Archive for the 'Partai Politik' Category

Blok Capres Bermunculan

PEMILIHAN presiden tinggal empat bulan lagi. Arus politik pun kian menderas dan dinamis. Berbagai blok politik pengusung calon presiden terus bermunculan. Blok-blok politik itu menempatkan diri dan posisi mereka secara lebih terbuka dan transparan. Selama ini peta kekuatan calon presiden selalu didominasi dua blok politik saja. Yang pertama, tentu saja blok incumbent, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dengan Partai Demokrat sebagai basis pendukungnya. Blok politik ini dikenal dengan sebutan Blok S. Kedua, Blok M, yaitu blok politik calon presiden yang dibangun Megawati Soekarnoputri dengan mesin politik yang bertumpu pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kemudian terbitlah blok baru setelah Jusuf Kalla menyatakan kesediaannya tampil sebagai calon presiden dari Partai Golongan Karya (Golkar). Blok J muncul sebagai pilihan alternatif bagi parpol-parpol lain.

Tak berhenti sampai di situ. Persaingan menuju kursi RI-1 kian diramaikan dengan dideklarasikannya Blok Perubahan yang digagas mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli bersama 12 partai kecil peserta pemilu. Sejumlah partai papan tengah hasil Pemilu 2004 seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tidak mau ketinggalan. Mereka pun menggagas pembentukan Blok Tengah.

Di luar blok-blok politik itu ada juga figur calon presiden yang masih tergolong nonblok. Sebut saja kader Golkar sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang juga telah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Begitu juga sejumlah jenderal purnawirawan seperti Wiranto, Sutiyoso, dan Prabowo Subianto yang menyatakan siap meramaikan bursa calon presiden.

Munculnya beragam blok politik calon presiden menjelang pemilu adalah hal biasa. Blok-blok politik itu jelas menjadi tantangan yang semakin kuat buat incumbent dalam memperebutkan kursi presiden.

Yang tidak biasa ialah lebih banyak calon untuk menjadi orang nomor satu, tetapi kesulitan mencari calon untuk posisi orang nomor dua. Bangsa ini rupanya bangsa yang hebat karena bertaburan calon presiden. Hingga saat ini belum ada satu pun blok politik yang telah memiliki figur calon wakil presiden. Padahal, dalam pemilihan presiden nanti, sosok RI-1 dan RI-2 berada dalam satu paket pemilihan.

Jadi, yang lebih menonjol adalah manuver-manuver yang berorientasi kepada kekuasaan, yaitu meraih kursi orang nomor satu, lewat jargon koalisi. Hanya sebatas figur calon presiden itu saja yang ditawarkan kepada publik. Padahal, selain figur calon presiden, yang juga harus ditawarkan kepada publik adalah visi dan misi serta arah kebijakan untuk masa depan bangsa dan negara.

Masa kampanye pemilu presiden memang belum tiba. Akan tetapi, adalah baik bagi publik bila jauh hari telah terjadi pertarungan visi, misi, dan arah kebijakan sehingga pilihan publik kelak tidak semata didasarkan pada fanatisme figur dan partai. Lebih dari itu, pilihan publik haruslah bertumpu pada arah kebijakan negeri ini setidaknya untuk lima tahun ke depan.

Persaingan di ranah kebijakan itulah yang layak menjadi magnet untuk mempertahankan keberadaan dan kesinambungan blok-blok politik. Tanpa itu, blok-blok politik tersebut sekadar blok-blok yang haus akan kekuasaan di mata publik.

