Archive for the 'RUU PP' Category

KPU yang Nasional, Tetap, dan Mandiri

Di tengah kian sempitnya waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggara Pemilu (PP) –mengingat pemilu yang tinggal 2,5 tahun lagi– pemerintah telah mengirim daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada DPR Selasa lalu. Seperti sudah diduga, pemerintah akhirnya memasukkan usul agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah dihapus, lalu diganti dengan panitia pemilihan yang bersifat sementara.Kita patut mengkritisi usulan pemerintah tersebut. Tidak hanya DPR yang menjadi mitra pemerintah dalam membahas RUU PP itu. Akan tetapi juga semua komponen masyarakat yang peduli terhadap penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan konstitusi. Apalagi pemerintah melalui Depdagri juga telah berjanji untuk menerima masukan sebanyak-banyaknya dari kalangan masyarakat agar produk RUU yang dihasilkan bermutu baik.

Bermutu baik saja tentu belumlah cukup. Hal yang lebih penting lagi adalah sesuai dengan konstitusi. Mengapa kita ingatkan demikian? Sebab, bila usul tersebut lolos maka bisa dibilang penyelenggara pemilu di daerah tingkat I maupun II inkonstitusional. Kita tidak tahu ada pemikiran apa di balik usul pemerintah tersebut. Dugaan paling masuk akal adalah pemerintah kemungkinan ingin pelaksana pemilu di daerah berada di dalam kekuasaannya. Lebih jauh lagi, KPU di daerah nantinya bisa disetir oleh pemerintah.

Sesuai dengan konstitusi kita yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 22E ayat (5), “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri“. Dari bunyi pasal 22E ayat (5) tadi jelas bahwa penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU bersifat nasional yang berarti mencakup seluruh wilayah Indonesia. Tidak ada alasan bahwa KPU hanya ada di tingkat pusat, sedangkan di tingkat daerah cukup dengan panitia ad hoc saja. Dengan membentuk panitia pemilu di tingkat daerah (provinsi serta kabupaten/kota) yang bersifat sementara, bisa dikatakan struktur KPU tidak sesuai dengan konstitusi.

Sifat “tetap” juga berkaitan dengan sifat “nasional” KPU. Ini dimaksudkan KPU yang permanen dari pusat sampai daerah menjalankan tugasnya secara berkesinambungan. Di lain pihak, keanggotaannnya dapat diganti sesuai dengan masa jabatan tertentu. Dengan kesinambungan inilah diharapkan tidak ada tumpang-tindih dalam pembuatan dan pengambilan keputusan terkait persoalan-persoalan pemilu.

Demikian halnya dengan sifat “mandiri”. Hal ini dimaksudkan agar dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh dan intervensi pihak luar terutama pemerintah. Bila KPU di daerah dibentuk ad hoc dan dipilih oleh pemerintah, artinya kita akan set back ke masa lalu di mana penyelenggara pemilu bisa diatur oleh pemerintah yang berkepentingan dengan hasilnya.

Dalam proses demokratisasi yang kita bangun kembali setelah jatuhnya rezim otoriter Orde Baru, produk-produk hukum berupa UU haruslah disandarkan pada konstitusi. Hal ini akan menjauhkan kita dari kekacauan hukum serta turunan-turunannya yang justru kontra demokrasi. Oleh karenanya kita berharap DPR sebagai salah satu kekuatan negara mampu memainkan perannya dalam mengawal konstitusi. Tidak bervisi jangka pendek yang hanya mendahulukan kepentingan kelompoknya. Pemerintah juga harus membuka pintu seluas-luasnya bagi masyarakat dalam memberikan masukan terkait RUU PP ini.

Republika, Jumat, 13 Oktober 2006

Dimulainya Pembahasan RUU PP

Republika, Sabtu, 30 September 2006
Sejauh mana pemerintah telah menyinggung tentang penyelenggaran Pemilu 2009 dalam rapat Kabinet? Yang kita maksud bukan soal siapa yang akan running dalam pencalonan RI 1. Tapi, menyangkut segala tetek-bengek persiapan penyelenggaraannya.

Pertanyaan ini wajar kita ajukan karena penyelenggaraan Pemilu 2009, bila mengacu pada tanggal 5 April seperti halnya Pemilu 2004, berarti tinggal 2 tahun 7 bulan lagi. Negara tentu saja amat berkepentingan terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu tersebut. Sebab, sukses sebuah pemilu yang demokratis dan jurdil, juga merupakan indikator suksesnya sebuah pemerintahan.

Dengan waktu yang relatif tidak lama lagi semestinya segala sesuatu menyangkut pemilu sudah dipikirkan sejak sekarang. Termasuk perangkat penyelenggaranya yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat pusat dan daerah.

Ironisnya, hingga kini kita belum memiliki penyelenggara pemilu yang baru. Bandingkan dengan penyelenggara Pemilu 2004 yang terbentuk tiga tahun sebelum pemilu itu sendiri dilaksanakan. Sampai saat ini belum ada waktu yang pasti kapan KPU yang baru terbentuk. Namun, diperkirakan paling lambat terbentuk pada April 2007 atau 2 tahun menjelang pemilu digelar. Sempitnya waktu yang tersedia bagi KPU baru nantinya tentu saja sangat mungkin dapat mengurangi kualitas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Belum terbentuknya KPU yang baru tidak lepas dari baru dimulainya pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu (RUU PP). Rapat kerja pertama Panitia Khusus (Pansus) RUU PP dengan pemerintah baru berlangsung Kamis (28/9) lalu. Dalam raker tersebut pemerintah melalui Mendagri memberi tanggapan atas RUU yang merupakan usul insiatif DPR.

Di tengah-tengah sisa waktu yang kian terbatas menuju Pemilu 2009, alotnya pembahasan RUU PP seakan sudah di depan mata. Dengan begitu maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembahasan RUU PP ini pun bakal cukup lama. Kalau perkiraan kita KPU baru sudah dapat terbentuk paling lambat April 2007, maka sanggupkah DPR dan pemerintah menyelesaikan RUU ini setidaknya pada akhir tahun ini? Itu artinya waktu yang tersedia untuk membahasnya cuma tiga bulan saja.

Bakal alotnya pembahasan RUU PP ini sudah dapat terlihat lewat poin-poin pikiran pemerintah dalam menanggapi RUU ini. Pemerintah mengusulkan dilakukannya evaluasi guna mewujudkan penyelenggara pemilu yang efisien, efektif, dan akuntabel. Karenanya pemerintah tidak sependapat dengan struktur organisasi KPU yang eksis dan hirarkis dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pandangan pemerintah ini akan dianggap bertentangan dengan konsep penyelenggara Pemilu yang nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22E ayat 5.

Pemerintah juga berpandangan pemilihan kepala daerah (pilkada) bukan rangkaian pemilu. Oleh karenanya penyelenggara pilkada harus diatur terpisah, tidak dalam RUU PP. Pandangan ini berlawanan dengan arus yang berjalan selama ini bahwa sebaiknya pilkada masuk dalam rangkaian pemilu. Penggabungan ini pun tidak melanggar konstitusi. Apalagi berkaca pada kasus-kasus penyelenggaraan pilkada akibat rumitnya aturan, semakin mempertegas agar pilkada masuk dalam rangkaian pemilu.

Itu baru dua hal saja. Belum lagi soal pendapat pemerintah bahwa Sekjen KPU harus PNS dan diangkat oleh presiden. Juga soal kesetaraan antara KPU dan badan pengawas pemilu. Tapi bagaimanapun, kita berharap lahirnya sebuah UU PP yang lebih reformis dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU yang dibuat atas dasar konsep penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.