Archive for the 'Pejabat Negara' Category

Bolongnya Jaring KPK

Mengkilapnya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi tetap perlu diamati secara kritis. Banyak sekali kasus yang telah dibongkar tapi tak ditangani secara tuntas.. Tokoh kunci yang seharusnya dijerat sering lolos atau, setidaknya, belum terjaring.

Kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran merupakan contoh terbaru. Perkara ini terbilang kakap lantaran melibatkan pejabat Departemen Dalam Negeri dan sejumlah kepala daerah. Bekas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Oentarto Sindung Mawardi sudah jadi tersangka. Dialah yang mengirim radiogram pada akhir 2002 ke sejumlah daerah. Isinya menunjuk PT Istana Sarana Raya sebagai penyedia mobil pemadam jenis tertentu yang hanya diproduksi perusahaan ini.

Pengadaan mobil diusut karena sarat dengan penggelembungan harga, tapi orang mempertanyakan keseriusan KPK membongkar kasus ini lantaran bekas Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno sampai kini belum dijerat. Berkali-kali dipanggil, ia hanya diperiksa sebagai saksi. Padahal, Oentarto telah menyatakan bahwa radiogram itu dikirim sepengetahuan Pak Menteri. Menurut dia, Hari pula yang memperkenalkan dia dengan Hengky Samuel Daud, bos PT Istana yang kini buron.

Kesaksian serupa dilontarkan bekas Gubernur Riau Saleh Djasit, terdakwa korupsi pengadaan 20 mobil pemadam kebakaran untuk provinsi ini. Ia mengaku mengenal Hengky lewat Hari Sabarno. Sang Menteri memang mengakui kenal dengan pengusaha mobil pemadam itu, tapi ia menolak bertanggung jawab atas radiogram yang dikirim oleh Oentarto.

Persoalannya, akan sangat janggal jika KPK memenggal perkara ini hanya sampai Oentarto. Bekas pejabat eselon satu ini seolah memiliki kekuasaan luar biasa sehingga berhasil mempengaruhi banyak gubernur dan wali kota. Beberapa di antara mereka bahkan telah divonis dengan hukum penjara gara-gara menaati radiogram itu. Saleh Djasit, misalnya, telah divonis 4 tahun penjara, dan Wali Kota Medan Abdillah dihukum 4 tahun penjara.

Cara KPK menangani kasus ini berbeda dengan penanganan skandal suap Bank Indonesia. Dalam suap Rp 100 miliar kepada penegak hukum dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pucuk pimpinannya langsung dijerat. Bekas Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah kini sedang menunggu vonis. Namun, tokoh lain, bekas Deputi Gubernur BI Aulia Pohan belum juga tersentuh. Padahal, dia berperan besar mencairkan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Aulia diduga juga terlibat dalam penyalurannya ke DPR.

Bolongnya jaring KPK juga terjadi dalam banyak kasus lain. Kasus suap Artalyta ke jaksa Urip, misalnya, kenapa hanya berhenti pada dua orang ini? Jika perkara ini berkaitan dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia untuk Sjamsul Nursalim, seharusnya pengusaha ini juga diusut. Orang juga sulit percaya bila dari kalangan jaksa hanya Urip yang terlibat.

Buat memerangi korupsi, memang penting KPK membongkar sebanyak mungkin kasus, tapi jangan biarkan tokoh-tokoh kuncinya selalu lolos. Khalayak akan kecewa, bahkan curiga, jika kejadian itu terulang terus. Orang yang terjerat pun akan merasa dikorbankan.

Koran Tempo, Edisi 27 Oktober 2008

Iklan

Kejaksaan Agung, Sudahlah …

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dari Kejaksaan Agung. Alasannya, hanya dengan cara-cara luar biasa; kasus BLBI bisa diungkap, misalnya melalui penggeledahan, penyadapan, dan memonitor secara intensif kasus korupsi.

