Archive for the 'Presiden' Category

Berkejaran dengan Waktu

Presiden akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009. Itu diambil untuk menyelamatkan suara rakyat.

Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undangundang (perppu) adalah hak presiden yang diberikan konstitusi. Syaratnya, langkah itu bisa diambil presiden dalam hal ihwal kegentingan memaksa. Ada dua substansi yang diatur dalam perppu tersebut, yakni perbaikan rekapitulasi nasional dan dibolehkannya penandaan lebih dari satu kali.

Kita bisa memahami terbitnya perppu tersebut dalam spirit untuk menghadirkan sebuah pemilu yang berkualitas. Adalah satu kenyataan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara daftar pemilih tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU dan usulan KPU provinsi. Sebagai contoh di Jawa Timur, sebanyak 230.000 pemilih belum tercatat di KPU pusat, sebaliknya di Papua terdapat kelebihan 127.000 suara di KPU pusat.

DPT adalah hal yang sangat penting dalam setiap pemilu. Sejarah membuktikan kekisruhan pemilu sering disebabkan oleh ketidakberesan DPT ini. Dalam konteks itu kita mengharapkan terbitnya Perppu No 1/2009 digunakan untuk mengonsolidasikan DPT secara nasional. Perppu menegaskan perbaikan rekapitulasi nasional hanya boleh dilakukan satu kali. Dalam konteks itu, KPU harus menetapkan sendiri batas waktu perbaikan DPT serta data mana yang akan dipakai: apakah data yang sudah tercatat di KPU pusat atau data usulan KPU provinsi?

Selain soal DPT, Perppu juga menegaskan bahwa penandaan lebih dari satu kali dalam kolom partai dan/atau caleg yang sama dalam satu daerah pemilihan dinyatakan sebagai suara sah dan dihitung satu suara.

Pemilu Legislatif 9 April 2009 tinggal 40 hari! Kita berharap KPU betul-betul menyiapkan perangkatnya untuk bisa menyelesaikan konsolidasi rekapitulasi secara hati-hati sehingga tidak membuka ruang terlalu lebar bagi pihak yang ingin membongkar DPT secara keseluruhan. Prinsipnya, mereka yang memang berhak untuk memilih harus dijamin haknya. Sebaliknya, mereka yang tidak berhak memilih tidak diberikan hak memilih.

Adapun terkait dengan dinyatakan sahnya penandaan lebih dari satu, KPU perlu memberikan sosialisasi kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, saksi, pemimpin parpol, dan caleg mengenai aturan baru tersebut. Sosialisasi yang gencar sangat diperlukan mengingat waktu yang kian sempit, sementara pemahaman masyarakat soal pemilu belum cukup baik. Pengesahan penandaan lebih dari satu kali pasti akan lebih menyulitkan petugas TPS di lapangan dan itu akan memakan waktu!

Dari sisi konstitusi, kita berharap DPR segera membahas perppu tersebut sebelum 9 April 2009. Jika pengesahan terjadi setelah 9 April 2009, kita khawatir munculnya gugatan konstitusional mengenai Pemilu 9 April.

Kini, kita sedang berkejaran dengan waktu dan butuh waktu kearifan politik bersama!

