Archive for the 'Seks' Category

Stop Tayangan Kekerasan dan Seks di Televisi

Berita kematian seorang bocah karena di “smack down” kawannya sendiri telah
menghebohkan masyarakat kita. Kemudian hal ini dikaitkan dengan sejumlah tayangan kekerasan yang memang akhir-akhir ini marak di beberapa stasiun televisi. Bahkan pemberitaan soal implikasi dari tayangan yang berbagai kekerasan di televisi semakin gencar dilakukan.

Sesungguhnya, kasus ini bukanlah tunggal. Bahkan, tercatat ada banyak lagi kasus-kasus yang hampir sama, terjadi di beberapa daerah di tanah air. Setiap hari kita bisa menyaksikan lewat pemberitaan media massa, khususnya media cetak, bahwa kasus-kasus serupa, sudah banyak terjadi. Lantas kita patut bertanya, bagaimanakah sesungguhnya kontribusi dari dunia pertelevisian kita dalam membangun generasi bangsa ini, khususnya para pelajar? Mendidik atau menghancurkan!

Perihal tayangan kekerasan di televisi, sesungguhnya sudah lama diributkan. Berbagai masukan dari sejumlah elemen masyarakat sudah banyak dilayangkan. Tetapi, oleh pihak pertelevisian, tidak pernah digubris sama sekali. Dengan demikian, jadilah tayangan yang tak pantas ditonton anak-anak, banyak menghiasi layar televisi kita. Maka, tanpa bersusah payah, kita dengan gamblang dapat menemukan dampaknya. Misalnya, kekerasan terjadi di mana-mana.

Kemudian ada satu jenis tontonan lagi yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah stasiun televisi; yaitu tayangan yang berbau seksualitas. Bahkan tayangan tersebut terkesan sangat vulgar dan ditayangkan pada jam-jam yang belum bisa disebut larut malam. Maka dengan demikian, anak-anak dengan muda bisa melihat adegan-adegan seronok di televisi. Belum lagi ditambah dengan maraknya gambar-gambar porno yang terpampang di sejumlah media.

Tayangan dan pemberitaan seksualitas makin marak. Yayasan Kita dan Buah Hati menyebut bahwa 80 persen anak Indonesia terpapar pornografi. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang, jika 80 persen anak-anak kita telah terjangkit “penyakit” pornografi. Maka dengan demikian, kita tidak terlalu terkejut dengan beredarnya rekaman video mesum salah seorang anggota DPR dengan artis dangdut, yang heboh awal bulan ini.

Khususnya kepada anak, tentu tayangan yang layak dinikmati haruslah sifatnya membimbing. Bukan yang berbau porno dan kekerasan. Jika pengawasan dan bimbingan dari orang tua dapat berlangsung dengan efektif, tentu dampaknya tidak terlalu besar. Tetapi itu pun harus tetap diwaspadai. Namun, jika waktu orang tua bersama sang anak, dibarengi lagi dengan komunikasi yang tidak lancar, maka si anak akan dengan cepat untuk mengetahui apa sebenarnya di balik tayangan berbau seksualitas tersebut. Dan kemudian, cepat atau lambat, si anak akan semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Bisa ditebak apa yang terjadi kemudian.

Banyaknya kejadian-kejadian hamil di luar nikah bagi kalangan pelajar, kemudian pelecehan seksual yang melibatkan siswa SD, adalah bukti bahwa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan seksualitas sudah merupakan hal yang mengancam moral anak-anak. Seksualitas bukanlah hal yang baru. Apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya handphone, yang salah digunakan. Gambar-gambar porno gampang direkam.

Kita berharap bahwa pihak pengelola stasiun televisi kita dapat menghentikan tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas. Sebab tak dapat dipungkiri, sudah banyak efek yang ditimbulkannya. Pemerintah harus cepat mengambil tindakan, jika pihak pengelola stasiun televisi tidak segera merubah tayangannya. Kita mengharapkan agar tayangan kekerasan dan seks dapat dihentikan. Sebab, jika tidak, maka dampak-dampak yang jauh lebih dahsyat lagi akan banyak terjadi. Dengan demikian, kehancuran generasi bangsa ini, tinggal menunggu waktu. (*)

Sinar Indonesia Baru, Medan, Dec 17, 2006

Kontroversi Poligami

Poligami menjadi topik paling hot setelah Ustad Abdullah Gymnastiar dari Pesantren Daarut Tauhiid, Bandung, Jawa Barat, mengumumkan perkawinan keduanya. Tak sedikit pengidola Aa Gym, terutama ibu-ibu majelis taklim, yang kecewa berat, bahkan marah besar.

