Archive for the 'Pendidikan' Category

Lagi, Soal Pungli di Sekolah

Masa penerimaan siswa baru (PSB) telah berakhir minggu lalu. Setelah siswa mengikuti masa orientasi sekolah (MOS), pekan depan mereka mulai belajar di sekolah yang baru. PSB ternyata tak berhenti sampai di situ karena masih menyisakan persoalan, khususnya menyangkut pungutan liar (pungli).

Selama musim PSB, harian ini terus-menerus menggulirkan berita mengenai pungli di sekolah-sekolah negeri. Keluhan orangtua siswa, yang harus merogoh kocek jutaan rupiah untuk menyekolahkan anak, sungguh memprihatinkan kita. Apalagi hal itu terjadi pada saat kondisi perekonomian masih sulit dan pungutan tidak didasari aturan jelas, sehingga patut disebut pungli.

Hampir setiap tahun media massa mengungkap kasus pungli di sekolah-sekolah negeri yang dilakukan guru dan kepala sekolah (kepsek). Dengan berbagai dalih siswa yang diterima lewat tes atau lolos seleksi nilai ujian nasional diwajibkan menyetor ratusan ribu hingga jutaan rupiah ke sekolah. Bahkan, ada juga yang berani menjual “bangku” sekolah kepada siswa yang sebetulnya tak lolos tes atau nilainya di bawah standar.

Tetapi, hampir tak terdengar kabar ada pelaku yang mendapat sanksi. Hal itu bisa dimaklumi karena otoritas pendidikan dan aparat penegak hukum hampir tak peduli dengan pemberitaan tersebut.

Baru pada tahun ini kita melihat adanya respons positif dari pejabat yang berwenang. Mendiknas Bambang Sudibyo menyatakan kepsek yang melakukan pungli bisa ditunda kenaikan pangkatnya, bahkan dipecat. Beberapa pejabat Kejaksaan Tinggi di daerah-daerah juga bergairah menanggapi instruksi dari Kejaksaan Agung untuk memantau PSB dan menindaklanjutinya jika ada temuan pungutan di luar ketentuan.

Semua itu menunjukkan perhatian terhadap masalah korupsi di dunia pendidikan, khususnya di sekolah-sekolah negeri, semakin intens. Tentu saja hal itu akan berdampak positif pada masa depan pendidikan Indonesia, apabila semua guru dan kepsek yang terbukti melakukan pungli diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, efek jera bisa menular di sekolah-sekolah.

Sejauh ini kita melihat sebagian guru dan kepsek telah memanfaatkan PSB sebagai ajang mengeruk keuntungan pribadi. Berbekal Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS), yang telah disetujui Komite Sekolah, mereka memeras orangtua siswa baru. Praktik itu selalu berulang setiap tahun karena kepada pelakunya tidak diberikan sanksi. Mereka tetap leluasa bergerak, bahkan tak jarang di-back up pejabat Dinas Pendidikan tingkat kabupaten/kota. Sebuah kolusi yang sempurna untuk memeras orangtua siswa.

Keberanian aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan dan Kepolisian, untuk menindaklanjuti kasus pungli di sekolah, tetap kita tunggu. Jangan sampai aparat penegak hukum justru “mengolah” kasus tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Kita berharap pungli di sekolah secepatnya diberantas. Respons Mendiknas dan aparat Kejaksaan, hendaknya diikuti pejabat lain, seperti Kepolisian dan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). Para pelaku pungli harus dijebloskan ke penjara, sehingga menimbulkan efek jera.


Suara Pembaruan: 18/7/08

Privatisasi Pendidikan

Satu bukti yang harus kita akui, selama ini pemerintah sangat sulit meningkatkan kualitas pendidikan.

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) di DPR berjalan sangat alot. RUU tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Awalnya, rancangan yang mulai dibahas tahun 2004 ini ditargetkan selesai tahun 2006. Namun, target itu tak tercapai. Pemerintah kemudian mengharapkan tahun ini pekerjaan dewan tersebut bisa diselesaikan.