Pernyataan Wapres di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (19/9), itu tentu saja pukulan khususnya bagi institusi Kejaksaan Agung. Institusi ini terbiasa menggunakan cara-cara konvensional untuk mengungkap kasus BLBI.

Sejatinya, KPK memang memiliki kewenangan mengambil alih kasus BLBI, seperti diamanatkan pada UU No 30/2002 tentang KPK. Pada awalnya KPK ‘malu-malu’ dan tak bersedia mengambil kasus BLBI, alasannya kasus itu terjadi sebelum UU KPK terbentuk dan tidak berlaku surut.

Namun, dengan perkembangan yang terjadi dalam pemberantasan korupsi, KPK selayaknya proaktif mengambil alih kasus dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan BLBI yang pernah ditangani Kejaksaan Agung. Apalagi, penanganan terhadap kasus dana sebesar Rp 144,5 triliun itu kerap mentok di tengah jalan.

Kita pun terenyak tatkala sang Ketua Tim Penyelidik Kejaksaan Agung untuk Kasus BLBI, Jaksa Urip Tri Gunawan, terbukti menerima uang sebesar Rp 6 miliar yang diduga sebagai suap.

Ironisnya, Urip ditangkap KPK dua hari setelah kejaksaan mengumumkan dihentikannya kasus BLBI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Ini artinya ada yang tidak beres di Kejaksaan Agung.

Kemudian masyarakat pun menyaksikan di pengadilan, bagaimana perilaku pejabat eselon satu dan eselon dua Kejaksaan Agung yang ternyata memiliki hubungan spesial dengan Artalyta Suryani yang menyerahkan suap kepada Jaksa Urip.

Kasus ini diduga kuat terkait dengan penghentian penyelidikan dugaan korupsi BLBI pada BCA dan BDNI dengan tersangka Syamsul Nursalim. Untuk itu, KPK perlu segera mengambil alih kasus ini sebelum kejaksaan mereduksi kasus suap dengan berbagai bualan yang menyebalkan. Ya, bualan yang menyebalkan, seperti alasan untuk bisnis bengkel, untuk bisnis permata, entah bualan apalagi yang hendak dibuat ‘Pak Guru Urip’ dan ‘Bu Guru Ayin’.

Kasus ini bukan semata pelanggaran pidana, tetapi juga pelanggaran hak asasi manusia di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Bukankah dana ratusan triliun yang macet itu bisa digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat?

Kejaksaan tidak perlu ngotot mempertahankan kasus ini berada di bawah kendalinya. Apa tuan dan puan jaksa tidak tahu kalau tingkat kepercayaan rakyat terhadap korps kejaksaan sudah jauh menurun? Kredibilitas dan integritas jaksa sudah di titik nadir. Karena itu, Jaksa Agung, Hendarman Supandji, harus besar hati menyerahkan kasus ini kepada KPK. Dan, tak ada alasan lagi, kasus BLBI harus dibuka kembali.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa, jadi harus ditangani oleh institusi yang luar biasa pula. Negara harus melakukan upaya maksimal untuk mengungkap kasus BLBI. KPK tak perlu cemas atau ragu-ragu mengambil alih kasus ini.

Pernyataan Wapres Jusuf Kalla merupakan lampu hijau bagi KPK untuk segera mengambil alih kasus BLBI. Pernyataan itu juga sekaligus lampu merah untuk Kejaksaan Agung. Jadi, sudahlah, Kejaksaan Agung….

(-)

Republika, 2008-09-20 10:03:00

Saatnya Rakyat Melitsus Caleg

MENCARI orang pilihan tidaklah mudah. Untuk menduduki jabatan publik, seseorang harus lolos uji kelayakan dan kepatutan. Untuk memangku jabatan politik, seperti anggota parlemen, pada masa lalu orang mesti melewati lembaga penelitian khusus yang lazim disebut litsus.