Media Indonenesia, 28 Februari 2009

Tifatul versus Megawati

Pemilihan umum presiden masih satu tahun lagi. Namun, perang kata-kata di antara elite politik mulai sering dan galak.
Masih segar dalam ingatan bagaimana Megawati Soekarnoputri berperang kata dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui istilah yang memerahkan kuping, yaitu tebar pesona. Juga bagaimana Yudhoyono menyindir pemerintahan Megawati sebagai rombongan yang berpesta pora lalu meninggalkan piring dan gelas kotor yang harus dibersihkan orang lain.
Sekarang perang kata-kata itu melebar. Ada pemain baru yang masuk kancah pertarungan. Dia adalah Tifatul Sembiring, Presiden Partai Keadilan Sejahtera.
Tifatul dalam Mukernas PKS di Makassar menegaskan politisi tua, apalagi yang pernah menjabat presiden, sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri dalam pemilu tahun depan. Di mata PKS, calon seperti itu, “No way,” kata Tifatul.
Karena merasa ucapan itu ditujukan kepadanya, Mega bereaksi. Menurut Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu, Tifatul jangan cuma berwacana, tetapi maju dan bertarung dalam pemilu.
Undang-undang tidak mengatur batas usia tertinggi seorang calon presiden. Undang-Undang No 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden hanya membatasi usia terendah seorang warga negara untuk bisa dipilih, yaitu 35 tahun.
Jadi, sejauh menyangkut usia, cuma itulah yang diatur undang-undang. Selebihnya tidak ada. Juga tidak diatur apakah seorang yang pernah menjadi presiden tidak boleh mencalonkan dan dicalonkan lagi.
Wilayah politik Indonesia menjadi rumit karena ketidaktaatan dan ketidakpatutan yang dipertontonkan dengan sangat tidak tahu malu oleh para elite. Karena itu, jadilah perpolitikan Indonesia sebagai praksis tanpa etika dan legalitas.
Undang-undang jelas mengatur syarat ‘sehat jasmani dan rohani’ seorang calon presiden. Para elite pernah melabrak undang-undang itu dengan menganggap tidak ada syarat kesehatan jasmani yang menghalangi kalau rakyat menghendaki.
Soal ijazah sampai sekarang masih menjadi senjata dagang sapi di antara para elite. Padahal undang-undang jelas mengatakan seorang presiden sekurang-kurangnya berijazah SLTA. Karakter undang-undang di Indonesia, khususnya menyangkut presiden, adalah difokuskan pada individu. Bila DPR ingin mengangkat seorang bayi menjadi presiden, undang-undang bisa diubah seenak hati.
Karena itu, ketika seorang Tifatul Sembiring mengatakan ‘no way‘ bagi calon presiden yang tua dan pernah menjabat, tidak ada dasar pembenarannya kecuali dari sisi pertimbangan kepatutan oleh mereka-mereka yang tua, tetapi masih mencalonkan diri.
Jadi yang diharapkan adalah para elite yang ingin menjadi presiden haruslah tahu diri. Tanya hati tanya selera, apakah masih patut? Termasuk mereka yang menganggap diri muda. Mereka pun harus tahu diri.
Mega dan Tifatul sama-sama pemimpin tertinggi partai. Mega Ketua Umum PDIP, sedangkan Tifatul telah menyandang predikat presiden, pemimpin tertinggi, PKS.
Karena itu, alangkah eloknya kalau Tifatul ingin menjadi presiden, silakan maju. Kan sudah memiliki partai. Mengapa harus mendiskreditkan calon lain dari partai lain?
Yang berbahaya dalam dunia perpolitikan di Indonesia sesungguhnya bukan masalah usia. Melainkan orang tua yang tetap merasa muda dan anak muda yang berperilaku seperti orang tua.
Media Indonesia, Rabu, 23 Juli 2008 00:01 WIB

Ideologi Konflik

Mahkamah Agung (MA) memutuskan menolak dua kasasi yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Abddurahman Wahid. Putusan ini diambil majelis hakim pada Kamis (17/7).Seperti diketahui Abdurrahman mengajukan dua kasasi ke MA dengan termohon Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy. Kasasi ini dilakukan, setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy yang dipecat Abdurrahman dari ketua umum dan sekjen PKB.

