Archive for the 'Parsel = Korupsi?' Category

Parsel dan Stigma Korupsi

Bisnis parsel di tanah air pernah berjaya. Bisnis ini sempat tercoreng ketika muncul sejumlah parsel yang ternyata berisi bom pada Natal tahun 2000 lalu. Namun saat itu bisnis parsel masih tetap bagus. Dalam tiga tahun terakhir, bisnis ini terpuruk berat. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pejabat menerima parsel karena menganggap itu bagian dari upaya penyuapan pejabat penyelenggara negara. Imbauan itu menjadi efektif karena pada saat bersamaan upaya pemberantasan korupsi sedang gencar-gencar dilakukan. Tentu saja tidak ada pejabat yang ingin tersandung gara-gara menerima parsel dari rekanannya. Secara tak sengaja pula, imbauan itu sekaligus memberi stigma bahwa pemberian parsel kepada pejabat merupakan bagian dari tindakan korupsi.

Maka, tidak ada yang berani menerimanya. Bukankah nekat namanya bila masih berani menerima parsel? Bisa- bisa parsel yang diterima itu dianggap sebagai “bukti” korupsi.

Stigma korupsi yang dilekatkan pada parsel telah membuat bisnis parsel jatuh. Para pelaku bisnis parsel yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Parsel Indonesia (APPI) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung KPK awal pekan ini. APPI menuntut agar KPK mencabut imbauan pelarangan pemberian parsel kepada pejabat.

Pasar utama bisnis parsel memang para pejabat atau mereka yang mempunyai kekuasaan. Anak buah, rekanan bisnis berlomba-lomba memberikan parsel kepada pejabat atau atasannya pada saat menjelang hari raya atau kesempatan istimewa lainnya.

Diduga, pemberian itu mempunyai maksud tertentu seperti agar proyek bisa jatuh ke tangan pemberi parsel. Sebenarnya, hal ini sudah bukan rahasia lagi. Seseorang memberi parsel kepada pe- jabat tentu ada maunya. Ibarat kata pepatah, ada udang di balik batu.

Apalagi dalam sejarah bangsa kita, kebiasaan pejabat mendapat parsel bukan baru kemarin. Dulu namanya bukan parsel. Parsel adalah kata bahasa Inggris, yakni parcel yang diserap bahasa Indonesia.

Bangsa kita mempunyai kata khusus untuk parsel itu, yakni upeti. Namun kata upeti itu terasa kurang santun lagi karena nuansa penyuapan sangat kental dalam makna kata itu. Maka dicarilah kata asing yang terdengar lebih menarik dan jauh dari nuansa penyuapan, yakni parsel.

Imbauan KPK agar pejabat tidak menerima parsel sudah betul. Itu adalah langkah pertama mencegah kolusi yang biasanya selalu berbuah tindak korupsi. Bila negara ini ingin memerangi korupsi, maka segala upaya pencegahan harus dilakukan.

Menangkap para pelaku tentu bagus. Namun akan lebih bagus lagi adalah mencegah agar tidak sampai terjadi tindak korupsi. Dan, salah satu jalannya adalah melarang para pejabat menerima parsel atau berbagai hadiah lainnya.

Imbauan KPK untuk tidak menerima parsel tadi merupakan langkah kecil yang artinya besar. Imbauan itu hendaknya tidak dibaca untuk mematikan bisnis parsel. Bisnis parsel adalah suatu usaha yang halal. Persoalannya, pasar mereka yang selama ini para pejabat kini mulai hilang.

Persoalan korupsi di negara kita sangat kompleks. Selain berkaitan hukum yang tidak dilaksanakan dengan tegas, juga menyangkut kebiasaan yang berlangsung berabad-abad. Para pemimpin kita pada masa lalu sudah biasa menikmati upeti.

Pemberian upeti ini terus berlanjut sesuai dengan tuntutan zaman dan salah satu bentuk upeti yang paling kasat mata saat ini adalah pemberian parsel kepada pejabat.

Jalan korupsi tentu tidak hanya parsel. Masih banyak jalan lain. Kalau satu jalan menuju tindak korupsi itu bisa ditutup, kenapa tidak. Tugas KPK tidak hanya menangkap para pelaku korupsi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah mencegah. Imbauan tadi salah satu jalannya.