Kompas,

Sabtu, 28 Februari 2009

Enam Presiden tidak Baku Omong

SUDAH enam presiden silih berganti memimpin bangsa ini selama 63 tahun merdeka. Meski berbeda gaya dan karakter dalam memimpin, orang nomor satu itu justru mewarisi satu kesamaan. Yaitu mereka tidak bertegur sapa dengan penggantinya.
Kita setuju dengan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla yang menyatakan mencari tokoh pemimpin seperti Mohammad Natsir sangat langka saat ini.
Meskipun memiliki banyak perbedaan pandangan dan ideologi, Natsir tetap demokratis dan memiliki hubungan baik dengan pemimpin lainnya.
Mari kita lihat ke belakang hubungan para mantan Presiden RI. Di antara enam presiden itu, tidak ada yang saling bicara satu dengan lainnya. Presiden Soekarno tidak bisa bicara dengan penggantinya, Jenderal Soeharto. Pak Harto pun tidak ingin bicara dengan Bung Karno.
Selanjutnya, Presiden Soeharto enggan bertemu apalagi mau bicara dengan BJ Habibie. Padahal, Habibie menganggap Soeharto sebagai profesor politiknya. Begitu juga Presiden Habibie ketika turun dari panggung kekuasaan tidak mau bicara dengan Abdurrahman Wahid.
Presiden Wahid yang dipaksa mundur di tengah jalan pemerintahannya juga tidak berbicara dengan Megawati Soekarnoputri. Kebiasaan tidak baku omong itu dilanggengkan Presiden Megawati yang digantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang kini memerintah.
Ironisnya, presiden pengganti itu adalah sosok penting bahkan orang kepercayaan dalam rezim sebelumnya. Perbedaan pandangan politik dan ideologi telah memisahkan mereka. Peminggiran mantan presiden oleh rezim yang berkuasa tentu saja kontraproduktif bagi upaya rekonsiliasi nasional.
Hubungan yang kurang harmonis di antara enam presiden itu sesungguhnya menjadi persoalan besar bagi perjalanan sejarah negeri ini. Sebab,
persatuan dan kesatuan bangsa yang selalu dipidatokan penguasa tidak lagi memiliki makna. Mestinya, sebelum penguasa berapi-api mengumandangkan persatuan dan kesatuan bangsa, dia mendatangi pendahulunya untuk rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga menuntut kesediaan para pendahulu menerima uluran tangan persahabatan dari pemegang tampuk kekuasaan. Hanya itulah cara memutuskan kebiasaan tidak baku omong di antara orang yang sedang dan sudah bertakhta di negeri ini.
Rekonsiliasi di antara pemimpin sangat penting karena presiden kini dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan langsung itu membuka peluang seorang presiden berasal dari partai kecil dan bukan mustahil pendahulunya memimpin partai besar.
Hubungan yang kurang harmonis di antara pemimpin itu bisa berimbas kepada pengikut mereka. Tetap saja rakyat harus menanggung derita akibat perbuatan para pemimpin. Seluruh energi presiden hanya dihabiskan untuk melawan dan menaklukkan pendahulunya, lupa membangun negeri. Itulah salah satu sebab mengapa hingga kini masih banyak rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Rakyat tidak bisa berpangku tangan lagi menunggu inisiatif pemimpin berekonsiliasi. Saatnya rakyat memberi pelajaran kepada pemimpin.
Pelajaran itu diberikan dalam kotak suara pada saat pemilihan presiden. Pilihlah pemimpin yang satu kata dengan perbuatan, jangan terkecoh dengan kampanye yang hanya menonjolkan sisi baik. Karena itu, periksa baik-baik rekam jejak mereka. Jangan sampai memilih pemimpin yang melestarikan dendam. Dendam ke atas, dendam ke bawah, dan dendam ke samping.
Media Indonesia, Minggu, 20 Juli 2008 00:01 WIB

Kita Membutuhkan Wakil Menteri Luar Negeri


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Presiden ( Perpres ) No 20 dan 21 Tahun 2008 yang berisi tentang pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri. Menjelang satu tahun terakhir masa pemerintahannya, SBY rupanya merasa sangat memerlukan seorang wakil menteri yang membantu tugas-tugas Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang dirasakan sangat berat. Terutama karena lebih sepertiga waktu menlu dihabiskan di luar negeri padahal kehadirannya untuk dimintai pertimbangan-pertimbangan mendesak dalam masalah internasional juga sangat diperlukan. Sejauh ini tak ada yang terlalu menentang rencana itu.

Sebenarnya jabatan wakil menlu bukan hal yang aneh. Di banyak negara lain posisi itu ada dan dibutuhkan. Di negara kita, pada pemerintahan masa-masa awal pascakemerdekaan juga selalu ada wakil menteri luar negeri. Seperti pada masa Kabinet Syahrir tahun 1946-1947. Hanya saja setelah itu menjadi tak lazim lagi karena tertutama di masa Orde Baru, hanya ada satu petinggi di Departemen Luar Negeri. Bahkan ketika ada beberapa menteri muda di departemen, tak pernah kita kenal posisi tersebut di Deplu. Itulah sebabnya ketika sekarang mau diadakan lagi, terasa ada yang aneh. Dan sekaligus tanda tanya, mengapa baru sekarang?

