Archive for the 'SBY' Category

Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

INDONESIA kini benar-benar dalam ruang tunggu yang mencemaskan. Mencemaskan karena hampir seluruh kebesaran negara dan kehormatan bangsa satu per satu seperti tengah meluruh. Seperti tengah bergerak ke titik nadir.

Tarian separatis di Ambon di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/6), adalah salah satu buktinya. Seorang presiden bukan saja pemimpin pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Tetapi, dengan amat mudah aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) meledek bangsa ini lewat tarian liar itu. Padahal, secara protokoler seorang presiden mendapat pengamanan dan pengawalan serbanomor satu. Ini sungguh memalukan!

Sementara oleh bangsa lain, kita juga tengah dipermalukan dengan materi perjanjian pertahanan (defence cooperation agreement) antara Indonesia-Singapura. Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani kedua pemerintahan pada 27 April silam itu, isinya sungguh mengejutkan. Mengejutkan karena dinilai menginjak-injak rasa kebangsaan kita. Salah satunya Singapura diizinkan menembakkan rudal empat kali setahun di wilayah laut dan udara kita. Singapura juga bebas mengajak pihak ketiga tanpa seizin Indonesia. Pihak ketiga itu bisa Amerika atau Inggris, atau siapa saja sesuka Singapura!

Perjanjian itu memang belum final di Indonesia. Karena DPR belum memberikan persetujuan. Beruntunglah DPR tak larut dalam kepentingan sesaat. Komisi I DPR secara resmi menolak kerja sama pertahanan itu. Demikianlah seharusnya jika sebuah perjanjian nyata-nyata tidak memberikan keuntungan, tetapi justru menginjak-injak harga diri bangsa.

Di mana pun sebuah perjanjian berkaitan dengan apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diperoleh oleh kedua pihak. Suara-suara penolakan oleh publik dan DPR, sesungguhnya karena Indonesia dianggap terlalu banyak memberi, tapi amat sedikit menerima.

Perjanjian pertahanan sesungguhnya memang barter dengan perjanjian ekstradisi yang lebih dahulu ditandatangani. Dalam perjanjian ekstradisi, Indonesia berharap mendapat aset para koruptor yang selama ini disimpan di Singapura. Sementara dalam perjanjian pertahanan, Singapura mendapat tempat latihan militer yang luas dan murah.

Indonesia merasa lebih banyak merugi. Kita belum tentu bisa mendapatkan aset-aset para koruptor di ‘Negeri Singa’ itu. Boleh jadi mereka telah kabur sebelum perjanjian diteken. Atau boleh jadi, pemerintah Singapura telah merancang strategi pengamanan buat mereka.

Sesungguhnya, penolakan DPR dan juga publik akan perjanjian pertahanan, bukan semata-mata karena kemungkinan kerugian lebih besar. Ia juga karena akumulasi fakta-fakta empiris di lapangan. Secara sengaja misalnya, Singapura melakukan perluasan wilayah (reklamasi) hingga menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah negeri yang pada 1960 hanya 581,5 kilometer persegi itu, kini telah bertambah menjadi 650 kilometer persegi. Bahkan, pada 2030 diproyeksikan menjadi 750 kilometer persegi. Yang menyakitkan, penambahan wilayah itu dengan pasir yang dibeli amat murah dari Indonesia, atau mungkin diambil secara ilegal alias mencuri.

Negara yang tak becus mengurus wilayahnya sendiri memang selalu akan dimanfaatkan pihak mana saja yang banyak akal dan banyak uang. Singapura adalah salah satu contohnya. Tapi, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani, tentu tindakan yang juga akan mempertontonkan kebodohan. Karena itu, jalan keluar yang bijak adalah bagaimana pemerintah Indonesia punya kekuatan diplomasi memaksa Singapura agar bersama-sama memperbaiki butir-butir perjanjian yang amat merugikan Indonesia itu.

Memang, Singapura tak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Tak ada jalan lain bagi negara kaya tapi miskin wilayah, kecuali memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas geografinya.

