Archive for the 'Pelayanan publik' Category

Larangan Terbang ke Eropa

BELUM seminggu pemerintah mengeluarkan penilaian mutakhir atas kinerja maskapai penerbangan Indonesia, sebuah pukulan telak datang dari Eropa. Telak karena Komisi Uni Eropa justru menjungkirbalikkan penilaian pemerintah itu.

Jungkir balik karena berdasarkan penilaian pemerintah, sekarang tidak ada lagi maskapai penerbangan Indonesia yang kinerjanya buruk yang masih diizinkan beroperasi. Sebaliknya, Komisi Uni Eropa justru akan melarang terbang maskapai penerbangan Indonesia ke Eropa dan mengimbau warga Eropa agar tidak menggunakan maskapai penerbangan Indonesia dengan alasan tidak aman.

Larangan itu akan dikeluarkan dalam pekan ini dan berlaku di 27 negara anggota Uni Eropa. Dasar larangan adalah saran dari Komite Keselamatan Udara Uni Eropa.

Padahal, Senin (25/6) silam, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara baru mengumumkan penilaian yang sangat menggembirakan, yaitu dari 21 maskapai penerbangan hanya satu yang dinilai buruk, masuk kategori III, dan dicabut izin operasinya.

Selebihnya, 19 maskapai penerbangan berkinerja sedang, masuk kategori II, bahkan tujuh di antaranya dipromosikan dari kategori III. Garuda Indonesia naik kelas menjadi satu-satunya maskapai penerbangan yang masuk kategori I atau berkinerja baik.

Namun, penilaian pemerintah itu tiada harganya di mata Komisi Uni Eropa. Mereka justru akan memasukkan maskapai penerbangan Indonesia ke daftar hitam sampai ada tindakan nyata dari otoritas penerbangan Indonesia untuk memperbaiki keselamatan penerbangan. Dengan kata lain, Uni Eropa tetap tidak percaya bahwa pemerintah Indonesia telah mengambil langkah kredibel.

Memperbaiki kinerja maskapai penerbangan tentu tidak bisa dilakukan dalam sekejap. Kiranya itulah yang terjadi di negeri ini. Siapa pun sulit percaya bahwa hanya dalam tempo tiga bulan banyak maskapai penerbangan Indonesia mampu memperbaiki kinerjanya sehingga naik kelas dari kategori III (kinerja buruk) ke kategori II (kinerja sedang).

Oleh karena itu, selayaknya dunia terkejut dengan penilaian pemerintah itu. Sebab terlalu indah untuk dipercaya. Di lain pihak, dunia tak kaget dengan larangan terbang yang dikeluarkan Uni Eropa sebab penilaiannya menggunakan standar keselamatan yang tidak dapat ditawar dan dibeli. Sejarah perekonomian Eropa dan juga sejarah peradaban Eropa memang telah berkembang sangat jauh sehingga mencapai suatu keseimbangan yang tinggi antara kemakmuran dan keselamatan.

Larangan Komisi Uni Eropa itu hendaknya menjadi pukulan berharga untuk koreksi diri. Harus ada visi yang jauh dan jujur untuk mengangkat kinerja maskapai penerbangan Indonesia sehingga mampu bersaing dalam tataran kelas dunia.

Untuk itu jelas diperlukan pemerintah yang bersih, yang tidak dapat dibeli, yang tidak kompromi terhadap standar keselamatan dan keamanan. Itulah pemerintah yang tegas dan konsisten sayang nyawa rakyatnya.

Akan tetapi, standar keselamatan dan keamanan yang tinggi, yang bersaing di level dunia, tidak dapat dicapai dengan membiarkan setiap maskapai penerbangan sendirian merangkak menggapainya. Setidaknya, negara harus mengambil peran yang strategis terhadap maskapai penerbangan miliknya.

Garuda Indonesia sebagai flag carrier mestinya mendapat dukungan kapital dari negara sehingga tidak hanya mampu memenuhi standar keamanan dan keselamatan penerbangan, tetapi lebih dari itu bisa bersaing dengan maskapai penerbangan lainnya dalam konteks global.

Garuda Indonesia sudah lama menyuarakan perlunya dan pentingnya negara menambah modal, tetapi pemerintah dan DPR sangat lamban mengambil keputusan. Sebuah bukti buruknya komitmen negara untuk memiliki maskapai penerbangan yang dipercaya dan sanggup berkompetisi pada kelas dunia.

Masuk daftar hitam Komisi Uni Eropa tentu memalukan. Oleh karena itu, pemerintah harus sepenuh hati dan daya memajukan flag carrier sehingga suatu hari kehormatan bangsa pun berkibar-kibar dengan gagahnya.

