Archive for the 'Poso' Category

Poso dan Fogging DPO

Surwandono
Dosen Fisipol UMY dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik UGM

Konflik di Poso kembali menyeruak, setelah tokoh DPO utama Muhammad Basri ditangkap. Aktivitas penyisiran dan penggerebekan masih berlangsung. Kapolri sendiri mengganggap aparat keamanan perlu bertahan di Poso meski beberapa SSK sudah ditarik.

Penuis akan memberikan analisis perspektif baru tentang apa yang disebut dengan perdamaian. Ada sebuah perdamaian yang kemudian menjadi kultur bersama untuk merawat dan menjaga perdamaian tersebut sebagai mekanisme terbaik bagi terciptanya tertib sosial dari pihak-pihak yang selama ini berkonflik. Inilah yang kemudian disebut sebagai perdamaian positif.

Perdamaian positif cenderung berlangsung secara alamiah, dan proses penyelesaian lebih banyak menggunakan instrumen kultural daripada kebijakan struktural politik yang interventif. Apakah dalam kasus Poso pascadeklarasi Malino sudah tercipta perdamaian positif? Ini pertanyaan dasar dari tulisan ini.

Kasus Poso merupakan kasus yang unik, sebuah wilayah yang notabene berada di daerah pegunungan yang cenderung memiliki watak harmonis dibandingkan dengan daerah pantai yang cenderung memiliki watak suka berkonflik. Kalaupun terjadi konflik di daerah agraris, ada kecenderungan performa konfliknya lebih sebagai gejala konflik laten dibandingkan konflik manifes.

Selaras dengan pandangan Montessqieu yang menyatakan bahwa setting lingkungan cenderung mempengaruhi cara-cara berkonflik. Kekerasan dan konflik di Poso selama ini telah menjadi kekerasan yang manifes dan massif, yang berarti telah terjadi mobilisasi konflik oleh pihak-pihak yang berkonflik, baik dari unsur internal dan eksternal di Poso.

Ada kecenderungan telah terjadi nasionalisasi konflik Poso, bahkan internasionalisasi konflik Poso sehingga Vatikan sampai terlibat secara intensif untuk melakukan diplomasi agar Tibo dan kawan-kawan (dkk) tidak dieksekusi mati. Tidak hanya itu, konflik Poso telah masuk dalam daftar armed conflict yang senantiasa dikaitkan dengan jaringan terorisme internasional. Sehingga konflik Poso menjadi sangat rumit dan multiwajah. Yang pada akhirnya menyebabkan proses resolusi dan rekonsiliasi konflik senantiasa direcoki oleh berbagai kepentingan.

Fogging DPO
Dalam pengamatan penulis terhadap kasus konflik di Poso, Deklarasi Malino, hanya mampu menghantarkan Poso ke dalam perdamaian negatif. Sebuah kondisi di mana tertib sosial dan politik di Poso terjadi karena massifnya keterlibatan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah dengan lebih melibatkan kekuatan militer.

Hadirnya tentara dan polisi dalam batas tertentu memang mampu menciptakan packing order, sehingga setiap bentuk kerusuhan-kerusuhan kecil, aktor-aktornya ditangkapi. Ibarat dalam proses pemberantasan nyamuk, negative peace hanya menangkapi nyamuk-nyamuk yang tampak menganggu. Namun sarang dan tempat berseminya nyamuk belum tersentuh secara baik. Sehingga adagium klasik, mati satu tumbuh seribu, sangat tepat untuk menggambarkan betapa rentannya kondisi perdamaian di Poso.

Pengiriman tentara dan aparat militer ke Poso akhir-akhir ini layaknya melakukan fogging terhadap mereka yang dianggap perusuh di Poso agar mereka sesak napas dan keluar. Namun fogging juga akan membuat iritasi bagi masyarakat yang sebenarnya bukan sebagai nyamuk yang harus diberantas. Banyak korban sipil, dan salah tangkap terjadi dalam proses fogging tersebut.

Negative peace ini akan berbahaya jika sudah diyakini oleh para pengambil keputusan di Jakarta sebagai positive peace. Sebab dalam batas tertentu, aktivitas pengiriman tentara atau aparat militer di samping sangat mahal secara ekonomis juga memiliki dampak biaya sosial yang sangat tinggi. Sangat mungkin, langkah itu akan memunculkan letusan konflik di Poso yang sangat besar manakala fogging dihentikan.