Dewan memang harus sangat hati-hati. Sejumlah pakar di bidang pendidikan dengan sangat konsisten mengemukakan berbagai alasan agar RUU tersebut ditolak. RUU BHP ini memang tidak berdiri sendiri. Selain UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, RUU BHP juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 26 dan Nomor 27 Tahun 2007 sebagai aturan pelaksanaan dari UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam PP tersebut dicantumkan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka untuk penanaman modal. Di antara beberapa bidang usaha yang terbuka itu adalah bidang pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dan pendidikan nonformal. Batas kepemilikan modal maksimum 49%.

Ketentuan inilah yang kemudian banyak dipersoalkan, sampai akhirnya beberapa pakar pendidikan mengusulkan penolakan RUU BHP dijadikan undang-undang. Alasan utamanya, Indonesia belum mampu bersaing dengan bangsa lain yang pendidikannya sudah jauh lebih maju. Di samping itu dikemukakan pula prinsip yang lebih mendasar, pendidikan itu prinsipnya nirlaba sedangkan investasi bertujuan mendapatkan laba.

Tanpa harus berpikir lama, kita melihat alasan penolakan terhadap RUU BHP sangat masuk akal. Sebab memang demikianlah keadaannya di lapangan. Satu bukti yang harus kita akui, selama ini pemerintah sangat sulit meningkatkan kualitas pendidikan. Bukan hanya sebatas alokasi anggaran yang selalu menjadi bahan perdebatan panas, tetapi juga ada faktor-faktor lain yang tidak kurang pentingnya. Antara lain, kondisi masyarakat indonesia sendiri.

Di Jawa Barat, kondisi pendidikannya sudah kita rasakan bersama. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan IPM misalnya, belum juga berhasil. Padahal, gubernur sendiri telah mendukungnya dengan program Bagus (Bantuan Gubernur Khusus) meskipun baru sebatas bantuan terhadap siswa SD yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP/MTs.

Fakta di lapangan yang masih memprihatinkan itu tentu akan tambah parah jika investasi modal di bidang pendidikan diberlakukan saat ini juga. Semua memahami, pada dasarnya privatisasi pendidikan itu tidak jelek-jelek amat. Akan tetapi, kita bisa menimba pelajaran dari privatisasi pendidikan tinggi yang sudah berjalan beberapa tahun. Meskipun evaluasinya belum bisa dilakukan secara menyeluruh, keluhan sudah mulai terdengar. Artinya, masih ada yang harus lebih dibereskan.

Akan cukup bijaksana, mungkin, jika masyarakat diberi kesempatan lebih banyak dan lebih lama agar plus-minus privatisasi pendidikan dipertimbangkan dengan sangat matang. Kalau perlu, tidaklah usah dipaksakan supaya bisa disahkan tahun ini seperti yang diharapkan pemerintah. Atau mungkin diberlakukan berjenjang. Sementara ini, cukuplah kita semua merasakan apakah privatisasi pendidikan tinggi memang lebih bermanfaat daripada sebelumnya? Dalam arti manfaat tersebut memang dinikmati oleh rakyat indonesia secara menyeluruh, bukan hanya oleh kelas atas semata.***

Pikiran Rakyat, Sabtu, 01 September 2007

Kekerasan di Dunia Pendidikan

Apa yang bisa kita pahami mengenai kekerasan yang sering terjadi di dunia pendidikan kita? Di Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), dua kelompok saling baku bentrok untuk memperebutkan status yayasan yang mengelola perguruan tinggi tersebut. Akibat kekerasan itu sejumlah orang luka-luka, beberapa fasilitas kampus rusak, dan sekitar 15 ribu mahasiswa terpaksa tak bisa mengikuti kegiatan kuliah.

Sebelumnya, aksi kekerasan juga terjadi di kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Di sini, sejumlah praja (mahasiswa) senior menendang, memukul, dan menganiaya para mahasiswa juniornya. Aksi kekerasan yang berdalih pembinaan kedisiplinan ini telah menyebabkan beberapa praja (junior) meninggal dunia dan lainnya cacat fisik dan mental.