Tentu tidak semua sepakat dengan rencana tersebut terutama dari kalangan politikus yang berseberangan dengan pemerintah. Bisa saja dianggap hal itu sebagai bertentangan dengan semangat perampingan birokrasi termasuk di jajaran kabinet atau hanya akan menjadi sumber pemborosan baru. Mengapa tak dioptimalkan pejabat di bawahnya seperti Sekjen atau dirjen. Dalam kenyataannya tak semudah itu. Di forum-forum internasional terutama yang resmi dan menyangkut protokoler wakil menteri luar negeri yang bisa mewakili suatu negara kalau menlu berhalangan dan bukan pejabat lain setingkat dirjen atau sekjen.
Jadi kita bisa menerima hal itu. Kalau pun baru dirasakan sekarang mungkin semata-mata karena persoalan teknis dan bukan karena ada latar belakang lain termasuk politik. Namun SBY perlu mendengar masukan dan saran yang meminta agar posisi itu diisi oleh diplomat karier atau berasal dari internal Departemen Luar Negeri. Seperti Sekjen Deplu Imron Cotan, Dubes RI untuk PBB Marty Natalegawa atau Ketua Komisi HAM PBB di Jenewa, Makarim Wibisono. Mengingat waktu yang sudah mendesak dan masa kerjanya sudah tidak panjang lagi, kekompakan dengan Menlu sangat diperlukan sehingga ”orang dalam” lebih memungkinkan.

Tampaknya untuk urusan yang satu ini partai politik tak terlalu memburu atau merasa perubahan kabinet yang sudah tinggal berumur satu tahun itu tak terlalu menarik lagi untuk diperebutkan. Memang ada satu calon yang banyak disebut dari Partai Golkar yakni Theo L Sambuaga, Ketua Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri. Tetapi itu pun lebih pada pertimbangan kapasitas. Maka Presiden SBY tidak akan terlampau sulit untuk menunjuk salah seorang di antara mereka atau pun orang lain yang menjadi pilihannya asalkan pertimbangan kemampuan profesional lebih diutamakan karena harus segera menjalankan tugas.

Demi peningkatan kinerja terutama mengatasi beberapa kelemahan kita dalam lobi internasional, mengingat peran Indonesia yang semakin strategis, keberadaan wakil menteri luar negeri bisa dikatakan urgen. Soal mengapa baru sekarang dan tidak dari dulu-dulu anggaplah itu semata-mata persoalan prioritas atau teknis. Karena sebenarnya Partai Golkar, menurut Agung Laksono, pernah mengusulkan jabatan itu namun dengan sebutan menteri muda. Risiko yang ditimbulkan terkait dengan urusan birokrasi dan pendanaan bisa dikesampingkan meskipun bukan berarti diabaikan. Karena sekarang kita berfikir soal efektivitas dulu.