Segitiga keadilan
Dalam upaya menciptakan positive peace, seorang Morton Deutsch mengembangkan sebuah model segitiga keadilan guna merancang sebuah kondisi yang saling ketergantungan satu sama lain, dengan dikembangkan sebuah budaya fairness. Setidaknya ada 3 unsur yang membentuk segitiga keadilan: equity, equality, dan needs. Equity lebih merujuk kepada proses distribusi sumber-sumber konflik kepada masyarakat secara proporsional sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas yang dimiliki. Artinya pemerintah harus secara cerdas terlibat dalam penciptaan equity ini.

Jika Jusuf Kalla menyatakan bahwa konflik Poso akhir-akhir ini justru digerakan oleh para PNS atau kalangan intelektual, maka sebenarnya mereka sedang mendesak penciptaan equity yang balance dan elegan di Poso. Pemerintah harus proaktif dalam menciptakan equity ini, sehingga semata-mata tidak ditentukan oleh kekuatan pasar dari yang sedang berkonflik justru bisa dipelintir oleh kalangan yang memang diuntungkan dengan adanya konflik.

Sedangkan equality, lebih merujuk kepada perlakuan atau pemberian barang, jasa, kesempatan politik, dan ekonomi dengan mengedepankan aspek kualitas dan kuantitasnya. Equality ini memang fenomena kasat mata, sehingga pemerintah harus lebih bijak dalam konteks pembuatan kebijakan terkait dengan distribusi barang dan jasa tersebut.

Sumber-sumber politik dan ekonomi yang selama ini diyakini terbatas oleh kalangan yang berkonflik, harus didesain oleh pemerintah bahwa aset tersebut masih bisa diperluas, sehingga tidak menimbulkan perebutan aset secara massif. Penciptaan kebijakan yang memperluas aset ekonomi dan politik di Poso diharapkan akan menghasilkan lahan perebutan kekuasaan di Poso menjadi tidak sempit, sehingga gesekan kecil tidak mudah dijadikan bara dalam konflik.

Yang terakhir adalah needs. Konflik memang tidak bisa dilepaskan dari ketidakmampuan memenuhi kebutuhan. Pendekatan untuk penciptaan kesejahteraan yang komprehensif harus sedemikian rupa ditingkatkan. Bahkan dalam batas tertentu, pemerintah bisa menfokuskan daerah konflik sebagai daerah tertinggal sehingga empowering di daerah konflik harus dilakukan sungguh-sungguh dan hati-hati.

sumber: Republika 

Dialog, Kunci Penyelesaian Poso

Sejak baku tembak polisi dengan warga sipil di Poso, Sulawesi Tengah, pada Senin (22/1) lalu, yang menewaskan 14 warga dan seorang polisi, berbagai pesan singkat masuk ke redaksi. Isinya macam-macam. Dari ucapan belasungkawa atas wafatnya warga sipil, ajakan shalat ghaib, hingga kecaman kepada aparat keamanan yang dinilai sangat gegabah hingga menewaskan warga sipil tak berdosa. Di antara pesan pendek tersebut bahkan ada yang sama. Yang terakhir ini tentu menunjukkan pesan singkat yang sama telah dikirim dan diteruskan ke dan oleh beberapa orang. Kita yakin, pesan pendek tersebut tidak hanya diterima oleh redaksi Republika, tapi juga beredar luas di masyarakat.

Berbagai pesan yang bernada provokatif demikian tentu bisa berdampak negatif di masyarakat. Antara lain akan menciptakan rasa solidaritas yang berlebihan/fanatisme antar-pemeluk agama, memunculkan bibit permusuhan/kebencian kepada pemeluk agama lain, dan bahkan antipati terhadap aparat keamanan. Bila hal-hal tersebut dibiarkan tentu bisa membahayakan terhadap kerukunan kehidupan antar-umat beragama dan sekaligus persatuan bangsa. Bahkan hukum pun sulit ditegakkan lantaran aparat keamanan tidak berwibawa lagi.

Untuk menghentikan atau bahkan melarang berbagai pesan singkat yang bernada provokatif tersebut tentu mustahil dapat dilaksanakan. Kemajuan teknologi informasi yang begitu canggih telah memungkinkan orang per orang bebas menyebarkan segala informasi, termasuk hal-hal yang berbau fitnah sekalipun, kepada setiap orang tanpa bisa disensor. Bukan hanya lewat pesan singkat tapi juga melalui internet.

