Archive for the 'Pilkada' Category

Saatnya Rakyat Melitsus Caleg

MENCARI orang pilihan tidaklah mudah. Untuk menduduki jabatan publik, seseorang harus lolos uji kelayakan dan kepatutan. Untuk memangku jabatan politik, seperti anggota parlemen, pada masa lalu orang mesti melewati lembaga penelitian khusus yang lazim disebut litsus.

Lembaga litsus sempat menjadi momok karena nasib seseorang hanya ditentukan subjektivitas pemegang otoritas litsus. Otoritas itu berada dalam genggaman tentara. Litsus sudah dihapuskan, tapi semangatnya masih berserakan di alam reformasi ini, termasuk dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pasal itu menyangkut syarat yang harus dipenuhi seorang bakal calon anggota legislatif (caleg). Sedikitnya terdapat 27 syarat yang harus dipenuhi caleg. Dari syarat terukur hingga ketentuan yang amat sangat abstrak.

Persyaratan yang bisa diukur, misalnya, caleg adalah warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau lebih. Syarat yang abstrak seperti kesetiaan kepada Pancasila, UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Alat ukur kesetiaan sejauh ini belum ada.

Tugas memverifikasi persyaratan untuk calon anggota DPR berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Artinya, tujuh anggota KPU harus memeriksa kelengkapan administrasi dari puluhan ribu caleg.

Ada 77 daerah pemilihan untuk 560 kursi DPR pada Pemilu 2009. Jika 34 partai peserta pemilu mengikuti ketentuan Pasal 54 UU Pemilu–yaitu daftar bakal calon memuat paling banyak 120% jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan–jumlah caleg mencapai 22.848 orang. Pertambahan jumlah caleg itu mencapai sekitar empat kali lipat dari Pemilu 2004 yang cuma 6.044 orang.

Seluruh caleg itu harus mendapatkan surat tidak tersangkut perkara pidana dari kepolisian atau surat keterangan catatan kepolisian (SKCK). Semula, Mabes Polri bersikeras agar SKCK untuk caleg DPR dipusatkan di Jakarta. Sentralisasi pengurusan SKCK tidak cuma inefisiensi dan berbiaya mahal, tetapi juga mengingkari semangat desentralisasi di era otonomi daerah.

Setelah diprotes partai politik, sikap Mabes Polri melunak. SKCK akhirnya boleh diurus di kantor polisi di daerah hingga yang terendah di tingkat kepolisian resor (polres). Perubahan sikap Mabes Polri itu patut diberi apresiasi.

Meski demikian, keberadaan SKCK masih menyisakan tanda tanya besar. Selama ini, kepolisian hanya berurusan dengan pidana umum, sedangkan kewenangan pidana khusus seperti korupsi ada di tangan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah kepolisian menyimpan file caleg yang terkait dengan tindak pidana khusus? Mestinya, surat keterangan terkait tidak tersangkut tindak pidana itu dikeluarkan pengadilan. Sebab baik pidana umum maupun pidana khusus bermuara di pengadilan.

Bukan rahasia lagi, perilaku koruptif merasuk sebagian anggota DPR yang sedang menjabat. Padahal, dulu pada saat pencalonan, mereka juga mengurus tetek bengek persyaratan menjadi anggota dewan. Akan tetapi, pemenuhan syarat formal pencalonan sama sekali tidak menjamin menghasilkan anggota DPR yang baik.

Penelitian khusus syarat formal caleg belumlah cukup. Litsus sesungguhnya berada di tangan rakyat dalam bilik suara nanti. Memeriksa rekam jejak caleg sebelum memilih mutlak dilakukan jika menginginkan wakil rakyat yang merakyat. Inilah saatnya rakyat melitsus caleg.

Media Indonesia, 26 Juli 2008 00:01 WIB

Indikasi Perubahan Perilaku Memilih

Siapa pemilik massa pemilih dalam kontestasi politik? Tidak bertuan alias mengambang ataukah mereka -pemilih itu- terikat pada hubungan emosional dengan ideologi tertentu?