Kekerasan serupa juga telah terjadi di sejumlah perguruan tinggi di Makasar, Yogyakarta, Surabaya, dan daerah lain. Penyebabnya macam-macam. Dari ketidakpuasan terhadap proses pemilihan rektor, biaya kuliah yang dianggap mahal, hingga pengalihan status perguruan tinggi yang dinilai lebih berorientasi bisnis.

Bukan hanya di perguruan tinggi. Di SD, SMP, dan SMA, aksi kekerasan pun acapkali terjadi. Entah itu tawuran antar siswa maupun kekerasan yang dilakukan oleh guru. Yang terakhir ini biasanya dengan dalih memberi pembejaran kepada siswa yang mbadung, tidak disiplin, dan sebagainya.

Apapun penyebabnya, berbagai kekerasan di institusi pendidikan kita itu jelas memprihatinkan. Para mahasiswa/siswa merupakan generasi penerus. Mereka adalah para calon pemimpin bangsa dan negara. Bila semasa belajar mereka terbiasa dengan kekerasan, baik aktif (terlibat langsung) maupun pasif (menyaksikan), maka bisa dipastikan cara-cara kekerasan itu pulalah yang akan mereka tempuh untuk menyelesaikan segala perbedaan ketika mereka sudah menjadi ‘orang’.

Kita tentu tidak bisa menyalahkan seluruhnya kepada mahasiswa/siswa. Berbagai aksi kekerasan yang mereka lakukan seringkali penyebabnya justru para ‘orang tua’. Di IPDN para dosen dan pengasuh seolah membiarkan praja senior berbuat sesuka hati terhadap juniornya. Dan, itu telah berlangsung selama tahunan. Di UISU dua pihak yang bersengketa terhadap kepemilikan/pengelolaan yayasan lebih memilih menyelesaikannya dengan cara-cara kekerasan daripada jalur hukum. Sedihnya, mereka, para ‘orang tua’, itu sengaja melibatkan pada mahasiswa untuk membela kepentingan mereka.

Sedangkan kekerasan yang sering terlihat di sejumlah kampus lain biasanya terjadi lantaran mahasiswa lebih dipandang sebagai objek dan bukan subjek. Segala keputusan yang menyangkut perguruan tinggi, terutama mahasiswa, acapkali diambil secara sepihak oleh rektorat tanpa melibatkan mahasiswa. Begitu pula kekerasan yang berlangsung di sekolah-sekolah. Para guru seolah punya hak prerogatif memutuskan dan berbuat sesukanya terhadap para siswa yang dianggap mbeling.

Bila semua ini terus berlangsung di institusi-institusi pendidikan kita, lantas apa jadinya bangsa dan negara ini. Hukum hanya akan menjadi asesoris. Sedangkan yang berlaku hukum rimba, adu otot, dan anarkisme.

Berbeda pendapat tentu saja boleh. Berunjuk rasa juga boleh. Bahkan yang terakhir ini merupakan salah satu ciri demokrasi. Yang tidak boleh adalah menyelesaikan perbedaan pendapat dengan kekerasan dan anarkisme. Karena itu, barangkali ada baiknya bila tema-tema seperti demokrasi, menghargai pendapat orang lain, dan penyelesaian perbedaan pendapat dijadikan kurikulum di kampus-kampus dan sekolahan kita. Tentu saja para ‘orang tua’ –rektor dan pembantunya, dosen, dan guru-guru– harus menjadi teladan terlebih dulu.

Para mahasiswa/siswa merupakan calon pemimpin bangsa. Selain menimba ilmu pengetahuan, mereka juga harus diajarkan cara-cara bermasyarakat dan tata hidup yang baik. Tanpa ini semua, kekerasanlah yang akan jadi hukum.

Republika, Senin, 14 Mei 2007

Formalisme Ijazah yang Menyesatkan

RANCANGAN perubahan paket undang-undang bidang politik mulai digelindingkan ke publik untuk didengar dan dievaluasi. Salah satu yang menonjol adalah dicantumkannya syarat sarjana bagi calon presiden, anggota DPR, dan DPD. Syarat itu naik satu tingkat karena dalam UU No 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tercantum ketentuan bahwa seorang presiden, anggota DPR, dan DPD cukup berijazah SMA.

