Archive for the 'Politisi' Category

Pengakuan Amien Tidak Cukup

Amien Rais siap dipenjara karena menerima dana ilegal dari Departemen Kelautan. Perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap pemberi maupun penerima.

KELAK Amien Rais akan dikenang sebagai orang pertama yang berani mengaku menerima dana ilegal dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Diperlukan keberanian untuk mengakui aib tersebut. Apalagi, dia tokoh utama reformasi, akademisi, mantan Ketua MPR RI, politisi andal.

Dokumen Departemen Kelautan yang pernah diterima Tempo serta berkas perkara Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah nama terhormat sebagai penerima dana yang sama. Ada bekas presiden, menteri, tim sukses kampanye presiden, para pejabat eselon tinggi, anggota DPR.

Ketika kasus ini meledak, sebagian besar penerima menyangkal atau “lupa”. Amien Rais mengingat, mengakui, dan membeberkan ihwal penggunaannya, yakni untuk membayar iklan televisi pada masa kampanye 2004. Namun, pengakuan saja belumlah cukup.

Ketersangkutan Amien dengan dana ilegal DKP menjadi fakta ironis karena uang itu diduga hasil korupsi. Kita ingat, sejak dulu mantan Ketua MPR ini keras benar menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar konsisten, Amien justru harus berani dan rela diusut oleh penegak hukum. Hal itu bisa segera dilakukan segera karena syarat yang diperlukan sudah klop tersedia. Nama Amien tercantum dalam daftar penerima dana ilegal DPK. Dan dia mengaku menerimanya.

Kapasitas intelektual serta integritas Amien Rais sebagai politikus reformasi membuat dia layak “dituntut lebih”. Maka, pengusutan adalah langkah yang patut diambil. Lagi pula, kasus ini dapat menjadi momentum yang menyuburkan karier politiknya.

Pemeriksaan Amien—apalagi jika dia sampai dihukum bila terbukti bersalah—akan menempatkan Amien sebagai tokoh yang melahirkan perspektif baru yang berani dan positif dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi kita yang lemah. Publik akan melihat, siapa pun yang turut menerima atau menikmati dana korupsi wajib diperiksa dan dihukum apabila terbukti bersalah—jadi, bukan hanya pelaku utamanya.

Dengan kalibernya, Amien pasti tahu bahwa contoh terdepan dalam sebuah clean government atau clean society yang selalu dia junjung adalah teladan dalam perbuatan. Majalah ini menyarankan agar Amien siap diperiksa secara mandiri. Tak perlu berpamrih orang lain mesti mengikutinya, apalagi menuntut mereka dihukum berabad-abad jika dia bersedia dihukum bertahun-tahun.

Keberanian membayar “utang” atas suatu kesalahan, walaupun pahit, akan mendatangkan hormat dan salut. Syukur-syukur kalau kemudian secara luas ditiru. Kita dengar satu-dua nama lain telah pula mengaku menerima dana ilegal Departemen Kelautan seperti halnya Amien, umpamanya Slamet Effendi Jusuf dari Partai Golkar dan Fachri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ketika pertama kali memberi pengakuan, Amien menegaskan bahwa niatnya adalah mendorong law enforcement, penegakan hukum. Melalui teladan dan konsistensi penegakan hukum, Amien bisa menanam karya-karya politik yang indah untuk Indonesia maupun dirinya sendiri. Dia bisa menabung modal untuk naik ke panggung yang lebih besar pada 2009 kelak: pemilihan presiden.

Di panggung itu, “uang kecil” Rp 200 juta—yang ilegal—bisa berbalik menjadi bumerang. Maka, bersihkanlah nila tersebut selagi ada kesempatan. Amien bisa belajar dari sebuah pepatah Latin yang tepat: non dicendo causa finite, masalah tidak selesai hanya dengan kata-kata.

majalah Tempo, Edisi. 13/XXXIIIIII/21 – 27 Mei 2007

Permainan Politik Interpelasi

Hak interpelasi DPR terhadap sikap pemerintah yang mendukung resolusi pemberian sanksi terhadap Iran dalamkasus Iran semakin serius disikapi. Untuk pertama kalinya, DPR berhasil mendukung secara penuh hak interpelasi sampai dengan tahapan sekarang ini. Sebelumnya, DPR selalu saja berhenti ketika mengusung interpelasi karena para pengusulnya balik badan. Tercatat interpelasi soal impor beras, kenaikan harga BBM, adalah catatan betapa hak interpelasi telah dimainkan secara tidak konsisten oleh parpol di parlemen.