Praktek beristri lebih dari satu selalu kontroversial. Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ada satu-satunya ayat yang secara eksplisit membolehkan poligini: dua, tiga, atau empat istri. Ayat inilah yang selalu menjadi senjata andalan bagi para pendukung poligami.

Padahal ayat tersebut diturunkan dalam konteks perlindungan terhadap yatim piatu dan janda korban perang. Apalagi ada teks lanjutan yang juga memuat aturan ketat: masalah keadilan atas yang dimadu, yakni kaum perempuan. Ditegaskan juga bahwa “engkau (laki-laki) tidak akan dapat berlaku adil walau berusaha keras untuk itu”. Nabi Muhammad pun mengakui hatinya cenderung kepada Aisyah ketimbang kepada istrinya yang lain.

Lalu bagaimana watak asli perkawinan dalam Islam? Pembaru Islam abad ini, Muhammad Abduh, menjawab: monogami. Selain Abduh, Rasyid Ridha dan Muhammad al-Madan–ketiganya ulama terkemuka Al-Azhar Mesir–memperketat penafsirannya. Abduh, melihat kondisi Mesir saat itu, cenderung mengharamkan poligami.

Pendapat yang pro berdalih “mengikuti sunah Rasul” atau “daripada berzina, mending menikah lagi”. Padahal sikap beristri lebih dari satu yang diterapkan Nabi adalah strategi meningkatkan kedudukan perempuan pada abad ke-7. Saat itu, status sosial perempuan, apalagi janda, begitu rendah, sehingga laki-laki dapat beristri sebanyak mereka suka.

Masalahnya, pendapat propoligami ini mendapat legitimasi dari negara. Ketentuan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Padahal ayat sebelumnya (pasal 3 ayat 1) pada pokoknya menyatakan bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang istri. Demikian pula seorang istri hanya boleh memiliki seorang suami. Di sini ada inkonsistensi. Ini memperlihatkan, dalam sebuah institusi perkawinan, posisi tawar perempuan lebih rendah dibanding laki-laki.

Selain mengunggulkan kaum laki-laki, fungsi istri dalam perkawinan hanya untuk melayani suami. Ini bisa terlihat dari alasan yang dapat dipakai oleh pengadilan agama untuk memberikan izin kepada suami buat melakukan poligami: istri cacat badan, tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Prakteknya, syarat minta izin istri untuk menikah lagi juga jarang ditaati. Karena itulah poligami mestinya jangan ditambatkan semata sebagai urusan pribadi. Ini adalah persoalan sosial, perkara relasi kuasa yang timpang, masalah ketidakadilan atas kaum perempuan. Status poligami mendesak untuk direvisi kedudukannya. Beleid perkawinan yang pernah diputuskan dengan perdebatan sengit dan sarat kompromi itu pun mesti diamendemen.

Koran Tempo, Senin, 11 Desember 2006

Kontroversi dalam Isu Poligami

KONTROVERSI telah menjadi keniscayaan setiap kali pemerintah mengeluarkan kebijakan. Yang terakhir adalah rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No 45/1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pejabat negara.

Lebih dari itu, pemerintah juga bertekad memperketat aturan mengenai poligami bagi masyarakat luas. Alasannya, seperti dikemukakan Menteri Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, awal pekan ini, Presiden memiliki kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan ingin meningkatkan ketenteraman masyarakat.

Pernyataan pemerintah itu disambut kontroversi meluas. Isu poligami menjadi topik pembicaraan hangat, baik di media massa maupun di masyarakat, yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik persoalan ini.

Kita menghargai niat baik pemerintah dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan. Kita pun mendukung sepenuhnya spirit ini dari waktu ke waktu. Yang patut disayangkan adalah bila upaya ini dilakukan dengan cara keliru, dalam porsi tidak proporsional, dan dijalankan dalam waktu yang tidak tepat. Kita khawatir rencana pemerintah mengatur poligami berada dalam dimensi seperti ini.

Bisa saja kita berdebat panjang menyangkut peran negara dalam mengatur kehidupan privat. Kita juga dapat mengembangkan diskursus soal poligami dari berbagai perspektif. Termasuk bahwa negara tidak perlu masuk ke wilayah privat untuk mengatur soal ini. Atau sebaliknya, bahwa negara harus mengatur soal ini karena ada yang melihat dalam poligami terkandung ‘kejahatan’ dan kriminalitas terhadap perempuan dan anak sehingga negara harus turun tangan.

Semuanya, baik kubu yang pro maupun kontra dalam isu ini, didukung argumentasi masing-masing. Dan yakin pula dengan kebenaran masing-masing.