Dengan kondisi demikian, dalam kasus Poso misalnya, yang bisa kita lakukan barangkali hanya meminimalisasi tersebarnya berita-berita yang tidak benar dan bersifat fitnah. Caranya antara lain dengan berdialog dengan tokoh-tokah agama dan mereka yang terlibat dalam kasus Poso. Dari sini kita harapkan para tokoh agama bisa membantu meluruskan berita-berita negatif tersebut. Bahkan dengan dialog bukan hanya bisa meminimalisasi berbagai informasi yang bersifat fitnah, tapi juga untuk menyelesaikan kekerasan di Poso itu sendiri.

Cara kekerasan yang ditempuh aparat keamanan pada Senin lalu, bukan hanya menewaskan warga tak berdosa, tapi kini juga menambah persoalan baru. Antara lain berupa dendam keluarga korban yang menuntut balas serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang diarahkan kepada aparat keamanan. Ini belum termasuk akar persoalan konflik Poso itu sendiri.

Dalam hal penyelesaian masalah dengan dialog ini sebenarnya pemerintah cukup punya pengalaman dan sekaligus modal. Konflik dan kekerasan yang bertahun-tahun telah mengakar dan mendaging di bumi Aceh ternyata bisa diselesaikan dengan cara dialog. Dialog yang kemudian diteruskan dengan perundingan itu telah menghasilkan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Dari MoU Helsinki itu kini rakyat Aceh telah merasakan kedamaian yang diimpikan sejak lama. Bahkan Aceh juga telah berhasil memilih pasangan gubernur-wakil gubernur yang baru dalam pemilihan umum secara langsung oleh rakyat untuk yang pertama kalinya.

Hal serupa juga telah berhasil dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan berkepanjangan di Ambon. Dengan pengalaman dan modal penyelesaian kekerasan di Aceh dan Ambon tersebut, kita yakin pemerintah juga akan dapat menyelesaikan konflik Poso dengan damai. Kuncinya sekali lagi adalah dengan dialog dan perundingan. Kekerasan akan justru membuahkan kekerasan serupa.

Karena itu kita menyambut baik apa yang telah dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan mengundang tokoh-tokoh Islam untuk mendialogkan masalah kekerasan di Poso pada Sabtu (21/1) malam lalu. Kita berharap dialog ini akan diperluas dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Poso.

Republika, Senin, 29 Januari 2007

Supremasi Hukum Harus Tegak di Poso

KASUS Poso kini berkembang seperti tinta yang ditumpahkan di atas kertas buram sehingga merembes ke mana-mana. Polisi dicerca karena dianggap menembak warga yang tidak bersalah.

Polisi kelihatan sulit sekali menjelaskan kepada publik bahwa yang terjadi di Poso adalah kontak senjata antara polisi dan orang-orang atau gerombolan atau kelompok masyarakat yang juga menggunakan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Jadi, yang terjadi sesungguhnya adalah baku tembak antara polisi dan orang-orang bersenjata.

Konflik di Poso berkembang dalam banyak dimensi sehingga orang-orang mulai kehilangan akal sehat untuk melihatnya. Ada yang mendefinisikan itu sebagai konflik agama, ada yang meyakini sebagai konflik etnis, dan ada juga yang percaya konflik itu dipiara oleh elite lokal yang berkepentingan dalam pertarungan kekuasaan setempat. Tidak sedikit juga yang mengatakan konflik Poso tidak separah yang dibicarakan.

Terlepas dari itu, konflik memang ada. Bom diledakkan oleh orang-orang yang terampil. Senjata berada di tangan orang-orang sipil yang memiliki kemampuan dan kemauan berperang. Korban terus berjatuhan sejak meletus kerusuhan pada 1999 yang dipicu oleh perkelahian dua remaja berbeda agama.

Kalau konflik berkepanjangan dengan korban berjatuhan, apa solusi yang paling sah ditempuh negara? Tidak lain dan tidak bukan adalah menegakkan hukum. Yang membunuh, meledakkan bom, dan memegang senjata dengan tujuan perang harus ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Apalagi bila mereka diketahui pernah melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain.

Aparatur penegak hukum yang paling bertanggung jawab dalam kerusuhan seperti Poso tidak lain dan tidak bukan adalah polisi. Lembaga itulah yang oleh negara diberi kewenangan untuk melakukan tugas-tugas penegakan hukum demi tercipta keamanan dan ketertiban umum.