Dengan keputusan itu, maka Muhaimin dan Lukman Edy kembali berhak menjabat sebagai ketua umum dan sekjen Dewan Tanfidz PKB. Posisi itu sama persis dengan hasil Muktamar Semarang. Konflik yang terjadi di tubuh partai yang diusung kalangan Nahdliyin ini menjadi catatan tersendiri dalam politik kepartaian Indonesia. Konflik internal sebagai dampak dari pelengseran Muhaimin Iskandar, sudah diprediksi jauh sebelumnya.

Betapa tidak, sejak kelahirannya 10 tahun lalu, PKB memang dikenal sarat dengan konflik internal elite partai yang berimbas pada akar rumput. Pencopotan almarhum Mathori Abdul Djalil dan Alwi Shihab (ketua umum) serta Saifullah Yusuf dan Lukman Edy (sekjen) menjadikan PKB sebagai partai yang tak putus dirundung konflik. Saling gugat menggugat sudah menjadi tradisi partai berlambang bola dunia itu. Dan hampir seluruh konflik itu bermuara pada diri Ketua Dewan Syuro PKB, Abdurrahman Wahid.

Konflik dalam tubuh partai politik menjadi fenomena unik di era reformasi ini. Umumnya, partai gagal melakukan konsensus untuk menyelesaikan konflik. Konflik memang keniscayaan dalam partai politik. Akibatnya interaksi dalam kepentingan politik kerap menggunakan metode konflik. Memang salah satu fungsi partai politik adalah mengatur konsesus dan konflik.

Tapi sayang, partai-partai tidak memiliki pemahaman luas untuk mengatur konflik. Bahkan tidak ada semangat menyelesaikan konflik dengan cara konsensus. Padahal konflik bisa ditekan melalui aturan dan konsensus. Melalui komitmen roh pendirian partai, sesungguhnya konflik bisa diminimalisasi. Konflik elite partai ini menjadi bukti tidak adanya konsesnsus bersama para elite partai.

Konflik internal yang berlarut-larut, tak ayal akan melemahkan kekuatan partai. Padahal jika partai politik lemah, akan melahirkan kekuasaan otoriter. Sebab partai juga bertugas untuk menciptakan pemimpin-pemimpin baru.Dengan demikian, lemahnya upaya resolusi konflik hanya akan membuat publik antipati terhadap partai politik. Kondisi seperti ini tentu berbahaya bagi demokrasi. Bukankah seburuk-buruknya partai politik, ia berfungsi sebagai alat komunikasi politik rakyat terhadap kekuasaan?

Kehadiran partai politik merupakan elemen yang sangat menentukan terhadap penyelanggaraan negara untuk melahirkan pemimpin dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Elite partai juga mesti ingat bahwa kehidupan partai adalah entitas politik untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat. Kalau konflik hanya dijadikan ideologi dan tak dapat diseselesaikan, yang rugi bukan cuma partai saja, tetapi juga masyarakat dan bangsa ini.

Semoga keputusan kasasi MA dalam kasus PKB dapat menjadi pelajaran bagi partai politik bahwa konflik yang berkepanjangan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

(-)

Republika, 19 Juni 2008

Masa-masa Dilematis

Pada tahun 2009 akan diselenggarakan pemilihan umum legislatif dan pemilu presiden. Masa-masa sekarang ini adalah masa yang sensitif.

Bagi pemerintah, apalagi yang Presiden dan Wapresnya akan maju dalam pemilu, tahun itu tahun yang secara politik sensitif. Membuat peri kehidupan rakyat lebih sulit dengan, misalnya, menaikkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok apa pun secara politik adalah kontraproduktif. Toh, pemerintah SBY-JK sudah memutuskan akan menaikkan harga BBM sampai sekitar 30 persen. Begitu diketahui publik, unjuk rasa menentang kenaikan marak di banyak tempat.