Jawaban atas pertanyaan itu tidaklah gampang. Jika melihat kecenderungan pelaku kontestasi politik dalam pemilihan kepala daerah -gubernur, bupati, atau wali kota- atau pemilihan presiden, agaknya, mereka masih sangat yakin massa pemilih itu “milik” ideologi, komunitas dalam entitas tertentu.

Oleh sebab itu, para kandidat haruslah dapat menyatakan diri sebagai bagian dari “pemilik” massa pemilih itu. Dengan begitu, harapan meraup suara melalui pilihan yang didasarkan pada ikatan emosional terhadap ideologi atau komunitas tertentu menjadi sangat terbuka.

Simak saja, misalnya, banyak calon kepala daerah, calon gubernur atau calon wakil gubernur, atau calon bupati-wali kota atau calon wakil bupati-wakil wali kota, sedapat mungkin adalah tokoh yang berasal dari warna ideologi atau komunitas yang memiliki massa pemilih.

Karena itu pula, ketika maju ke medan laga pilkada, program-program rasional bukan menjadi garapan utama tim pemenangan calon. Ketika calon diperkenalkan kepada publik, yang ditonjolkan justru warna ideologi tertentu atau representasi komunitas tertentu.

Benarkah elan seperti itu yang terlihat dalam dinamika perilaku massa pemilih? Mereka masih kukuh untuk memilih calon dengan pertimbangan ikatan dan kedekatan emosional ideologi?

Dalam kenyataannya, dinamika perilaku memilih itu cenderung telah berubah. Sejumlah kemenangan calon dalam pilkada yang berasal dari kelompok warna ideologi minoritas atau yang sama sekali tidak jelas warna dan identitas politiknya menjadi bukti baru perubahan perilaku memilih.

Di Jawa Timur, kecenderungan itu diperlihatkan dalam pemilihan bupati Banyuwangi dan Jember (2005) dan pemilihan bupati Bojonegoro (2007). Di daerah tersebut, calon bupati yang menang dalam pilkada tidak berasal dari calon yang mewakili ideologi dominan.

Bahkan, di Bojonegoro, berbagai upaya memenangkan calon yang berasal dari ideologi dominan tidak mempan. Dukungan orang nomor satu parpol yang mewakili ideologi dominan serta pimpinan ormas keagamaan dominan juga gagal mengarahkan pemilih untuk mencoblos jagonya.

Perubahan perilaku memilih di daerah-daerah itu mungkin saja hanya kebetulan. Atau mungkin juga sebagai wujud baru tumbuhnya kesadaran rasional dengan pertimbangan akal sehat pula.

Tetapi, yang pasti, kekalahan calon bupati incumbent di Banyuwangi, Jember, dan Bojonegoro seolah menjelaskan kepada kita adanya indikasi yang terkait dengan kinerja bupati incumbent.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jember (2000-2005) dan kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (2002-2007) kebetulan tergolong amat buruk. Ada di lapisan bawah.

Itu terlihat dari ranking kinerja pemerintah 38 kabupaten-kota di Jawa Timur yang dibuat The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) berdasarkan evaluasi dan monitoring program-program unggulan daerah yang rutin dilakukan setiap tahun.

Dua tahun menjelang pilkada, ranking kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Jember berada pada urutan 35-36. Ranking kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sejak 2005 berada pada urutan 38 untuk pelayanan publik.

Tidak perlu terburu-buru membuat kesimpulan mengenai adanya perubahan perilaku memilih itu. Tetapi, indikasi tersebut patut menjadi warning bagi siapa pun tokoh yang ingin maju dalam pilkada.