Lembaga litsus sempat menjadi momok karena nasib seseorang hanya ditentukan subjektivitas pemegang otoritas litsus. Otoritas itu berada dalam genggaman tentara. Litsus sudah dihapuskan, tapi semangatnya masih berserakan di alam reformasi ini, termasuk dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal itu menyangkut syarat yang harus dipenuhi seorang bakal calon anggota legislatif (caleg). Sedikitnya terdapat 27 syarat yang harus dipenuhi caleg. Dari syarat terukur hingga ketentuan yang amat sangat abstrak.

Persyaratan yang bisa diukur, misalnya, caleg adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih. Syarat yang abstrak seperti kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Alat ukur kesetiaan sejauh ini belum ada.

Tugas memverifikasi persyaratan untuk calon anggota DPR berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, tujuh anggota KPU harus memeriksa kelengkapan administrasi dari puluhan ribu caleg.

Ada 77 daerah pemilihan untuk 560 kursi DPR pada Pemilu 2009. Jika 34 partai peserta pemilu mengikuti ketentuan Pasal 54 UU Pemilu–yaitu daftar bakal calon memuat paling banyak 120% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan–jumlah caleg mencapai 22.848 orang. Pertambahan jumlah caleg itu mencapai sekitar empat kali lipat dari Pemilu 2004 yang cuma 6.044 orang.

Seluruh caleg itu harus mendapatkan surat tidak tersangkut perkara pidana dari kepolisian atau surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Semula, Mabes Polri bersikeras agar SKCK untuk caleg DPR dipusatkan di Jakarta. Sentralisasi pengurusan SKCK tidak cuma inefisiensi dan berbiaya mahal, tetapi juga mengingkari semangat desentralisasi di era otonomi daerah.

Setelah diprotes partai politik, sikap Mabes Polri melunak. SKCK akhirnya boleh diurus di kantor polisi di daerah hingga yang terendah di tingkat kepolisian resor (polres). Perubahan sikap Mabes Polri itu patut diberi apresiasi.

Meski demikian, keberadaan SKCK masih menyisakan tanda tanya besar. Selama ini, kepolisian hanya berurusan dengan pidana umum, sedangkan kewenangan pidana khusus seperti korupsi ada di tangan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah kepolisian menyimpan file caleg yang terkait dengan tindak pidana khusus? Mestinya, surat keterangan terkait tidak tersangkut tindak pidana itu dikeluarkan pengadilan. Sebab baik pidana umum maupun pidana khusus bermuara di pengadilan.

Bukan rahasia lagi, perilaku koruptif merasuk sebagian anggota DPR yang sedang menjabat. Padahal, dulu pada saat pencalonan, mereka juga mengurus tetek bengek persyaratan menjadi anggota dewan. Akan tetapi, pemenuhan syarat formal pencalonan sama sekali tidak menjamin menghasilkan anggota DPR yang baik.

Penelitian khusus syarat formal caleg belumlah cukup. Litsus sesungguhnya berada di tangan rakyat dalam bilik suara nanti. Memeriksa rekam jejak caleg sebelum memilih mutlak dilakukan jika menginginkan wakil rakyat yang merakyat. Inilah saatnya rakyat melitsus caleg.