Yang ingin kita tekankan adalah bangsa ini memiliki banyak sekali masalah. Oleh karena itu, jangan sampai pemerintah mencurahkan seluruh sumber daya untuk mengelola isu poligami ini secara tidak proporsional sehingga menimbulkan kontroversi berkepanjangan dan perpecahan.

Kita juga mendesak pemerintah untuk kembali kepada skala prioritas dalam memecahkan persoalan bangsa. Karena itu, sudah seharusnya pemerintah melakukan introspeksi.

Pemerintah tidak boleh keliru menetapkan skala prioritas. Karena, bila itu terjadi, masalah besar pun akan terlihat kecil. Sebaliknya, soal yang sejatinya sekecil kuman pun akan terlihat sebesar gajah.

Kita berharap pemerintah benar-benar jernih soal ini. Jangan sampai ada tudingan bahwa pemerintah tengah mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang mendesak dan krusial. Jangan sampai pula timbul tuduhan bahwa akibat gagal menyelesaikan persoalan bangsa, pemerintah berlari dari satu isu panas ke isu panas lainnya.

Karena bila itu yang terjadi, bangsa ini akan menjadi kaum yang terus merugi dan kian melemah. Dalam kelemahan itu, kita akan semakin didominasi bangsa lain yang mengeruk sumber daya kita, yang menyedot kekayaan kita.

 

Media Indonesia, Sabtu, 09 Desember 2006

 

Bangsa tanpa Keutamaan

BANGSA ini sedang mengalami krisis keteladanan. Para tokoh anutan mulai sirna. Figur yang bisa dijadikan rujukan nilai dalam berperilaku dan bertindak kian langka. Di sekitar kita lebih banyak dijumpai sosok bunglon yang prinsip hidup mereka bisa berubah-ubah sesuai selera.

Tokoh yang dikagumi karena santun bertutur, bersahaja dalam berpenampilan, tidak lagi satu kata dengan perbuatan. Atribut moralitas yang menjadi identitas sang tokoh justru dijadikan alasan untuk berperilaku menyimpang dari kebiasaan umum tanpa malu sedikit pun.

Hampir tidak ada lagi lembaga yang berwibawa, formal maupun informal. Lembaga-lembaga negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif tidak lagi menjadi pusat tata nilai dan keutamaan. Korupsi dilakukan serentak dan terbuka tanpa malu-malu. Keutamaan yang seharusnya diemban lembaga, lenyap oleh kerakusan individu yang menjadi anggotanya. Karena begitu masif dan konsisten, akhirnya tidak jelas lagi siapa yang meracuni siapa.

Sudah terlalu banyak dan amat sering khalayak dijejali pameran tak patut dari para wakil rakyat. Dari kebiasaan bolos sidang, mengarang-ngarang mata anggaran, studi banding yang tidak pernah diperbandingkan, dan banyak lagi. Yang paling akhir publik dihebohkan oleh adegan mesum seorang anggota dewan dengan penyanyi dangdut yang direkam sendiri dan sekarang menjadi tontonan publik secara terbuka.

Di jajaran eksekutif kita menyaksikan puluhan bahkan ratusan pejabat negara yang dinyatakan sebagai tersangka tetapi tidak pernah malu menyandang jabatan. Mereka bahkan merasa lebih gagah ketika menyandang gelar bupati, gubernur, bahkan menteri sembari melekat juga status tersangka dan terperiksa dalam dirinya.

Kalau mereka punya malu, seharusnya melepaskan jabatan, walaupun sementara, untuk memudahkan pemeriksaan. Ketika pengadilan memutuskan mereka tidak bersalah, jabatan kembali disandang.

Akan tetapi, hukum di negeri ini berpikiran lain. Seseorang yang belum memperoleh putusan hukum tetap tidak boleh dianggap bersalah. Karena itu selama dia diperiksa dan diadili sebelum vonis jatuh, dia berhak menyandang jabatan.

Di jajaran yudikatif juga sama. Dekadensi moral juga parah. Bagaimana hakim dan jaksa memutarbalikkan fakta sehingga kebenaran terjungkir balik. Hukum seakan tidak memiliki kebenaran mutlak. Kepandaian jaksa, hakim, dan termasuk polisi berargumentasi itulah yang menentukan kebenaran. Fakta kalah dari argumentasi. Para penegak hukum sudah kehilangan rasa malu untuk menjual kebenaran demi uang. Hukum di negeri ini berhamba pada yang berkuasa dan yang beruang.

Dekadensi moral juga terjadi pada lembaga-lembaga yang sejatinya bertugas menjaga dan menumbuhkan moralitas. Pendidikan, misalnya, kehilangan energi untuk mencerdaskan karena dirongrong oleh nafsu komersialisasi.