Indopos, Selasa, 25 Mar 2008,

Integritas Bawaslu

Ada harapan baru tatkala DPR memilih lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Rabu (19/3) lalu. Harapan itu, tentu saja, karena Bawaslu merupakan institusi baru. Lembaga ini merupakan metamorfosis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pemilu 2004. Harapan publik terhadap keberadaan Bawaslu itu harus dijawab melalui kinerja lima anggotanya itu. Terutama, dalam menangani permasalahan dan pelanggaran serta penegakan hukum kasus pemilu. Karena itu, personel Bawaslu harus mempunyai keberanian, ketegasan, dan komitmen untuk menegakkan aturan-aturan pemilu.

Mengacu pada pengalaman Pemilu 2004, masyarakat terhenyak ketika terjadi skandal korupsi yang dilakukan personel Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhenyak karena personel KPU berasal dari kalangan akademisi dan dikenal memiliki integritas tinggi dan kritis.

Namun, apa yang terjadi? Ternyata, mereka tergoda saat negara memberikan kepercayaan untuk mengelola dana sekitar Rp 6 triliun. Termasuk, bantuan dari sejumlah negara asing yang mencapai triliunan rupiah. Saat itu, Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya, ia punya senjata, tapi tak punya peluru.

Kenapa Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa? Jawabannya, karena posisi mereka sebagai subordinat KPU. Akibatnya, Panwaslu hanya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Yakni, masalah teknis pelanggaran pemilu di lapangan, seperti pelanggaran kampanye, proses penghitungan suara, dan lainnya. Sedangkan, pelanggaran administratif yang dilakukan anggota KPU, kandidat anggota DPR, calon presiden, dan wakil presiden bukanlah kewenangan Panwaslu.

Pengalaman buruk itu tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2009. Ini karena Panwaslu yang dulu hanya panitia ad hoc, kini telah berubah wajah menjadi badan yang permanen, Bawaslu. Sayang, kondisi ini hanya berlaku di pusat. Sedangkan, di daerah masih menggunakan istilah Panwas. Bawaslu saat ini setingkat dengan KPU. Bahkan, dapat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara anggota KPU.

Memang, Undang-Undang 22 Tahun 2007 yang mengubah Panwaslu menjadi Bawaslu memberikan secercah harapan. Namun, keberadaan Bawaslu tetap harus dikritisi. Hal ini terkait proses fit and proper test yang dilakukan DPR beberapa hari lalu.

Setidaknya, ada dua perkara dari masalah ini. Pertama, independensi lima anggota Bawaslu. Apakah mereka benar-benar independen dan tidak berutang budi terhadap partai politik yang memilihnya? Bukankah ada istilah tidak ada makan siang gratis? Sehingga, partai politik pun sangat berkepentingan dengan personel Bawaslu.

Dari perkara pertama, muncul perkara kedua. Apakah Bawaslu sanggup bertindak tegas terhadap partai politik atau kandidat anggota DPR dan kandidat presiden/wakil presiden yang melakukan pelanggaran Pemilu? Publik tentu tidak ingin Bawaslu tak memiliki kemampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat hanya karena masalah utang budi ini. Publik tentu tidak ingin Bawaslu hanya memiliki segepok laporan dan laporan itu hanya macan kertas yang tidak memiliki taring.

Lima anggota Bawaslu harus menjawab keraguan publik itu dengan independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pengawal konstitusi di bidang pemilu. Kami tunggu integritas Anda!

Republika, Sabtu, 22 Maret 2008

Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008

Judul headline Kompas edisi Jawa Timur beberapa waktu lalu cukup mengejutkan. Di situ tertulis, Sulit, Pilih Gubernur Berkualitas. Menurut penulis, hal itu mengejutkan karena pendapat itu bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung. Lanjutkan membaca ‘Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008’

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Implementasi MoU Helsinki di Aceh

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung baru saja terlaksana di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

Secara umum, proses pilkada yang baru pertama kalinya digelar di tanah rencong ini, berlangsung aman, damai dan tertib. Meskipun ada beberapa insiden menjelang pilkada atau pada saat berlangsungnya pemungutan suara, namun hal itu tidaklah terlalu mengurangi kesuksesan secara umum dari pilkada di Aceh.

