Archive for the 'Politisi' Category

Pengakuan Amien Tidak Cukup

Amien Rais siap dipenjara karena menerima dana ilegal dari Departemen Kelautan. Perlu penyelidikan lebih lanjut terhadap pemberi maupun penerima.

KELAK Amien Rais akan dikenang sebagai orang pertama yang berani mengaku menerima dana ilegal dari Departemen Kelautan dan Perikanan. Diperlukan keberanian untuk mengakui aib tersebut. Apalagi, dia tokoh utama reformasi, akademisi, mantan Ketua MPR RI, politisi andal.

Dokumen Departemen Kelautan yang pernah diterima Tempo serta berkas perkara Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat sejumlah nama terhormat sebagai penerima dana yang sama. Ada bekas presiden, menteri, tim sukses kampanye presiden, para pejabat eselon tinggi, anggota DPR.

Ketika kasus ini meledak, sebagian besar penerima menyangkal atau “lupa”. Amien Rais mengingat, mengakui, dan membeberkan ihwal penggunaannya, yakni untuk membayar iklan televisi pada masa kampanye 2004. Namun, pengakuan saja belumlah cukup.

Ketersangkutan Amien dengan dana ilegal DKP menjadi fakta ironis karena uang itu diduga hasil korupsi. Kita ingat, sejak dulu mantan Ketua MPR ini keras benar menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Agar konsisten, Amien justru harus berani dan rela diusut oleh penegak hukum. Hal itu bisa segera dilakukan segera karena syarat yang diperlukan sudah klop tersedia. Nama Amien tercantum dalam daftar penerima dana ilegal DPK. Dan dia mengaku menerimanya.

Kapasitas intelektual serta integritas Amien Rais sebagai politikus reformasi membuat dia layak “dituntut lebih”. Maka, pengusutan adalah langkah yang patut diambil. Lagi pula, kasus ini dapat menjadi momentum yang menyuburkan karier politiknya.

Pemeriksaan Amien—apalagi jika dia sampai dihukum bila terbukti bersalah—akan menempatkan Amien sebagai tokoh yang melahirkan perspektif baru yang berani dan positif dalam penyelesaian kasus-kasus korupsi kita yang lemah. Publik akan melihat, siapa pun yang turut menerima atau menikmati dana korupsi wajib diperiksa dan dihukum apabila terbukti bersalah—jadi, bukan hanya pelaku utamanya.

Dengan kalibernya, Amien pasti tahu bahwa contoh terdepan dalam sebuah clean government atau clean society yang selalu dia junjung adalah teladan dalam perbuatan. Majalah ini menyarankan agar Amien siap diperiksa secara mandiri. Tak perlu berpamrih orang lain mesti mengikutinya, apalagi menuntut mereka dihukum berabad-abad jika dia bersedia dihukum bertahun-tahun.

Keberanian membayar “utang” atas suatu kesalahan, walaupun pahit, akan mendatangkan hormat dan salut. Syukur-syukur kalau kemudian secara luas ditiru. Kita dengar satu-dua nama lain telah pula mengaku menerima dana ilegal Departemen Kelautan seperti halnya Amien, umpamanya Slamet Effendi Jusuf dari Partai Golkar dan Fachri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera.

Ketika pertama kali memberi pengakuan, Amien menegaskan bahwa niatnya adalah mendorong law enforcement, penegakan hukum. Melalui teladan dan konsistensi penegakan hukum, Amien bisa menanam karya-karya politik yang indah untuk Indonesia maupun dirinya sendiri. Dia bisa menabung modal untuk naik ke panggung yang lebih besar pada 2009 kelak: pemilihan presiden.

