Archive for the 'Parpol' Category

Masa-masa Dilematis

Pada tahun 2009 akan diselenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden. Masa-masa sekarang ini adalah masa yang sensitif.

Bagi pemerintah, apalagi yang Presiden dan Wapresnya akan maju dalam pemilu, tahun itu tahun yang secara politik sensitif. Membuat peri kehidupan rakyat lebih sulit dengan, misalnya, menaikkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok apa pun secara politik adalah kontraproduktif. Toh, pemerintah SBY-JK sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM sampai sekitar 30 persen. Begitu diketahui publik, unjuk rasa menentang kenaikan marak di banyak tempat.

Benar argumen termasuk dari Presiden Yudhoyono yang mengatakan, jika mengikuti pertimbangan kepentingan politik Pemilu 2009, logis jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, tetapi mencari alternatif lain. Alternatif lain juga sulit dan rumit, tetapi mungkin kesan dan dampaknya tidak sedramatis kenaikan harga BBM. Kita kemukakan argumen itu sekadar mencoba menempatkan proporsi. Proporsi dilematis yang kita hadapi. Kecuali kondisi domestik, persoalan berat yang kita hadapi sebagai bangsa, diperparah kondisi global, khususnya naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan dunia. Alternatif untuk menghadapi kondisi dan situasi itu bagi kita terbatas dan dilematis.

Jika harga BBM dipertahankan, pemerintah harus menambah APBN untuk menaikkan subsidi BBM. Hal itu berarti, pemerintah harus mengurangi subsidi dan alokasi dana dari sektor lain, yang berarti juga menambah beban hidup rakyat banyak/di antaranya dana kesehatan, pendidikan, subsidi warga miskin. Terlepas dari fungsi BBM untuk industri. BBM juga menyediakan konsumsi untuk kemudahan dan kelancaran hidup warga menengah ke atas. Namun, bagi pemerintah dan publik, pilihan itu tidak enak, serba sulit, dan dilematis.

Kita kemukakan kondisi dilematis yang serba pelik, untuk menjelaskan duduknya perkara. Apabila kompensasinya? Kondisi sulit yang dilematis itu jangan sampai dibiarkan membuka peluang untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengail di air keruh. Penegakan hukum harus diperkeras. Kompensasi untuk warga miskin, seperti program bantuan langsung tunai, diusahakan mencapai sasaran. Demikian pula program lainnya untuk warga miskin di bidang kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Inilah kesempatan yang hendaknya menciptakan momentum. Yakni momentum, kita, pemerintah, dan publik mau dan mampu bekerja keras, tuntas, optimal melaksanakan kebijakan dan program terutama untuk warga miskin dan warga marjinal di lapangan. Bicara kita lumayan jago, juga membuat konsep dan rencana. Namun, pelaksanaan secara penuh, konsekuen dan konsisten, itulah kelemahan kita. Kondisi kritis, jelas menuntut semua pihak, terutama pemerintah dan pimpinannya bekerja lebih cekatan. Amat diperlukan kepemimpinan dan kinerja yang pasti, cepat, dan cekatan. Di mana-mana kondisi krisis dan kritis memerlukan kepemimpinan yang efektif dan efisien.

Kompas, Senin, 12 Mei 2008

Menuju Politik 2009

Golkar dan PDIP manggung bareng di Medan, Sumatra Utara. Di sana ada pernyataan soal kesamaan ideologi nasionalisme dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sana juga terucap bahwa jika dua partai terbesar ini bersatu maka mereka akan banyak meraih kemenangan. Contoh yang diungkap adalah pemilihan gubernur Banten, yang kemudian dioptimiskan akan berulang di Jakarta.

Pertemuan itu mengundang banyak tafsir, dan memancing geliat politik. Hingga 2009 nanti ada banyak agenda politik. Karena itu panggung bersama itu mengundang spekulasi soal kemungkinan koalisi pada pemilihan kepala daerah, hingga ke soal memenangkan pertarungan pada penyusunan paket RUU bidang politik (RUU Parpol, RUU Pilpres, RUU Susduk, dan RUU Pemilu Legislatif) dan koalisi pada Pilpres 2009 nanti. Ada pula yang melihatnya pada upaya meredam interpelasi lumpur Lapindo.

Di lingkungan PDIP, hal itu tak banyak menimbulkan riak. Selain partai ini sangat berpusat pada Megawati, partai ini juga telah melalui ‘seleksi alam’ yang keras dengan tersingkirnya banyak faksi. Sehingga kepengurusan partai sangat homogen. Sedangkan di Golkar terlihat jelas bahwa faksi Agung Laksono paling keras bersuara. Mereka menilai hal itu sebagai peristiwa biasa dan ilegal karena tak melalui mekanisme partai. Adapun partai-partai lain langsung pasang kuda-kuda, delapan partai mengadakan pertemuan khusus untuk menjajaki kemungkinan membuat koalisi tandingan.