Walaupun kita memaksa untuk optimistis bahwa masih banyak orang dan lembaga baik di negeri ini, tetap saja tidak bisa menutupi kegundahan terhadap fakta bahwa dekadensi moralitas bangsa ini begitu dahsyat. Dahsyat karena tokoh-tokoh dan lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi anutan berubah menjadi hipokrit tanpa rasa malu.

Semakin pintar dia menipu semakin cepat kita mengangkatnya sebagai pahlawan. Celaka…. ”Ajab sirajab bin mustajab,” kata orang Medan.

Media Indonesia, Kamis, 07 Desember 2006

YZ

Sebut saja dua huruf itu, YZ, masyarakat akan tahu arah pembicaraan. Skandal video seks yang melibatkan anggota DPR berinisial kedua huruf itu amat menyita perhatian, seakan tak ada ruang lagi yang tersisa. Masyarakat telah mencibir, sinis, tertawa, atau marah atas rekaman tak patut itu.

Kini mulai muncul bumbu-bumbu dalam kasus ini. Orang-orang mulai bersinyalemen soal persaingan sesama ”calon menteri” di dalam partai, pertarungan antarpartai, hingga masalah pemerasan. ME, pasangan YZ dalam rekaman itu, tampil berurai air mata di layar kaca. Sementara, YZ, hingga kemarin, tak jua muncul di depan publik.

Citra DPR bonyok lagi, kata seorang anggota dewan. Namun, sejumlah anggota lainnya bersimpati pada YZ, menilai dia sebagai korban permainan politik kotor. Sebagian lainnya menilai media massa telah menghukum YZ secara berlebihan.

Ada baiknya kita kembali pada inti persoalan. Seperti kata pepatah, tak ada asap bila tak ada api. Kalau skandal seks itu tak pernah terjadi, maka takkan muncul rekaman adegan tersebut; dengan begitu, takkan ada permainan politik kotor atau pemerasan yang memanfaatkannya. Jadi, langkah segera harus tertuju pada skandal, bukan wacana sampingannya.

Kita perlu mengingatkan mereka, juga para pemegang jabatan publik lainnya, bahwa masyarakat masih menggenggam kuat norma moral. Pelanggaran atas rambu-rambu moral secara langsung melahirkan hukuman dari masyarakat, tanpa menanti hukum positif bertindak. Ketika pelanggar adalah pemegang jabatan publik, maka hukuman masyarakat menjadi lebih keras.

Partai tempat bernaung bisa saja mempertahankan YZ dalam keanggotaan, dalam partai maupun di dewan. Tapi, partai dan DPR harus menerima risiko untuk turut menjadi terhukum. Masyarakat kita takkan menerima perbuatan semacam itu melenggang begitu saja. Jangan harap bisa seperti kasus di AS, saat Presiden Clinton lolos impeachment dalam kebohongan terkait skandal seks dengan Monica Lewinsky.

Kasus ini semestinya menjadi pelajaran bagi siapa pun, apalagi para pemegang jabatan publik, untuk selalu peka atas perasaan dan norma masyarakat. Anggota DPR adalah wakil masyarakat, dengan demikian seharusnya memiliki standar moral yang melampaui orang-orang yang mereka wakili. Perselingkuhan dan seks bebas mungkin terjadi di mana-mana dalam masyarakat kita yang semakin permisif, tapi tetap akan menjadi noda amat besar saat wakil rakyat yang melakukannya. Mereka tak bisa berlindung pada alasan bahwa ini adalah wilayah privat.

Sudah terlalu banyak gelar buruk tersandang pada lembaga ini –yang berakar pada kelakuan para anggotanya. Masyarakat takkan pernah lupa tentang anggota dewan yang menjadi calo anggaran dan pemondokan, anggota yang gemar jalan-jalan ke luar negeri, anggota yang suka menaikkan pendapatan pribadi, atau anggota yang tak pernah hadir dalam sidang-sidang.

Dengan demikian, Badan Kehormatan (BK) DPR selayaknya bertindak cepat, tidak hanya janji-janji. Bukankah syarat badan ini bertindak, yakni ada pengaduan dari masyarakat, telah terpenuhi. Jangan biarkan hal semacam ini memberati langkah dewan dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap mereka. Kita memerlukan lembaga perwakilan yang kuat dan berwibawa.

Republika, Rabu, 06 Desember 2006

Politik dan Seks

Dalam sejarah politik dan seks hampir tak pernah berpisah. Banyak kisah mengungkapkan bagaimana seks selalu dekat dengan kekuasaan. Karya sastra besar banyak mengangkat tema ini. Hal serupa pun terjadi di Indonesia. Seks tidak saja bisa melambungkan posisi seseorang, tetapi juga bisa membuat terjungkal.