Media Indonesia, Senin, 02 Juli 2007

Iklan

Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008

Judul headline Kompas edisi Jawa Timur beberapa waktu lalu cukup mengejutkan. Di situ tertulis, Sulit, Pilih Gubernur Berkualitas. Menurut penulis, hal itu mengejutkan karena pendapat itu bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung. Lanjutkan membaca ‘Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008’

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Utamakan keselamatan

Belum sempat terungkap misteri penyebab hilangnya pesawat Adam Air beserta 96 penumpang dan 6 awaknya di awal tahun 2007 ini, transportasi Indonesia kembali memakan korban.
Kali ini, 21 nyawa melayang setelah Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA-200, Rabu (7/3), gagal mendarat di landas pacu Bandara Adisucipto Yogyakarta sehingga pesawat berpenumpang 133 orang dan tujuh awak itu meledak dan terbakar.
Saat pesawat Boeing 737-300 milik maskapai penerbangan Adam Air hilang, sebagian pihak menuding murahnya tarif menyebabkan operator tidak mampu melakukan perawatan yang baik kepada pesawatnya sehingga mudah rusak dan celaka. Tapi Kecelakaan Boeing 737-400 milik Garuda seakan membawa pesan kepada masyarakat bahwa tarif murah bukan satu-satunya pemicu kecelakaan. Terbukti jasa transportasi penerbangan yang mematok tarif paling mahal pun bisa mengalami kecelakaan yang tragis. Lalu di mana letak permasalahannya?
Akibat kecelakaan transportasi baik laut udara maupun darat beruntun melanda negeri ini, terdengar cukup santer desakan agar Menteri Perhubungan Hatta Radjasa mundur dan diganti. Namun apakah ini akan menyelesaikan masalah? Bukankah kecelakaan ini sudah sering terjadi sebelum Hatta Radjasa menduduki jabatan tersebut?
Bahwa Hatta bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan kinerja jajarannya untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan, tentu kita sepakat. Dan hal ini diakui atau tidak telah mulai diupayakan Hatta dengan menerapkan beberapa regulasi baru terkait dengan keselamatan penumpang yang harus dipatuhi operator angkutan umum, termasuk Bandara.
Masalahnya, pemerintah tak mungkin atau tak mampu mengawasi satu persatu operator angkutan yang ada di negeri ini. Dengan mudah kita temukan operator yang tak mengindahkan regulasi demi mencari keuntungan semata, tanpa ada tindakan hukum yang semestinya. Tidak tersedianya alat-alat pengaman seperti sekoci dan pelampung yang memadai misalnya, atau pemuatan penumpang melebihi kapasitas yang diizinkan, adalah sedikit dari pelanggaran itu.
Ini adalah bukti bahwa regulasi belum ditaati, baik oleh operator maupun oleh pemerintah sendiri. Bahkan keberadaan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pun belum mampu berbuat banyak untuk mengatasi masalah ini. Bila Hatta Radjasa tidak segera menemukan jalan untuk mengatasi masalah ini, mungkin dia memang kurang kapabel memimpin jajaran Departemen Perhubungan. Dan atas pertimbangan inilah (bukan atas pertimbangan politik atau kepentingan lain) Presiden harus mulai mencari penggantinya.
Sambil menunggu tindakan konkret untuk menjamin keselamatan kita saat menggunakan jasa transportasi umum, kita berharap Safety Manajemen System (SMS) yang baru saja diberlakukan untuk seluruh sarana transportasi segera terwujud. Program ini menargetkan akan diterapkan menyeluruh di tahun 2009, semoga tak perlu selama itu.
Sistem ini mengharuskan setiap alat transportasi diperiksa rutin sehingga aspek keselamatan bisa lebih terjamin. Sebagai penumpang alias pengguna jasa transportasi, kita pun harus lebih berhati-hati. Jangan memaksakan bepergian bila kondisi tidak mendukung, misalnya saat cuaca buruk atau kapasitas penumpang tak memungkinkan lagi. Di atas semua itu, tentu banyak-banyak berdoa memohon keselamatan kepada Yang Maha Kuasa. –

sumber : solopos

Kaji ulang rencana pungutan di bandara

Era otonomi daerah memang menuntut setiap daerah untuk memikirkan rumah tangganya dengan lebih cermat, baik masalah pengeluaran maupun pendapatan daerah.