Suara Merdeka, 25 Maret 2008

Mau Dibawa ke Mana, Pak

Fiat justitia ruat caelum. Biarpun langit runtuh, hukum harus tetap ditegakkan.
Sebaiknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono konsisten berpegang pada konstitusi di tengah suara bising politikus yang mendesak pemerintah memaafkan bekas presiden Soeharto. Konstitusi memang tidak memberikan hak prerogatif kepada Presiden RI untuk memberi pengampunan sebelum proses pengadilan selesai.
Indonesia, yang dibalut korupsi stadium gawat, memerlukan seorang pemimpin yang sanggup memastikan persamaan hak dan kewajiban warga negara di muka hukum—seperti spirit adagium Latin tadi. Indonesia perlu panglima yang mengedepankan aturan, ketimbang sekadar menyenangkan sejumlah kolega dan bekas bos. Bertahan di posisi ini tak mudah, juga mendatangkan banyak kecaman dari mereka yang ingin Soeharto dimaafkan dengan berbagai motifnya. Kecaman akan semakin nyaring seiring dengan semakin gawatnya kesehatan pilar Orde Baru yang berkuasa 32 tahun itu.
Di lantai lima Rumah Sakit Pusat Pertamina, sekarang kakek 86 tahun itu tak jelas benar keadaannya, ”tertidur” atau ”ditidurkan”. Ia terserang infeksi sistemik. Kelangsungan hidupnya bergantung pada berbagai mesin dengan selang yang menancapi tubuh lemahnya. Pasti banyak orang iba melihat betapa sulit ia berjalan menemui Sang Pencipta.
Presiden tentu boleh bersimpati, membesuknya berkali-kali, tapi tak perlu terjebak melakukan sesuatu yang tak perlu. Pengampunan cuma-cuma, selain tidak pernah diminta oleh Soeharto dan keluarganya, bisa menyulitkan masa depan Presiden Yudhoyono dan Indonesia.
Presiden SBY akan dituduh tidak menjalankan Ketetapan MPR Nomor XI/1998 yang masih berlaku. Ketetapan itu merumuskan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, termasuk pemberantasan korupsi terhadap siapa pun, juga mantan presiden Soeharto dan kroninya. Kita tahu, semua rezim pasca-1998 tidak ada yang melaksanakan aturan hukum itu. Tapi Presiden Yudhoyono akan menerima gugatan paling keras karena saat-saat akhir Soeharto justru terjadi pada masa pemerintahannya.
Pemberian maaf tanpa pengadilan bisa menjadi gerendel yang mengunci pintu masuk pengungkapan kasus-kasus kroni Soeharto. Mudah dibayangkan, seandainya kelak para kroni diseret ke pengadilan, mereka pasti buang badan dan berdalih hanya menjalankan instruksi Soeharto. Tanpa keputusan Soeharto bersalah, entah melalui proses hukum atau politik, semua gugatan ke alamat kroni Soeharto gampang ditekuk. Artinya, penguasaan sumber-sumber ekonomi oleh para kroni—buah penunjukan langsung, peraturan dan instruksi presiden, atau katebelece Soeharto—di berbagai sektor usaha tidak akan bisa ditinjau ulang, apalagi diakhiri.
Secara politis, pemberian ampun gratis kepada Soeharto merugikan Yudhoyono. Popularitasnya menuju Pemilu 2009 bakal terkuras bila ia memberi ampun, sementara pesaing terkuatnya saat ini, bekas presiden Megawati Soekarnoputri, sulit dibayangkan akan mendahului pemberian maaf itu. Megawati pasti tak pernah lupa keadaan buruk dan serba kekurangan yang dialami Bung Karno menjelang wafat pada masa kekuasaan Soeharto.
Ini saat SBY meneguhkan keyakinan bahwa pemberian maaf akan mengundang anggapan bahwa para pemimpin negara ”kebal hukum”. Ini preseden buruk yang mesti dihindari. Maka, silakan saja bekas Ketua MPR Amien Rais, Wakil Ketua Fraksi PAN Drajad Wibowo, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Mahfudz Siddiq, Ketua DPR Agung Laksono, bekas menteri Yusril Ihza Mahendra, berlomba menganjurkan maaf untuk Soeharto dengan berbagai motifnya. Dari mereka yang mengaku barisan reformis ini seharusnya rakyat ingin mendengar pembelaan pada korban pelanggaran hak asasi manusia, termasuk korban kecurangan ekonomi dan politik di bawah Orde Baru.
Seperti yang kami tulis di kolom ini pekan lalu, pengadilan tak pernah menyeret orang sakit. Jika di masa sehat saja tak ada pemerintahan yang sanggup membawa Soeharto ke meja hijau, sekarang ini tidak pantas berpura-pura serius mau menyidangkan jenderal bintang lima itu.
Lagipula, yang diributkan sekarang hanya kasus yayasan, ”ranting kecil” dari ”pohon besar” masalah dugaan korupsi Soeharto. Kasus pokok, yaitu penyalahgunaan wewenang dan jabatan, yang membuat hidup kroni dan anak-anaknya gemah ripah loh jinawi sampai hari ini, sama sekali belum dijamah pemerintah.
Jadi, jangan dulu bicara tentang peradilan kilat sehari seperti usul Buyung Nasution atau peradilan in-absentia. Mulai saja dengan mendata dan menyelidiki sejumlah skandal politik dan ekonomi di masa Soeharto. Setelah semua dokumen lengkap, semua saksi bicara, pemerintah pasti lebih mantap memilih mau ke mana membawa kasus Soeharto ini—jalur hukum atau politik.
Pengalaman selama ini terus-terang membuat kami ragu-ragu tentang kesungguhan politik pemerintah untuk melakukannya. Tapi siapa tahu kami keliru, dan publik mendadak bertempik-sorak menerima kejutan dari Istana—seperti ketika publik mendengar kabar lengsernya Soeharto dulu.