Media Indonesia, 26 Juli 2008 00:01 WIB

Enam Presiden tidak Baku Omong

SUDAH enam presiden silih berganti memimpin bangsa ini selama 63 tahun merdeka. Meski berbeda gaya dan karakter dalam memimpin, orang nomor satu itu justru mewarisi satu kesamaan. Yaitu mereka tidak bertegur sapa dengan penggantinya.
Kita setuju dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang menyatakan mencari tokoh pemimpin seperti Mohammad Natsir sangat langka saat ini.
Meskipun memiliki banyak perbedaan pandangan dan ideologi, Natsir tetap demokratis dan memiliki hubungan baik dengan pemimpin lainnya.
Mari kita lihat ke belakang hubungan para mantan Presiden RI. Di antara enam presiden itu, tidak ada yang saling bicara satu dengan lainnya. Presiden Soekarno tidak bisa bicara dengan penggantinya, Jenderal Soeharto. Pak Harto pun tidak ingin bicara dengan Bung Karno.
Selanjutnya, Presiden Soeharto enggan bertemu apalagi mau bicara dengan BJ Habibie. Padahal, Habibie menganggap Soeharto sebagai profesor politiknya. Begitu juga Presiden Habibie ketika turun dari panggung kekuasaan tidak mau bicara dengan Abdurrahman Wahid.
Presiden Wahid yang dipaksa mundur di tengah jalan pemerintahannya juga tidak berbicara dengan Megawati Soekarnoputri. Kebiasaan tidak baku omong itu dilanggengkan Presiden Megawati yang digantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang kini memerintah.
Ironisnya, presiden pengganti itu adalah sosok penting bahkan orang kepercayaan dalam rezim sebelumnya. Perbedaan pandangan politik dan ideologi telah memisahkan mereka. Peminggiran mantan presiden oleh rezim yang berkuasa tentu saja kontraproduktif bagi upaya rekonsiliasi nasional.
Hubungan yang kurang harmonis di antara enam presiden itu sesungguhnya menjadi persoalan besar bagi perjalanan sejarah negeri ini. Sebab,
persatuan dan kesatuan bangsa yang selalu dipidatokan penguasa tidak lagi memiliki makna. Mestinya, sebelum penguasa berapi-api mengumandangkan persatuan dan kesatuan bangsa, dia mendatangi pendahulunya untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga menuntut kesediaan para pendahulu menerima uluran tangan persahabatan dari pemegang tampuk kekuasaan. Hanya itulah cara memutuskan kebiasaan tidak baku omong di antara orang yang sedang dan sudah bertakhta di negeri ini.
Rekonsiliasi di antara pemimpin sangat penting karena presiden kini dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung itu membuka peluang seorang presiden berasal dari partai kecil dan bukan mustahil pendahulunya memimpin partai besar.
Hubungan yang kurang harmonis di antara pemimpin itu bisa berimbas kepada pengikut mereka. Tetap saja rakyat harus menanggung derita akibat perbuatan para pemimpin. Seluruh energi presiden hanya dihabiskan untuk melawan dan menaklukkan pendahulunya, lupa membangun negeri. Itulah salah satu sebab mengapa hingga kini masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Rakyat tidak bisa berpangku tangan lagi menunggu inisiatif pemimpin berekonsiliasi. Saatnya rakyat memberi pelajaran kepada pemimpin.
Pelajaran itu diberikan dalam kotak suara pada saat pemilihan presiden. Pilihlah pemimpin yang satu kata dengan perbuatan, jangan terkecoh dengan kampanye yang hanya menonjolkan sisi baik. Karena itu, periksa baik-baik rekam jejak mereka. Jangan sampai memilih pemimpin yang melestarikan dendam. Dendam ke atas, dendam ke bawah, dan dendam ke samping.
Media Indonesia, Minggu, 20 Juli 2008 00:01 WIB

SKB Konyol Menggeser Jam Kerja

ADA logika terbalik dalam cara berpikir pemerintah mengenai kerja. Sekarang hari libur disuruh bekerja, sebelumnya hari kerja dibikin libur.

Itulah yang terjadi ketika pemerintah menciptakan cuti bersama dengan cara mengulur hari libur nasional beberapa hari. Hal itu dilakukan bila tanggal merah jatuh pada hari yang terjepit menjelang akhir pekan. Pemerintah lantas mengambil keputusan hari libur itu dibablaskan sekalian.

Akibatnya, jumlah libur sangat fantastis, yakni 124 hari sepanjang 2007 lalu. Fantastis bagi sebuah negara yang produktivitasnya sangat rendah, tetapi liburnya sangat panjang lebih empat bulan dalam setahun. Setelah kritik pedas datang bertubi-tubi, pemerintah kemudian menghapus ketentuan cuti bersama itu.