Sudah pasti demi peningkatan pendapatan daerah, pemerintah daerah akan berupaya maksimal memanfaatkan potensi yang dipunyai untuk mendulang rupiah guna mencukupi kebutuhan daerah. Tak terkecuali Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali. Salah satu langkah yang akan ditempuh Pemkab Boyolali adalah dengan pengenaan donasi atau sumbangan, bagi para penumpang pesawat yang akan berangkat dari Bandara Adisumarmo. Selain itu sumbangan juga akan dipungut dari para pengguna jasa taksi bandara. Apa yang ditempuh oleh Pemkab Boyolali itu dapat dipandang sebagai satu langkah cerdik untuk memanfaatkan sebuah potensi yang ada. Betapa tidak, sebuah bandara internasional terletak di daerah itu, yang dapat dianggap sebagai ”anugerah” sumber pendapatan daerah. Sehingga sudah selayaknya bila Boyolali berusaha memaksimalkan kontribusi bandara ke kabupaten itu.
Namun demikian yang menjadi pertanyaan, tepatkah langkah yang akan ditempuh Pemkab Boyolali itu? Hal itu mengingat keberadaan bandara bukan merupakan aset milik Pemkab, meski letaknya berada di Boyolali. Selain itu, pemungutan sumbangan yang nominalnya disebut senilai Rp 5.000 itu tentu akan memberatkan penumpang, baik penumpang pesawat maupun taksi bandara. Padahal para penumpang pesawat yang sebagian besar berasal dari luar Boyolali itu telah dikenai pajak oleh pihak bandara.
Lepas dari besaran nilai, keberadaan Bandara Adisumarmo tentu akan berkaitan dengan banyak stakeholders seperti, kepariwisataan, perhotelan dan pelaku ekonomi lainnya. Mereka tidak hanya berada di Boyolali, namun juga berada di wilayah Soloraya dan sekitarnya, karena bandara merupakan salah satu pintu gerbang keluar masuk wilayah ini. Oleh karena itu pemungutan di bandara tentu akan memiliki efek yang sangat luas.
Apalagi, kawasan Soloraya atau Subosukawonosraten pada saat ini sedang giat ”menjual diri” ke dunia luar. Sehingga kemudahan-kemudahan di berbagai sektor perlu diberikan sebagai pelayanan bagi pihak luar yang akan ”membeli” produk Soloraya. Jika ditarik dari hal itu, tentu kebijakan Pemkab Boyolali tersebut akan bertentangan dengan semangat itu. Karena dengan pungutan di loket tersendiri, paling tidak akan memperpanjang prosedur calon penumpang saat hendak berangkat dari bandara itu. Oleh karena itu Pemkab Boyolali seyogianya perlu berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan tersebut. Bila Bandara Adisumarmo dianggap sektor yang paling potensial untuk menangguk pendapatan daerah, tentu bisa dicari cara lain yang lebih bijak. Sebagai alternatif, Pemkab dapat membicarakan dengan pihak pengelola bandara untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Boyolali.
Hal seperti itu biasa dilakukan oleh daerah terhadap investor yang ada di daerah itu, ketika kontribusi investor dirasa terlalu kecil. Sedangkan urusan penumpang pesawat biarlah diurus pihak pengelola bandara sendiri. –sumber: solopos

Komunikasi Itu Penting, Jangan Gegabah!

”Duh, Gusti Allah!” Jerit kawan saya yang tengah meliput hilangnya pesawat Adam Air di Bandara Juanda, Selasa siang. Kalimat itu terucap begitu saja ketika mendengar kabar ditemukannya pesawat Adam Air di Polewali Mandar Makasar lengkap beserta jumlah korban, ternyata omong kosong. Padahal siang itu, suasana di Bandara Juanda penuh dengan kepiluan. Serunya, kabar itu ditambah dengan embel-embel pesawat hancur berkeping-keping. Walhasil, siapa pun yang mendengarnya dapat memastikan seluruh penumpangnya tewas. Begitu juga para wartawan, tanpa melakukan verifikasi, langsung menayangkan berita. Singkatnya, informasi tersiar live di media massa (elektronik). Saya pun menonton dengan mata terpana.

Selang beberapa jam kemudian, petinggi negara melakukan klarifikasi bahwa informasi itu salah. Apa! Salah, alamak gombal mukiyo. Informasi yang sudah tersiar dan menghabiskan segenap air mata itu ditimpali dengan kata, “Maaf, informasi itu salah”, karena nyatanya tim SAR memang belum menemukan pesawat yang konon hancur berkeping-keping itu. 

