Archive for the 'Sidang IMF' Category

Bank Dunia dan IMF Perlu Reformasi

Republika, Jumat, 22 September 2006 Pemilihan Singapura sebagai tempat sidang Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia barangkali memang tepat. Karena, baik Singapura maupun kedua lembaga keuangan dunia itu, sama-sama sebuah organisasi yang tidak demokratis.

Singapura jelas, kebebasan menyuarakan pendapat sangat dibatasi. Pemerintahannya otoriter. Sehingga, maklum kalau kemudian sidang tandingan dari lembaga swadaya masyarakat internasional ditolak. Bahkan aktivis pun langsung dideportasi.

Bagaimana dengan IMF dan Bank Dunia? Sama saja, hampir tidak ada sentuhan demokratis dalam menjalankan misinya. Mereka banyak disetir oleh negara-negara kaya, terutama Amerika Serikat. Bahkan boleh dikatakan keduanya merupakan perpanjangan tangan kepentingan Amerika Serikat.

Kehadiran IMF sebagai ‘penyelamat’ negara yang sedang sekarat sebagaimana Indonesia pada masa krisis dulu, saat ini mulai diragukan. Karena, kenyataannya, nyaris tidak ada negara yang bangkit dari keterpurukan setelah masuknya IMF. Justru pengorbanan rakyat yang lebih banyak.

Di Indonesia, salah satu rekomendasinya adalah likudasi 16 bank pada masa krisis. Ketika itu dilaksanakan, krisis ekonomi makin parah. Uang menjadi langka, bunga melejit, masyarakat kelaparan. Tapi IMF masih merasa benar.

Kegagalan IMF di berbagai negara telah mengakibatkan negara yang diberi pinjaman kapok. Beberapa negara telah mengembalikan pinjamannya, seperti Brasil yang pada 2002 memperoleh 30,4 miliar dolar dan masih tersisa 15,46 miliar dolar langsung dilunasi.

Kemudian Argentina yang pada 2001 menarik 13,7 miliar dolar, dan tersisa 9,81 miliar dolar juga dilunasi. Dan sekarang Indonesia yang seharusnya baru lunas 2010 dipercepat pembayarannya akhir tahun ini dengan sisa utang 3,8 miliar dolar.

Akibatnya, piutang IMF menyusut drastis. Kalau pada 2003 total piutang mencapai 72 miliar SDR (special drawing right–satuan mata uang yang dipakai IMF senilai Rp 13.400), per Agustus silam tinggal 18,2 miliar atau merosot 75 persen.

Bagi IMF kondisi tersebut seharusnya memprihatinkan, karena perputaran dana IMF tergantung dari seberapa besar pinjaman diberikan. Karena itu mereka perlu mereformasi diri agar keberadaannya di antara negara-negara anggota bisa bermanfaat, bukan malah menjadi alat penghisap.

Bagitu juga Bank Dunia. Sejak kepemimpinan Paul Wolfowitz, korupsi menjadi agenda khusus. Negara yang terbukti mengkorupsi dana Bank Dunia akan distop bantuannya. Tapi sebetulnya dia juga tahu bahwa orang-orang Bank Dunia juga ikut korupsi.

Bank Dunia selama ini telah memberi pinjaman besar pada negara miskin, tetapi mereka juga menyuburkan korupsi di negara tersebut. Semestinya Bank Dunia juga bertanggung jawab atas korupsi yang menyebabkan rakyat miskin bertambah banyak.

Benar kata Menkeu Sri Mulyani dalam pidatonya di depan sidang IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga tersebut jangan hanya memberi khotbah kepada negara peminjam tetapi juga harus memiliki solusi konkret. Mereka tidak perlu ‘sok tahu’ terhadap kondisi ekonomi negara peminjam karena terbukti resep-resep mereka justru membuat sengsara.

Sebagai lembaga bergengsi, IMF dan Bank Dunia semestinya melakukan reformasi diri. Kondisi dunia sekarang ini sudah berbeda dengan ketika kedua lembaga tersebut didirikan beberapa dekade lalu. Jika mereka tetap seperti sekarang, kedua badan ini kelak akan tinggal sejarah.

Iklan

Bank Dunia

Tajuk Pikiran Rakyat Kamis, 21 September 2006

Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani minta Bank Dunia bekerja sama dalam investigasi dan mencari solusi bersama.

