Archive for the 'Produk Domestik Bruto' Category

Pertumbuhan Ekonomi yang Mandul

Tajuk Rencana Suara Pembaruan: 13/6/06


Sebagaimana lazimnya, setiap menjelang sidang kelompok negara dan lembaga donor Indonesia yang tergabung dalam Consultative Group on Indonesia (CGI), Bank Dunia selalu mengeluarkan kajian terkini mengenai perkembangan ekonomi nasional. Kajian itu diarahkan sebagai acuan bagi CGI sebelum memutuskan berapa komitmen pinjaman baru yang akan digelontorkan ke Indonesia.

Tahun ini, Bank Dunia menyoroti persoalan investasi. Hal yang menarik dari paparan sponsor utama CGI tersebut adalah menyoal tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ternyata belum mampu menghela penyerapan lapangan kerja baru. Tidak bisa dimungkiri, sepanjang 2005, perekonomian kita tumbuh 5,5 persen, tertinggi sejak era krisis yang membelit mulai 1997. Namun, sekali lagi, pertumbuhan itu terasa mandul manakala kita menyadari bahwa tak ada dampak yang positif terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat, melalui lapangan kerja.

Angka pengangguran pada tahun 2006 pun diperkirakan telah mencapai 10,4 persen dari total angkatan kerja. Dikhawatirkan angka itu terus bertambah.

Penyebabnya antara lain kesulitan yang terus membayangi dunia usaha di Tanah Air, terutama pascakenaikan harga bahan bakar minyak pada Oktober 2005. Sehingga muncul kekhawatiran perusahaan melakukan efisiensi produksi dengan memangkas jumlah karyawan.

Apa yang menyebabkan pertumbuhan 5,5 persen tersebut tak ada artinya? Orang awam pasti berpikir seharusnya ada hubungan yang linear antara pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi ekonomi di masyarakat. Satu-satunya jawaban dari anomali itu adalah pertumbuhan tidak terjadi di sisi investasi dan produksi. Sejak lama negara kita mengalami pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh meningkatnya konsumsi.

Minimnya pertumbuhan di sisi investasi otomatis menyebabkan penyerapan tenaga kerja pun tak sebanding dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Untuk itulah tak ada rumus lain untuk memperluas lapangan kerja selain menggenjot investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Kita pun harus menyadari, Indonesia bukannya nihil investasi. Justru statistik mencatat ada terjadi pertumbuhan investasi dalam dua tahun terakhir, masing-masing 14,6 persen pada 2004 dan 9,9 persen pada 2005. Namun, Badan Pusat Statistik mencatat, di tengah pertumbuhan itu, nilai investasi swasta masih tetap rendah. Padahal dana-dana dari swasta kini sangat diandalkan sebagai pemicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, di saat pemerintah menghadapi keterbatasan anggaran.

Pertumbuhan investasi di Indonesia tersebut pun, ternyata nilainya hanya 22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Bandingkan dengan Vietnam yang mencapai 32 persen, apalagi China yang mencapai 40 persen, jelas hasil yang dicapai oleh Indonesia jauh dari memadai. Melihat kenyataan tersebut, jelas menjadi prioritas program ekonomi pemerintah saat ini adalah meningkatkan volume investasi, terutama di sektor riil. Sebab, selama ini pun harus diakui banyak modal dari luar yang masuk, namun semua itu hanya singgah sesaat di portofolio surat berharga, seperti saham atau obligasi.

Upaya memacu investasi bukannya tak dilakukan pemerintah. Terbukti, pada akhir Februari lalu, diterbitkan Inpres 3/2006 mengenai Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Paket kebijakan tersebut, dianggap sebagai jawaban pemerintah atas tuntutan dunia usaha untuk perbaikan iklim investasi. Pada gilirannya, hal itu diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi, guna menciptakan lapangan kerja.