Sebaliknya, seluas dan sekaya apa pun sebuah negara, jika para pemiliknya tak becus merawatnya, negeri itu bisa tergadai. Cepat atau lambat! Banyak wilayah perbatasan kita yang kian berkurang.

Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal nama. Sayang, para pengelola negara tak memahami psikologi ruang tunggu yang mencemaskan ini.

Media Indonesia, Minggu, 01 Juli 2007

Iklan

Tari Perang ‘Cakalele’ di Hadapan Presiden

SEBUAH atraksi liar menyusup ke acara resmi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri peringatan ke-14 Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka, Ambon, kemarin. Sebanyak 25 pemuda Maluku membawakan tarian perang Cakalele dengan perlengkapan tari berupa golok dan tombak hingga 30 meter lurus di hadapan Presiden. Satu dari penari liar itu mengusung bendera Republik Maluku Selatan (RMS).

Semua itu terjadi dengan mulusnya, dengan lancarnya. Tak ada seorang pun yang mengantisipasinya. Oleh karena itu, peristiwa itu semestinya sangat mengejutkan petinggi Republik Indonesia yang berada di atas panggung mendampingi Presiden.

Peristiwa itu jelas menunjukkan betapa rapuhnya pengamanan Presiden. Kejadian itu juga memperlihatkan bahwa aparat keamanan telah kecolongan dengan cara yang paling gamblang penyamarannya, yaitu menyusup ke dalam acara resmi. Padahal, pergelaran tarian perang Cakalele itu tidak ada dalam daftar acara.

Tarian hanyalah sebuah simbol, hanyalah sebuah bentuk ekspresi. Yang perlu diwaspadai adalah pesan atau substansi yang hendak disampaikan yang diperkuat oleh fakta ada penari yang membawa bendera RMS. Sebuah message yang dapat dibaca sangat gamblang, yaitu pernyataan perang untuk mendirikan Republik Maluku Selatan.

Itu semua bukti bahwa gerakan separatis, gerakan hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum seluruhnya tumpas, apalagi habis hingga ke akar-akarnya. Yang terjadi di Ambon kemarin bahkan dengan terang-terangan diperlihatkan di hadapan Presiden Republik Indonesia.

Adalah fakta bahwa bagi sebagian kalangan, NKRI belum final. Masih saja bersemi kehendak memisahkan diri. Sebuah pilihan yang semestinya tidak boleh diberi ruang, dan oleh karena itu harus dihadapi dengan tegas. Tidak membiarkannya seperti memelihara anak harimau, yang pada gilirannya akan menerkam induknya.

Setiap pemberontakan tentu memiliki alasannya sendiri, yang antara lain berpangkal pada ketidakadilan perlakuan pusat terhadap daerah. Oleh karena itu, menghabisi separatisme semata dengan operasi militer, sudah terbukti tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Harus juga ada penyelesaian yang berdimensi sosial-ekonomi-kultural, yang memperbaiki kehidupan lokal. Bahkan, sampai memberikan ruang bagi tumbuhnya politik lokal sebagaimana terjadi di Aceh. Harus ada perbaikan kehidupan di tingkat lokal sehingga mampu mengobati perlakukan pusat yang tidak adil di masa silam.

Langkah lain ialah mestinya otonomi daerah mampu menjawab masalah-masalah daerah dengan mengedepankan kearifan lokal dan sekaligus dapat memadamkan nafsu sentrifugal. Dalam perspektif ini, mestinya anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap hidup dan mangkal di daerah pemilihannya, sehingga juga menjadi perekat dan dinamisator NKRI di tingkat konstituennya.

Semangat kebangsaan memang bukan perkara yang taken for granted, dan NKRI bukan pula sesuatu yang jatuh dari langit dan terbentuk dengan sendirinya. Bahkan, tantangan yang dihadapi semakin besar, karena berbagai paradoks menyertai perjalanan bangsa, seperti semakin hebat otonomi justru semakin potensial remuk redam sebagai bangsa. Dalam keprihatinan itulah tari Cakalele liar di hadapan Presiden harus lebih dalam dibaca dan diwaspadai.