PERTEMUAN tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter International (IMF) yang tengah berlangsung di Balai Sidang Suntec Singapura, tidak luput dari perhatian kita. Pasalnya, peran dan pengaruh kedua lembaga internasional ini kepada kita selama ini cukup besar. Apalagi, akibat peran dan pengaruhnya itu pula, kerap menimbulkan kontroversial karena telah menembus batas-batas kedaulatan negara.

Peran IMF di Indonesia boleh jadi lebih dulu populer dibandingkan dengan Bank Dunia. Hal itu terutama terkait dengan upaya membangun kembali perekonomian kita pascakrisis moneter tahun 1998. Saat itu, IMF menetapkan sejumlah persyaratan yang dikenal sebagai Letter of Intent (LoI) kepada pemerintah kita yang terkesan sangat inferior, tak bisa berkutik. Kini popularitas Bank Dunia di mata kita juga sedang menanjak.

Seperti tidak mau kalah dengan IMF, Bank Dunia dalam beberapa bulan terakhir telah mem-blow up adanya praktik korupsi di Indonesia atas dana bantuannya di dua projek. Masing-masing, Projek Transportasi Daerah untuk Indonesia Timur (Eastern Indonesia Regional Transport Project – EIRTP), dan Projek Infrastruktur Jalan Strategis (Strategic Roads Infrastructure Project – SRIP).

Dalam pernyataannya, Bank Dunia mengaku telah menyelesaikan penyelidikan atas bukti-bukti yang ditemukan pada perusahaan konsultan dalam pelaksanaan EIRTP dan persiapan SRIP. Bukti itu berupa pemberian fasilitas dan sarana gratis sekira 300.000 dolar AS kepada pejabat-pejabat Departemen Pekerjaan Umum. Sedangkan, nilai pelaksanaan kontrak dan persiapan kedua projek itu sebesar 6 juta dolar AS.

Pernyataan Bank Dunia itu tentu cukup menohok kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Menteri Pekerjaan Umum untuk mengambil tindakan guna penyelidikan tersebut.

Di sisi lain, pada acara pertemuan tahunan Bank Dunia-IMF ini, pemerintah mempertanyakan langkah Bank Dunia terutama menyangkut proses investigasi atas kasus korupsi tersebut. Pemerintah melalui Menkeu Sri Mulyani minta Bank Dunia bekerja sama dalam investigasi dan mencari solusi bersama. Karena pada dasarnya, pemerintah berkomitmen memberantas korupsi. Dengan kerja sama ini, diharapkan sesuatu yang telah dikorupsi bisa dilacak dan dikembalikan.

Untuk itu, pemerintah juga minta agar Bank Dunia bisa lebih terbuka dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi dan tidak hanya mem-blow up pemberitaannya saja, tetapi implementasi penyelesaiannya sangat diperlukan.

Kita berharap agar Bank Dunia juga tidak cuci tangan atas kasus-kasus seperti itu. Seperti yang disampaikan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), seharusnya lembaga internasional itu mau berbagi tanggung jawab terhadap utang yang telah dikorupsi. Alasannya, Bank Dunia tahu tentang praktik itu, karena terlibat langsung dalam setiap tahap perencanaan sampai pelaporan projek. Komitmen pemerintah memang harus dibarengi dengan kesungguhan dan dukungan semua pihak. Apalagi, jika kasus- kasus itu melibatkan elite pemerintah, pengusaha besar, dan pihak-pihak berpengaruh.***

Kita yang Tentukan Ekonomi

Tajuk Kompas Kamis, 21 September 2006Kesan yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani Indrawati pada Pertemuan IMF dan Bank Dunia sangat tegas. Lembaga keuangan dunia itu jangan terus mendikte.

Pernyataan yang sangat terang benderang itu sangat dinantikan banyak pihak, terutama negara-negara berkembang. Sejauh ini tidak ada pejabat resmi yang mau berterus terang seperti itu. Bahasa yang dipakai terlalu bersayap sehingga tidak cukup dimengerti apalagi oleh lembaga seperti IMF dan Bank Dunia yang tidak mau peduli terhadap berbagai kritikan yang disampaikan.

Peraih Nobel Ekonomi Joseph Stiglitz, yang pernah bekerja pada lembaga itu, sudah menuliskan dalam banyak bukunya tentang kekeliruan yang dilakukan IMF. Betapa peran yang seharusnya dijalankan untuk menjaga kestabilan ekonomi dunia ditumpangi oleh berbagai kepentingan. Yang paling menonjol dan terus didengungkan adalah soal demokratisasi.

