Archive for the 'Reformasi' Category

Menanti Reformasi Jilid II

Tanggal 12 Mei sepuluh tahun lalu, Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan, Sie, dan Hafidin Royan, berpulang ke haribaan Yang Mahakuasa. Timah panas aparat yang tak bertanggung jawab merenggut nyawa mereka di dalam kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat. Namun, pengorbanan empat pahlawan reformasi itu tidak percuma, karena era perubahan akhirnya tiba jua di negeri ini.

Penembakan tersebut memicu terjadinya kerusuhan massal 13-15 Mei di seantero Ibukota, aksi pendudukan Gedung MPR/DPR, dan akhirnya berbuah pada pengunduran diri Presiden Soeharto.

Diakui atau tidak, tragedi Trisakti 12 Mei 1998 merupakan kunci utama runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun di Indonesia. Tanpa ada peristiwa itu sulit membayangkan Soeharto akan mundur dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998.

Tragedi Trisakti merupakan momentum pemicu bersatupadunya mahasiswa berbagai perguruan tinggi melakukan aksi bersama menuntut reformasi total di segala bidang dan pergantian kepemimpinan nasional saat itu. Eksklusivisme aksi reformasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi seolah sirna dengan peristiwa tersebut. Gelombang tuntutan reformasi tersublimasi dalam bentuk pendudukan Gedung DPR/MPR oleh mahasiswa mulai 18 Mei 1998 dan berbuah pada lengsernya Soeharto tiga hari kemudian.

Kini, setelah 10 tahun peristiwa itu, banyak hal yang menjadi alasan lahirnya aksi mahasiswa menuntut reformasi belum terpenuhi. Reformasi total di segala bidang yang didengungkan ketika itu belum banyak yang dipenuhi pemerintah hingga kini. Peran dan jasa para mahasiswa yang terlibat aktif dalam aksi reformasi, terlupakan. Bahkan sejak awal mereka telah ”disalip di tikungan” oleh para elite politik yang kini menikmati lezatnya kue reformasi.

Reformasi yang telah bergulir 10 tahun tak kunjung membawa perubahan bagi kesejahteraan rakyat. Tuntutan demokratisasi, perang terhadap KKN, penggusuran strategi ekonomi mafia Orde Baru yang eksklusif dan penuh ketimpangan, serta penurunan harga kebutuhan bahan pokok, tak kunjung terwujud. Memang sepintas tuntutan-tuntutan itu seolah telah terpenuhi, dengan lahirnya sejumlah aturan dan lembaga baru. Namun, bisa dicermati semuanya masih serba semu. Demokratisasi masih sebatas prosedural belum subtantif. Pemberantasan KKN masih tebang pilih. Gaya ekonomi ala Orde Baru masih terus dipertahankan dengan cover yang berbeda. Harga barang kebutuhan pokok bukannya turun, melainkan terus melambung bila dibandingkan dengan tingkat pendapatan masyarakat.

Kegagalan pemerintah mengemban amanat reformasi telah membuat sejumlah aktivis dan mahasiswa mulai menyiapkan skenario reformasi jilid II. Kenaikan harga BBM bakal menjadi pintu masuk pergerakan. Yang diperjuangkan adalah perubahan substansial bukan reformasi artifisial seperti yang ada sekarang. Satu hal yang tak boleh dilupakan, jangan lagi mau diperdayai oleh elite politik yang gemar “menyalip di tikungan”. Dengan begitu, pengorbanan para pahlawan reformasi satu dasawarsa lalu tidak sia-sia.

Suara Pembaruan, 12 Mei 2008

Integritas Bawaslu

Ada harapan baru tatkala DPR memilih lima anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada Rabu (19/3) lalu. Harapan itu, tentu saja, karena Bawaslu merupakan institusi baru. Lembaga ini merupakan metamorfosis dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) pada Pemilu 2004. Harapan publik terhadap keberadaan Bawaslu itu harus dijawab melalui kinerja lima anggotanya itu. Terutama, dalam menangani permasalahan dan pelanggaran serta penegakan hukum kasus pemilu. Karena itu, personel Bawaslu harus mempunyai keberanian, ketegasan, dan komitmen untuk menegakkan aturan-aturan pemilu.