Syarat seperti itu lagi-lagi memperlihatkan betapa pikiran tentang kualitas di negeri ini sangat formalistis. Yang bermutu selalu berarti produk pendidikan formal. Padahal yang dibutuhkan sesungguhnya adalah kecakapan. Seorang pemimpin atau para elite yang cakap berlogika atau yang memiliki inteligensia dan cakap mentalitas. Dan, harus disadari benar bahwa kecakapan seperti ini tidak semata-mata lahir dari pendidikan formal.

Apa yang terjadi selama ini? Formalisme ijazah menghasilkan pula mentalitas formalistis. Andai pemilu dilaksanakan bulan depan dengan syarat seorang presiden dan para calon anggota DPR harus bergelar profesor doktor, dalam sebulan akan lahir ribuan profesor doktor dengan begitu gampangnya. Soal kecakapan yang menyangkut kapasitas dan kapabilitas tidaklah penting. Formalisme ijazah telah menyuburkan mentalitas sakit.

Selain bahaya formalisme, syarat sarjana adalah pelanggaran hak asasi warga yang dijamin dalam undang-undang dasar. Undang-undang dasar menegaskan dengan jelas, jabatan presiden, termasuk anggota DPR, terbuka bagi semua orang. Itu berkorelasi dengan hak setiap warga negara untuk berbicara dan berorganisasi.

Ketika undang-undang mengatur syarat bahwa seorang presiden dan para anggota DPR serta DPD harus sarjana, undang-undang itu menutup peluang bagian terbesar rakyat Indonesia untuk menjadi presiden atau anggota DPR. Itu artinya juga undang-undang telah membelokkan DPR dan presiden dari hakikat sebagai salah satu tonggak institusi demokrasi menjadi institusi akademik.

Syarat sarjana hanya bisa diterima dari perspektif HAM dan demokrasi apabila negara telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam perkara mencerdaskan rakyat. Misalnya, seluruh anak Indonesia usia sekolah telah, sekurang-kurangnya, menikmati pendidikan SD sembilan tahun atau SMA yang murah dan bahkan gratis. Atau kalau negara telah melaksanakan pendidikan tinggi yang murah dan terjangkau oleh semua anak bangsa ini.

Pendidikan menengah, apalagi perguruan tinggi, masih menjadi barang mewah di Indonesia. Perguruan tinggi di negeri ini hanya menampung tidak lebih dari 10% seluruh warga negara. Bila sarjana menjadi syarat, yang berhak menjadi anggota DPR dan presiden hanyalah 10% dari penduduk. Lalu, di mana hak yang 90% itu? Apakah mereka kehilangan hak karena tidak menginjak bangku perguruan tinggi? Itu pengkhianatan serius terhadap konstitusi dan demokrasi.

Lalu, di manakah kesempatan bagi warga negara yang cakap dan kompeten karena autodidak? Atau yang cakap pada bidangnya karena pengalaman menggeluti pekerjaan di luar jalur pendidikan formal? Dengan mengedepankan ijazah kita mengubah lembaga presiden dan parlemen dari esensinya sebagai lembaga politik dan demokrasi menjadi lembaga profesi. Itu kekeliruan serius. Karena tidak ada, dan tidak perlu ada, sekolah khusus untuk menjadi presiden dan anggota DPR.

Karena itu, tugas partai politiklah untuk menemukan calon-calon yang memiliki kecakapan dalam berbagai bidang agar menjadi kadernya. Dan, sekali lagi, calon yang cakap bisa lahir dari berbagai jalur dan bidang. Perguruan tinggi hanyalah salah satu.

Kecakapan amat mendasar yang menjadi kebutuhan setiap warga negara adalah kemampuan hitung, baca, dan tulis. Itulah tugas negara yang relatif telah dilaksanakan secara baik. Walaupun angka buta huruf masih tinggi, tidak lagi menjadi penyakit mayoritas penduduk Indonesia.

Syarat itu aman dari perspektif demokrasi, aman dari perspektif HAM, dan aman dari segi prestasi yang telah dicapai negara atau pemerintah dalam mencerdaskan bangsanya.