Kita tidak menentang atau tidak mendukung demokrasi. Hanya saja harus diingat bahwa demokrasi bukanlah sebuah sistem yang sempurna. Ia hanyalah yang terburuk kedua, second worst, dari sistem lain yang ada. Karena bukan sistem yang sempurna, janganlah hal itu dilakukan secara cepat dan seketika.

Pengalaman di banyak negara menunjukkan, karena kepentingan politik lebih besar daripada penataan ekonominya, kondisi ekonomi dari negara yang dibantu justru semakin buruk setelah didatangi orang-orang IMF. Itulah yang juga dirasakan oleh kita sekarang ini, yakni ekonomi tidak pernah bisa pulih, malah angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Penjelasan Menkeu semakin menegaskan bahwa pada akhirnya kita sendirilah yang harus menata ekonomi. Karena itu, janganlah kita hanya manggut-manggut ketika tim ekonomi dari luar negeri itu datang ke sini. Selain kualifikasinya yang tidak lebih hebat daripada ahli ekonomi kita, bagaimana dalam waktu satu-dua minggu mereka memahami akar persoalan ekonomi kita.

Sekarang ini saatnya bagi kita untuk menentukan sendiri arah pembangunan perekonomian kita. Bukan berarti kita menutup diri dan tidak mau mendengar masukan dari orang lain, apalagi dikatakan xenophobia, tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan terhadap nasib diri kita. Orang asing boleh memberikan pandangan, tetapi keputusan akhir harus ada pada kita.

Tentang arah pembangunan ekonomi negara ini, banyak ahli sebenarnya sudah menetapkannya. Terakhir, misalnya, rumusan itu dibuat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia setelah mereka berkongres di Manado. Persoalannya, kita sering kali lebih kagum kepada orang-orang asing daripada bangsa sendiri. Akibatnya, rumusan sebaik apa pun akhirnya hanya disimpan di dalam laci.

Sekarang beranikah kita tidak hanya berbicara, tetapi menetapkan arah pembangunan ekonomi itu berdasarkan apa yang memang hendak kita kerjakan. Tugas Menkeu Sri Mulyani untuk menyampaikan ke dalam, menyampaikan kepada kabinet bahwa cukuplah sudah kita mendengar konsep-konsep dari luar. Sekarang saatnya bagi kita untuk menentukan nasib kita sendiri dalam membenahi berbagai persoalan ekonomi.

Jangan Sandera Dana Bantuan

Tajuk Republika Selasa, 19 September 2006 Hari ini Sidang Tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) digelar. Pertemuan dua lembaga dunia yang selama ini memberikan bantuan dana pembangunan negara-negara berkembang juga negara miskin itu, mestinya memberikan harapan bagi pengurangan penduduk miskin. Namun, yang terjadi malah sebaliknya.

Presiden Bank Dunia, Paul Wolfowitz, melontarkan sebuah gagasan baru terkait perubahan kerangka kerja Bank Dunia. Selama ini bantuan berupa pinjaman lunak diberikan berdasarkan proyek-proyek yang dibutuhkan sebuah negara (baik kesehatan, pendidikan, dan semacamnya). Konsep baru yang dilontarkan Wolfowitz tak lagi seperti itu.

Dana bantuan, baik untuk program pengentasan kemiskinan, pendidikan, maupun kesehatan, hanya akan diberikan jika negara bersangkutan memperlihatkan kemajuan, sesuai takaran (standar) Bank Dunia, dalam pelaksanaan kebijakan antikorupsi. Artinya, jika Bank Dunia menilai pelaksanaan kebijakan antikorupsi di sebuah negara kurang memuaskan, maka dana bantuan, termasuk untuk pengentasan kemiskinan, tak akan diberikan. Kabarnya gagasan ini sudah diterapkan di Kenya, India, Bangladesh, dan Kamerun.

Konsep pemberian bantuan disertai prasyarat seperti itu memang terkesan bergaya khas Amerika Serikat (AS). Pasalnya, memang hanya AS-lah yang sepenuhnya mendukung konsep tersebut. Tapi tidak negara lain. Inggris malah mengancam tak akan memberikan donor bagi Bank Dunia jika gagasan baru kerangka kerja Bank Dunia tadi diberlakukan. Prancis, Jerman, dan Belanda bahkan juga merasa khawatir dengan gagasan tadi.

Sepintas gagasan ‘menyandera’ dana bantuan demi mengikis korupsi memang menguntungkan bagi pemberantasan korupsi, terutama di negara berkembang maupun negara miskin. Namun sesungguhnya, dengan cara seperti itu, Bank Dunia justru memperlambat pengentasan kemiskinan, bahkan mungkin malah menambah.