Media Indonesia, Sabtu, 30 Juni 2007

Mendesak Lapindo Menuntaskan Ganti Rugi

Setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali berkunjung ke Sidoarjo Jawa Timur bahkan sempat berkantor tiga hari di sana, beberapa keputusan konkret diambil untuk mempercepat penanganan korban lumpur Lapindo Brantas. Yang terpenting adalah realisasi pembayaran ganti rugi seperti sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 dan itu sepenuhnya ditanggung oleh Lapindo. Pemerintah tidak lepas tangan karena akan menangani relokasi dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Di samping terus mengupayakan pembuangan lumpur dan penghentian luapan dengan berbagai cara.

Kendati sudah ada aturan tampaknya dalam pelaksanaan tak selancar yang dibayangkan. Ada jarak yang cukup lebar sehingga ribuan warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan yang menjadi korban. Mereka pun ramai-ramai berunjuk rasa sampai ke Jakarta hingga akhirnya masalah ini dibahas di DPR yang kini berancang-ancang menggunakan hak interpelasi. Rupanya tekanan politik itu memberi dampak positif karena SBY menjadi lebih cepat bergerak. Diakui realisasi pembayaran ganti rugi oleh Lapindo lamban dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Maka harus ada tekanan agar mereka segera menuntaskan.

Semula muncul wacana agar pemerintah memberikan dana talangan. Bahkan hal itu sudah bergulir di Senayan. Namun presiden berpendapat PT Lapindo masih mampu sehingga tak diperlukan dana talangan dari APBN itu. Rasanya juga menjadi kurang adil kalau sampai pemberian ganti rugi menggunakan anggaran pemerintah. Bukan kita tak peduli dengan nasib warga yang menjadi korban dan sudah menderita lebih setahun. Hanya saja kalau itu dilakukan seperti memberikan kesempatan bagi Lapindo milik keluarga Aburizal Bakrie lari dari tanggung jawab. Sementara kita mengetahui anggaran pemerintah pun makin terbatas.

Tepatlah kiranya apabila pemerintah mendesak Lapindo merealisasikan pembayaran ganti rugi. Dan setelah presiden berkoordinasi di sana, diputuskan percepatan pembayaran uang muka yang 20 persen mulai tanggal 1Juli hingga 14 September. Setelah itu yang 80 persen akan dibicarakan lebih lanjut. Memang harus diakui beban Lapindo sangat berat dan itu adalah risiko yang harus dihadapi. Dengan ketentuan baru itu maka perusahaan tersebut harus menyediakan dana sekurang-kurangnya Rp 100 miliar setiap minggu mengingat jumlah korban yang harus diberikan ganti rugi mencapai lebih 1.000 kepala keluarga (KK).

Kunjungan Presiden SBY kali ini merupakan pertaruhan terakhir. Apabila keputusannya berjalan baik maka akan memperoleh nilai positif dan pemerintah kuat ketika nanti menghadapi interpelasi DPR. Namun apabila sudah diupayakan sedemikian rupa tetap seret berarti benar-benar keterlaluan. Dalam hal ini komitmen Lapindo terutama keluarga Bakrie yang menjadi pemiliknya patut dipertanyakan. Di samping kelambanan pemerintah memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan tol. Sejauh ini kita masih berfikir positif dan yakin mereka akan mampu menyelesaikan kewajibannya itu. Persoalan administratif tak semestinya menjadi kendala.

Pemerintah tetap perlu menyiapkan alternatif penyediaan dana talangan dari APBN. Namun diingatkan itu adalah pilihan terakhir apabila situasi sudah benar-benar memaksa. Yang lebih dahulu dilakukan adalah memaksa PT Lapindo untuk memenuhi kewajibannya karena cash flow nya memungkinkan. Kita perlu mewaspadai agar masalah ini tak bergeser menjadi urusan politikus di DPR. Karena bisa jadi ada penumpang gelap di sana yakni pemilik Lapindo. Bukan tidak mungkin, ketika memperjuangkan dana talangan, wakil rakyat seakan membela kepentingan korban padahal di balik itu sebenarnya Lapindo lah yang dibela.