Jadi alangkah lucunya ketika polisi menembak–entah keliru sasaran atau tepat target–lalu seluruh legitimasi polisi di bidang penegakan hukum dituntut agar dicabut.

Pikiran seperti itu adalah kekeliruan yang amat menyesatkan. Polisi, entah salah entah benar, harus diberi tugas dan tantangan untuk terus melanjutkan upaya penciptaan ketenteraman dan kenyamanan. Dalam tugasnya, polisi memang dilengkapi senjata api. Artinya dalam situasi tertentu, dia boleh menembak.

Jika berhadapan dengan gerombolan yang memiliki senjata api dan peralatan perang serta melakukan perlawanan dengan tembakan senapan, polisi juga harus bisa berperang dengan gerombolan seperti itu. Bahwa dalam peperangan itu peluru polisi menyambar nyawa penduduk yang tidak berdosa, itu risiko tugas polisi.

Terhadap kekeliruan seperti itu, polisi tidak usah takut dibawa ke Komnas HAM atau apa pun bentuk penyelidikan lainnya. Akan tetapi, tidak boleh karena kekeliruan dalam tugas, polisi lalu kehilangan legitimasi di Poso.

Tidak ada supremasi lain di negara ini kecuali supremasi hukum. Karena itu, polisi terus dan harus didorong untuk semakin pandai dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya.

Tidak bisa dibayangkan kalau kekeliruan polisi memaksa kita membubarkan lembaga kepolisian. Apakah negara ini akan menyerahkan tugas penegakan hukum kepada kelompok sipil? Tidak bisa….

Media Indonesia, Kamis, 25 Januari 2007

Kegagalan di Poso

BOM masih diledakkan dengan leluasa di Poso. Pembunuhan dengan senjata api terus dilakukan oleh kelompok sipil. Pemerintah terus mengatakan situasi Poso sudah terkendali.

Patut membubuhkan tanda tanya di belakang kata terkendali itu. Apa yang sudah dan sedang dikendalikan? Kepemilikan senjata api? Orang-orang yang memiliki kepandaian merakit bom? Perdagangan gelap bahan peledak? Penyelundupan senjata?

Bila pertanyaan ini dijadikan ukuran, sesungguhnya Poso tidak terkendali, bahkan di luar kendali. Karena seluruh kekerasan yang terjadi sekarang di sana masih memiliki korelasi sangat kuat dengan karakter dasar yang memicu konflik Poso 10 tahun silam. Yaitu, kebencian horizontal.

Bila sebuah kebencian horizontal berumur lebih dari 10 tahun di tengah upaya gencar pemerintah mengatasinya, penyebab kelanggengannya bisa beberapa. Pertama, pemerintah memang gagal mengatasi persoalan Poso karena konflik di sana sudah begitu dahsyatnya. Kedua, pemerintah tidak bersungguh-sungguh karena menganggap Poso persoalan sepele. Ketiga, Poso sudah menjadi arena pertarungan kepentingan banyak pihak sehingga konflik menjadi instrumen yang menaikkan posisi tawar.

Setelah bom meledak pekan lalu, kemarin sedikitnya sebelas orang tewas–satu polisi dan sepuluh warga sipil–dalam tembak-menembak antara polisi dan warga yang diduga buron kerusuhan. Peningkatan aksi kekerasan di Poso akhir-akhir ini berkaitan erat dengan gerak para buron yang semakin dipersempit setelah seruan menyerahkan diri secara sukarela tidak ditanggapi serius.

Jika melihat konflik Poso yang berkepanjangan, terdapat sejumlah indikasi yang mendukung. Pertama, kebencian-kebencian yang bersumber pada primordialisme tidak surut. , pelaku kekerasan adalah orang-orang terlatih yang tingkat kemahirannya akan semakin bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Mereka ini berhasil merekrut pengikut-pengikut fanatik. Ketiga, ada kelompok masyarakat yang melindungi entah sengaja atau tidak. Dan keempat, terdapat situasi yang memungkinkan mereka menyimpan, memperoleh, dan mendistribusikan senjata dan bahan peledak.

Poso masih jauh dari selesai. Kita mengharap Poso bisa diselesaikan kemampuan sendiri. Jangan seperti Aceh yang tuntas setelah tsunami menghajar dan pihak asing turun tangan. Selain Poso, Papua juga jangan dianggap enteng.