Di panggung itu, “uang kecil” Rp 200 juta—yang ilegal—bisa berbalik menjadi bumerang. Maka, bersihkanlah nila tersebut selagi ada kesempatan. Amien bisa belajar dari sebuah pepatah Latin yang tepat: non dicendo causa finite, masalah tidak selesai hanya dengan kata-kata.

majalah Tempo, Edisi. 13/XXXIIIIII/21 – 27 Mei 2007

Permainan Politik Interpelasi

Hak interpelasi DPR terhadap sikap pemerintah yang mendukung resolusi pemberian sanksi terhadap Iran dalamkasus Iran semakin serius disikapi. Untuk pertama kalinya, DPR berhasil mendukung secara penuh hak interpelasi sampai dengan tahapan sekarang ini. Sebelumnya, DPR selalu saja berhenti ketika mengusung interpelasi karena para pengusulnya balik badan. Tercatat interpelasi soal impor beras, kenaikan harga BBM, adalah catatan betapa hak interpelasi telah dimainkan secara tidak konsisten oleh parpol di parlemen.

Kini hak interpelasi sudah bergulir. Sejauh ini, hanya ada 2 fraksi yang menolak pengajuan usulan ini secara resmi, yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP. Selebihnya, mendukung dengan berbagai catatan.

Kelihatannya, sikap pemerintah memang sangat ditunggu. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh berbagai anggota pengusulnya, terlihat benar bahwa ada semacam ketidakpuasan yang meluas di antara para anggota DPR itu.

Terlihat sekali bahwa usulan interpelasi ini sebenarnya merupakan upaya untuk menaikkan posisi tawar DPR terhadap Presiden yang mewakili pemerintah. Sejak pemerintah semakin lebih kuat dan hampir-hampir tanpa koreksi, jelas saja para wakil rakyat ini kelihatan warnanya.

Mereka tidak dapat memperlihatkan diri sebagai wakil rakyat yang kritis dan minimal bisa berbicara dalam wacana-wacana taktis yang bisa menaikkan pamor. Menuju Pemilu 2009, jelas mereka butuh itu. Dan jika hanya berdiam diri saja tanpa melakukan apa-apa, maka para wakil rakyat ini bisa kehilangan dukungan dari konstituennya.

Maka wajar saja dalam membentuk dukungan dan usulan terhadap interpelasi, terjadi koalisi lintas partai. Partai Golkar yang selama ini mendukung program pemerintah karena Wakil Presiden berasal dari partai berlambang beringin ini, malah lebih lantang bersuara. Demikian juga dengan anggota DPR lain dari fraksi lain.

Kita kini menyaksikan bahwa hak interpelasi yang kini disampaikan sebenarnya hanya merupakan sebuah permainan politik baru bagi anggota DPR. Selama ini mereka memang kehilangan momentum-momentum politik karena garis partai sudah harus mereka ikuti. Tetapi tidak kali ini, ketika masa depan parpol dan anggota DPR itu sendiri harus benar-benar diperjuangkan.

Kelihatan jelas memang bahwa pemerintah kita sangat kuat dalam wacana. Popularitas pemerintah meski menurun belakangan ini, sangat jauh mengalahkan mereka yang duduk di parlemen meski dulunya sangat vokal. Kita tahu inilah kelemahan koalitas sempurna yang dibangun oleh Presiden Yudhoyono. Ruginya, parpol dan fraksi sebagai perpanjangan tangannya di parlemen akhirnya kehilangan ”gigi” untuk bisa berbicara atas nama konstituennya. Maka kini yang menikmati keuntungan atas hal-hal ini adalah pemerintah dan bukannya parlemen.

Apakah hak interpelasi ini berguna bagi masyarakat? Jelas tidak. Kalau dilihat dari sudut pandang topiknya saja, hal ini amat jauh panggang dari api. Masalah masyarakat adalah persoalan kemiskinan dan pengangguran, sementara nuklir Iran sama sekali tidak menyentuh hal demikian. Maka sekalipun pemerintah berhasil diminta menarik dukungannya, hal itu sama sekali tidak menolong masyarakat keluar dari krisis. Resolusi terhadap hak interpelasi ini sudah bisa ditebak. Masyarakat sama sekali tidak akan mendapatkan kelegaan baru, misalnya. Permainan politik yang kurang begitu enak dilihat dengan jelas sedang terpampang di hadapan kita kini. (***)