Pilkada ini sendiri selain akan memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ke depan, juga akan memilih Walikota/Bupati di daerah. Sementara sampai saat ini, untuk posisi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan dari jalur independen yaitu Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, masih mengungguli pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur lainnya.

Terlepas dari kesuksesan penyelenggaraan pilkada Aceh saat ini, yang perlu juga diperhatikan masyarakat luas adalah, bahwa proses pilkada di Aceh merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), di Helsinki, beberapa waktu yang lalu.
Dari sekian banyaknya butir kesepakatan yang dihasilkan dari MoU ini, paling tidak jika dilihat dari sudut pandang kesepakatan politik, ada tiga hal yang harus segera direalisasikan pasca MoU tersebut. Pertama, perlucutan segala jenis senjata yang dimiliki oleh Tentara Neugara Aceh (TNA) dan pengurangan personel TNI/Polri di Aceh. Melalui Misi Pemantau Aceh atau AMM, telah dilaksanakan penarikan dan penghancuran senjata yang dimiliki oleh tentara GAM. Masih juga melalui AMM, penarikan jumlah personel TNI/Polri juga telah dilakukan. Tak kurang dari sekitar 14.700 pasukan TNI dan sekitar 9.100 anggota polisi telah keluar dari Aceh.

Kedua, yaitu penyusunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA). Butir kesepakatan ini berisikan bahwa pasca penandatanganan MoU antara kedua belah pihak, maka Aceh akan mempunyai peraturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur Aceh secara khusus. Meskipun pada waktu proses pembuatan UU PA ini, mendapat banyak penolakan dari beberapa elemen di Aceh, kita berharap segala permasalahan yang selama ini terjadi antara Aceh dan Pemerintah RI, akan diakomodasi penyelesaiannya melalui UU PA ini.

Ketiga, yaitu pelaksanaan pilkada secara serentak untuk memilih Gubernur-Wakil Gubernur di tingkat propinsi dan memilih Walikota/Bupati di tingkat kota/kabupaten. Jika dua hal yang telah disebutkan diatas telah terlaksana jauh-jauh hari, maka kesepakatan politik ketiga ini baru saja berlangsung di Aceh. Dan akan segera diketahui hasilnya pada tanggal 2 Januari 2007 mendatang. Proses pilkada ini sendiri selain diikuti oleh pasangan yang berasal dari partai politik (parpol), juga terdapat beberapa pasangan yang berasal dari jalur independen.

Sebenarnya masih banyak butir kesepakatan lainnya, selain kesepakatan politik di atas. Misalnya kesepakatan antara RI dan GAM di bidang ekonomi. Dimana antara lain mengatur tentang adanya pembagian hasil kekayaan alam di Aceh yang lebih adil. Tetapi yang terpenting adalah, kita berharap dari semua butir kesepakatan yang telah dirumuskan tersebut dapat segera direalisasikan. Memang untuk mencapai hal tersebut, kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat segera melihat hasil positif dari kesepakatan MoU ini.

Kita juga berharap pihak-pihak yang berkaitan dengan implementasi kesepakatan MoU, misalnya pemerintah RI dan GAM, dapat dengan sungguh-sungguh bekerja dalam proses realisasinya. Dan juga kita berharap, tidak akan ada muncul sikap saling mencurigai di antara kedua belah pihak. Tetapi, justru yang ada adalah harus dibangunnya kerjasama yang saling mendukung diantara keduanya.