Mengacu pada pengalaman Pemilu 2004, masyarakat terhenyak ketika terjadi skandal korupsi yang dilakukan personel Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhenyak karena personel KPU berasal dari kalangan akademisi dan dikenal memiliki integritas tinggi dan kritis.

Namun, apa yang terjadi? Ternyata, mereka tergoda saat negara memberikan kepercayaan untuk mengelola dana sekitar Rp 6 triliun. Termasuk, bantuan dari sejumlah negara asing yang mencapai triliunan rupiah. Saat itu, Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa. Ibaratnya, ia punya senjata, tapi tak punya peluru.

Kenapa Panwaslu tidak bisa berbuat apa-apa? Jawabannya, karena posisi mereka sebagai subordinat KPU. Akibatnya, Panwaslu hanya mengurusi hal-hal yang remeh-temeh. Yakni, masalah teknis pelanggaran pemilu di lapangan, seperti pelanggaran kampanye, proses penghitungan suara, dan lainnya. Sedangkan, pelanggaran administratif yang dilakukan anggota KPU, kandidat anggota DPR, calon presiden, dan wakil presiden bukanlah kewenangan Panwaslu.

Pengalaman buruk itu tidak boleh terjadi lagi pada Pemilu 2009. Ini karena Panwaslu yang dulu hanya panitia ad hoc, kini telah berubah wajah menjadi badan yang permanen, Bawaslu. Sayang, kondisi ini hanya berlaku di pusat. Sedangkan, di daerah masih menggunakan istilah Panwas. Bawaslu saat ini setingkat dengan KPU. Bahkan, dapat memberikan rekomendasi pemberhentian sementara anggota KPU.

Memang, Undang-Undang 22 Tahun 2007 yang mengubah Panwaslu menjadi Bawaslu memberikan secercah harapan. Namun, keberadaan Bawaslu tetap harus dikritisi. Hal ini terkait proses fit and proper test yang dilakukan DPR beberapa hari lalu.

Setidaknya, ada dua perkara dari masalah ini. Pertama, independensi lima anggota Bawaslu. Apakah mereka benar-benar independen dan tidak berutang budi terhadap partai politik yang memilihnya? Bukankah ada istilah tidak ada makan siang gratis? Sehingga, partai politik pun sangat berkepentingan dengan personel Bawaslu.

Dari perkara pertama, muncul perkara kedua. Apakah Bawaslu sanggup bertindak tegas terhadap partai politik atau kandidat anggota DPR dan kandidat presiden/wakil presiden yang melakukan pelanggaran Pemilu? Publik tentu tidak ingin Bawaslu tak memiliki kemampuan menindaklanjuti pelanggaran yang dilaporkan masyarakat hanya karena masalah utang budi ini. Publik tentu tidak ingin Bawaslu hanya memiliki segepok laporan dan laporan itu hanya macan kertas yang tidak memiliki taring.

Lima anggota Bawaslu harus menjawab keraguan publik itu dengan independensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pengawal konstitusi di bidang pemilu. Kami tunggu integritas Anda!