Kini hak interpelasi sudah bergulir. Sejauh ini, hanya ada 2 fraksi yang menolak pengajuan usulan ini secara resmi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP. Selebihnya, mendukung dengan berbagai catatan.

Kelihatannya, sikap pemerintah memang sangat ditunggu. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh berbagai anggota pengusulnya, terlihat benar bahwa ada semacam ketidakpuasan yang meluas di antara para anggota DPR itu.

Terlihat sekali bahwa usulan interpelasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar DPR terhadap Presiden yang mewakili pemerintah. Sejak pemerintah semakin lebih kuat dan hampir-hampir tanpa koreksi, jelas saja para wakil rakyat ini kelihatan warnanya.

Mereka tidak dapat memperlihatkan diri sebagai wakil rakyat yang kritis dan minimal bisa berbicara dalam wacana-wacana taktis yang bisa menaikkan pamor. Menuju Pemilu 2009, jelas mereka butuh itu. Dan jika hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa, maka para wakil rakyat ini bisa kehilangan dukungan dari konstituennya.

Maka wajar saja dalam membentuk dukungan dan usulan terhadap interpelasi, terjadi koalisi lintas partai. Partai Golkar yang selama ini mendukung program pemerintah karena Wakil Presiden berasal dari partai berlambang beringin ini, malah lebih lantang bersuara. Demikian juga dengan anggota DPR lain dari fraksi lain.

Kita kini menyaksikan bahwa hak interpelasi yang kini disampaikan sebenarnya hanya merupakan sebuah permainan politik baru bagi anggota DPR. Selama ini mereka memang kehilangan momentum-momentum politik karena garis partai sudah harus mereka ikuti. Tetapi tidak kali ini, ketika masa depan parpol dan anggota DPR itu sendiri harus benar-benar diperjuangkan.

Kelihatan jelas memang bahwa pemerintah kita sangat kuat dalam wacana. Popularitas pemerintah meski menurun belakangan ini, sangat jauh mengalahkan mereka yang duduk di parlemen meski dulunya sangat vokal. Kita tahu inilah kelemahan koalitas sempurna yang dibangun oleh Presiden Yudhoyono. Ruginya, parpol dan fraksi sebagai perpanjangan tangannya di parlemen akhirnya kehilangan ”gigi” untuk bisa berbicara atas nama konstituennya. Maka kini yang menikmati keuntungan atas hal-hal ini adalah pemerintah dan bukannya parlemen.

Apakah hak interpelasi ini berguna bagi masyarakat? Jelas tidak. Kalau dilihat dari sudut pandang topiknya saja, hal ini amat jauh panggang dari api. Masalah masyarakat adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran, sementara nuklir Iran sama sekali tidak menyentuh hal demikian. Maka sekalipun pemerintah berhasil diminta menarik dukungannya, hal itu sama sekali tidak menolong masyarakat keluar dari krisis. Resolusi terhadap hak interpelasi ini sudah bisa ditebak. Masyarakat sama sekali tidak akan mendapatkan kelegaan baru, misalnya. Permainan politik yang kurang begitu enak dilihat dengan jelas sedang terpampang di hadapan kita kini. (***)

Sinar Indonesia Baru Medan, 17 Mei 2007

Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008

Judul headline Kompas edisi Jawa Timur beberapa waktu lalu cukup mengejutkan. Di situ tertulis, Sulit, Pilih Gubernur Berkualitas. Menurut penulis, hal itu mengejutkan karena pendapat itu bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung. Lanjutkan membaca ‘Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008’

