

Kita sangat khawatir, semua data itu tidak kita miliki. Masalahnya, semua itu selalu berangkat dari asumsi. Produksi padi misalnya dihitung berdasarkan perkiraan luasan lahan yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik. Padahal, pengelolaan pangan tidak cukup hanya berdasarkan angka statistik. Kita harus melengkapi data itu dengan kenyataan yang sebenarnya ada di lapangan.

Tanpa bermaksud mengagung-agungkan pemerintahan Orde Baru, keadaan seperti ini tidak pernah akan terjadi pada masa itu. Belajar dari antre bahan kebutuhan pokok di masa Orde Lama, diperhatikan betul masalah kebutuhan pokok rakyat. Bahkan ibaratnya, berapa pun harganya akan dibayar agar tidak terjadi kelangkaan, karena itu hanya menyusahkan rakyat.

Apakah di zaman reformasi hal seperti itu tidak bisa dilakukan? Seharusnya bisa, bahkan lebih bisa, sebab apa pun sistem politiknya, tugas pemerintah adalah menyejahterakan rakyatnya. Agar bisa menyejahterakan, pemerintah harus bekerja, terutama bekerja untuk memeriksa apakah semua sistem itu berjalan baik.

Tugas pemerintah adalah membuat kebijakan publik. Sangatlah wajar apabila sesekali kebijakan publik pemerintah tidak sejalan dengan pandangan partai politik atau pakar. Namun hal itu wajar saja dan pemerintah bergeming sepanjang itu bermanfaat bagi rakyat.

Sungguh aneh, apabila atas nama demokrasi, atas nama kebebasan, justru hal yang paling mendasar itu tidak kita lakukan. Kita ingin ingatkan lagi bahwa dalam demokrasi jangan hanya hak sipil dan hak politik saja yang diperhatikan. Yang tidak kalah penting adalah hak ekonomi, hak sosial, dan juga hak budaya.

Cita-cita besar yang ingin kita gapai sebagai bangsa adalah menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Itulah ekonomi pasar sosial. Pemenuhan kebutuhan rakyat, seperti minyak tanah dan beras, merupakan tanggung jawab yang harus dipikul pemerintah. Untuk itulah mereka dipilih dan diberi kehormatan.

Kompas, Selasa, 19 Desember 2006

Beras Mahal, Salah Siapa?

Pekan ini pemerintah sibuk merencanakan operasi pasar.

Pasalnya, harga beras di tingkat pembelian masyarakat meningkat sampai mencapai 5 persen dari harga normal. Kebanyakan harga yang mengalami lonjakan terjadi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Terang saja, sebagaimana sudah dibuktikan sendiri oleh inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, masyarakat kesulitan. Amat kesulitan malah. Sebab sebelumnya masyarakat sudah didera oleh persoalan serius karena kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kini bahan pokok menjadi persoalan baru.

Implikasi serius dari naiknya harga beras bukan hanya pada persoalan mikro. Harga beras yang melonjak akan memicu inflasi, padahal kini sedang stabil. Bulan lalu, BPS sudah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi kita tidak lagi overheated, karena inflasi bisa diredam sampai cuma satu digit. Kalau inflasi naik lagi, itu pertanda bahwa stabilitas nasional akan terganggu.

Belum lagi bahwa masalah beras adalah indikator yang digunakan untuk urusan kesejahteraan. Pemerintah menggunakan pasokan beras dalam menilai tingkat dan derajat kesehatan masyarakat termasuk dalam memperhitungkan kemiskinan di level rumah tangga.

Jadi wajar saja kemudian kalau masalah beras ini direspon dengan amat cepat. Sayangnya, secepat apapun masalah, selalu saja pemerintah memang terlambat. Termasuk dalam masalah kenaikan harga beras tadi.

Gagalnya panen petani sebenarnya sudah bisa ditebak akan menyebabkan masalah. Stok beras nasional belum berada dalam batas aman, sehingga pemerintah beberapa bulan lalu sudah memutuskan untuk menambah stok beras dalam batas aman. Namun ternyata ketersediaan beras nasional tidak memperkirakan kebutuhan akibat gagalnya panen di sejumlah daerah.

Masalah lain adalah bahwa daerah memang turut memberikan andil dalam melaporkan keadaan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perdagangan, banyak daerah justru mengambil sikap diam atas masalah yang dialaminya. Padahal kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Papua misalnya adalah karena keteledoran aparat pemerintah daerah. Mereka tidak menjadikan masalah kelaparan sebagai masalah terbuka, sehingga menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Hal lain yang gagal diantisipasi oleh pemerintah adalah bahwa masalah kenaikan beras akan berhubungan erat dengan permintaan. Pemerintah seolah tidak memiliki pengalaman bahwa bulan ini adalah Desember. Setelah Natal, maka Tahun Baru 2007 akan disusul oleh perayaan Hari Raya Idul Adha. Kebutuhan masyarakat akan bahan pokok pastilah akan meningkat secara signifikan.