Suara Merdeka, Kamis, 28 Juni 2007

Kemarahan Presiden

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah berjanji untuk menggunakan bahasa terang guna menunjukkan sikap dan tindakan. Tiga hari lalu, saat menerima 20 warga korban lumpur Lapindo, ia berbahasa cukup terang tentang kasus lumpur panas tersebut. ”Saya sangat prihatin. Saudara bisa menyebut saya marah, marah sekali,” katanya.

Kemarahan Presiden muncul karena ia menemukan kesenjangan antara informasi dari para korban pada Ahad lalu dan keterangan yang selama ini ia terima dari para pembantu dekatnya. Layaklah ia marah karena selama ini tampaknya hanya kabar baik yang datang. Misalnya, bahwa 303 kepala keluarga sudah menerima ganti rugi dari 512 klaim yang masuk.

Muncul kesan, berdasarkan laporan itu, bahwa separuh lebih persoalan telah beres. Presiden sadar bahwa data itu adalah disinformasi ketika mendapat pengaduan tentang 11 ribu kepala keluarga yang tersingkirkan karena lumpur. Mereka meliputi sekitar 40 ribu jiwa. Sekitar 94 persen korban lumpur ternyata masih terlunta-lunta. Ada kabar, Presiden menitikkan air mata saat mendengar kisah-kisah sedih para korban.

Perasaan Presiden yang terang-benderang sudah terungkap. Demikian pula sikapnya. Namun, warga korban lumpur masih menanti tindakannya. Adakah perubahan nasib para korban lumpur setelah Presiden berkunjung ke lokasi bencana?

Wacana saat ini mengerucut pada dana talangan untuk ganti rugi. Presiden tampaknya perlu mencermati ketidakkompakan kabinetnya dalam isu ini. Menteri Keuangan dan Menteri PU jelas menyatakan pemerintah belum siap untuk menalangi dan menganggap ganti rugi kepada warga adalah murni tanggung jawab PT Lapindo. Namun, Menteri ESDM menyebut bahwa pemerintah telah siap memberikan dana talangan.

Wapres Jusuf Kalla juga berkata serupa dan menyebut kunci pemberian talangan tinggal di Presiden. Sementara, Menteri Sosial menyatakan Lapindo kesulitan keuangan, sebuah isyarat agar pemerintah turun tangan. Anehnya, wacana itu mengabaikan fakta bahwa Lapindo tak pernah mengeluhkan masalah keuangan. Bagi Lapindo jujur atau tidak jelas bahwa kelambanan pemberian ganti rugi kepada para korban bukan karena mereka tak mampu bayar, melainkan karena proses verifikasi surat-surat yang memakan waktu lama. Sebanyak 219 klaim ganti rugi yang belum dibayar, menurut Lapindo, adalah klaim yang belum sempurna karena tak menyertakan IMB. Jadi, masih perlu verifikasi.

Sebagian persoalan tampaknya bersumber atau memanfaatkan isi Perpres No 14/2007. Untuk tanah tanpa sertifikat, misalnya, ada keharusan verifikasi berlapis agar bisa mendapatkan ganti rugi. Tanah dengan letter C dan petok D serta tidak ber-IMB termasuk di dalamnya. Dalam situasi bencana, kita maklum tentu sebagian besar warga ada dalam kelompok ini. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (pemerintah menghindar dari istilah lumpur Lapindo) alias BPLS sebenarnya sudah meloloskan verifikasi 600 bidang lahan.

Namun, Lapindo enggan memberikan ganti rugi. Mereka beralasan hasil verifikasi BPLS masih harus melalui ”ujian” di notaris independen sesuai Perpres 14/2007. Segala kelambanan inilah yang selama ini memompa kemarahan para korban. Dan, sebenarnyalah, pemerintah berpacu dengan penderitaan mereka, bukan dengan ancaman interpelasi.

Republika, Rabu, 27 Juni 2007

Berkantor di Atas Lumpur

BUKAN baru kali ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkantor di daerah yang sedang bermasalah. Dulu SBY pernah menginap di rumah Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, untuk melihat bencana. Lalu pernah juga Yudhoyono bermalam beberapa hari di Yogyakarta tatkala daerah itu dihajar gempa bumi.