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Teka-teki Kematian Hamdani

Kematian Hamdani Amin secara mendadak sekaligus misterius di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dua hari lalu patut disesali. Ini tidak cuma menggambarkan buruknya layanan terhadap narapidana, tapi juga ada soal yang lebih penting. Kepergiannya membuat semakin sulit pengungkapan korupsi di Komisi Pemilihan Umum secara adil, tidak tebang pilih, dan tuntas.
Lelaki 62 tahun itu mendekam di Cipinang sejak Oktober lalu. Bekas Kepala Biro Keuangan KPU itu dihukum enam tahun penjara karena kasus korupsi premi asuransi yang merugikan negara Rp 5 miliar. Perkara ini pula yang menjerat bekas Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Ganjarannya pun sama. Keduanya juga diperintahkan pengadilan mengembalikan kerugian negara secara tanggung renteng.
Bukan sembarang narapidana, Hamdani juga menjadi saksi kunci berbagai kasus korupsi di KPU. Dialah yang mengumpulkan dana taktis yang didapat dari rekanan lembaga ini, yang lalu dibagi-bagikan kepada anggota KPU. Di persidangan, orang Banjarmasin itu pernah bilang: semua anggota KPU saat itu mendapat jatah. Begitu pula Hamid Awaludin, yang kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Katanya, dia kebagian US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1 miliar yang diberikan secara bertahap. Namun, pengakuan ini selalu dibantah Hamid.
Selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memang kurang serius mengusutnya lebih jauh. Tidak semua anggota KPU dijerat. Pengakuan Hamdani dibiarkan begitu saja. Sebagai saksi kunci, kendati statusnya sebagai narapidana, ia juga tidak mendapatkan perlindungan yang khusus.
Mungkin KPK kesulitan melakukan hal ini karena Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi baru disahkan tahun ini. Lembaga yang bertugas khusus memberikan perlindungan juga belum dibentuk. Tapi KPK mestinya berkepentingan untuk memantau terus Hamdani. Bahkan, setelah dia meninggal, petinggi KPK hanya menyampaikan ucapan dukacita, tidak menyesalkan atau mempertanyakan kematiannya.
Kematian Hamdani juga menunjukkan betapa buruknya layanan kesehatan di penjara kita. Jika memang telah menderita sakit, dia seharusnya mendapat perawatan yang layak. Upaya menyelamatkan nyawa Hamdani setelah jatuh sehabis berolahraga, dan sebelum akhirnya meninggal, juga tidak maksimal. Padahal hak narapidana atas layanan itu diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kejanggalan pun muncul. Terungkap pula, pada hari kematiannya, Hamdani berencana bertemu dengan Menteri Hamid Awaludin. Pertemuan antara seorang menteri dan narapidana ini agak aneh, kendati sebelumnya mereka berkolega di KPU. Apalagi Hamdani pernah menuduh Hamid menerima aliran dana taktis. Adakah deal di antara mereka?
Semua pertanyaan itu akan terjawab jika kasus Hamdani diusut tuntas. Mungkin ia memang meninggal karena sakit. Tapi alangkah baiknya jika polisi membujuk keluarganya agar jenazah almarhum boleh diotopsi. Cara ini akan menghapus kecurigaan publik. Penyelidikan yang serius–memeriksa para saksi dan lokasi kejadian–juga diperlukan buat memastikan bahwa kematian Hamdani wajar, bukan rekayasa orang-orang yang ingin kasus korupsi KPU ditutup rapat-rapat.

Koran Tempo, Jum’at, 15 Desember 2006

Tindak tegas pelaku skandal seks

http://solopos.co.id/index2.asp?kodehalaman=h26# – Dalam beberapa hari terakhir setidaknya ada dua berita yang cukup mendapatkan perhatian publik.
Berita tersebut terkait beredarnya video yang berisi skandal seks.

Di tingkat nasional, rekaman adegan seks diduga melibatkan seorang anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar berinisial YZ. Dari pemberitaan di media, YZ melakukannya dengan seorang penyanyi dangdut berinisial ME.
Beredarnya adegan tak senonoh ini tentu saja menghebohkan. Tak hanya di gedung Senayan, di tengah-tengah masyarakat pun beredarnya video ini menjadi perbincangan hangat. Maklum, skandal seks ini diduga melibatkan publik figur, ”orang terhormat”, seorang wakil rakyat.
Dan kasus ini, berkat kemajuan teknologi informasi juga telah beredar ke belahan bumi lain. Sungguh memalukan!
Skandal yang tidak kalah menghebohkan juga terjadi di tingkat lokal, khususnya di Klaten.
Rekaman video mesum berdurasi lima menit diduga dilakukan dua orang oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (PDK) Klaten yakni Tr dan St. Mereka melakukan perbuatan tak senonoh itu saat masih menggunakan atribut PNS-nya, dan dilakukan di tempat umum pula. Sungguh tindakan yang amat disesalkan.
Sampai saat ini kita memang belum memperoleh kepastian akan kebenaran isi rekaman video tersebut karena keduanya dalam proses penyelidikan. DPP Partai Golkar selaku induk partai YZ sudah membentuk tim pengusut untuk menilai benar tidaknya isi rekaman video itu.
Demikian pula kasus di Klaten, Tim PP 30 Tahun 1980 yang dibentuk instansi setempat juga tengah melakukan pemeriksaan. Bagaimana hasil akhir pemeriksaan dua kasus tersebut, mari kita tunggu sama-sama.
Lanjutkan membaca ‘Tindak tegas pelaku skandal seks’

Politik dan Seks

Dalam sejarah politik dan seks hampir tak pernah berpisah. Banyak kisah mengungkapkan bagaimana seks selalu dekat dengan kekuasaan. Karya sastra besar banyak mengangkat tema ini. Hal serupa pun terjadi di Indonesia. Seks tidak saja bisa melambungkan posisi seseorang, tetapi juga bisa membuat terjungkal.