Kita terperanjat ketika tiba-tiba video seks seorang anggota DPR dari Partai Golkar-kalau memang betul-beredar luas. Kabarnya, politisi kawakan itu menjalin kisah asmara dengan seorang penyanyi dangdut.

Tentu saja Partai Golkar yang menjadi induk dari oknum anggota DPR bersangkutan kebakaran jenggot. Apalagi yang bersangkutan itu tak sekadar menjadi anggota, akan tetapi seorang pengurus partai. Agung Laksono yang menjadi Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Ketua DPR langsung menggelar pertemuan pers.

Agung menegaskan bila yang bersangkutan terbukti melakukan adegan seks seperti yang direkam dengan telepon selular, maka yang bersangkutan akan dipecat dari jabatannya sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar dan keanggotaannya di DPR akan dicabut.

Tentu saja kita berharap anggota DPR yang menjadi wakil rakyat Indonesia harus berperilaku baik, bermoral baik. Melakukan hubungan seks bukan dengan istri jelas selingkuh namanya. Rakyat Amerika Serikat sempat heboh ketika Presiden Bill Clinton dikabarkan berselingkuh dengan Monica Lewinsky. Gara-gara berita itu bocor ke publik, Presiden Clinton hampir saja dipecat (impeachment). Untung, Clinton lolos dari upaya pemecatan waktu itu.

Apa artinya ini? Tidak hanya rakyat AS, rakyat Indonesia juga menginginkan elite politiknya harus bermoral.

DPP Partai Golkar telah sepakat membentuk tim yang beranggotakan Agung Laksono, Sekjen Sumarsono dan dua ketua, yaitu Muladi dan Syamsul Muarif untuk mencari klarifikasi kepada anggotanya yang terlibat dalam skandal seks itu.

Anggota yang bersangkutan saat ini sedang berada di Australia. Sementara Badan Kehormatan (BK) DPR yang bertugas menangani kasus seperti ini belum menentukan sikap. Sebab, hingga saat ini BK belum menerima pengaduan dari masyarakat, konstituen, ataupun permintaan dari pimpinan DPR. Wakil Ketua BK, Gayus Lumbuun, menegaskan pihaknya belum bisa melakukan tindakan apa-apa karena terbentur oleh aturan Tata Tertib DPR.

Gayus mengaku sudah mendapat informasi tentang itu dan melihat rekaman videonya. Menurut Gayus, kasus tersebut harus disikapi dengan hati-hati, apalagi DPR merupakan wilayah politik yang penuh dengan ranjau-ranjau dan kepentingan politik. Dia juga menolak menyebutkan apakah dalam rekaman itu benar anggota DPR yang dimaksud.

Pakar komunikasi Roy Suryo dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengatakan sudah melihat rekaman video dengan durasi 42 detik. Rekaman itu ada dua versi, yakni versi dengan akhiran nama file 3GP yang artinya rekaman langsung dari telepon selular (ponsel), belum dikonversi ke komputer, dan akhiran nama file avi yang sudah dikonversi.

Setelah diteliti rekaman itu memang terlihat belum diedit dan rekaman tidak terputus. Ada kabar juga ada rekaman yang berdurasi lima menit. Tetapi Roy belum melihat versi lima menitnya. Adegan 42 detik itu diambil dengan ponsel berkamera oleh pasangan perempuan. Dalam rekaman itu, kebanyakan yang berbicara adalah si perempuan.

Namun Roy belum dapat memastikan apakah betul wajah pria dalam rekaman itu adalah anggota DPR seperti yang diberitakan di media massa. Ini perlu pengusutan lebih lanjut oleh aparat penegak hukum. Apalagi tudingan ini langsung kepada tokoh publik. Karena itu, harus dipastikan kebenarannya.

Pertanyaan yang segera muncul bagaimana rekaman video yang sangat pribadi itu bisa tersebar luas ke masyarakat. Apakah ini dilakukan untuk memperburuk citra anggota DPR yang bersangkutan?

Memang, bukan rahasia lagi dalam politik sering segala cara dilakukan untuk menaklukkan lawan politik. Politik selalu kejam. Terlepas dari itu semua, masyarakat selalu mendambakan wakilnya di Senayan tidak saja bersih dari masalah uang tetapi juga menjadi panutan secara moral. Artinya, tidak terlibat skandal seks.

Suara Pembaruan, 4 Desember 2006


Blog Stats

  • 791,657 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.