Sebagaimana lazimnya setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, selalu muncul sikap skeptis, yakni sejauh mana implementasinya nanti dapat membuahkan hasil signifikan sebagaimana yang diharapkan. Mengingat rekam jejak pemerintah tak pernah memuaskan dalam urusan implementasi aturan, kita justru khawatir, aparat pelaksana justru sibuk mencari titik lemah dari inpres tersebut.

Jadi kunci utama yang juga harus diperhatikan untuk memperbaiki iklim investasi, adalah pembenahan sikap mental aparat pelaksananya. Tujuannya, agar aturan baru itu tak sekadar paket normatif, namun benar-benar mampu menghela pertumbuhan yang bisa menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.



PDB dan Peradaban

Editorial Media Indonesia, Rabu, 13 September 2006
PERADABAN moderen rupanya berkorelasi dengan tingkat pendapatan negara dan perorangan. Semakin tinggi produk domestik bruto (PDB) dan pendapatan per kapita semakin tinggi pula tingkat peradabannya. Karena benturan peradaban sesungguhnya tidak terjadi antara Islam (Timur) dan Barat (kapitalis) tetapi antara peradaban kaya dan peradaban miskin.

Inilah pendapat mantan presiden BJ Habibie ketika berpidato di depan rapat senat terbuka luar biasa Universitas Hassanuddin di Makassar akhir pekan lalu. Oleh Unhas, Habibie dianugerahi gelar Doctor honoris causa karena pemikirannya di bidang teknologi dan peradaban.

Benturan peradaban yang ditarik ke dalam wilayah yang sangat luas, cenderung menyeret suatu bangsa untuk melupakan permasalahan di dalam negerinya sendiri. Globalisasi, terorisme internasional, dan kejahatan kapitalisme, telah menyibukkan negara dunia ketiga sedemikian hebat sehingga melupakan tugas negara terpokok yaitu menyejahterakan rakyatnya. Indikator kesejahteraan adalah tingkat pendapatan.

Seringkali kita lebih sibuk dengan persoalan-persoalan lain yang disodorkan negara-negara besar. Negara-negara yang telah terbukti memiliki agenda meningkatkan PDB dan meningkatkan pendapatan per kapita mereka, tidak jarang melalui penghisapan sumberdaya kita.

Kita misalnya lebih sibuk mengurusi isu terorisme tetapi lalai dalam mengurus kepentingan perdagangan kita dalam konteks Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Saat negara-negara besar mempertahankan proteksi dan subsidi, kita sudah menanggalkan hampir semua perlindungan dan dukungan bagi bangkitnya ekonomi rakyat kita.

Kita pun menjadi salah satu negara paling liberal dalam ekonomi dan perdagangan dibandingkan negara-negara pengusung liberalisme itu sendiri. Hasilnya, PDB dan pendapatan per kapita mereka kian meningkat, sedangkan sumberdaya kita makin terhisap akibat ketiadaan daya tahan nasional.

Dalam kaitan ini, lebih baik kita memfokuskan diri pada hal-hal yang relevan dengan peningkatan PDB dan pendapatan per kapita. Kita harus lebih cermat dan tidak boleh terjebak dalam mengelola isu terorisme, perdagangan bebas, dan liberalisme.

Kita juga tidak boleh lalai dalam menghadapi perang moderen, perang peradaban. Karena, perang dan benturan peradaban yang sesungguhnya, telah terjadi. Seperti dikatakan Habibie, bukan terjadi antara Barat dan Islam, melainkan antara peradaban kaya dan peradaban miskin.

Dari titik krusial ini kita mendorong Pemerintah memiliki agenda lebih serius dan terintegrasi. Khususnya dalam memberantas kemiskinan, mengatasi kebodohan dan keterbelakangan, melawan dominasi dan penindasan, serta meningkatkan kesejahteraan dan keadilan.

Pejabat negara boleh saja mengumbar retorika mengenai terorisme, liberalisme, unilateralisme, dan perdamaian dunia. Tetapi mereka tidak boleh lupa bahwa peningkatan kesejahteraan dan keadilan rakyat Indonesia adalah tugas utama mereka, di atas segalanya.


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.