Republika, Sabtu, 22 Maret 2008

Jangan Sempitkan Reformasi Birokrasi

Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.Patut disayangkan, arah pembahasan reformasi birokrasi akhir-akhir ini seperti dipersempit menjadi urusan kenaikan gaji semata.
Orang pun kemudian menyoroti rencana kenaikan upah pegawai yang cukup signifikan di Departemen Keuangan. Padahal bukan cuma kenaikan gaji, diperlukan pembenahan secara menyeluruh untuk mereformasi birokrasi.
Pemerintah memang sedang menggodok tujuh draf undang-undang yang berkaitan dengan reformasi birokrasi. Rancangan Undang-Undang Pelayanan Publik salah satunya. Tapi diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Taufiq Effendi, baru soal remunerasi yang masuk agenda pembahasan. Berbagai aspek penting lain, seperti sistem rekrutmen atau struktur lembaga, justru belum disentuh.
Jangan heran jika sejumlah instansi dan departemen cenderung hanya memikirkan soal gaji. Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto bahkan menyatakan sedang menggelar survei untuk menentukan nilai gaji yang ideal buat stafnya. Di Departemen Pendidikan, sebuah tim pengkaji telah dibentuk untuk merumuskan masalah yang sama.
Tapi pengalaman menunjukkan perbaikan gaji bukanlah jaminan bagi lahirnya good governance. Tanpa perbaikan sistem secara menyeluruh, kenaikan upah tak akan berarti banyak. Kita, misalnya, pernah mengelus dada menyimak apa yang terjadi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Standar upah karyawan BPPN merupakan salah satu yang tertinggi, bahkan jika dibandingkan dengan perusahaan swasta. Toh, kolusi dan suap begitu dalam membelit lembaga ini.
Sebetulnya yang sedang diuji coba di Departemen Keuangan bukan sekadar perbaikan struktur remunerasi. Di luar soal gaji, proyek percontohan ini menjangkau tiga bidang lain, yakni penataan institusi, peningkatan sumber daya manusia, dan penyempurnaan tata laksana birokrasi. Perombakan serupa telah dan tengah dilakukan di Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, Universitas Gadjah Mada, Departemen Perdagangan, serta sejumlah pemerintah daerah.
Seperti ditulis ahli reformasi birokrasi dari Bank Pembangunan Asia, Staffan Synnerstrom, ada beberapa target kunci yang perlu dibidik dalam memperbaiki birokrasi. Salah satunya untuk mentransformasikan struktur pamong praja kita yang seragam, rigid, dan bergaya organisasi militer menjadi sebuah sistem yang lebih lentur terhadap kebutuhan. Dalam hal gaji, yang sedang dibenahi bukan sekadar menaikkan besarannya. Yang lebih penting, itu ditujukan untuk mengubah struktur remunerasi sekarang yang sarat akan pos tunjangan non-anggaran, dan karena itu rawan korupsi, menjadi sistem gaji tunggal yang transparan.
Menyadari bahwa reformasi birokrasi adalah salah satu kunci keberhasilan kita dalam memerangi korupsi, kita menaruh harapan besar pada langkah penting ini. Prosesnya tentu perlu kita awasi dan kritik terus. Cuma, ada baiknya hal itu kita lakukan sembari memelihara optimisme, karena seperti diwanti-wanti Synnerstorm, reformasi birokrasi bukanlah proses yang bisa rampung dalam tempo semalam.

Koran Tempo, Rabu, 18 Juli 2007

Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget

SUASANA prakondisi pemilihan kepala daerah sedang marak berlangsung di tingkat provinsi maupun kabupaten. Para kandidat mulai sibuk mencari “perahu” dan pasangan yang cocok ke tahap pencalonan. Dari sisi masyarakat, sebagian besar mengharapkan pilkada mampu menghasilkan pemimpin lebih baik, yang dengan “kebaikannya” tersebut mampu pula secara bertahap meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lanjutkan membaca ‘Kompetisi Cagub Tak Punya Gereget’

Menata Lembaga Negara

NEGARA ini sudah mengalami inflasi lembaga. Nomenklatur lembaga itu bermacam-macam. Komisi, mahkamah, dewan, majelis, unit, atau badan. Lembaga itu dibentuk berdasarkan konstitusi, undang-undang, dan keppres.

Sedikitnya ada 50 lembaga/komisi negara. Ironisnya, kehadiran lembaga-lembaga itu sama sekali tidak mengurangi problem kebangsaan. Tugas dan fungsi mereka malah cenderung tumpang-tindih. Konflik antarlembaga pun tak terhindarkan.

Satu yang pasti, keberadaan lembaga-lembaga negara itu sangat membebani keuangan negara. Triliunan rupiah uang negara yang bersumber dari utang dan pajak setiap bulan dipakai untuk menggaji anggota dan membiayai operasional lembaga-lembaga tersebut.