Benar argumen termasuk dari Presiden Yudhoyono yang mengatakan, jika mengikuti pertimbangan kepentingan politik Pemilu 2009, logis jika pemerintah tidak menaikkan harga BBM, tetapi mencari alternatif lain. Alternatif lain juga sulit dan rumit, tetapi mungkin kesan dan dampaknya tidak sedramatis kenaikan harga BBM. Kita kemukakan argumen itu sekadar mencoba menempatkan proporsi. Proporsi dilematis yang kita hadapi. Kecuali kondisi domestik, persoalan berat yang kita hadapi sebagai bangsa, diperparah kondisi global, khususnya naiknya harga minyak dunia serta krisis pangan dunia. Alternatif untuk menghadapi kondisi dan situasi itu bagi kita terbatas dan dilematis.

Jika harga BBM dipertahankan, pemerintah harus menambah APBN untuk menaikkan subsidi BBM. Hal itu berarti, pemerintah harus mengurangi subsidi dan alokasi dana dari sektor lain, yang berarti juga menambah beban hidup rakyat banyak/di antaranya dana kesehatan, pendidikan, subsidi warga miskin. Terlepas dari fungsi BBM untuk industri. BBM juga menyediakan konsumsi untuk kemudahan dan kelancaran hidup warga menengah ke atas. Namun, bagi pemerintah dan publik, pilihan itu tidak enak, serba sulit, dan dilematis.

Kita kemukakan kondisi dilematis yang serba pelik, untuk menjelaskan duduknya perkara. Apabila kompensasinya? Kondisi sulit yang dilematis itu jangan sampai dibiarkan membuka peluang untuk mencari keuntungan sendiri dengan mengail di air keruh. Penegakan hukum harus diperkeras. Kompensasi untuk warga miskin, seperti program bantuan langsung tunai, diusahakan mencapai sasaran. Demikian pula program lainnya untuk warga miskin di bidang kebutuhan pokok, pendidikan, dan kesehatan. Inilah kesempatan yang hendaknya menciptakan momentum. Yakni momentum, kita, pemerintah, dan publik mau dan mampu bekerja keras, tuntas, optimal melaksanakan kebijakan dan program terutama untuk warga miskin dan warga marjinal di lapangan. Bicara kita lumayan jago, juga membuat konsep dan rencana. Namun, pelaksanaan secara penuh, konsekuen dan konsisten, itulah kelemahan kita. Kondisi kritis, jelas menuntut semua pihak, terutama pemerintah dan pimpinannya bekerja lebih cekatan. Amat diperlukan kepemimpinan dan kinerja yang pasti, cepat, dan cekatan. Di mana-mana kondisi krisis dan kritis memerlukan kepemimpinan yang efektif dan efisien.

Kompas, Senin, 12 Mei 2008

Indikasi Perubahan Perilaku Memilih

Siapa pemilik massa pemilih dalam kontestasi politik? Tidak bertuan alias mengambang ataukah mereka -pemilih itu- terikat pada hubungan emosional dengan ideologi tertentu?

Jawaban atas pertanyaan itu tidaklah gampang. Jika melihat kecenderungan pelaku kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah -gubernur, bupati, atau wali kota- atau pemilihan presiden, agaknya, mereka masih sangat yakin massa pemilih itu “milik” ideologi, komunitas dalam entitas tertentu.

Oleh sebab itu, para kandidat haruslah dapat menyatakan diri sebagai bagian dari “pemilik” massa pemilih itu. Dengan begitu, harapan meraup suara melalui pilihan yang didasarkan pada ikatan emosional terhadap ideologi atau komunitas tertentu menjadi sangat terbuka.

Simak saja, misalnya, banyak calon kepala daerah, calon gubernur atau calon wakil gubernur, atau calon bupati-wali kota atau calon wakil bupati-wakil wali kota, sedapat mungkin adalah tokoh yang berasal dari warna ideologi atau komunitas yang memiliki massa pemilih.

Karena itu pula, ketika maju ke medan laga pilkada, program-program rasional bukan menjadi garapan utama tim pemenangan calon. Ketika calon diperkenalkan kepada publik, yang ditonjolkan justru warna ideologi tertentu atau representasi komunitas tertentu.