Imbauan itu bisa ditaati, bisa tidak. Namun imbauan itu menjadi efektif karena upaya pemberantasan korupsi sedang digalakkan. Kita tidak membenci usaha parsel. Yang kita khawatirkan orang memanfaatkan parsel untuk berkolusi, melakukan tindak korupsi.

Suara Pembaruan, 10 Okt 2006

Iklan

Kontroversi Parsel

Setiap menjelang hari raya Idul Fitri, selalu muncul kontroversi di sekitar parsel. Yakni, bolehkah para pejabat negara/pemerintah, terutama aparat hukum dan keamanan, menerima parsel.

Parsel ini biasanya berupa bingkisan yang dibungkus dengan sangat indah. Isinya bisa macam-macam. Dari makanan kaleng, pakaian, perabot rumah tangga, kristal, voucher belanja di mal-mal tertentu, hingga kunci mobil. Tidak lupa disertakan pula kartu nama si pengirim selain ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri.

Sejak beberapa tahun terakhir ini, parsel bahkan sudah berkembang menjadi bisnis yang melibatkan uang miliaran rupiah. Tak aneh bila banyak pengusaha tergiur dalam bisnis penyediaan parsel yang harga per paketnya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah ini, berikut jasa pengantarannya.

Menjadi pertanyaan, apakah mereka, para pejabat publik itu, akan tetap mendapatkan pengiriman parsel, seandainya tidak menjabat sebagai presiden, menteri, anggota DPR, DPRD, gubernur, bupati/wali kota, camat, kepada desa dan sebagainya? Apakah mereka akan tetap menerima parsel seandainya bukan berprofesi sebagai jaksa, hakim, polisi, pengacara, dan seterusnya? Apakah mereka akan tetap mendapatkan parsel seandainya sudah pensiun dari jabatan-jabatan tersebut? Tampaknya tidak, atau minimal tidak sebanyak ketika mereka masih menjadi pejabat. Sebab, semakin jabatan seseorang tinggi, strategis, terutama yang menyangkut masalah hukum dan peluang kontrak bisnis, maka bisa dipastikan jumlah parsel yang diterimanya juga semakin banyak dan bergengsi.

Karena itu bisa dipastikan bahwa orang-orang yang mengirimkan parsel ke para pejabat tadi tentu ada maunya, ada kepentingan di baliknya. Kepentingan itu tidak sekadar mempererat silaturahmi. Di balik pengiriman parsel tersebut ada harapan yang lebih besar. Harapan itu bisa menyangkut kepentingan hukum, bisnis, politik, lobi, dan sebagainya. Dengan demikian, pemberian parsel tersebut bisa dikategorikan sebagai hal yang mengarah kepada suap. Sehingga, kalau kita ingin benar-benar memberantas korupsi di negeri ini, kita harus mengawali dari hal-hal kecil seperti pelarangan terhadap pemberian parsel kepada pejabat negara/pemerintahan.

Karena itu kita sangat mendukung sikap dan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengimbau kepada semua pihak agar tidak memberi parsel kepada para penyelenggara negara, pejabat pemerintah, serta aparat hukum dan keamanan. Bukan hanya imbauan. Kalau perlu bahkan harus berupa larangan, yang disertai sanksi tegas baik kepada yang memberi dan apalagi yang menerima.

Ini sesuai dengan pasal 12B UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah menjadi UU No 20/2001. Dalam pasal itu dinyatakan, setiap pemberian kepada penyelenggara negara karena jabatannya yang berlawanan dengan tugasnya, sudah dikategorikan suap atau gratifikasi.

Bagaimana bila parsel itu tidak dimaksudkan sebagai suap, tapi sebagai tanda terima kasih? Misalnya parsel yang diberikan kepada guru atau pejabat-pejabat yang kecil peluangnya untuk berbuat korupsi? Atau, bagaimana bila parsel itu dalam bentuk buku-buku pelajaran agama?

Tentu boleh-boleh saja. Namun, yang harus diingat antara suap dan terima kasih jaraknya sangat tipis, sangat tidak terlihat. Karena itu alangkah baiknya bila parsel untuk para guru dan profesi semacamnya diberikan setelah murid-murid menerima rapor. Sedangkan bingkisan parsel yang berupa buku-buku pelajaran agama tentu sangat terpuji, apalagi bila buku-buku itu berisi hal-ihwal pemberantasan korupsi, seperti yang banyak diterbitkan oleh KPK.