Pemerintah memiliki instrumen dan aparatur yang menjangkau hingga ke pelosok. Yang menjadi persoalan adalah apakah aparatur itu bekerja seia sekata dari pusat hingga daerah? Apakah pemerintah telah mampu menggugah partisipasi publik sehingga seiring sejalan?

Dalam kasus Poso terlihat bahwa pemerintah gagal mendorong partisipasi publik itu. Buktinya, para buron Poso masih memperoleh perlindungan di tengah warga tertentu. Demikian pula dengan gembong teroris Noordin M Top yang sampai sekarang hilang entah ke mana, tetapi pasti dia berada di tengah komunitas yang melindunginya.

Sebuah konflik yang dipicu kebencian primordial harus diselesaikan dengan menjunjung tinggi supremasi hukum. Ketika pikiran dan pertimbangan lain masuk dalam wilayah solusi, di sanalah bermula kerumitan itu.

Mengapa? Karena aparat penegak hukum juga terkait dalam atribut-atribut primordialisme itu. Misalnya asal usul daerah, agama, dan keturunan. Itulah sebabnya negara menjunjung supremasi hukum, tidak supremasi yang lain.

Media Indonesia, Selasa, 23 Januari 2007

Saatnya Polisi Sulsel Beraksi

Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (9/11) kemarin mulai menyerahkan surat penangkapan 29 tersangka beberapa kasus teror di wilayah itu kepada keluarga dan aparat pemerintahan setempat. Hal ini dilakukan setelah upaya persuasif agar para tersangka yang sudah diidentifikasi menyerahkan diri tidak direspons sampai batas waktu yang diberikan, Rabu (8/11) lalu. Sebelumnya sejumlah pertemuan dengan tokoh masyarakat juga digelar dan tidak membuahkan hasil yang memadai untuk proses hukum bagi para tersangka.

Sebaliknya, respons yang diterima adalah sikap anggota keluarga yang menolak sangkaan 29 orang tersebut terlibat teror di Sulteng, khususnya di wilayah Poso. Bahkan, Harian ini memperoleh informasi bahwa para tersangka akan bertahan dari penangkapan polisi. Mereka menyebutkan lebih baik menjadi mayat daripada ditangkap polisi. Mereka mengancam akan menyandera polisi atau melakukan aksi bunuh diri.

Upaya polisi dan respons para tersangka tersebut mencerminkan bahwa polisi terlihat lemah dan memberi kelonggaran waktu yang berlebihan kepada mereka yang disebutnya sebagai tersangka pelaku sejumlah teror di Sulteng. Teror yang disebutkan adalah pengeboman di sejumlah tempat, termasuk di pasar Tentena, pembunuhan terhadap sejumlah siswi sekolah menengah, pembunuhan terhadap Pendeta Susianty Tinulele, Jaksa Fery Silalahi, dan Pendeta Irianto Kongkoli, serta sejumlah penculikan dan penyerangan dengan senjata api.

Di sisi lain Kapolri Jenderal Sutanto sudah beberapa kali memerintahkan untuk menangkap mereka, dan menyebutkan kasus yang disangkakan itu merupakan tindakan teror. Hal serupa dikatakan Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahkan dia menyebutkan akan menggunakan UU Antiteror untuk menjerat mereka. Dalam UU ini polisi bisa menangkap mereka tanpa proses hukum selama sepekan, namun yang dilakukan justru memberi kelonggaran waktu berlebihan.

Respons mereka yang mengancam menyerang polisi, bahkan menyebutkan memilih untuk aksi serangan bunuh diri daripada ditangkap, mencerminkan mereka memang tidak menghormati hukum. Pandangan seperti itu juga mengandung unsur cara pandang kelompok-kelompok teror selama ini. Mereka tidak peduli bagaimana masyarakat Sulteng, khususnya Poso, menderita, dan citra wilayah ini tidak aman yang berdampak luas secara sosial politik.

Oleh karena itu, sudah tidak memadai lagi bagi polisi untuk berembug dan bernegosiasi, kecuali segera menangkap mereka. Nama-nama orang sudah teridentifikasi, dan polisi juga mengaku mempunyai informasi yang kuat di mana mereka berada. Yang diperlukan sekarang adalah menegakkan hukum dan keadilan dimulai dengan menangkap mereka untuk diadili.