Tidak lama tersiar lagi kabar kapal Senopati Nusantara dengan rute Kumai Kalsel-Semarang tenggelam di laut Jawa. Jumlah korban tewas disebutkan lebih dari 200 jiwa. Ternyata informasi itu salah lagi. Keluarga korban yang sudah membekali diri dengan kesedihan mendalam, lagi-lagi diguncang oleh informasi omong kosong. Kegaduhan pun terjadi, sekali lagi penonton tertipu.

Dua musibah itu memberi bukti lemahnya komunikasi dan koordinasi dari pihak pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Sungguh tidak wajar, dalam bencana seberat itu pemerintah tidak segera menempatkan satu pintu informasi yang menjadi rujukan terpercaya oleh publik. Bukankah Indonesia cukup kaya dengan aset bencana dan musibah. Dan pemerintah juga sudah cukup piawai melakukan manajemen bencana. Pengalaman menghadapi situasi darurat termasuk melansir informasi sudah menjadi bagian yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Kejadian memalukan itu semestinya tidak perlu terjadi kalau pemerintah tidak gegabah dalam menerima informasi, kendati informasi berasal dari petingginya sekalipun. Alasannya, si petinggi itu tidak berada di lokasi peristiwa dan dia pun menerima informasi dari pihak lain. Karena itu, kecenderungan salah informasi juga cukup tinggi. Sementara, dalam kejadian semacam itu tanggung jawab besar tertumpu pada ketua tim SAR. Maka informasi sekecil apa pun semestinya dilakukan cek dan ricek sebelum disiarkan ke publik. Terlebih lagi informasi itu menyangkut data dan lokasi jatuhnya pesawat yang memang ditunggu-tunggu oleh publik.

Dalam situasi panik, publik akan memakan mentah-mentah informasi dari pemerintah karena dianggap sebagai pihak yang dipercaya. Jika komunikator (pejabat pemerintah) lalai dalam mengelola pesan, akibatnya hilanglah kepercayaan publik. Memang emosi massa (korban atau keluarga korban) dalam musibah kecelakaan cenderung rendah dibanding dengan musibah bencana alam. Namun, seperti para penderita krisis pada umumnya mereka sangat peka terhadap semua informasi, baik yang resmi maupun berasal dari kabar burung. Jadi komunikasi dalam situasi krisis begitu penting, maka jangan gegabah dalam mengelola pesan.

Pemerintah kita sudah acapkali melakukan kegegabahan komunikasi kepada publik. Dari soal kebijakan hingga penanganan bencana. Kelalaian itu terletak pada soal ketidakjujuran, kurang terbuka, terjadi miskoordinasi, menganggap enteng, dan terkesan separuh-separuh dalam melansir informasi.

Patut disimak himbauan pakar komunikasi krisis, Peter M Sandman, hindari memberi pernyataan atau jaminan keselamatan yang berlebihan, dan lakukan pemantauan berbagai ketidakpastian. Percayalah, orang yang biasa berkomunikasi baik dalam situasi normal, dapat menjadi komunikator buruk dalam situasi krisis. Maka jangan berlebihan dalam meyakinkan sesuatu kepada massa, singkirkan atau tunda berbagai hal yang menghambat penanganan krisis, telusuri berbagai ketidakpastian, terbukalah secara total, jangan bohong dan tidak mengatakan separuh-separuh.

Komunikasi krisis sangat bergantung pada media massa. Informasi apa pun akan menjadi pembicaraan luas karenanya data akurat dari komunikator sangat vital. Kalau memang pesawat naas itu belum juga ditemukan, sampaikan saja apa adanya dan informasikan kendala yang dihadapi. Tetapi, jangan mengelabuhi audience bahwa pesawat sudah terdeteksi. Informasi itu mengandung harapan besar dan rasa was-was. Jika tak terbukti kebenarannya akan merumitkan kondisi psikologis keluarga korban, termasuk publik yang ingin mengetahui.

Media massa sebagai mata publik juga perlu berhati-hati menggali data. Niat baik atau usaha yang jujur saja tak cukup. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism mengatakan, disiplinlah dalam melakukan verifikasi, jangan berasumsi dan jangan percaya begitu saja pada sumber-sumber resmi, lakukan cek dan ricek juga pada sumber-sumber primer lain. Harus diakui, meluasnya kesimpangsiuran informasi lokasi jatuhnya pesawat Adam Air itu karena reporter kurang gigih melakukan verifikasi dan pengecekan ulang sehingga hal-hal yang masih berupa perkiraan dikatakan sebagai data otentik dan akurat.