Media Indonesia, Jum’at, 16 Maret 2007

Harus Matang, Standarisasi Pendidikan

Pemerintah melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sedang mengembangkan pendidikan ke arah standarisasi serta sertifikasi.

Di dalam konsep ini, semua instrumen yang terlibat dalam pendidikan, haruslah bekerja secara profesional. Untuk mencapai itu, maka pemerintah mengeluarkan sejumlah aturan-aturan ideal. Aturan standar itu meliputi isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian. Semuanya indikator tersebut dijadikan sebagai panduan dalam menyusun standar tadi.

Dalam kerangka itulah, misalnya, BSNP menyusun sebuah panduan tenaga pendidikan. Tenaga pendidikan yang dikatakan sebagai memenuhi syarat memiliki aturan khusus, termasuk pendidikan dan sertifikasinya. Maka guru di seluruh lembaga pendidikan diasumsikan akan memiliki kemampuan yang kurang lebih sama sehingga dapat mencapai tujuan pemerintah.

Langkah berikutnya oleh BSNP adalah sarana sekolah. BSNP juga menyusun rambu-rambu dalam hal jumlah murid dalam satu kelas, jumlah ruang kelas, ruang perpustakaan sampai ruang guru. Menurut anggota BSNP, hal ini dilakukan supaya sekolah tidak dijadikan sebagai ruang yang dipaksakan. Jadi baik di kota maupun di desa, akan ada standar ideal dimana setiap sekolah mengupayakan mencapainya.

Di negeri ini yang namanya aturan dan berbicara soal “ideal-ideal,” bahkan dalam istilah standar sekalipun, setiap pejabat amat mahir. Mereka bisa berbicara mengenai sesuatu yang ingin dicapai. Karena apa? Karena memang pencapaian dari penyusunan sebuah standar amatlah mudah. Pejabat pendidikan tinggal mengumpulkan para staf ahlinya dan kemudian mengadakan rapat.

Tetapi bagaimana dengan hasilnya. Tunggu dulu. Sebab pendidikan kita tidak memiliki kaitan dengan dunia pragmatis. Persoalan apakah yang direncanakan atau distandarkan akan dilakukan atau tidak, pemerintah kelihatannya tidak mau terlalu memikirkannya.
Bagaimana BSNP bisa menyusun sebuah langka standarisasi sementara dengan jelas kita tahu bahwa regulasi mengenai pendidikan masih banyak bolongnya. Ambil contoh mengenai sertifikasi guru. Karena usulan itulah maka banyak guru kemudian melakukan aksi sederhana berupa membeli gelar dan sertifikat mengajar misalnya. Mereka tidak punya waktu dan tidak punya tenaga untuk berbagi antara mengajar sebagai usaha memenuhi kebutuhannya dengan mengantisipasi diri mengejar tuntutan profesional.
Logika material jelas lebih banyak bermain di dalam pikiran para pejabat Departemen Pendidikan Nasional. Dalam kasus Ujian Nasional, mereka lebih banyak bermain mengenai logika bahwa jika nilai UN “ditarik” ke atas, maka nilai tersebut akan mendorong prestasi.

Sayangnya, logika tersebut dipermainkan di tingkat “lapangan”. Para guru kemudian menggunakannya sebagai sarana untuk menambah income dan kemudian melakukan kecurangan dengan membeli soal atau memecahkan soal ujian ketika ujian sedang berlangsung. Bukankah Menteri Pendidikan Nasional tidak mungkin mengawasi setiap ruang ujian?

Kembali dalam soal standar tadi. Pemerintah kita harapkan jangan terlalu banyak sekali bermain aturan dan cara-cara yang akhirnya sia-sia. Sekarang ini ada setengah ruang kelas mengalami kerusakan parah. Pemerintah sebaiknya melakukan pembenahan terhadap hal itu sebagai cermin keseriusan. Lagipula, alangkah lebih baiknya jika pemerintah berupaya menambah dana untuk pendidikan sesuai amanah undang-undang daripada menyusun standar pendidikan yang merupakan amanah undang-undang pula. Isi undang-undang seharusnya tidak dipilah dan dipilih demi kepentingan popularitas pemerintah semata. Kalau jaminan kesejahteraan guru dan kualitas fisik sekolah diperbaiki, barulah pemerintah bebas menetapkan apa saja. (***)

Sinar Indonesia Baru, 4 Desember 2006

Saatnya Membangun Manusia Indonesia

SELALU kita berada dalam garis pesimistis setiap memulai bicara soal kualitas manusia Indonesia. Seolah bangsa ini sudah tidak bisa lagi digerakkan untuk maju bertumbuh menjawab berbagai tantangan masa depan dalam dunia global ini.