Benarkah elan seperti itu yang terlihat dalam dinamika perilaku massa pemilih? Mereka masih kukuh untuk memilih calon dengan pertimbangan ikatan dan kedekatan emosional ideologi?

Dalam kenyataannya, dinamika perilaku memilih itu cenderung telah berubah. Sejumlah kemenangan calon dalam pilkada yang berasal dari kelompok warna ideologi minoritas atau yang sama sekali tidak jelas warna dan identitas politiknya menjadi bukti baru perubahan perilaku memilih.

Di Jawa Timur, kecenderungan itu diperlihatkan dalam pemilihan bupati Banyuwangi dan Jember (2005) dan pemilihan bupati Bojonegoro (2007). Di daerah tersebut, calon bupati yang menang dalam pilkada tidak berasal dari calon yang mewakili ideologi dominan.

Bahkan, di Bojonegoro, berbagai upaya memenangkan calon yang berasal dari ideologi dominan tidak mempan. Dukungan orang nomor satu parpol yang mewakili ideologi dominan serta pimpinan ormas keagamaan dominan juga gagal mengarahkan pemilih untuk mencoblos jagonya.

Perubahan perilaku memilih di daerah-daerah itu mungkin saja hanya kebetulan. Atau mungkin juga sebagai wujud baru tumbuhnya kesadaran rasional dengan pertimbangan akal sehat pula.

Tetapi, yang pasti, kekalahan calon bupati incumbent di Banyuwangi, Jember, dan Bojonegoro seolah menjelaskan kepada kita adanya indikasi yang terkait dengan kinerja bupati incumbent.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jember (2000-2005) dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2002-2007) kebetulan tergolong amat buruk. Ada di lapisan bawah.

Itu terlihat dari ranking kinerja pemerintah 38 kabupaten-kota di Jawa Timur yang dibuat The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) berdasarkan evaluasi dan monitoring program-program unggulan daerah yang rutin dilakukan setiap tahun.

Dua tahun menjelang pilkada, ranking kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jember berada pada urutan 35-36. Ranking kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak 2005 berada pada urutan 38 untuk pelayanan publik.

Tidak perlu terburu-buru membuat kesimpulan mengenai adanya perubahan perilaku memilih itu. Tetapi, indikasi tersebut patut menjadi warning bagi siapa pun tokoh yang ingin maju dalam pilkada.

Indopos, Selasa, 25 Mar 2008,

Menuju Politik 2009

Golkar dan PDIP manggung bareng di Medan, Sumatra Utara. Di sana ada pernyataan soal kesamaan ideologi nasionalisme dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sana juga terucap bahwa jika dua partai terbesar ini bersatu maka mereka akan banyak meraih kemenangan. Contoh yang diungkap adalah pemilihan gubernur Banten, yang kemudian dioptimiskan akan berulang di Jakarta.

Pertemuan itu mengundang banyak tafsir, dan memancing geliat politik. Hingga 2009 nanti ada banyak agenda politik. Karena itu panggung bersama itu mengundang spekulasi soal kemungkinan koalisi pada pemilihan kepala daerah, hingga ke soal memenangkan pertarungan pada penyusunan paket RUU bidang politik (RUU Parpol, RUU Pilpres, RUU Susduk, dan RUU Pemilu Legislatif) dan koalisi pada Pilpres 2009 nanti. Ada pula yang melihatnya pada upaya meredam interpelasi lumpur Lapindo.

Di lingkungan PDIP, hal itu tak banyak menimbulkan riak. Selain partai ini sangat berpusat pada Megawati, partai ini juga telah melalui ‘seleksi alam’ yang keras dengan tersingkirnya banyak faksi. Sehingga kepengurusan partai sangat homogen. Sedangkan di Golkar terlihat jelas bahwa faksi Agung Laksono paling keras bersuara. Mereka menilai hal itu sebagai peristiwa biasa dan ilegal karena tak melalui mekanisme partai. Adapun partai-partai lain langsung pasang kuda-kuda, delapan partai mengadakan pertemuan khusus untuk menjajaki kemungkinan membuat koalisi tandingan.

