Archive for the 'Separatisme' Category

Jangan Biarkan Indonesia Terus Meluruh

INDONESIA kini benar-benar dalam ruang tunggu yang mencemaskan. Mencemaskan karena hampir seluruh kebesaran negara dan kehormatan bangsa satu per satu seperti tengah meluruh. Seperti tengah bergerak ke titik nadir.

Tarian separatis di Ambon di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/6), adalah salah satu buktinya. Seorang presiden bukan saja pemimpin pemerintahan, tetapi juga kepala negara. Tetapi, dengan amat mudah aktivis Republik Maluku Selatan (RMS) meledek bangsa ini lewat tarian liar itu. Padahal, secara protokoler seorang presiden mendapat pengamanan dan pengawalan serbanomor satu. Ini sungguh memalukan!

Sementara oleh bangsa lain, kita juga tengah dipermalukan dengan materi perjanjian pertahanan (defence cooperation agreement) antara Indonesia-Singapura. Perjanjian bilateral yang telah ditandatangani kedua pemerintahan pada 27 April silam itu, isinya sungguh mengejutkan. Mengejutkan karena dinilai menginjak-injak rasa kebangsaan kita. Salah satunya Singapura diizinkan menembakkan rudal empat kali setahun di wilayah laut dan udara kita. Singapura juga bebas mengajak pihak ketiga tanpa seizin Indonesia. Pihak ketiga itu bisa Amerika atau Inggris, atau siapa saja sesuka Singapura!

Perjanjian itu memang belum final di Indonesia. Karena DPR belum memberikan persetujuan. Beruntunglah DPR tak larut dalam kepentingan sesaat. Komisi I DPR secara resmi menolak kerja sama pertahanan itu. Demikianlah seharusnya jika sebuah perjanjian nyata-nyata tidak memberikan keuntungan, tetapi justru menginjak-injak harga diri bangsa.

Di mana pun sebuah perjanjian berkaitan dengan apa yang bisa diberikan dan apa yang bisa diperoleh oleh kedua pihak. Suara-suara penolakan oleh publik dan DPR, sesungguhnya karena Indonesia dianggap terlalu banyak memberi, tapi amat sedikit menerima.

Perjanjian pertahanan sesungguhnya memang barter dengan perjanjian ekstradisi yang lebih dahulu ditandatangani. Dalam perjanjian ekstradisi, Indonesia berharap mendapat aset para koruptor yang selama ini disimpan di Singapura. Sementara dalam perjanjian pertahanan, Singapura mendapat tempat latihan militer yang luas dan murah.

Indonesia merasa lebih banyak merugi. Kita belum tentu bisa mendapatkan aset-aset para koruptor di ‘Negeri Singa’ itu. Boleh jadi mereka telah kabur sebelum perjanjian diteken. Atau boleh jadi, pemerintah Singapura telah merancang strategi pengamanan buat mereka.

Sesungguhnya, penolakan DPR dan juga publik akan perjanjian pertahanan, bukan semata-mata karena kemungkinan kerugian lebih besar. Ia juga karena akumulasi fakta-fakta empiris di lapangan. Secara sengaja misalnya, Singapura melakukan perluasan wilayah (reklamasi) hingga menjorok 12 mil ke wilayah perairan Indonesia. Luas wilayah negeri yang pada 1960 hanya 581,5 kilometer persegi itu, kini telah bertambah menjadi 650 kilometer persegi. Bahkan, pada 2030 diproyeksikan menjadi 750 kilometer persegi. Yang menyakitkan, penambahan wilayah itu dengan pasir yang dibeli amat murah dari Indonesia, atau mungkin diambil secara ilegal alias mencuri.

Negara yang tak becus mengurus wilayahnya sendiri memang selalu akan dimanfaatkan pihak mana saja yang banyak akal dan banyak uang. Singapura adalah salah satu contohnya. Tapi, membatalkan sebuah perjanjian yang sudah ditandatangani, tentu tindakan yang juga akan mempertontonkan kebodohan. Karena itu, jalan keluar yang bijak adalah bagaimana pemerintah Indonesia punya kekuatan diplomasi memaksa Singapura agar bersama-sama memperbaiki butir-butir perjanjian yang amat merugikan Indonesia itu.

Memang, Singapura tak bisa sepenuhnya dipersalahkan. Tak ada jalan lain bagi negara kaya tapi miskin wilayah, kecuali memanfaatkan setiap peluang untuk memperluas geografinya.