Terlebih lagi ketika hampir seluruh prestasi yang dulu pernah kita raih semuanya meluruh. Zaman baru, yang kita sebut sebagai era demokrasi itu, seperti jalan terjal untuk menuju perbaikan kualitas bangsa. Demokrasi yang membutuhkan modal manusia-manusia terdidik, mandiri, dan sadar hukum itu masih menjadi sesuatu yang dibayangkan. Belum menjadi suatu kenyataan.

Namun, pilihan demokrasi tak harus menjadi tererosi. Sekurang-kurangnya, kini politik dan informasi menjadi lebih terbuka. Para petinggi dan bangsa ini telah terbiasa menerima kritik tanpa selubung tirai. Hubungan eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga lebih punya dinamika. Meskipun khusus eksekutif-legislatif kadang kerap menjengkelkan.

Memang, selalu jika kita bicara indeks pembangunan manusia, kita menjadi sesak dada. Indeks itu diukur dengan mempertimbangkan empat faktor, yakni usia harapan hidup, tingkat melek huruf, tingkat partisipasi pendidikan, dan pendapatan per kapita. Dan kita sering berada di posisi belakang.

Tahun ini indeks pembangunan manusia Indonesia berada di posisi 108 dari 177 negara. Bandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara. Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan Filipina di urutan 23, 34, 61, 74, dan 84. Kita menjadi sesak dada karena lebih awal memulainya.

Harus jujur kita katakan dalam membangun kualitas manusia bangsa ini memang tidak punya komitmen jelas. Namun, ini belum kiamat. Sekarang kita harus memulainya. Sekaranglah saatnya kita mulai bicara membangun sumber daya manusia dengan harapan. Sebagai peneguh spirit, sekurang-kurangnya potensi-potensi individu kita di banyak bidang tidak mengecewakan.

Kita punya banyak anak bangsa yang berjaya di ajang Olimpiade Fisika. Kita punya banyak nama dari berbagai bidang yang berjaya kelas dunia. Namun, memang menjadi merapuh jika bicara kekuatan bangsa secara kolektif.

Sebuah bangsa memang bisa mengalami pasang surut. Namun, yang terpenting kita harus punya elan vital yang berlipat untuk selalu bangkit setiap kali kita jatuh. Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand pernah mengalami krisis moneter bersamaan dengan kita. Namun, negara-negara itu punya kemampuan untuk bangkit dan bahkan melesat.

Karena itu, di tengah berbagai upaya jangka pendek mengatasi problem ekonomi, kita tak boleh lupa untuk capaian-capaian jangka panjang dalam bidang pendidikan. Pendidikan kita harus benar-benar dibangun dengan visi dan orientasi menghasilkan manusia Indonesia unggul yang bisa memenuhi tuntutan global.

Karena itu, bidang pendidikan dari waktu ke waktu haruslah diisi orang-orang terbaik bangsa. Terlebih lagi karena pendidikan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan bangsa. Departemen Pendidikan haruslah menjadi yang terdepan dalam hal apa pun. Sekadar contoh, harus terdepan dalam kualitas pelayanan, disiplin anggaran, dan keteladanan moral.

Dengan contoh seperti itu, publik akan percaya bahwa dunia pendidikan memang masih punya harapan untuk menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang berkualitas. Manusia yang siap bersaing di dunia global tanpa punya rasa rendah diri.

Media Indonesia, Minggu, 19 November 2006

Membangun Pendidikan, Mengatasi Kemiskinan

Hampir tidak ada yang membantah bahwa pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu bangsa.