Jika soalnya hanya menyangkut koalisi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, maka tak ada masalah yang krusial. Soalnya hanyalah pada bagaimana publik mengapresiasi calon yang mereka ajukan. Apalagi ternyata sudah banyak terbukti bahwa banyaknya kursi di parlemen tak berjalan paralel dengan dukungan publik terhadap calon kepala eksekutif.

Hanya harus diakui bahwa Golkar dan PDIP adalah dua partai terbesar, paling merata, dan memiliki infrastruktur, jaringan kader, serta dana yang yang besar. Sehingga jika mereka berkoalisi sangat berpotensi untuk menang. Kasus Pilkada Banten hendak dijadikan preseden. Apakah ini akan terbukti pada pilkada yang lain? Masih perlu diuji. Namun apakah ini merupakan masalah krusial? Tidak. Itu adalah soal pilihan yang bebas dan rakyat yang akan menentukan. Yang penting prosesnya transparan, jujur, dan adil, serta tak ada kecurangan dan kejahatan.

Namun jika koalisi mereka ditujukan untuk memaksakan suatu sistem yang lebih menguntungkan mereka semata maka publik berhak untuk bersuara. Saat ini pemerintah dan DPR sedang bersiap-siap untuk melakukan amandemen paket UU bidang politik. Di sana akan ditentukan soal wujud Komisi Pemilihan Umum dan Panitia Pengawas Pemilu, penentuan daerah pemilihan dan batas electoral threshold (ET), persyaratan mendirikan partai dan menjadi caleg/capres, serta kemungkinan dibolehkannya calon independen.

Sejak reformasi, politik Indonesia relatif tak stabil. Bahkan pemerintahan SBY-JK pun tak mampu menjalankan amanat dengan tenang. Walau tak dijatuhkan seperti BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, toh ia tak mudah memerintah. Ini karena suara mereka di parlemen (gabungan kursi Golkar dan Demokrat) tak mencukupi. Hal serupa pernah menimpa Megawati-Hamzah (PDIP-PPP). Mereka harus mengakomodasi partai-partai lain. Gambaran serupa juga dihadapi para gubernur, bupati, dan walikota. Ini semua karena distribusi suara relatif tersebar.

Karena itu, penyederhanaan partai merupakan salah satu agenda reformasi untuk membangun sistem politik yang kokoh. Jika polarisasi distribusi suara yang menyebar ini tak kunjung mendapat jalan untuk disederhanakan, maka demokrasi di Indonesia menjadi jalan di tempat. Bagi sebagian pihak yang tak sabar dan tak mampu berpikir rumit, maka jalan paling mudah adalah melakukan pembatasan — yang pada batas tertentu bisa menjadi pengekangan. Padahal salah satu nikmat demokrasi adalah kebebasan. Sehingga sejumlah syarat dalam demokrasi tak ditujukan untuk menghalangi kebebasan tapi lebih diarahkan pada membangun ketertiban.

Dalam konteks inilah dibolehkannya calon independen adalah bagian dari keniscayaan demokrasi. Mempersulit mendirikan partai adalah intoleran. Menetapkan daerah pemilihan dan menetapkan ET di luar batas daya dukung sosial adalah represi. Namun menetapkan ET terlalu rendah juga berarti inefisiensi. Yang harus didorong adalah merger, konfederasi, dan koalisi permanen. Cara ini lebih elegan dan hanya menuntut ditumpulkannya egoisme politisi. Mari kita lihat apa yang akan diperbuat politisi.

Republika, Kamis, 28 Juni 2007

Bila Golkar-PDIP Sepakat Berkoalisi

SEPERTI diduga, silaturahmi kebangsaan antara Partai Golkar dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Medan menuai berbagai reaksi. Ada yang melihat peristiwa itu biasa-biasa saja. Tetapi ada juga yang mengatakan pertemuan yang membuka pintu bagi koalisi ‘merah kuning’ itu sebagai langkah yang menarik untuk dikaji.