Majalah Tempo, 21 Januari 2008

Biaya Pengobatan Mantan Presiden

BIROKRASI yang melayani, bukan dilayani, jelas masih jauh dari kenyataan. Bersikap proaktif, bukan reaktif, itu pun baru sebatas harapan.

Kesimpulan itu ditarik bukan karena buruknya pelayanan kepada publik, yang menyangkut hajat hidup orang banyak, melainkan justru dari pelayanan kepada elite, bahkan superelite. Jika perlakuan birokrasi kepada mantan presiden saja bersifat menunggu, reaktif, apalagi terhadap rakyat biasa. Jauh panggang dari api!

Undang-undang mengatakan bahwa kepada bekas presiden dan wakil presiden diberikan seluruh biaya perawatan kesehatan dan keluarga. Tetapi faktanya negara belum pernah membayar pengobatan Pak Harto. Pak Harto ternyata menanggung sendiri biaya pengobatannya. Dan, pemerintah tenang-tenang saja, seakan menganggap itu bukan kewajibannya.

Pemerintah berlindung di belakang prosedur, di belakang mekanisme klaim biaya pengobatan, yang sebenarnya juga dibuat sendiri oleh pemerintah. Yaitu, klaim harus diajukan kepada Sekretariat Negara untuk selanjutnya disampaikan kepada Departemen Keuangan.

Dengan kata lain, sang mantan presiden yang sakit itu harus membayar dulu biaya pengobatannya, baru kemudian di-reimburse. Prinsipnya, pemerintah bersikap pasif, menunggu, sekalipun jelas perintah undang-undang bahwa biaya pengobatan mantan presiden ditanggung negara.

Jadi, untuk sekaliber seorang mantan presiden sekalipun, harus punya banyak uang atau asuransi sendiri untuk menghadapi kemungkinan terburuk berkaitan dengan kesehatannya. Tidak ada jaminan bahwa yang bagus tertera di dalam undang-undang, sebagus itulah pula dalam kenyataan. Maka, dapatlah dibayangkan betapa rapuh dan runyamnya nasib rakyat biasa.

Birokrasi dapat dibuat begitu rupa sampai-sampai melumpuhkan undang-undang. Apa sulitnya bagi pemerintah, yaitu Sekretariat Negara, untuk berwatak proaktif membayar biaya pengobatan mantan presiden? Apalagi, dalam kasus Pak Harto, perawatan dilakukan di dalam negeri, bahkan di rumah sakit milik BUMN.

Letak persoalan memang pada kultur pemerintah yang masih sama saja. Kultur dilayani, bukan melayani. Kultur pasif, bukan proaktif. Kultur yang berorientasi kepada yang sedang berkuasa. Setelah mantan? Egepe, emang gue pikirin….

Atau, yang hendak ditegakkan barangkali yang sebaliknya, yaitu birokrasi yang adil, yang sama rata, yang tidak pandang bulu. Mantan presiden pun harus mengurus sendiri biaya pengobatannya.

Hari memang berganti, setelah siang, malam pun tiba. Roda kehidupan berputar, yang di atas suatu ketika turun ke bawah. Tidak selamanya menjadi presiden, ada saatnya menjadi rakyat biasa. Dunia yang kontras pun terbentang. Ketika menjadi presiden, rakyat disuruh minggir di jalan raya karena presiden mau lewat. Setelah mantan, sakit pula, uruslah dulu sendiri biaya pengobatan, baru klaim kepada pemerintah. Kalau meninggal, barulah negara proaktif mengurus pemakamannya.

Birokrasi jelas harus direformasi. Bahkan, perlu dipikirkan untuk ganti darah segar. Birokrat lama dipensiun dini saja, digantikan dengan kalangan muda yang lebih dulu ditempa dengan kultur baru, kultur melayani dengan sigap dan cepat tanpa melakukan pungutan liar sepeser pun.