Jika soalnya hanya menyangkut koalisi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, maka tak ada masalah yang krusial. Soalnya hanyalah pada bagaimana publik mengapresiasi calon yang mereka ajukan. Apalagi ternyata sudah banyak terbukti bahwa banyaknya kursi di parlemen tak berjalan paralel dengan dukungan publik terhadap calon kepala eksekutif.

Hanya harus diakui bahwa Golkar dan PDIP adalah dua partai terbesar, paling merata, dan memiliki infrastruktur, jaringan kader, serta dana yang yang besar. Sehingga jika mereka berkoalisi sangat berpotensi untuk menang. Kasus Pilkada Banten hendak dijadikan preseden. Apakah ini akan terbukti pada pilkada yang lain? Masih perlu diuji. Namun apakah ini merupakan masalah krusial? Tidak. Itu adalah soal pilihan yang bebas dan rakyat yang akan menentukan. Yang penting prosesnya transparan, jujur, dan adil, serta tak ada kecurangan dan kejahatan.

Namun jika koalisi mereka ditujukan untuk memaksakan suatu sistem yang lebih menguntungkan mereka semata maka publik berhak untuk bersuara. Saat ini pemerintah dan DPR sedang bersiap-siap untuk melakukan amandemen paket UU bidang politik. Di sana akan ditentukan soal wujud Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu, penentuan daerah pemilihan dan batas electoral threshold (ET), persyaratan mendirikan partai dan menjadi caleg/capres, serta kemungkinan dibolehkannya calon independen.

Sejak reformasi, politik Indonesia relatif tak stabil. Bahkan pemerintahan SBY-JK pun tak mampu menjalankan amanat dengan tenang. Walau tak dijatuhkan seperti BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, toh ia tak mudah memerintah. Ini karena suara mereka di parlemen (gabungan kursi Golkar dan Demokrat) tak mencukupi. Hal serupa pernah menimpa Megawati-Hamzah (PDIP-PPP). Mereka harus mengakomodasi partai-partai lain. Gambaran serupa juga dihadapi para gubernur, bupati, dan walikota. Ini semua karena distribusi suara relatif tersebar.

Karena itu, penyederhanaan partai merupakan salah satu agenda reformasi untuk membangun sistem politik yang kokoh. Jika polarisasi distribusi suara yang menyebar ini tak kunjung mendapat jalan untuk disederhanakan, maka demokrasi di Indonesia menjadi jalan di tempat. Bagi sebagian pihak yang tak sabar dan tak mampu berpikir rumit, maka jalan paling mudah adalah melakukan pembatasan — yang pada batas tertentu bisa menjadi pengekangan. Padahal salah satu nikmat demokrasi adalah kebebasan. Sehingga sejumlah syarat dalam demokrasi tak ditujukan untuk menghalangi kebebasan tapi lebih diarahkan pada membangun ketertiban.

Dalam konteks inilah dibolehkannya calon independen adalah bagian dari keniscayaan demokrasi. Mempersulit mendirikan partai adalah intoleran. Menetapkan daerah pemilihan dan menetapkan ET di luar batas daya dukung sosial adalah represi. Namun menetapkan ET terlalu rendah juga berarti inefisiensi. Yang harus didorong adalah merger, konfederasi, dan koalisi permanen. Cara ini lebih elegan dan hanya menuntut ditumpulkannya egoisme politisi. Mari kita lihat apa yang akan diperbuat politisi.

Republika, Kamis, 28 Juni 2007

Bila Golkar-PDIP Sepakat Berkoalisi

SEPERTI diduga, silaturahmi kebangsaan antara Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Medan menuai berbagai reaksi. Ada yang melihat peristiwa itu biasa-biasa saja. Tetapi ada juga yang mengatakan pertemuan yang membuka pintu bagi koalisi ‘merah kuning’ itu sebagai langkah yang menarik untuk dikaji.

Koalisi adalah praktik yang sangat lumrah dalam perpolitikan sebuah negara demokratis. Karena itu tidaklah menjadi aneh ketika dua atau lebih partai politik menyatakan berkoalisi untuk memerintah atau beroposisi.

Akan tetapi pertemuan Medan, antara dua partai besar yang sama-sama berplatform nasionalis-kebangsaan itu, juga memiliki keunikan yang menarik untuk diamati. Pertama, inilah pertemuan dua kekuatan politik yang berbeda kamar. Yang satu, Golkar, berada dalam kamar koalisi, sementara PDIP menghuni sendiri kamar oposisi. Kedua, kesepahaman sikap keduanya, paling tidak dalam sejumlah masalah di parlemen, akan memengaruhi jalannya pemerintahan sekarang.