Sekarang, setelah sempat menangis karena terharu, Presiden mulai hari ini berkantor di Sidoarjo. Selama tiga hari SBY mau melihat dari dekat dan merasakan penderitaan ribuan warga yang hartanya tenggelam dalam kolam lumpur Lapindo. Presiden merasa perlu ke sana karena persoalan Lapindo tidak kunjung beres.

Bila seorang presiden bisa berkantor di mana saja sesuai dengan kebutuhan, itu tanda sebuah kemauan kuat untuk menyelesaikan masalah. Itu juga menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi tempat di Indonesia yang tidak layak lagi dijadikan kantor presiden. Atau, seorang presiden sudah tidak lagi memedulikan syarat kelayakan berdasarkan standar protokoler. Yang penting datang dan berada lebih dekat untuk mengetahui dan menyelesaikan masalah.

Lalu dalam kasus Lapindo, apa yang diharapkan dari kehadiran tiga hari SBY di sana? Kalau mau menyelesaikan masalah, ada dua soal terpenting. Pertama, semburan lumpur yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun bisa dihentikan. Kedua, masalah sosial korban seperti ganti rugi dan relokasi juga harus diatasi. Bila tidak, untuk apa berkantor di Sidoarjo selama tiga hari?

Yang juga tidak kalah pentingnya adalah kejelasan tentang tanggung jawab PT Lapindo Brantas terhadap total kerugian yang diderita warga. Apakah Lapindo menanggung seluruh, 50%, 10%, atau hanya 1% dari total kerugian?

Jadi, dari sisi penyelesaian masalah, kehadiran tiga hari SBY di Sidoarjo harus membuat persoalan menjadi tuntas. Tuntas tentang tanggung jawab Lapindo. Tuntas tentang tanggung jawab negara. Tuntas tentang penyelesaian kepentingan warga, dan tuntas juga target waktunya.

Hanya dengan ketuntasan seperti itu, tiga hari berkantor di Sidoarjo bermanfaat. Bila tidak, akan dikritik bahwa berkantor tiga hari di Sidoarjo lebih banyak merupakan kebijakan pemasaran untuk menjaga pesona daripada menyelesaikan masalah. Jangan sampai muncul penilaian kehadiran Presiden di daerah bencana, apalagi berkantor di sana, sekadar memanfaatkan bencana menjadi adventure in paradise.

Sebagai penguasa eksekutif tertinggi, Presiden boleh melakukan apa saja yang patut dan diperbolehkan untuk menyelesaikan masalah. Termasuk menginap dan berkantor di tempat bencana.

Namun, perlu dijaga proporsionalitas dan efektivitasnya. Bila terlalu banyak masalah diselesaikan dengan cara kehadiran Presiden on the spot, efektivitasnya mungkin terjawab. Akan tetapi, yang dipertanyakan dari model seperti itu adalah koordinasi dan pendelegasian wewenang kepada institusi-institusi di daerah dalam hierarki birokrasi. Jangan-jangan seluruh institusi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Bila itu yang terjadi, sesungguhnya kita memiliki pemerintahan yang tidak efektif memerintah. Keinginan dan komando otoritas tertinggi Indonesia di Jakarta tidak mampu menyuruh dan melarang. Itu, tentu, amat menyedihkan.

Kalau menteri, gubernur, dan bupati hanya menunggu kedatangan presiden untuk menyelesaikan persoalan, mereka pada dasarnya menceburkan presiden ke prahara. Semoga SBY tidak keasyikan berkantor di daerah bencana, termasuk di Sidoarjo yang dikepung lumpur Lapindo.

Media Indonesia, Selasa, 26 Juni 2007

Polemik Beras Semakin Ramai

Akhirnya, kebijakan mengimpor besar bergulir semakin kencang. Pasca penolakan sejumlah daerah yang menolak menjadi sandaran pengapalan beras impor, kini masalah tersebut sudah menjadi perdebatan politik di Senayan. “Keramaian” kini berpindah ke Gedung DPR. Adalah beberapa fraksi yang mempertanyakan kebijakan mengimpor beras tersebut dalam Rapat Paripurna Masa Sidang III DPR. Mereka meminta pimpinan DPR untuk mempercepat mekanisme pembahasan hak angket dan interpelasi kepada pemerintah mengenai kebijakan mengimpor 110.000 ton beras itu.