Kita terperanjat ketika tiba-tiba video seks seorang anggota DPR dari Partai Golkar-kalau memang betul-beredar luas. Kabarnya, politisi kawakan itu menjalin kisah asmara dengan seorang penyanyi dangdut.

Tentu saja Partai Golkar yang menjadi induk dari oknum anggota DPR bersangkutan kebakaran jenggot. Apalagi yang bersangkutan itu tak sekadar menjadi anggota, akan tetapi seorang pengurus partai. Agung Laksono yang menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR langsung menggelar pertemuan pers.

Agung menegaskan bila yang bersangkutan terbukti melakukan adegan seks seperti yang direkam dengan telepon selular, maka yang bersangkutan akan dipecat dari jabatannya sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar dan keanggotaannya di DPR akan dicabut.

Tentu saja kita berharap anggota DPR yang menjadi wakil rakyat Indonesia harus berperilaku baik, bermoral baik. Melakukan hubungan seks bukan dengan istri jelas selingkuh namanya. Rakyat Amerika Serikat sempat heboh ketika Presiden Bill Clinton dikabarkan berselingkuh dengan Monica Lewinsky. Gara-gara berita itu bocor ke publik, Presiden Clinton hampir saja dipecat (impeachment). Untung, Clinton lolos dari upaya pemecatan waktu itu.

Apa artinya ini? Tidak hanya rakyat AS, rakyat Indonesia juga menginginkan elite politiknya harus bermoral.

DPP Partai Golkar telah sepakat membentuk tim yang beranggotakan Agung Laksono, Sekjen Sumarsono dan dua ketua, yaitu Muladi dan Syamsul Muarif untuk mencari klarifikasi kepada anggotanya yang terlibat dalam skandal seks itu.

Anggota yang bersangkutan saat ini sedang berada di Australia. Sementara Badan Kehormatan (BK) DPR yang bertugas menangani kasus seperti ini belum menentukan sikap. Sebab, hingga saat ini BK belum menerima pengaduan dari masyarakat, konstituen, ataupun permintaan dari pimpinan DPR. Wakil Ketua BK, Gayus Lumbuun, menegaskan pihaknya belum bisa melakukan tindakan apa-apa karena terbentur oleh aturan Tata Tertib DPR.

Gayus mengaku sudah mendapat informasi tentang itu dan melihat rekaman videonya. Menurut Gayus, kasus tersebut harus disikapi dengan hati-hati, apalagi DPR merupakan wilayah politik yang penuh dengan ranjau-ranjau dan kepentingan politik. Dia juga menolak menyebutkan apakah dalam rekaman itu benar anggota DPR yang dimaksud.

Pakar komunikasi Roy Suryo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan sudah melihat rekaman video dengan durasi 42 detik. Rekaman itu ada dua versi, yakni versi dengan akhiran nama file 3GP yang artinya rekaman langsung dari telepon selular (ponsel), belum dikonversi ke komputer, dan akhiran nama file avi yang sudah dikonversi.

Setelah diteliti rekaman itu memang terlihat belum diedit dan rekaman tidak terputus. Ada kabar juga ada rekaman yang berdurasi lima menit. Tetapi Roy belum melihat versi lima menitnya. Adegan 42 detik itu diambil dengan ponsel berkamera oleh pasangan perempuan. Dalam rekaman itu, kebanyakan yang berbicara adalah si perempuan.

Namun Roy belum dapat memastikan apakah betul wajah pria dalam rekaman itu adalah anggota DPR seperti yang diberitakan di media massa. Ini perlu pengusutan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Apalagi tudingan ini langsung kepada tokoh publik. Karena itu, harus dipastikan kebenarannya.

Pertanyaan yang segera muncul bagaimana rekaman video yang sangat pribadi itu bisa tersebar luas ke masyarakat. Apakah ini dilakukan untuk memperburuk citra anggota DPR yang bersangkutan?

Memang, bukan rahasia lagi dalam politik sering segala cara dilakukan untuk menaklukkan lawan politik. Politik selalu kejam. Terlepas dari itu semua, masyarakat selalu mendambakan wakilnya di Senayan tidak saja bersih dari masalah uang tetapi juga menjadi panutan secara moral. Artinya, tidak terlibat skandal seks.

Suara Pembaruan, 4 Desember 2006


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.