Kemungkinan pertama, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin mudah mengegolkan kebijakan karena PDIP yang beroposisi bisa dijinakkan oleh Golkar yang bermitra. Kemungkinan kedua–ini yang paling dikhawatirkan–adalah peluang PDIP menjinakkan Golkar agar berpihak pada pikiran oposisi. Bila Golkar (126 kursi) dan PDIP (109 kursi) bersatu melawan kebijakan pemerintah, bisa dipastikan akan memenanginya. Karena hanya membutuhkan 16 suara tambahan untuk meraih mayoritas.

Akan tetapi publik, khususnya konstituen yang berpikiran dan bertabiat nasionalis-kebangsaan, melihat peluang koalisi Golkar-PDIP tidak sebatas pergeseran suara di parlemen saat ini. Koalisi keduanya–kalau itu terlaksana–adalah peneguhan kembali sejumlah sikap dasar kebangsaan dan kenegaraan yang dalam kenyataan dewasa ini mulai goyah.

Pancasila dan UUD 1945 adalah semangat yang menjiwai kehadiran Golkar dan PDIP. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 tertuang keyakinan suci tentang persatuan dan kesatuan yang dibangun atas dasar pemuliaan terhadap fakta kebinekaan kita. Kebinekaan dalam suku, agama, ras, dan daerah. Inilah bendera ideologi kedua partai tersebut.

Fakta kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini mulai memperlihatkan gejala pengingkaran atau penafsiran yang berbeda tentang kebinekaan. Ada bukti empiris yang menunjukkan kehadiran partai-partai politik yang hendak memaksakan uniformitas. Entah atas dasar agama, suku, ras, dan daerah. Fakta ini tidak sekadar ada, tetapi menggejala.

Dan itu adalah bagian dari dinamika kebangsaan yang merisaukan kebinekaan. Golkar dan PDIP harus tampil bersama membentengi kesucian kebinekaan yang mewataki bangsa dan kebangsaan serta negara dan kenegaraan Indonesia.

Karena itu, bila Golkar dan PDIP berkoalisi, inilah koalisi ideologis, bukan koalisi pragmatis. Koalisi yang mempertaruhkan seluruh eksistensi bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat anak bangsa yang beraneka, memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara.

Di tengah euforia multipartai, jauh lebih berguna bila PDIP dan Golkar yang berwatak ideologis sama berkoalisi. Karena dengan demikian mereka membentengi nilai-nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, dengan berkoalisi, sejumlah proses politik seperti pilkada di daerah akan lebih sederhana. Bila kedua partai ini menemukan mekanisme koalisi yang betul, manfaatnya jauh lebih besar ketimbang mudaratnya.

Media Indonesia, Jum’at, 22 Juni 2007

Koalisi Kebangsaan

Sebuah perhelatan besar terjadi di Medan. Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukan sebuah langkah politik baru dengan mendeklarasikan sebuah model koalisi. Kesepahaman digagas dalam sebuah konsep bernama Silaturahmi Nasional. Dalam acara yang untuk pertama kali terjadi di antara dua partai besar pemegang Pemilu 2004 itu, hadir Ketua Umum Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P Taufik Kiemas.

Pertemuan keduanya memang terasa mengejutkan. Kita tahu bahwa selama ini Partai Golkar adalah partai pendukung pemerintah. Sementara PDI-P adalah partai yang menancapkan diri sebagai oposisi. Keduanya juga bukan sekali dua kali berbeda pendapat dalam merespon persoalan bangsa, termasuk kebijakan pemerintah.

Kedua partai besar itu memang bukan baru kali ini bersama. Ketika menghadapi persaingan dalam Pemilu 2004 lalu, keduanya bergabung ke dalam sebuah kesatuan bernama Koalisi Kebangsaan. Namun keduanya kemudian ditandingi oleh Koalisi Kerakyatan, bentukan lawan politik mereka. Imbas koalisi itu kemudian terus terjadi dalam “perebutan” kursi di parlemen, termasuk pimpinan DPR, pimpinan Komisi dan Badan Kelengakapan parlemen.

Dilihat dari sudut pandang pengalaman, bertemunya kedua parpol besar ini memang luar biasa besar. Partai Golkar pernah memegang pemerintahan selama lebih dari tiga dekade termasuk ketika masih menjadi ormas bernama Golkar. PDI-P sendiri, pernah memegang tampuk pemerintahan di jaman mantan Presiden Megawati Soekarnoputri. Keduanya jelas memiliki sumber daya, baik berupa kader maupun simpatisan bagaikan air bah. Kini mewarnai pertarungan politik di Indonesia dengan sangat baik.