Negara ini memerlukan jenis birokrat baru, yang bersih, proaktif, profesional, yang dapat menggerakkan mesin pelayanan secara efisien dan efektif tanpa terpengaruh dengan siapa pun yang sedang berkuasa. Termasuk di dalamnya, berani membuat terobosan menjemput bola.

Media Indonesia, 15 Januari 2008

Posisi Presiden di Sesi Foto

URUSAN protokoler bisa panjang, sebab ekornya menyangkut harga diri dan kehormatan. Ditempatkan di belakang, misalnya, bisa berarti direndahkan, bahkan penghinaan.

Kurang lebih, itulah suara yang muncul dari sejumlah kalangan setelah melihat posisi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada sesi foto 21 pemimpin negara APEC di Sydney. Dalam sesi foto itu, Presiden Yudhoyono berada di barisan belakang, sedangkan Sultan Hassanal Bolkiah (Brunei Darussalam), PM Abdullah Badawi (Malaysia), Presiden Gloria Arroyo (Filipina), dan PM Surayud (Thailand) ditempatkan di barisan depan.

Penempatan Presiden Yudhoyono di barisan belakang itu menimbulkan kritik keras di dalam negeri Indonesia. Suara keras dilontarkan kalangan Komisi I DPR yang membidangi masalah luar negeri dan Kelompok Cipayung yang berisikan organisasi ekstrakampus HMI, GMNI, GMKI, PMII, dan PMKRI.

Inti kritik adalah penempatan Presiden RI di barisan belakang itu menunjukkan penilaian bahwa Indonesia hanya dianggap angin lalu dalam kancah politik di kawasan Asia Pasifik dan ASEAN. Oleh karena itu, ada anggota Komisi I yang akan mempertanyakannya kepada Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda. Yaitu, apakah hal tersebut merupakan keteledoran protokol Departemen Luar Negeri RI atau skenario pemerintah Australia.

Muncul memang penilaian miring terhadap pemerintah Australia yang mengecilkan posisi strategis Indonesia. Padahal, inilah negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia dan juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Singkatnya, sesi foto itu mendapatkan sorotan negatif yang dikaitkan dengan posisi dan harga diri bangsa. Lebih menyakitkan lagi, karena Indonesia seperti dilecehkan di belakang sesama negara ASEAN yaitu Malaysia, Brunei, Filipina, dan Thailand.

Departemen Luar Negeri sendiri melalui juru bicaranya, Kristiarto Legowo, berpandangan agar hal itu tidak perlu diinterpretasi dan ditanggapi secara berlebihan. Sedangkan kalangan Istana Presiden, seperti disampaikan Juru Bicara Kepresidenan Dino Pati Djalal, secara substansial mengajak agar tidak terjebak dalam nasionalisme sempit.

Penempatan 21 kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sesi foto itu tentu ada dasarnya. Australia harus diasumsikan merupakan negara yang memahami standar protokol internasional.

Lagi pula, mengapa bangsa ini menjadi bangsa yang gampang tersinggung? Tidakkah di belakang ketersinggungan itu bersarang psikologi oversensitif yang lahir justru karena inferioritas?

Harus diakui Indonesia bukan lagi negara yang secemerlang dan sehebat masa sebelumnya. Krisis ekonomi telah menjatuhkan posisi dan wibawa negara ini dalam pergaulan warga dunia. Bahkan, hingga kini Indonesia merupakan negara yang tidak layak dihormati dilihat dari buruknya tata kelola pemerintahan. Sebab, inilah negara yang tergolong paling korup di dunia.

Yang pasti bangsa ini memiliki pekerjaan rumah yang berat. Yaitu, mengangkat harkat dan martabat bangsa sehingga kembali disegani dan dihormati warga dunia. Untuk itu, bangsa ini harus berani menatap realitas yang pahit dan kemudian bangkit untuk mengatasinya.

Untuk itu, tiada pilihan selain membuang jauh-jauh semua kecengengan dan perasaan mudah tersinggung.

Media Indonesia,  Rabu, 12 September 2007

Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

INDONESIA kini benar-benar dalam ruang tunggu yang mencemaskan. Mencemaskan karena hampir seluruh kebesaran negara dan kehormatan bangsa satu per satu seperti tengah meluruh. Seperti tengah bergerak ke titik nadir.