Sinar Indonesia Baru Medan, 17 Mei 2007

Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008

Judul headline Kompas edisi Jawa Timur beberapa waktu lalu cukup mengejutkan. Di situ tertulis, Sulit, Pilih Gubernur Berkualitas. Menurut penulis, hal itu mengejutkan karena pendapat itu bertentangan dengan semangat pemilihan kepala daerah langsung. Lanjutkan membaca ‘Peta Politik Pra-Pilgub Jatim 2008’

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Teka-teki Kematian Hamdani

Kematian Hamdani Amin secara mendadak sekaligus misterius di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang dua hari lalu patut disesali. Ini tidak cuma menggambarkan buruknya layanan terhadap narapidana, tapi juga ada soal yang lebih penting. Kepergiannya membuat semakin sulit pengungkapan korupsi di Komisi Pemilihan Umum secara adil, tidak tebang pilih, dan tuntas.
Lelaki 62 tahun itu mendekam di Cipinang sejak Oktober lalu. Bekas Kepala Biro Keuangan KPU itu dihukum enam tahun penjara karena kasus korupsi premi asuransi yang merugikan negara Rp 5 miliar. Perkara ini pula yang menjerat bekas Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin. Ganjarannya pun sama. Keduanya juga diperintahkan pengadilan mengembalikan kerugian negara secara tanggung renteng.
Bukan sembarang narapidana, Hamdani juga menjadi saksi kunci berbagai kasus korupsi di KPU. Dialah yang mengumpulkan dana taktis yang didapat dari rekanan lembaga ini, yang lalu dibagi-bagikan kepada anggota KPU. Di persidangan, orang Banjarmasin itu pernah bilang: semua anggota KPU saat itu mendapat jatah. Begitu pula Hamid Awaludin, yang kini menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Katanya, dia kebagian US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1 miliar yang diberikan secara bertahap. Namun, pengakuan ini selalu dibantah Hamid.
Selama ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memang kurang serius mengusutnya lebih jauh. Tidak semua anggota KPU dijerat. Pengakuan Hamdani dibiarkan begitu saja. Sebagai saksi kunci, kendati statusnya sebagai narapidana, ia juga tidak mendapatkan perlindungan yang khusus.
Mungkin KPK kesulitan melakukan hal ini karena Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi baru disahkan tahun ini. Lembaga yang bertugas khusus memberikan perlindungan juga belum dibentuk. Tapi KPK mestinya berkepentingan untuk memantau terus Hamdani. Bahkan, setelah dia meninggal, petinggi KPK hanya menyampaikan ucapan dukacita, tidak menyesalkan atau mempertanyakan kematiannya.
Kematian Hamdani juga menunjukkan betapa buruknya layanan kesehatan di penjara kita. Jika memang telah menderita sakit, dia seharusnya mendapat perawatan yang layak. Upaya menyelamatkan nyawa Hamdani setelah jatuh sehabis berolahraga, dan sebelum akhirnya meninggal, juga tidak maksimal. Padahal hak narapidana atas layanan itu diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kejanggalan pun muncul. Terungkap pula, pada hari kematiannya, Hamdani berencana bertemu dengan Menteri Hamid Awaludin. Pertemuan antara seorang menteri dan narapidana ini agak aneh, kendati sebelumnya mereka berkolega di KPU. Apalagi Hamdani pernah menuduh Hamid menerima aliran dana taktis. Adakah deal di antara mereka?
Semua pertanyaan itu akan terjawab jika kasus Hamdani diusut tuntas. Mungkin ia memang meninggal karena sakit. Tapi alangkah baiknya jika polisi membujuk keluarganya agar jenazah almarhum boleh diotopsi. Cara ini akan menghapus kecurigaan publik. Penyelidikan yang serius–memeriksa para saksi dan lokasi kejadian–juga diperlukan buat memastikan bahwa kematian Hamdani wajar, bukan rekayasa orang-orang yang ingin kasus korupsi KPU ditutup rapat-rapat.

Koran Tempo, Jum’at, 15 Desember 2006


Blog Stats

  • 839.419 hits
Agustus 2020
S S R K J S M
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.