Kini, kerangka berpikir jungkir balik itu dipraktikkan lagi ketika pemerintah bermaksud menghemat pemakaian listrik oleh industri. Caranya dengan memaksa kalangan industri menggeser sebagian hari kerja dari hari kerja Senin hingga Jumat ke hari libur akhir pekan Sabtu dan Minggu.

Bahkan, untuk keperluan itu pemerintah mengaturnya melalui surat keputusan bersama (SKB) lima menteri. Industri yang membandel akan dikenai sanksi pemutusan listrik oleh Perusahaan Listrik Negara. Aturan itu diberlakukan mulai Agustus.

Basis argumentasi SKB itu, selama ini industri menyedot setrum sangat besar di hari kerja sehingga listrik pun defisit hingga 600 megawatt. Sebaliknya pada Sabtu, cadangan listrik justru berlebih 1.000 megawatt dan pada Minggu kelebihan cadangan mencapai 2.000 megawatt.

Tampak jelas, logika yang dijadikan acuan SKB jam kerja industri itu sangat linier dan semata dari sudut pandang pemerintah. Solusi yang diambil dengan cara gampang. Sebelumnya pemerintah gampang saja meliburkan hari kerja dengan nama cuti bersama, sekarang gampang saja pemerintah memaksa bekerja di hari libur.

Pemerintah tidak mau dipusingkan dengan pertanyaan apakah jalan keluar itu berisiko buruk bagi industri atau tidak. Yang penting, beban negara sudah beralih ke beban masyarakat, habis perkara.
SKB itu, jika jadi diterapkan, jelas akan berimplikasi pada semakin membengkaknya biaya produksi akibat bertambahnya jam lembur karyawan karena bekerja pada hari libur akhir pekan.

Padahal sebelumnya biaya produksi telah bertambah dengan penaikan harga BBM. SKB itu sama saja dengan membunuh industri secara perlahan-lahan. Pembunuhan industri itu akan semakin cepat terjadi bila pemerintah sok gagah menerapkan sanksi mencabut listrik industri yang dinilai membandel karena tidak menerapkan SKB itu.

Padahal, industri tetap memilih libur pada Sabtu dan Minggu justru karena pertimbangan yang rasional menyangkut biaya produksi. Nah, apa kata dunia bila industri di Indonesia dicabut listriknya karena tidak mau bekerja pada Sabtu dan Minggu yang memang merupakan hari libur akhir pekan di banyak belahan dunia?

SKB itu jelas menjadi kampanye buruk bagi masuknya investasi. Gelagat itu, sebagaimana disebutkan Kadin, mulai terlihat dengan terjadinya penundaan investasi lebih dari US$1,5 miliar atau setara dengan Rp13,5 triliun. Realisasi sejumlah komitmen investasi baru akan dilakukan lagi pada 2009-2010, ketika suplai listrik bisa terjamin melalui proyek 10.000 megawatt. Tidak ada pilihan lain, pemerintah harus membatalkan SKB yang konyol itu. Akan lebih cerdas jika pemerintah mulai bersungguh-sungguh mempercepat pengadaan pembangkit listrik baru berkekuatan 10 ribu megawatt itu, sambil mempraktikkan secara nyata langkah penghematan energi.