Sesi ini mungkin akan menarik, mungkin juga tidak. Sebab di Senayan, cenderung ada kubu yang selalu ingin berada di belakang pemerintah, sehingga apapun kebijakan pemerintah akan dibela mati-matian, kalau perlu berjibaku, sementara di seberangnya, beberapa fraksi juga selalu menjadikan kebijakan pemerintah sebagai alat untuk menunjukkan eksistensinya. Kedua kubu ini dalam sering “bertikai” namun sayangnya, fakta  politik lebih memihak kepada kubu yang pro-pemerintah.

Menariknya adalah, kita akan menyaksikan, sejauhmana komitmen DPR kepada masalah yang mendera petani. Kita tahu bahwa sebagian besar masyarakat kita adalah masyarakat petani. Kita, melalui proses yang akan terjadi nantinya, akan menyaksikan kemampuan anggota DPR menjadikan isu ini sebagai alat untuk memperlihatkan keberpihakan kepada masyarakat.

Namun begitupun, jikalau anggota DPR sekarang ini sedang berjuang untuk mempertanyakan kebijakan ini, sesuai dengan haknya, maka kita sebenarnya harus waspada. Berbagai masalah yang terjadi belakangan ini justru hanya menjadi lips service belaka. Bahkan dalam beberapa kasus, berbagai argumentasi yang diajukan sering hanya untuk mengelabui masyarakat. Kita saksikan sendiri bagaimana anggota DPR ini memang lebih sulit untuk dipercaya. Mereka hanya bekerja untuk menguntungkan diri sendiri.

Kita malah khawatir bahwa masalah ini justru menjadi alat politik- meski Parlemen memang lembaga politik. Yang kita tidak ingin adalah jangan sampai impor beras menjadi semacam kesempatan untuk memperbaharui diri karena selama ini dicerca dan kini seolah sudah perpihak. Setelah tidak berpihak kepada rakyat saat BBM dinaikkan, kini barangkali mereka ingin dikatakan sebagai wakil rakyat. Ini jelas sangat tidak pantas untuk dilakukan jika hal tersebutlah motivasinya.

Kita juga tidak ingin perdebatan di Senayan tidak menyentuh masalah substansial. Sebab impor beras bukan hanya masalah data dan angka, namun bicara soal keberpihakan kebijakan makro kepada para petani. Kenyataan yang terjadi adalah pemerintah hanya memaksakan kehendak tanpa memperhitungkan stok nasional.

Entah apa ujungnya, namun kita lihat saja. Sepantasnya gagasan untuk mengajukan hak angket dan interpelasi adalah sangat penting untuk dilakukan. Ada kesan bahwa kebijakan ini memang sudah sangat dipaksakan, termasuk dengan mendisain segala cara untuk memperoleh justifikasi. Buktinya, segera setelah muncul banyak penolakan, di daerah terjadi lonjakan harga beras. Ini kita khawatirkan terjadi karena ada tangan yang bermain untuk mempercepat penerimaan dan pengakuan akan perlunya impor. Lagipula, seperti ditengarai oleh Gus Dur, kekacauan ini justru terjadi karena ada pihak yang memang dengan sengaja menyimpan beras untuk kemudian dijadikan sebagai alat menguntungkan dirinya sendiri.

Bagaimanapun, impor beras ini telah menyedot energi. Bahkan Presiden Yudhoyono sendiri telah memerintahkan keberpihakan kepada petani. Jadi, sebenarnya konsepnya sudah jelas. Hanya barangkali ada terlalu banyak kepentingan di dalamnya. Akibatnya, petani pun dikorbankan. (***)

Sinar Indonesia Baru, Jan 13, 2007

Tindakan Konkret Presiden

MENJELANG tutup tahun, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meniupkan harapan baru. Yaitu, Presiden akan melakukan tindakan konkret, langsung, dan menggunakan bahasa terang dalam mengelola masalah negeri ini.