Republika, Senin, 09 Oktober 2006

Hindari Gratifikasi, Tolak Parsel

Setiap tahunnya, khususnya menjelang dan pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan, perbincangan seputar boleh tidaknya pejabat penyelenggara negara menerima parsel terus terjadi. Hal ini pun kemudian melahirkan pro kontra di masyarakat. Sebahagian kalangan menilai, asal dalam batas-batas kewajaran, maka pemberian parsel adalah hal yang lumrah. Akan tetapi, tak sedikit kalangan yang menilai bahwa pemberian parsel, dalam ukuran apapun bagi seorang pejabat penyelenggara negara adalah tindakan yang tidak wajar.

Memang selama ini, sering sekali model dan tata cara pemberian parsel tidak banyak diketahui publik. Inilah yang mengundang sejuta tanya. Mayoritas transaksi pemberian parsel biasanya dilakukan di tempat yang sepi. Tidak banyak yang melihat, tetapi ada juga dilakukan di tempat yang terang. Jika pemberian dan penerimaan parsel dilakukan di tempat yang tersembunyi, tentu hal ini akan melahirkan kecurigaan. Ada apa dibaliknya. Adakah pesan khususnya yang melekat dalam parsel tersebut.

Tak dapat kita pungkiri bahwa praktek pemberian parsel sebagaimana selama ini terjadi, sering membawa pesan wasiat. Katakanlah, seseorang bawahan yang hendak menduduki jabatan tertentu, maka ia akan datang mengunjungi pejabat yang berwewenang sambil membawa parsel. Demikian juga dengan seseorang yang perkaranya sedang dalam proses pengadilan, biasanya ia akan mengunjungi hakim atau jaksa dengan membawa parsel dalam berbagai bentuk sambil menitipkan sejumlah pesan. Praktek-praktek seperti inilah yang banyak terjadi di negara kita.

Berkaitan dengan itu, kita menyambut baik adanya ajakan sekaligus peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar penyelenggara negara tidak boleh menerima dan memberi parsel. Demikian juga kepada masyarakat luas, diharapkan tidak mau ikut dalam memelihara tradisi tersebut dimana para penyelenggara negara seolah-olah wajib harus dihargai dengan memberi sejumlah pemberian. Sebetulnya, para pejabat penyelenggara sudah diberi nilai khusus dengan memberi gaji dan tunjangan yang dalam ukuran kita sudah standar. Bukan hanya itu, mereka juga telah diberi fasilitas yang cukup untuk mendukung pekerjaannya. Jadi dengan demikian, ia-nya tidak perlu lagi menerima parsel.

Langkah KPK tersebut sesungguhnya beriringan dengan semangat untuk membangun dan mewujudkan tata pemerintah yang baik. Akan tetai langkah KPK ini perlu diiringi dengan penegakan supremasi hukum. Artinya, jika ada pejabat yang terbukti secara sah menerima parsel, maka proses hukum harus dilakukan kepadanya.

Akan tetapi, kebijakan KPK ini perlu disosialisasikan secara luas. Sosialisasi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada sejumlah penyelenggara negara dan jajaran direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tidak menerima dan memberi parsel harus dilakukan hingga ke daerah-daerah. Sebab parsel dalam kadar/jumlah tertentu, dapat dikategorikan dalam pengertian suap. Pemberian suap berarti praktek korupsi sudah terjadi.

Bahkan lebih jauh, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tumpak Hatorangan Panggabean, parsel itu bisa ditafsirkan macam-macam. Sosialisasi yang lebih intensif perlu terus dilakukan. Bentuk parsel juga bisa beraneka ragam. Misalnya pemberian lampu kristal. Pemberian tiket pesawat bagi seorang pejabat dan juga keluarga. Apalagi seperti diungkapkan oleh Tumpak Panggabean, bahwa seorang pejabat bisa mendapat parsel hingga mencapai angka Rp 2 miliar.

Ke depan kita harus bekerja keras dalam membangun gerakan yang secara tegas menolak pemberian gratifikasi dan parsel kepada pejabat penyelenggara negara. Sebab, pemberian parsel sama artinya dengan melakukan praktek suap. Jika pemberian parsel, khususnya bagi pejabat penegak hukum misalnya, bisa menciderai kaidah-kaidah hukum itu sendiri. Gerakan untuk menolak parsel memang membutuhkan niat baik dari pejabat dan juga masyarakat luas. Karena itu, gerakan ini menjadi tugas kita bersama, sama seperti tekad dan niat untuk memberantas korupsi. (*)

Sinar Indonesia Baru Medan, Selasa, 08 Oktober 2006

 

Masalah THR Dan Parcel

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) Taufik Effendi mengatakan, tidak ada pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) bagi PNS (Pegawai Negeri Sipil).