 Jika dunia pendidikan suatu bangsa sudah jeblok, maka kehancuran bangsa tersebut tinggal menunggu waktu. Sebab, pendidikan menyangkut pembangunan karakter dan sekaligus mempertahankan jati diri manusia suatu bangsa. Karena itu, setiap bangsa yang ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan selalu menjadi prioritas utama.
Kisah Jepang, ketika luluh lantak akibat meledaknya bom di Nagasaki dan Hirosima adalah contoh nyatanya. Ketika itu, Jepang secara fisik telah hancur. Tetapi tak berselang beberapa waktu setelah itu, Jepang bangkit dan kini telah berdiri kokoh sebagai salah satu negara maju. Dalam konteks inilah, salah satu kunci utama keberhasilan Jepang adalah pembangunan dunia pendidikan, yang pada gilirannya membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditetapkan sebagai prioritas.
Bagaimana dengan Indonesia? Hampir tak ada yang membantah bahwa kualitas pendidikan di Indonesia saat sekarang ini belumlah terlalu bagus, alias jeblok. Bahkan, kalau sedikit lebih ekstrim, kita dapat menyebut kualitas pendidikan kita anjlok, rendah dan memprihatinkan. Keberadaan atau posisi kita jauh di bawah negara-negara lain. Hal itu terlihat dari angka Human Development Indeks (HDI) yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga internasional, yang menunjukkan bahwa posisi kualitas sumber daya manusia Indonesia sangatlah rendah.
Kemudian,  pada saat yang sama tingkat kemiskinan di negeri ini sungguh fantastis. Sangat besar dan mengkhawatirkan. Kita semua paham bahwa kemiskinan kini merupakan simbol yang tentunya sangat memalukan. Besarnya angka kemiskinan di Indonesia saat ini setara dengan kondisi 15 tahun yang lalu. Berdasarkan data (BPS), jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 36,1 juta orang atau 16,6 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan  dan pengangguran di Indonesia masih paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Demikian pula dalam indeks pembangunan manusia HDI, Indonesia masih menempati peringkat 111 dari 175 negara di dunia. Posisi ini jauh di bawah negara tetangga Malaysia (76) dan Filipina (98).
Beberapa waktu yang lalu, Bank Dunia juga mengeluarkan data terbaru perihal kemiskinan kita. Banyak pihak terkejut dengan pernyataan ini. Tak dapat kita bayangkan, sesuai data Bank Dunia, lebih dari 110 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin atau setara dengan 53,4 persen dari total penduduk. Suatu jumlah yang amat fantastis. Hampir separoh penduduk Indonesia. Hal ini tak pernah kita duga sebelumnya.
Dalam ukuran yang lebih mikro lagi, jumlah ketidaklulusan siswa SLTP dan SMU tahun 2006 ini, tergolong tinggi. Bahkan di beberapa sekolah ada yang tingkat kelulusannya nol persen. Suatu realita yang sangat memalukan. Padahal, standar kelulusan yang ditetapkan Depdiknas tidak terbilang tinggi.
Persoalannya, bagaimanakah masa depan bangsa ini? Atau bagaimana kualitas SDM kita? Harus diakui bahwa persoalan kualitas sumber daya manusia (SDM) memang berkaitan erat dengan mutu pendidikan. Sementara mutu pendidikan sendiri masih dipengaruhi oleh banyak hal dan sangat kompleks. Misalnya, bagaimana kualitas dan penyebaran guru, ketersediaan sarana dan prasarana, sistem pendidikan, dan lain-lain. Hal ini sering kita sebut dengan istilah faktor utama.
Salah satu hal yang menjadi sangat penting untuk mengatasi hal tersebut di atas, adalah dengan menumbuhkan political will pemerintahan sekarang ini untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan. Bagaimana pemerintah misalnya mau menempatkan persoalan pendidikan sebagai salah satu prioritas dalam pengambilan kebijakannya. Pembangunan pendidikan adalah modal utama dalam membangun suatu bangsa. Sebab, pendidikan terkait dengan kualitas SDM. Maka, jika bangsa ini ingin maju, maka pembangunan dunia pendidikan adalah syarat mutlak yang harus dilakukan. (*)

 

Sinar Indonesia Baru, Nov 08, 2006


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.