Yang paling menjadi perhatian kita adalah, apakah yang akan terjadi dengan adanya semacan kesepahaman ini? Persoalan politik kita memang amat sulit ditebak. Namun keduanya memang sudah menjalin eksperimentasi. Dalam Pilkada di DKI Jakarta sekarang, keduanya mengusung calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang sama. Sebagaimana disampaikan oleh salah seorang kader mereka, kerjasama ini akan terus berlanjut ke berbagai bidang.

Penguasaan politik-jika bisa dikatakan demikian-memang amat pasti terjadi kalau keduanya terus bersama dan melekat ke dalam sebuah koalisi. Namun itu tidak mudah. Kita tahu bahwa kepentingan keduanya atas kekuasaan dan kedudukan bukan sebuah pertanyaan. Keduanya pernah mengecap indah dan enaknya berada dibarisan kekuasaan. Maka tiitk kritis yang penting untuk dipertanyakan pada kedua parpol besar ini adalah apakah tujuan akhir mereka bersama adalah memang untuk kepentingan masyarakat, atau sebaliknya, hanya untuk menggolkan kepentingan mereka.

Bayangkan apa yang akan terjadi jika kedua parpol ini saling mendukung dalam pilpres mendatang. Mereka pasti akan merebut suara mayoritas di parlemen, bahkan dalam pemilihan Presiden. Lalu di seluruh wilayah, kalau koalisi ini terus bertahan, mereka akan merebut habis seluruh jabatan Kepala Daerah dan Wakilnya. Maka semua kebijakan pemerintah memang akan mudah dilaksanakan karena tiadanya lagi oposisi efektif. Pertanyaannya, inikah yang kita kehendaki?

Semuanya memang terpulang pada mereka. Namun, kita tetap memandang positif semua perkembangan politik. Bagi kita inilah saatnya untuk belajar berdemokrasi. Kita hanya perlu mengingatkan bahwa rakyat menuntut mereka untuk memperhatikan rakyat dengan jujur dan benar. Jangan sampai koalisi itu juga berakhir pada bagi-bagi kekuasaan, seperti sekarang ini kita lihat dan rasakan sendiri. (***)

Sinar Indonesia Baru, 22 Juni 2007

Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008

Judul headline Kompas edisi Jawa Timur beberapa waktu lalu cukup mengejutkan. Di situ tertulis, Sulit, Pilih Gubernur Berkualitas. Menurut penulis, hal itu mengejutkan karena pendapat itu bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung. Lanjutkan membaca ‘Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008’

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Tindak tegas pelaku skandal seks

http://solopos.co.id/index2.asp?kodehalaman=h26# – Dalam beberapa hari terakhir setidaknya ada dua berita yang cukup mendapatkan perhatian publik.
Berita tersebut terkait beredarnya video yang berisi skandal seks.

Di tingkat nasional, rekaman adegan seks diduga melibatkan seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar berinisial YZ. Dari pemberitaan di media, YZ melakukannya dengan seorang penyanyi dangdut berinisial ME.
Beredarnya adegan tak senonoh ini tentu saja menghebohkan. Tak hanya di gedung Senayan, di tengah-tengah masyarakat pun beredarnya video ini menjadi perbincangan hangat. Maklum, skandal seks ini diduga melibatkan publik figur, ”orang terhormat”, seorang wakil rakyat.
Dan kasus ini, berkat kemajuan teknologi informasi juga telah beredar ke belahan bumi lain. Sungguh memalukan!
Skandal yang tidak kalah menghebohkan juga terjadi di tingkat lokal, khususnya di Klaten.
Rekaman video mesum berdurasi lima menit diduga dilakukan dua orang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Klaten yakni Tr dan St. Mereka melakukan perbuatan tak senonoh itu saat masih menggunakan atribut PNS-nya, dan dilakukan di tempat umum pula. Sungguh tindakan yang amat disesalkan.
Sampai saat ini kita memang belum memperoleh kepastian akan kebenaran isi rekaman video tersebut karena keduanya dalam proses penyelidikan. DPP Partai Golkar selaku induk partai YZ sudah membentuk tim pengusut untuk menilai benar tidaknya isi rekaman video itu.
Demikian pula kasus di Klaten, Tim PP 30 Tahun 1980 yang dibentuk instansi setempat juga tengah melakukan pemeriksaan. Bagaimana hasil akhir pemeriksaan dua kasus tersebut, mari kita tunggu sama-sama.
Lanjutkan membaca ‘Tindak tegas pelaku skandal seks’


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.