Sebab, THR disamakan dengan gaji ke-13. Namun, dalam hal kebijakan pengiriman dan penerimaan parcel/bingkisan lebaran, Men-PAN membolehkannya, yaitu bagi atasan kepada bawahan khususnya golongan I dan II.

Masyarakat pun dibolehkan mengirimkan bingkisan lebaran kepada sesuai dengan kebiasaan, atau adat istiadat yang berlaku di setiap daerah. Asalkan, dalam bentuk dan jumlah yang wajar.

Dengan penjelasan Men-PAN itu berarti PNS tidak perlu menunggu dan berharap adanya THR dari pemerintah dan hal itu wajar, mengingat THR yang biasa diterima pegawai swasta dikompensasikan kepada gaji ke-13.

Namun, dalam hal pengiriman parcel menurut hemat kita akan sulit. Sebab, yang biasanya mendapat banyak parcel adalah atasan, dan parcel itu datang dari mana-mana dengan maksud dan tujuan yang beragam. Ada yang ikhlas, namun biasanya kalau jumlahnya besar ujung-ujungnya minta proyek atau fasilitas dll.

Bagi PNS golongan I dan II memang hidup dalam kesederhanaan saat ini karena gajinya sangat minim, sehingga kalau anaknya sudah besar-besar dan kuliah di bangku SMA misalnya, apalagi sudah kuliah, maka dipastikan kehidupannya ’’morat-marit’’ karena harus gali lubang tutup lubang dan gaji yang diterima pun sudah tidak utuh lagi karena selalu dipergunakan untuk meminjam ke bank dan koperasi.

Oleh karena itu, sebaiknya hadiah parcel yang akan diberikan kepada bawahannya di masing-masing departemen sebagusnya dalam bentuk santunan beasiswa sehingga akan sangat menolong bagi PNS golongan renah. Kalau dalam bentuk parcel berupa makanan dan minuman biasanya akan habis begitu saja, kurang berarti dan tidak banyak membantu meringankan beban PNS golongan rendahan, kecuali gaji PNS tahun depan sudah pasti akan dinaikkan mengikuti jejak gaji anggota polisi yang disebut-sebut akan mencapai Rp5 juta per bulan, sehingga ke depan kehidupan PNS termasuk TNI dan Polri serta seluruh pegawai pemerintahan akan semakin sejahtera. Dengan demikian kita bisa berharap kinerja aparatur kita semakin baik dalam melayani masyarakat/publik.

Hal ini hanya bisa dicapai jika gaji dinaikkan dan sanksi diperberat bagi yang bersalah sehingga KKN bisa ditekan seminimal mungkin. Kalau THR bagi PNS sudah jelas dialihkan ke gaji ke-13, maka bagi pegawai swasta yang namanya THR merupakan dambaan, sebab tidak ada yang namanya gaji ke-13.

Dengan demikian tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak memberi THR, kecuali memang kondisi keuangannya benar-benar sulit sehingga harus ada jalan kel;uar (musyawarah). Sebaiknya selambat-lambatnya THR sudah diberikan seminggu menjelang Lebaran sehingga dapat dipergunakan bagi karyawan/buruh untuk keperluan Lebaran bagi anak dan istrinya. Jika karyawan/buruh senang tentunya diharapkan ’’feedback’’nya mereka akan bekerja lebih baik lagi bagi peningkatan produksi di tempatnya bekerja.

Sedangkan masalah parcel menurut hemat kita sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala dan berkembang terus hingga sampai sekarang ini, sehingga isi parcel bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam bentuk kuci mobil, sertifikat rumah dll.

Tentu saja parcel itu bagus bila niatnya baik dan nilainya tidak terlalu mahal. Dengan demikian, bisnis percel pun akan ttap hidup dan berkembang sehingga tidak mematikan mata pencarian orang yang selama ini menekuni bisnis parcel. Kalau KPK keras melarang pejabat negara menerima parcel karena bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, hal itu khusus bagi pejabat karena selama ini sudah disalahgunakan untuk maksud negatif, merugikan negara.

Berita Sore, 07 Oktober 2006


Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.