Akhirnya, di antara ambang batas kecemasan serta ketidakjelasan keberadaan pesawat Adam Air, ada sedikit sindiran: dalam tragedi jatuhnya pesawat di Tinombala 29 Maret 1977, kesulitan proses pencarian terletak pada faktor lebatnya hutan belantara. Tapi sekarang, teknologi sudah canggih dan hutan di Indonesia sudah gundul, apanya lagi yang sulit?  (Surabaya Post)

Perketat Keselamatan Transportasi

Peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi dalam waktu yang sangat singkat belakangan ini menjadi sebuah kejadian yang sangat menarik perhatian kita.

Terlebih mengingat jumlah korban yang tidak sedikit. Ambil contoh tenggelamnya kapal KM Senopati Nusantara yang menewaskan ratusan penumpangnya. Juga hilangnya pesawat terbang Adam Air yang membawa lebih dari seratus orang penumpang. Mereka yang menjadi korban jelas membawa tragedi tersendiri bagi keluarga yang ditinggalkan.
Menyaksikan peristiwa tersebut, salah satu pelajaran penting yang harus sangat dibenahi adalah jaminan keselamatan transportasi. Jaminan dimaksud adalah sebuah sistem yang baku, tersistematisasi dan mudah dimengerti oleh para penumpang, sehingga ketika terjadi kecelakaan, prosedur tersebut langsung berlaku.

Ambil contoh pada kecelakaan KM Senopati Nusantara. Ternyata berdasarkan pengakuan para penumpang yang selamat, ketika kapal mulai menunjukkan tanda akan tenggelam, mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Awak kapal yang seharusnya memberitahukan kepada para penumpang mengenai apa yang harus dilakukan, tidak mengerjakan apa-apa. Bahkan para penumpang diperlakukan seolah tidak perlu mengetahui bahwa kapal naas tersebut akan tenggelam.

Demikian juga dengan kejadian di seputar hilangnya pesawat milik Adam Air. Memang walau tidak secara langsung, namun rusaknya radar ELBA milik Indonesia jelas menjadi salah satu penyebab lambatnya mendeteksi keberadaan pesawat tersebut. Akibatnya sampai sekarang, koordinat daripada pesawat tersebut hanya mengandalkan infomasi dari ELBA milik Singapura.

Alangkah menyedihkannya memang keadaan ini. Dari data yang ada pada Mahkamah Pelayaran, diketahui bahwa faktor manusia hanya menyumbang 20 persen saja dari angka kecelakaan. Sebanyak 30 persen disebabkan oleh human error, yang salah satunya adalah tiadanya jamiman keselamatan yang memadai tadi.

Memang kalau kita mengalami sendiri transportasi kita, alangkah memiriskannya.

Banyak sarana transportasi laut yang berada dalam keadaan “gawat darurat”. Bagaimana tidak? Kebanyakan tidak dilengkapi dengan sarana pertolongan keselamatan, petunjuk untuk pertolongan diri sendiri, maupun fasilitas lain. Padahal kita ketahui sebagai sebuah negara kepulauan, sarana laut adalah modal utama. Maka alangkah memiriskannya ketika yang terjadi adalah pengangkutan yang asal-asalan.

Kelihatannya mengerikan. Tetapi itulah yang terjadi, setiap kali kita memasuki angkutan laut. Kita seolah memasuki tempat penuh berisiko bagi nyawa kita dan keselamatan kita sendiri.

Penerbangan hampir sama saja. Memang modal transportasi udara adalah sarana yang high tech, artinya membutuhkan sarana dan operasi dari kemampuan manusia yang ada. Untuk itu seharusnya dilakukan pemasangan berbagai sarana yang mampu membantu keadaan darurat, semisal radar darat tadi. Tetapi setahu bagaimana, Indonesia ternyata masih mengabaikan demikian.

Dari dua kejadian kecelakaan yang mengisi lembaran kelam beberapa hari ini, sudah sepantasnya pemerintah meningkatkan kepatuhan pada prosedur keselamatan yang berlaku secara universal. Nyawa manusia tidak boleh disia-siakan. Manusia adalah manusia yang nyawanya tidak bisa diukur dengan pemasukan dan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan transportasi. Menteri Perhubungan beserta seluruh jajarannya harus melakukan pembenahan. Ketakutan massal sekarang ini sedang terjadi.

Masyarakat gelisah dan kuatir terhadap apa yang sedang terjadi. Karena itu pemerintah harus menjelaskan kepada publik apa yang akan dilakukannya dalam membenahi hal ini. (***)

Sinar Indonesia Baru, Jan 06, 2007


Blog Stats

  • 796,871 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.