Dua tahun memimpin negara, Presiden mengatakan telah banyak melakukan pendekatan persuasif. Memasuki tahun ketiga pemerintahannya, Presiden akan mengubah gaya kepemimpinannya lebih tegas dan terbuka, sehingga pers bisa mengaudit apa yang dilakukan negara.

“Kurang katakanlah kurang, baik katakanlah baik. Dengan demikian, tidak ada dusta di antara kita,” ujar Presiden dalam pidato menyambut ulang tahun ke-69 Kantor Berita Antara (26/12).

Pernyataan itu menunjukkan hal yang sangat positif. Yaitu, Presiden mendengarkan kritik yang ditujukan kepada dirinya. Kritik itu ialah Yudhoyono dinilai kurang tegas, lebih banyak berwacana ketimbang bertindak.

Presiden Yudhoyono memang memiliki kekuatan dalam menjelaskan persoalan bangsa dengan penuturan yang teratur, bahasa yang baik dan benar, kaya argumentasi, serta ekspresi penyampaian yang persuasif. Inilah kekuatan yang antara lain membuat Yudhoyono merebut popularitas serta dipilih oleh rakyat menjadi presiden.

Namun, dua tahun memimpin negara, membuka mata publik bahwa banyak persoalan bangsa tidak dapat dibereskan semata mengandalkan gaya persuasi. Memimpin jelas memerlukan ketegasan dan tindakan konkret, sebab akhirnya yang dituntut adalah hasil nyata. Efektivitas kepemimpinan yang membuahkan kinerja itulah yang ditunggu oleh rakyat.

Presiden Yudhoyono rupanya melakukan introspeksi. Ia menjawab kritik mengenai kekurangannya itu dengan mengatakan ke depan akan melakukan tindakan konkret, langsung, dan menggunakan bahasa terang.

Melakukan tindakan konkret pada dasarnya mengurangi verbalisme. Memperpendek jarak antara kata-kata dan perbuatan. Bahkan, mestinya lebih banyak perbuatan daripada perkataan. Ringkasnya, sedikit bicara, banyak bekerja.

Indikatornya sangat gampang. Rapat kabinet jangan memakan waktu berjam-jam, sehingga rapat kabinet lebih mirip seminar atau simposium. Verbalisme itu tampak, jika setelah rapat kabinet yang berjam-jam, hasilnya pemerintah akan mengkaji, atau Presiden masih akan mengendapkan. Yang begini gamblang bukan gaya memimpin melakukan tindakan konkret.

Kata-kata mengkaji, mempelajari, mengendapkan, lebih baik dipindahkan ke universitas atau ke pusat-pusat penelitian. Sedangkan kabinet mestinya lebih banyak menggunakan kata-kata seperti bertindak, melaksanakan, mengeksekusi.

Dua tahun untuk mempelajari, mengkaji, dan mengendapkan, adalah waktu yang lebih dari cukup. Lebih dari cukup, karena itu berarti telah menyita 40% dari lima tahun masa jabatan presiden. Yudhoyono hanya memiliki sisa waktu tiga tahun, dan itu pun sebagian akan dihabiskan oleh hiruk pikuk mempersiapkan diri maju lagi dalam Pemilu 2009.

Oleh karena itu, janji akan melakukan tindakan konkret bisa ditunjukkan dengan melakukan beberapa hal yang konkret. Yang sangat urgen, misalnya, komitmen memberantas korupsi. Bisakah Presiden menggerakkan dunia hukum negeri ini sehingga pembuktian terbalik dan perlindungan saksi menjadi konkret?

Yang juga ditunggu konkret adalah reformasi birokrasi. Birokrasi masih berbelit-belit, mempertahankan paradigma sakit, yaitu bila bisa dipersulit, mengapa dibikin gampang.

Melakukan tindakan konkret, memasuki wilayah praksis. Wilayah pembuktian, bahwa kata-kata dan perbuatan adalah satu. Bila tidak, bukan saja ada dusta di antara kita, melainkan lidah memang tidak bertulang.

Media Indonesia, Jum’at, 29 Desember 2006


Blog Stats

  • 797,104 hits
September 2017
S S R K J S M
« Feb    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.