Yang perlu diperhatikan adalah polisi bergerak di atas landasan hukum dan keadilan. Kecurigaan bahwa para tersangka akan disiksa, tidak cukup berdasar. Sebab, kalau memang benar hal itu terjadi, mereka bisa mengajukan praperadilan. Sejauh mereka didampingi penasihat hukum, proses ini bisa lebih baik. Demikian juga dengan sanggahan bahwa mereka tidak terlibat. Jika para tersangka memang memiliki bukti yang kuat, justru proses hukum di pengadilan tempat yang fair untuk membuktikannya. Keyakinan diri tidak bersalah semestinya justru memberi keberanian untuk menempuh proses hukum.

Polisi juga memperlihatkan kelemahan, dan tidak bertindak tegas, karena informasi-informasi berkaitan orang- orang yang melindungi para tersangka. Kalau merujuk landasan hukum yang ditegaskan Wapres, polisi justru bisa menangkap mereka karena melindungi dan terlibat menyembunyikan para tersangka. Bukankah beberapa orang sudah dan sedang diadili, karena peran mereka menyembunyikan tokoh teroris dalam berbagai aksi bom di Jakarta dan Bali?

Dalam konteks ini, sudah tidak ada lagi yang ditunggu polisi, dan sudah terlalu banyak waktu berlalu dalam permainan para tersangka. Perhatian polisi sekarang justru harus ditujukan kepada seluruh warga Sulteng dan juga warga Indonesia lainnya yang mengharapkan hukum dan keadilan ditegakkan di sana, agar tercipta rasa aman, dan hidup berjalan dengan bermartabat. Tangkap dan adili para penebar ketakutan dan konflik di tanah Poso.

Suara Pembaruan, Jumat, 10 November 2006

Poso dan Kinerja Pimpinan Nasional

AKHIRNYA polisi mengungkapkan adanya dua kelompok yang membuat kerusuhan berdarah di Poso. Inilah kelompok yang terkait dengan 13 kasus, meliputi 10 teror bom dan serangkaian pembunuhan serta perampokan sejak 2001.

Kedua kelompok itu adalah kelompok Tanah Runtuh dan kelompok Kompak Kayamanya. Total tersangka pelaku teror Poso sebanyak 29 orang, yaitu yang terbanyak 26 tersangka berasal dari kelompok Tanah Runtuh, dan sisanya tiga pelaku berasal dari kelompok Kompak Kayamanya.

Polisi telah meminta bantuan tokoh Islam untuk menangkap 29 tersangka pelaku teror itu. Polisi juga telah membeberkan nama-nama para tersangka, dan telah mengultimatum 29 orang itu untuk diserahkan atau menyerahkan diri dalam satu minggu.

Umumnya buron tentu enggan menyerahkan diri. Jika pelaku kejahatan gampang diultimatum, lalu menyerahkan diri dalam seminggu sesuai ultimatum, kiranya kejahatan di dunia ini lebih mudah ditumpas, dan polisi mungkin tak penting-penting amat.

Teror dan pembunuhan yang telah berlangsung lima tahun di Poso bukanlah kejahatan yang dapat ditaklukkan sepucuk, dua pucuk, bahkan 1.000 pucuk ultimatum. Kita yakin polisi tahu benar bahwa kejahatan tidak dapat dibereskan dengan omongan.

Ultimatum perlu, tetapi tidak cukup. Polisi harus melakukan operasi perburuan dan penangkapan sehingga 29 tersangka pelaku teror Poso itu akhirnya dapat dilumpuhkan dan diadili di meja hijau.

Dalam menangkap 29 tersangka pelaku teror Poso itu, bukan hanya menyangkut prestasi polisi. Untuk membuat Poso kembali damai dan hidup dalam tertib sosial, bukan pula cuma kinerja polisi. Sebaliknya, kegagalan membereskan konflik di Poso, pun bukan semata kegagalan polisi.

Poso menyangkut ukuran yang jauh lebih besar, yaitu prestasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mengapa? Sekali lagi, karena memang kedua petinggi inilah semasa menjadi menteri koordinator yang menjadi saksi terwujudnya kesepakatan Malino, perjanjian damai Poso. Namun, ternyata, kesepakatan damai itu hanya indah di atas kertas.

Sekarang masalah Poso ditangani langsung oleh Jusuf Kalla dalam kapasitas yang jauh superior yaitu sebagai wakil presiden hasil pilihan rakyat. Sebuah bukti komitmen dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesepakatan Malino bukan cuma elok di atas kertas, melainkan elok nian dalam kenyataan.