Media Indonesia, Senin, 14 Juli 2008 00:01 WIB

Menteri Sontoloyo

BANGUNAN Kabinet Indonesia Bersatu mestinya kukuh. Sebab hampir separuh personelnya berasal dari delapan kendaraan politik berbeda. Jabatan kepartaian mereka pun rupa-rupa. Mulai ketua umum, ketua majelis pertimbangan, ketua pemenangan pemilu, ketua dewan pakar, wakil bendahara, penasihat, mantan sekjen, hingga sekadar kader parpol.
Mestinya, bangunan kabinet itu tidak goyah dihantam badai angket seandainya delapan partai sebagai tiang penyangga koalisi dibangun di atas fondasi kepentingan rakyat. Sayangnya, koalisi pemerintahan saat ini justru dibangun di atas pasir kepentingan yang setiap saat bisa roboh ditiup angin kepentingan parlemen. Tragisnya lagi, kepentingan parlemen dikendalikan dari dalam tubuh kabinet sendiri.
Tiupan angin kepentingan itu semakin kencang di tahun politik ini. Sebentar lagi memasuki tahun pemilu. Dalam menghadapi tahun pemilu itu, para menteri asal partai mulai bermain politik dua kaki. Kaki yang satu kukuh mempertahankan jabatan menteri, sedangkan kaki satu lagi ikut menggoyang kabinet. Tujuan berpolitik dua kaki itu tentu saja merongrong wibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar popularitasnya merosot.
Penggunaan hak angket atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan
bakar minyak adalah contoh paling nyata politik dua kaki yang disutradarai para pembantu Presiden. Mereka menyetujui penaikan harga minyak di depan Presiden. Di belakang Presiden mereka justru menyuruh, atau setidaknya membiarkan, fraksi mereka di DPR menggebuk kebijakan pemerintah. Bahkan, hak angket itu sendiri justru dipelopori partai yang menjadi penyangga kabinet.
Hak angket dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, pekan lalu. Semula, lima fraksi mendukung kebijakan pemerintah dengan menolak angket. Lima fraksi itu adalah Partai Demokrat, Golkar, PPP, Partai Damai Sejahtera, dan PKS. Hanya kader Partai Damai Sejahtera yang tidak berada dalam kabinet. Pada saat voting, PPP, PKS, dan PDS tiba-tiba merapatkan diri ke dalam barisan pendukung angket. Hanya Demokrat dan Golkar yang tetap ‘pasang badan’ membela kebijakan pemerintah.
Pasang badan membela kebijakan pemerintah adalah konsekuensi logis sebagai partai penyangga koalisi. Memang demikian fatsun politiknya. Jika tidak mau menjadi penyangga, ya tarik kader partai dari koalisi. Menggebuk kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan kader partai menikmati kursi kabinet beserta seluruh kekuasaannya, itu namanya pengkhianat. Mau enaknya saja.
Jadi, sangatlah jelas, para menteri asal partai mulai meninggalkan etika politik hanya untuk kepentingan pragmatis memenangi pemilu. Mereka mempraktikkan jurus politik cuci tangan. Setelah menyetujui penaikan harga BBM, mereka mencuci tangan seolah-olah mereka tidak terlibat dalam kebijakan itu. Untuk itulah mereka menyuruh atau membiarkan fraksi mereka di DPR menentang kebijakan pemerintah dengan menyetujui penggunaan hak angket.
Mereka itulah yang masuk kategori menteri sontoloyo. Menteri yang sesungguhnya menjadi musuh dalam selimut Presiden. Mereka menikam Presiden dari belakang dengan membiarkan fraksi di DPR menyetujui penggunaan hak angket. Mereka lihai bersilat lidah dengan menyebutnya sebagai dinamika lapangan atau improvisasi fraksi.
Tidak ada gunanya Presiden memelihara pembantu yang plintat-plintut. Kabinet harus dibersihkan dari musuh dalam selimut dan menteri sontoloyo layak dibuang. Memelihara menteri sontoloyo sama saja menggorok leher sendiri. Tinggal menunggu waktunya menteri sontoloyo itu berulah lagi.
Media Indonesia, Senin, 30 Juni 2008 00:01 WIB

Merusak Kredibilitas Lembaga Kepercayaan

SEORANG Gubernur Bank Indonesia menjadi tersangka? Tidak percaya, tetapi terjadi. Itulah yang menimpa Burhanuddin Abdullah, Gubernur BI sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan namanya bersama dua pejabat lain sebagai tersangka dalam kasus dana Rp100 miliar yang mengalir ke mana-mana.