Kemampuan pemerintah dalam menganalisis masalah dan mengantisipasi keadaan darurat memang sangat lemah. Padahal pemerintah memiliki lumbung beras yang dicadangkan oleh Bulog. Dalam pantauan kita, kenaikan harga beras sebenarnya jauh-jauh hari seharusnya sudah diantisipasi. Sekarang ini keadaan sudah dipenuhi oleh para spekulan yang jelas saja ingin mendapatkan keuntungan. Belum lagi prediksi beberapa pihak bahwa ada oknum pemerintah yang memang dengan sengaja mempermainkan keadaan demi kepentingan tertentu.

Pemerintah seharusnya memperkuat profesionalisme dalam menangani masalah kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah, jika benar akan melakukan operasi pasar, harus benar-benar pada sentra di mana kenaikan harga benar-benar telah mengancam kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang belum juga waspada pada keadaan ini harus ditekan supaya mereka lebih perduli pada keadaan masyarakatnya. (***)

 

Sinar Indonesia Baru, Dec 15, 2006

 

Memproduksi dan Mengelola Pangan

Dua hal itu menuntut cara penanganan yang berbeda. Kita bukan hanya harus mampu memproduksi, tetapi yang tak kalah penting adalah mengelola hasil produksi. Dalam kedua hal itu kita menghadapi masalah. Rendahnya produktivitas pertanian membuat kita sering kekurangan persediaan pangan. Apalagi ditambah dengan luasan lahan yang semakin berkurang serta yang sekarang ini sedang terjadi, yakni pergeseran musim tanam karena musim hujan yang terlambat datang.

Revitalisasi pertanian yang sudah dicanangkan berulang kali sekadar hanya sebagai sebuah seremoni. Upaya untuk membenahi semua yang dibutuhkan bagi kebangkitan sektor pertanian tidak kunjung terjadi.

Seperti diingatkan ahli ekonomi pertanian Peter Timmer, sepanjang tidak ada inovasi baru, tidak ada teknologi baru yang diintroduksikan, jangan heran apabila produktivitas tidak pernah akan meningkat. Tanpa ada peningkatan produktivitas, kehidupan para petani tidak pernah akan bisa diperbaiki.

Apalagi kalau kemudian kita lihat cara pengelolaan produk hasil pertanian. Mulai dari tingkat petani hingga lembaga yang lebih tinggi, penanganan begitu buruk. Tingkat kehilangan pascapanen, misalnya, angka bisa mencapai 20 persen dan itu tidak pernah diperbaiki karena tidak ada inovasi yang dicoba diterapkan.

Perum Bulog yang seharusnya berperan sebagai penyangga tidak lagi menjalankan perannya seperti itu. Lembaga itu tidak ubahnya seperti perusahaan dagang, yang sekadar berpikir untung-rugi bagi perusahaannya, bukan untung-rugi bagi kehidupan bangsa ini.

Keadaan menjadi bertambah ruwet ketika pemerintah pun hanya berorientasi kepada kebijakan harga. Demi menjaga tingkat inflasi, demi menjaga tidak bertambahnya jumlah orang miskin, yang dipikirkan bagaimana membuat harga pangan murah, sementara bagaimana biaya produksinya tidak pernah ikut dipikirkan.

Jangan heran apabila akhirnya petanilah yang terkena getahnya. Padahal, lebih dari 60 persen bangsa ini masih hidup dari sektor pertanian. Ketika kehidupannya terus tertekan, merekalah yang akhirnya menjadi kelompok masyarakat miskin itu.

Peristiwa yang terjadi hari-hari ini, dengan harga beras yang melambung begitu tinggi, merupakan cerminan dari buruknya manajemen pangan kita. Siklus ini tidak akan pernah bisa diputus apabila kita hanya melihat persoalan secara sepotong-sepotong.

Distorsi ini bukan hanya melemahkan keberhasilan pemerintah untuk mengendalikan inflasi tahun ini yang bisa ditekan hingga enam persen, tetapi bisa memicu munculnya persoalan baru. Padahal, kita sedang berharap tahun depan menjadi awal kebangkitan kembali perekonomian negara ini.

Karena itu, saatnya bagi kita untuk bergegas membenahi diri. Secara serius kita lihat kelemahan yang masih ada dalam aspek produksi. Berusaha keras untuk membenahinya agar produktivitas bisa segera meningkat. Setelah itu memikirkan sistem pengelolaan pangan yang lebih efektif agar tidak setiap kali hanya menimbulkan kesulitan bagi rakyat banyak.

Kompas, Kamis, 14 Desember 2006


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.