Kita ingin kenyataan itu segera terwujud. Kita ingin sejarah mencatat, justru di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dua konflik Aceh dan Poso berhasil dibereskan, sehingga damai nan indah bersemi di sana.

Media Indonesia, Kamis, 02 November 2006

Poso

Siapa mau hidup di antara peluru, bom, dan gelimang darah? Kecuali manusia sakit jiwa, tak ada. Warga Poso pun tak mau. Mereka ingin hidup damai; bisa bekerja dengan tenang, tak cemas saat melepas anak-anak pergi sekolah, aman pergi ke pasar, juga santai ketika berjalan-jalan sore.

Melihat Ambon kini, melihat Aceh sekarang, mereka tentu iri karena kedamaian muncul sebagai fitrah yang begitu indah, namun belum juga mereka jumpai di Poso. Pasar-pasar mereka mungkin ramai, tapi selalu dalam kawalan bedil. Sekolah-sekolah dan rumah ibadah penuh, tapi tetap berbalut kecemasan.

Mereka berada dalam anomali. Di wilayah lain negeri ini, misalnya, unjuk rasa adalah cermin kehidupan demokrasi. Tapi, di Poso, unjuk rasa bisa bermakna tindakan teror. Pelakunya yang terkena peluru seakan menjadi terdakwa yang kehilangan peluang mendapatkan keadilan. Mereka harus mengais-ngais untuk mendapatkannya.

Situasi memanas dan merumit kembali setelah eksekusi Tibo dkk. Kendati Wapres mencoba membantah, sebenarnya sulit untuk tidak menilai bahwa situasi Poso saat ini adalah masih buah dari konflik di masa lalu. Pemerintah terlalu defensif dan mencoba mengalihkan persoalan pada sekelompok kecil wayang-wayang, bukan pada dalang.

Polisi secara cepat mengenali anatomi kejahatan mereka. Tapi, bagaimana dengan motif mereka? Sekadar mengacau pada saat menjelang hari raya? Motif tampaknya akan selalu ”masuk akal” saat penjelasannya berkaitan dengan nama-nama seperti Jamaah Islamiyah, Alqaidah, dan sejenisnya.Lalu, bagaimana dengan nama-nama yang disebut Tibo sebagai dalang kerusuhan Poso dulu? Mengapa tak ada kelanjutan pemeriksaan terhadap mereka dan hanya ada janji-janji? Mengapa Oegroseno dimutasi dari jabatan kapolda pada saat ia secara diam-diam merintis penyelidikan terhadap nama-nama itu?

Sudah belasan operasi keamanan berlangsung, tapi rakyat Poso tak jua memetik buahnya. Kita turut cemas mereka akan kehilangan kepercayaan kepada aparat. Tanda-tandanya sudah jelas; saat mereka menentang Brimob, ketika mereka menolak kehadiran sejumlah jenderal polisi.

Alih-alih mendengarkan aspirasi semacam itu, Jakarta membela penembakan terhadap warga pada Ahad dua pekan lalu sebagai hal yang prosedural. Jakarta juga selalu memandang jenderal polisi mereka adalah orang-orang lurus yang tak mungkin punya bias apapun.

Kita menyambut baik pengungkapan para pelaku pembunuhan, pengeboman, sejak 2001 hingga 2006. Tapi kita tak boleh berhenti di situ karena akar kekerasan merambat hingga 1998 ketika konflik pertama pecah dan ribuan orang terbunuh dan menyisakan trauma. Kita pun harus melihat butir-butir Deklarasi Malino yang tak terpenuhi; soal tanah, soal penegakan hukum, dll. Ibarat membersihkan lahan untuk kebun, kita belum berhasil sepenuhnya mencabut akar ilalang. Akar pengeboman pasar, pembunuhan pendeta, bentrok warga dengan Brimob, mutilasi anak-anak remaja, masih tertanam kuat di tanah Poso.

Kita banyak berharap pada Jusuf Kalla. Ia berperan besar pada upaya damai di Poso sebelum menjadi wapres–sebagaimana ia juga berandil besar dalam proses damai di Aceh. Kita berharap ia tegas dan adil. Tidak menakut-nakuti dengan kata teror; tidak pula memberi peluang terhadap penyelewengan kewenangan.

Republika, Rabu, 01 Nopember 2006


Blog Stats

  • 792,860 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.