Standar gaji bulanan dan tunjangan pun berbeda-beda sesuai dengan selera. Sama-sama pejabat negara, angkanya bisa berbeda-beda. Misalnya, Presiden menerima gaji pokok plus tunjangan sebesar Rp62,7 juta. Take home pay Ketua DPR Rp30,9 juta, sedangkan untuk Ketua MPR, Ketua BPK, dan Ketua MA Rp20 juta.

Untuk komisi negara juga tidak sama. Ketua KPU dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) digaji Rp18 juta. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bergaji pokok Rp12,5 juta plus tunjangan Rp2 juta. Untuk Ketua KPK, take home pay sekitar Rp60 juta.

Tumpang-tindih tugas dan wewenang lembaga negara itulah yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluh. Keluhan Kepala Negara itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Senin (18/12).

Harus diakui, keberadaan lembaga dan komisi negara itu tidak sekadar soal distribusi kekuasaan dan perubahan sistem sosial politik pascaamendemen UUD 1945. Tapi, sekaligus memperlihatkan tabiat bangsa yang hendak menyelesaikan persoalan secara ad hoc. Ada masalah, cara termudah adalah dengan membentuk lembaga baru. Sebagai contoh, ada flu burung, dibentuk Komnas Flu Burung. Padahal aparatur pertanian dan kesehatan ada dan hadir di setiap kabupaten.

Inflasi lembaga negara juga berkaitan dengan amendemen konstitusi yang kental diwarnai transaksi di antara kekuatan politik yang menghuni Senayan. Sudah waktunya mendesain ulang konstitusi untuk menjadi payung hukum lembaga-lembaga negara. Konstitusi harus mengatur secara jelas dan tegas kewenangan, status, mekanisme pengisian jabatan, sampai hubungan kelembagaan semua lembaga negara.

Konstitusi juga harus menjamin tidak ada lagi dominasi satu lembaga atas yang lainnya. Kesetaraan antarlembaga itu akan memastikan berlangsungnya mekanisme checks and balances.

Kelemahan mendasar dalam amendemen konstitusi ialah memindahkan pusat kekuasaan dari istana ke DPR sekalipun negara menganut sistem presidensial. Pergeseran dari kekuasaan yang executive heavy selama Orde Baru ke arah legislative heavy di era reformasi membawa serta ekses-ekses kewenangan. Salah satunya adalah inflasi kelembagaan tadi. Yang lainnya adalah lambannya pengambilan keputusan oleh Presiden karena terlalu banyak hal yang harus dimintakan persetujuan DPR.

Penataan ulang juga dilakukan terhadap komisi negara, terutama komisi yang tinggal papan nama, tapi masih menerima anggaran. Apalagi, terlalu banyak komisi yang hanya mampu memproduksi rekomendasi tanpa hasil.

Sudah tidak ada waktu lagi untuk mengeluhkan tumpang-tindih tugas dan wewenang lembaga dan komisi negara. Presiden harus mengambil langkah konkret untuk membenahinya. Minimal dimulai dengan membenahi lembaga yang dasar pembentukannya melalui keppres. Setelah itu baru membenahi lembaga yang dibentuk dengan undang-undang atau konstitusi.