Koalisi adalah praktik yang sangat lumrah dalam perpolitikan sebuah negara demokratis. Karena itu tidaklah menjadi aneh ketika dua atau lebih partai politik menyatakan berkoalisi untuk memerintah atau beroposisi.

Akan tetapi pertemuan Medan, antara dua partai besar yang sama-sama berplatform nasionalis-kebangsaan itu, juga memiliki keunikan yang menarik untuk diamati. Pertama, inilah pertemuan dua kekuatan politik yang berbeda kamar. Yang satu, Golkar, berada dalam kamar koalisi, sementara PDIP menghuni sendiri kamar oposisi. Kedua, kesepahaman sikap keduanya, paling tidak dalam sejumlah masalah di parlemen, akan memengaruhi jalannya pemerintahan sekarang.

Kemungkinan pertama, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono akan semakin mudah mengegolkan kebijakan karena PDIP yang beroposisi bisa dijinakkan oleh Golkar yang bermitra. Kemungkinan kedua–ini yang paling dikhawatirkan–adalah peluang PDIP menjinakkan Golkar agar berpihak pada pikiran oposisi. Bila Golkar (126 kursi) dan PDIP (109 kursi) bersatu melawan kebijakan pemerintah, bisa dipastikan akan memenanginya. Karena hanya membutuhkan 16 suara tambahan untuk meraih mayoritas.

Akan tetapi publik, khususnya konstituen yang berpikiran dan bertabiat nasionalis-kebangsaan, melihat peluang koalisi Golkar-PDIP tidak sebatas pergeseran suara di parlemen saat ini. Koalisi keduanya–kalau itu terlaksana–adalah peneguhan kembali sejumlah sikap dasar kebangsaan dan kenegaraan yang dalam kenyataan dewasa ini mulai goyah.

Pancasila dan UUD 1945 adalah semangat yang menjiwai kehadiran Golkar dan PDIP. Di dalam Pancasila dan UUD 1945 tertuang keyakinan suci tentang persatuan dan kesatuan yang dibangun atas dasar pemuliaan terhadap fakta kebinekaan kita. Kebinekaan dalam suku, agama, ras, dan daerah. Inilah bendera ideologi kedua partai tersebut.

Fakta kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini mulai memperlihatkan gejala pengingkaran atau penafsiran yang berbeda tentang kebinekaan. Ada bukti empiris yang menunjukkan kehadiran partai-partai politik yang hendak memaksakan uniformitas. Entah atas dasar agama, suku, ras, dan daerah. Fakta ini tidak sekadar ada, tetapi menggejala.

Dan itu adalah bagian dari dinamika kebangsaan yang merisaukan kebinekaan. Golkar dan PDIP harus tampil bersama membentengi kesucian kebinekaan yang mewataki bangsa dan kebangsaan serta negara dan kenegaraan Indonesia.

Karena itu, bila Golkar dan PDIP berkoalisi, inilah koalisi ideologis, bukan koalisi pragmatis. Koalisi yang mempertaruhkan seluruh eksistensi bagi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat anak bangsa yang beraneka, memiliki hak dan kewajiban sama sebagai warga negara.

Di tengah euforia multipartai, jauh lebih berguna bila PDIP dan Golkar yang berwatak ideologis sama berkoalisi. Karena dengan demikian mereka membentengi nilai-nilai utama kehidupan berbangsa dan bernegara seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, dengan berkoalisi, sejumlah proses politik seperti pilkada di daerah akan lebih sederhana. Bila kedua partai ini menemukan mekanisme koalisi yang betul, manfaatnya jauh lebih besar ketimbang mudaratnya.

Media Indonesia, Jum’at, 22 Juni 2007


Blog Stats

  • 792,860 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.