Kalau mau dibilang skandal, inilah skandal ketiga yang terjadi di lingkungan Bank Indonesia. Pertama, penggelontoran bantuan likuiditas Bank Indonesia untuk menolong bank-bank dari kebangkrutan pada 1997-1998, yang ternyata banyak diselewengkan. Kedua, kasus yang menimpa Sjahril Sabirin, dan ketiga, yang menimpa Burhanuddin Abdullah sekarang ini.

Hukum, memang, harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, pembuat undang-undang sadar betul bahwa ternyata dalam pelaksanaannya hukum harus memandang bulu, terutama pada lembaga-lembaga vital. Karena itu, terhadap lembaga-lembaga vital semacam Bank Indonesia yang merupakan bank sentral, undang-undang biasanya memberi mereka privilese. Kalau anggota DPR memiliki kekebalan bicara, kampus dilindungi oleh kebebasan mimbar, apakah para pejabat tinggi yang memimpin bank sentral tidak dilindungi oleh kekebalan tertentu?

Ini pertanyaan yang tidak mengada-ada. Bank sentral adalah pusat kepercayaan dunia maupun lokal terhadap otoritas dan wibawa moneter sebuah negara. Sangat riskan bila bank sentral sebuah negara kehilangan kepercayaan dunia dan publik. Karena itu, di negara-negara yang amat mengerti tentang kredibilitas yang harus dipertahankan oleh dan dari bank sentral, otoritas lembaga ini nyaris tidak tersentuh karena memiliki independensi yang luar biasa. Inilah lembaga yang hampir bahkan mustahil disentuh.

Undang-Undang Bank Indonesia ternyata hanya memberi kekebalan kecil pada pemangku otoritas bank sentral. Yaitu, bila mereka harus diperiksa karena kasus hukum, harus memperoleh izin dari presiden. Ini sama dengan bupati dan gubernur.

Seorang Gubernur Bank Indonesia, memang, bukan malaikat. Namun, negara dan penegak hukum memiliki kewenangan menempuh kebijaksanaan yang bijak dalam penegakan hukum berkaitan dengan kadar sensitivitas dan kegawatan yang diakibatkan oleh penegakan hukum yang tidak pandang bulu itu.

Misalnya, tidak terburu nafsu untuk mengumumkan Burhanuddin sebagai tersangka saat ini karena ancaman keguncangan di sektor moneter yang diakibatkan oleh kehancuran kepercayaan dunia. Toh dia akan mengakhiri masa jabatannya pada Mei. Mungkin setelah itu baru diumumkan statusnya sebagai tersangka.

Penegakan hukum bisa menimbulkan ketidakadilan yang lebih luas ketika menimbulkan keguncangan dan disorganisasi lembaga publik. Seorang wali kota dan wakil wali kota, yang sama-sama ditahan dalam kasus Medan, telah menimbulkan disfungsi organisasi pemerintahan yang merugikan rakyat banyak.

Seorang Gubernur Bank Indonesia yang dijadikan tersangka mengguncang kepercayaan dunia dan publik yang amat mengancam kestabilan moneter. Krisis moneter selalu menjadi petaka yang dahsyat. Karena itu, banyak negara yang bijak tidak mau mengalami krisis itu sehingga lebih baik mencegahnya.

Inilah saat ketika kita menyaksikan orang-orang yang dijadikan tersangka sangat produktif oleh lembaga penegak hukum. Tetapi itu semua hasil penelusuran terhadap masa lalu. Korupsi masa kini, sangat jarang.

Kalau negara dan penegak hukum Bank Indonesia bisa dikendalikan seorang gubernur yang berstatus tersangka, apakah kita hendak menyamakan BI dengan PSSI?

Kalau para pemimpin bisa dipenjara dengan gampang karena keyakinan rakyat bisa mengurus diri sendiri, apakah kita sudah sampai pada tahap kemajuan dan kedewasaan yang sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan lagi pemimpin?

Media Indonesia, 30 Januari 2008


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.