Sebaliknya, seluas dan sekaya apa pun sebuah negara, jika para pemiliknya tak becus merawatnya, negeri itu bisa tergadai. Cepat atau lambat! Banyak wilayah perbatasan kita yang kian berkurang.

Bangsa ini harus diingatkan, tanpa kecintaan dan komitmen kebangsaan yang kuat, negeri ini suatu saat bisa tinggal nama. Sayang, para pengelola negara tak memahami psikologi ruang tunggu yang mencemaskan ini.

Media Indonesia, Minggu, 01 Juli 2007

Tari Perang ‘Cakalele’ di Hadapan Presiden

SEBUAH atraksi liar menyusup ke acara resmi di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri peringatan ke-14 Hari Keluarga Nasional di Lapangan Merdeka, Ambon, kemarin. Sebanyak 25 pemuda Maluku membawakan tarian perang Cakalele dengan perlengkapan tari berupa golok dan tombak hingga 30 meter lurus di hadapan Presiden. Satu dari penari liar itu mengusung bendera Republik Maluku Selatan (RMS).

Semua itu terjadi dengan mulusnya, dengan lancarnya. Tak ada seorang pun yang mengantisipasinya. Oleh karena itu, peristiwa itu semestinya sangat mengejutkan petinggi Republik Indonesia yang berada di atas panggung mendampingi Presiden.

Peristiwa itu jelas menunjukkan betapa rapuhnya pengamanan Presiden. Kejadian itu juga memperlihatkan bahwa aparat keamanan telah kecolongan dengan cara yang paling gamblang penyamarannya, yaitu menyusup ke dalam acara resmi. Padahal, pergelaran tarian perang Cakalele itu tidak ada dalam daftar acara.

Tarian hanyalah sebuah simbol, hanyalah sebuah bentuk ekspresi. Yang perlu diwaspadai adalah pesan atau substansi yang hendak disampaikan yang diperkuat oleh fakta ada penari yang membawa bendera RMS. Sebuah message yang dapat dibaca sangat gamblang, yaitu pernyataan perang untuk mendirikan Republik Maluku Selatan.

Itu semua bukti bahwa gerakan separatis, gerakan hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) belum seluruhnya tumpas, apalagi habis hingga ke akar-akarnya. Yang terjadi di Ambon kemarin bahkan dengan terang-terangan diperlihatkan di hadapan Presiden Republik Indonesia.

Adalah fakta bahwa bagi sebagian kalangan, NKRI belum final. Masih saja bersemi kehendak memisahkan diri. Sebuah pilihan yang semestinya tidak boleh diberi ruang, dan oleh karena itu harus dihadapi dengan tegas. Tidak membiarkannya seperti memelihara anak harimau, yang pada gilirannya akan menerkam induknya.

Setiap pemberontakan tentu memiliki alasannya sendiri, yang antara lain berpangkal pada ketidakadilan perlakuan pusat terhadap daerah. Oleh karena itu, menghabisi separatisme semata dengan operasi militer, sudah terbukti tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Harus juga ada penyelesaian yang berdimensi sosial-ekonomi-kultural, yang memperbaiki kehidupan lokal. Bahkan, sampai memberikan ruang bagi tumbuhnya politik lokal sebagaimana terjadi di Aceh. Harus ada perbaikan kehidupan di tingkat lokal sehingga mampu mengobati perlakukan pusat yang tidak adil di masa silam.

Langkah lain ialah mestinya otonomi daerah mampu menjawab masalah-masalah daerah dengan mengedepankan kearifan lokal dan sekaligus dapat memadamkan nafsu sentrifugal. Dalam perspektif ini, mestinya anggota Dewan Perwakilan Daerah tetap hidup dan mangkal di daerah pemilihannya, sehingga juga menjadi perekat dan dinamisator NKRI di tingkat konstituennya.

Semangat kebangsaan memang bukan perkara yang taken for granted, dan NKRI bukan pula sesuatu yang jatuh dari langit dan terbentuk dengan sendirinya. Bahkan, tantangan yang dihadapi semakin besar, karena berbagai paradoks menyertai perjalanan bangsa, seperti semakin hebat otonomi justru semakin potensial remuk redam sebagai bangsa. Dalam keprihatinan itulah tari Cakalele liar di hadapan Presiden harus lebih dalam dibaca dan diwaspadai.

Media Indonesia, Sabtu, 30 Juni 2007


Blog Stats

  • 791,644 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.