Media Indonesia, Kamis, 21 Desember 2006

Hapus hambatan kultural reformasi TNI

http://solopos.co.id/index2.asp?kodehalaman=h26#

Eksekutif dan legislatif beberapa pekan lalu bersitegang. Gara-garanya, perbedaan dalam menyikapi materi RUU Peradilan Militer.
Adalah Pansus RUU Peradilan Militer DPR yang tidak bisa menyelesaikan pembahasan bareng karena menemui jalan buntu (deadlock). Deadlock itu terjadi antara kubu pemerintah dan kubu DPR, terutama menyangkut penyidangan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum. Jika anggota TNI melakukan tindak pidana militer, tentu jamak diadili di pengadilan militer. Namun jika anggota TNI melakukan tindak pidana umum, yang tidak terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota TNI, maka kasusnya akan masuk ke pengadilan militer atau umum, itu yang jadi perdebatan.
DPR yang diwakili oleh Pansus mengacu pada Pasal 65 jo Pasal 74 UU No 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menyatakan bahwa prajurit TNI tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Namun Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dalam rapat dengan DPR, November lalu, menyatakan bahwa hal itu terlalu dipaksakan. Hal inilah yang memicu perseteruan dua lembaga ini.
Sampai-sampai, Ketua DPR Agung Laksono mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengingatkan keseriusan eksekutif untuk membahas RUU Peradilan Militer. Sampai di situ, persoalan belum selesai. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra malah mengeluarkan pernyataan bahwa surat-menyurat antara Ketua DPR-Presiden adalah hal aneh, tidak dikenal dalam dunia ketatanegaraan kita.
Namun kasus itu akhirnya cair setelah Presiden SBY melalui Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin menyatakan persetujuannya bahwa anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum, diproses hukum melalui pengadilan umum.
Lanjutkan membaca ‘Hapus hambatan kultural reformasi TNI’

Delapan Tahun Reformasi

Setelah delapan tahun reformasi bergulir, kita menangkap adanya kegamangan dalam menjalani proses tersebut. Inikah reformasi yang memang kita kehendaki? Melihat kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan yang dijalani, kita pantas menggugat diri. Bagaimana tidak, kalau secara sosial, kita menjadi bangsa yang bukan hanya terfragmentasi, tetapi hidup dalam kecurigaan, penuh syak wasangka. Kita cenderung menjadi masyarakat yang eksklusif, yang menafikan kelompok yang lain.

Dari sisi ekonomi, keadaan juga tidak menjadi lebih baik. Angka pengangguran begitu tinggi, mencapai 11 persen dari 110 juta angkatan kerja. Demikian pula angka kemiskinan, yang kalau dihitung dari mereka yang menerima bantuan langsung tunai mencapai 60 juta orang. Di banyak tempat, untuk mendapatkan uang Rp 15.000 per hari saja, banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya.

Dilihat dari sisi politik, kita semakin prihatin lagi. Kita bukan hanya dipimpin oleh politisi yang tidak cukup luas horizon dan wawasan kenegaraannya, tetapi sangat partisan dan lebih mementingkan dirinya sendiri.

Kita tentu sependapat bahwa keadaan seperti ini tidak bisa dibiarkan dan sangat berbahaya. Untuk negara sebesar Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 220 juta orang dan sangat plural, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa mencerahkan, berpikiran terbuka, dan sadar akan tanggung jawabnya.

Inilah yang menjadi tantangan kita bersama. Bagaimana membuat lebih banyak orang sadar (concious) akan tanggung jawabnya untuk membangun Indonesia yang lebih sejahtera, lebih harmonis, lebih toleran, sekaligus mampu, kompeten untuk menerjemahkan kesadarannya untuk membangun Indonesia Baru seperti yang memang kita cita-citakan.

Semua itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Harus ada sebuah langkah yang memang secara sadar kita lakukan bersama untuk membangun masyarakat yang concious dan kompeten.

Suka tidak suka kita membutuhkan hadirnya seorang pemimpin untuk melakukan itu. Pemimpin yang bukan hanya mencoba menyenangkan semua orang, tetapi ketika dibutuhkan harus berani mengambil tindakan keras agar arah yang ingin kita tuju tidak melenceng ke mana-mana.

Contoh di depan mata kita menunjukkan betapa kita kadang terlalu besar memberikan toleransi. Apa yang terjadi di Poso memberikan gambaran tidak mampunya kita untuk menegakkan hukum. Padahal, tindakan itu ketika dibiarkan berlangsung membuat kita menjadi bangsa yang semakin terfragmentasi.

Sekali lagi menjadi tanggung jawab kita untuk membuat Tanah Air kita tercinta ini tetap utuh dan bahkan bergerak maju. Ketika negara lain yang ada di sekitar kita, entah itu China, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, bahkan Vietnam bisa melakukannya, mengapa kita tidak bisa melakukannya. Hanya dengan masyarakat yang sadar dan kompeten itulah kita akan bisa bersaing di dunia yang semakin terbuka ini.

Kompas, Selasa, 07 November 2006


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.