Tarian separatis di Ambon di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/6), adalah salah satu buktinya. Seorang presiden bukan saja pemimpin pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Tetapi, dengan amat mudah aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) meledek bangsa ini lewat tarian liar itu. Padahal, secara protokoler seorang presiden mendapat pengamanan dan pengawalan serbanomor satu. Ini sungguh memalukan!

Sementara oleh bangsa lain, kita juga tengah dipermalukan dengan materi perjanjian pertahanan (defence cooperation agreement) antara Indonesia-Singapura. Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani kedua pemerintahan pada 27 April silam itu, isinya sungguh mengejutkan. Mengejutkan karena dinilai menginjak-injak rasa kebangsaan kita. Salah satunya Singapura diizinkan menembakkan rudal empat kali setahun di wilayah laut dan udara kita. Singapura juga bebas mengajak pihak ketiga tanpa seizin Indonesia. Pihak ketiga itu bisa Amerika atau Inggris, atau siapa saja sesuka Singapura!

Perjanjian itu memang belum final di Indonesia. Karena DPR belum memberikan persetujuan. Beruntunglah DPR tak larut dalam kepentingan sesaat. Komisi I DPR secara resmi menolak kerja sama pertahanan itu. Demikianlah seharusnya jika sebuah perjanjian nyata-nyata tidak memberikan keuntungan, tetapi justru menginjak-injak harga diri bangsa.

Di mana pun sebuah perjanjian berkaitan dengan apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diperoleh oleh kedua pihak. Suara-suara penolakan oleh publik dan DPR, sesungguhnya karena Indonesia dianggap terlalu banyak memberi, tapi amat sedikit menerima.

Perjanjian pertahanan sesungguhnya memang barter dengan perjanjian ekstradisi yang lebih dahulu ditandatangani. Dalam perjanjian ekstradisi, Indonesia berharap mendapat aset para koruptor yang selama ini disimpan di Singapura. Sementara dalam perjanjian pertahanan, Singapura mendapat tempat latihan militer yang luas dan murah.

Indonesia merasa lebih banyak merugi. Kita belum tentu bisa mendapatkan aset-aset para koruptor di ‘Negeri Singa’ itu. Boleh jadi mereka telah kabur sebelum perjanjian diteken. Atau boleh jadi, pemerintah Singapura telah merancang strategi pengamanan buat mereka.

Sesungguhnya, penolakan DPR dan juga publik akan perjanjian pertahanan, bukan semata-mata karena kemungkinan kerugian lebih besar. Ia juga karena akumulasi fakta-fakta empiris di lapangan. Secara sengaja misalnya, Singapura melakukan perluasan wilayah (reklamasi) hingga menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah negeri yang pada 1960 hanya 581,5 kilometer persegi itu, kini telah bertambah menjadi 650 kilometer persegi. Bahkan, pada 2030 diproyeksikan menjadi 750 kilometer persegi. Yang menyakitkan, penambahan wilayah itu dengan pasir yang dibeli amat murah dari Indonesia, atau mungkin diambil secara ilegal alias mencuri.

Negara yang tak becus mengurus wilayahnya sendiri memang selalu akan dimanfaatkan pihak mana saja yang banyak akal dan banyak uang. Singapura adalah salah satu contohnya. Tapi, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani, tentu tindakan yang juga akan mempertontonkan kebodohan. Karena itu, jalan keluar yang bijak adalah bagaimana pemerintah Indonesia punya kekuatan diplomasi memaksa Singapura agar bersama-sama memperbaiki butir-butir perjanjian yang amat merugikan Indonesia itu.

Memang, Singapura tak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Tak ada jalan lain bagi negara kaya tapi miskin wilayah, kecuali memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas geografinya.

Sebaliknya, seluas dan sekaya apa pun sebuah negara, jika para pemiliknya tak becus merawatnya, negeri itu bisa tergadai. Cepat atau lambat! Banyak wilayah perbatasan kita yang kian berkurang.

Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal nama. Sayang, para pengelola negara tak memahami psikologi ruang tunggu yang mencemaskan ini.

Media Indonesia, Minggu, 01 Juli 2007


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.