Hal ini diperlukan karena obyek yang sesungguhnya dari kesepakatan MoU ini adalah rakyat Aceh sendiri, bukan penguasa ataupun pengusaha. Sudah cukup kiranya kita menyaksikan penderitaan rakyat Aceh selama ini. Dan setelah terjadinya bencana Tsunami di Aceh, kita berharap akan segera dapat melihat kehidupan masyarakat Aceh yang lebih adil, makmur dan aman. (*)

Sinar Indonesia Baru, Medan, Dec 19, 2006

Membebaskan Aceh dari Pemantau Asing

ACEH Monitoring Mission (AMM) telah mengakhiri tugasnya selama 15 bulan dengan acungan jempol. AMM dinilai berhasil mengawal perjanjian damai yang ditandatangani di Helsinki hingga terselenggaranya pemilihan kepala daerah di Aceh.

Pilkada itu berlangsung lancar, tertib, dan damai. Sebuah bukti tersendiri yang menunjukkan kemampuan rakyat Aceh melaksanakan demokrasi. Sebuah kapasitas yang hebat, yang bangkit setelah menderita konflik bersenjata puluhan tahun serta didera malapetaka tsunami yang paling tragis dalam sejarah.

Aceh pun menyongsong era baru, yaitu dipimpin gubernur dan wakil gubernur hasil pilihan rakyat. Bahkan, dalam perspektif Indonesia, Aceh menjadi contoh terselenggaranya pemilu dengan tampilnya calon independen. Hal yang mestinya memberi inspirasi untuk juga membuka pintu bagi calon independen pada pilkada di daerah lain. Bahkan, juga untuk pemilu nasional.

Akan tetapi, dengan semua prestasi itu, kalangan internasional rupanya masih ingin memiliki kaki dan tangannya di Aceh. Buktinya, setelah tugas AMM berakhir, tugas AMM akan dilanjutkan sebuah LSM yang diberi nama Interpeace.

Menurut Ketua AMM Pieter Feith, Interpiece bukan anak dari AMM atau kelanjutan dari AMM. Mereka memiliki mandat yang berbeda dan akan lebih kecil strukturnya daripada AMM. Interpiece berasal dari komunitas internasional yang akan memantau masalah hak asasi manusia (HAM) dan reintegrasi di tingkat lapangan. Dana operasional Interpiece berasal dari sejumlah negara Uni Eropa, Kanada, Amerika Serikat, dan Jepang.

Interpeace akan dipimpin Maarti Ahtisari, mantan Presiden Finlandia, yang juga fasilitator perundingan damai antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka. Di satu sisi, semua itu menunjukkan kuatnya perhatian internasional agar Aceh yang diidam-idamkan dalam perjanjian Helsinki terwujud dengan mulus dan lancar.

Akan tetapi, sebaliknya, dibentuknya Interpiece setelah tugas AMM berakhir, juga memperlihatkan betapa komunitas internasional masih tidak percaya bahwa Aceh dapat diurus sendiri oleh anak bangsa ini. Komunitas internasional tidak percaya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang komitmen Helsinki. Dari sisi lain, itu juga bukti, komunitas internasional pun tidak percaya kepada kemampuan pemimpin hasil pilihan rakyat Aceh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menyangkut HAM dan reintegrasi.

Setelah Pilkada Aceh berlangsung damai, setelah warga Aceh memilih secara langsung gubernur dan wakil gubernur, setelah semua pesta demokrasi itu, kesimpulan pun sangat jelas. Yaitu, semua itu adalah kemenangan rakyat Aceh.

Oleh karena itu, langkah yang harus diambil pun mestinya juga sangat jelas. Yaitu, Aceh tidak memerlukan lagi pemantau asing. Aceh harus dibebaskan dari pemantau asing.

Apa pun namanya, apa pun bentuk organisasinya, apa pun isi dan misinya, pemantau asing tidak diperlukan lagi. Tidak diperlukan lagi, siapa pun yang membiayainya dan memimpinnya!

Saatnya Aceh diurus anak bangsa sendiri. Saatnya anak bangsa sendiri yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Saatnya Aceh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia memperlihatkan kepada masyarakat dunia bahwa bangsa ini mampu mengurus dirinya sendiri secara terhormat.

Media Indonesia, Senin, 18 Desember 2006


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.