Siapa pun, di negara manapun, sudah sepantasnya menabuh genderang perang terhadap korupsi. Dana bantuan, apalagi yang bersifat pinjaman, perlu dikontrol secara ketat sehingga benar-benar jatuh ke program yang membutuhkan, dan bukan ke kantong-kantong pribadi penguasa. Tapi, pemberantasan korupsi jelas bukan pekerjaan sehari dua hari. Sulit rasanya membayangkan pembangunan dan pengentasan kemiskinan sebuah negara harus terhenti demi menunggu negara tersebut bebas korupsi.

Jadi, sudah selayaknya semua pihak tidak berpaling dari upaya-upaya pengentasan kemiskinan dunia, sesulit apa pun situasi dan kondisinya. Dana bantuan program kesehatan, pendidikan, juga proyek infrastruktur, tidak seharusnya dijadikan ‘sandera’, dan baru dibebaskan setelah sebuah negara secara sepihak dinilai bebas korupsi. Dengan gagasan ini, seolah-olah kita sedang menghukum orang-orang dan penduduk miskin atas kesalahan (korupsi) yang dilakukan pejabat-pejabat pemerintahan atau kalangan penguasa.

Sungguh itu sebuah gagasan yang sama sekali tidak fair. Dan Indonesia, yang kini memiliki menteri keuangan terbaik Asia 2006 versi Emerging Market, dan menteri keuangan of the year 2006 versi Euromoney, sepatutnyalah menolak keras gagasan kerangka kerja baru Bank Dunia ini. Upaya-upaya memberantas korupsi dan pengentasan kemiskinan sebaiknya bisa berjalan bersamaan, dan bukan menjadi prasyarat bagi salah satunya.

Bank Dunia dan IMF harus mampu menempatkan diri dalam posisi yang tepat di antara negara-negara donor dan penerima bantuan di seluruh dunia. Bukan bertindak bagai juri, apalagi hakim.

Dari IMF Diharapkan Perbaikan Nyata

Tajuk Kompas, Selasa, 19 September 2006

Selama dua hari mulai Selasa (19/9) ini, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia melangsungkan sidang tahunan di Singapura.

Dari berita kita mengikuti, dalam sidang tahunan kali ini akan dibahas berbagai agenda reformasi, yang jika diwujudkan akan memberi hak suara lebih besar kepada ekonomi yang tumbuh pesat, seperti China, Korea Selatan, Meksiko, dan Turki. Tetapi, meskipun ada alasannya, langkah itu sendiri tak disambut baik oleh negara-negara berkembang besar lain, seperti India, Brasil, dan Mesir, juga Argentina, yang merasa tidak mendapat manfaat berarti dari pembaruan tersebut.

Di luar agenda tersebut, kalangan LSM lebih tertarik untuk melihat sidang tahunan ini dari sudut pandang lain. Dari pengalaman selama ini, negara berkembang jadi gamang mengutang kepada IMF. Beberapa lainnya berupaya keras untuk segera membayar utangnya.

Dari hasil riset yang dilakukan oleh puluhan LSM dari berbagai penjuru dunia ditemukan, IMF masih mengalami masalah kredibilitas hampir 10 tahun setelah terjadinya krisis finansial Asia. Hal inilah yang lalu mendorong banyak negara untuk segera lepas dari lilitan pengawasannya. Di antara contoh kegagalan shock therapy IMF yang dikutip LSM adalah default-nya 100 miliar dollar AS dari 140 miliar dollar AS utang luar negeri Argentina di tahun 2002.

Sementara itu, seperti dikutip kantor berita AFP, Thailand pada tahun 2003 telah membayar sebagian besar utangnya ke IMF dan segera menyatakan diri terbebas dari lilitan utang. Indonesia sendiri mengakhiri persetujuan utang tahun 2003 dan berencana membayar utang ke IMF dalam tempo dua tahun mendatang.

Mengapa terjadi fenomena seperti ini? Sebagian jawabannya menyebut, banyak resep yang diterapkan IMF untuk pinjaman yang diberikannya justru memperburuk krisis dan buntutnya menambah kemiskinan. Ini yang menjelaskan mengapa peminjam besar Asia, seperti Filipina dan India, lalu menahan diri untuk melakukan pinjaman baru. Brasil dan Argentina belum lama ini juga menyatakan tidak akan meminjam lagi dari IMF.

Berbagai pendapat, antara tuntutan untuk mendapat hak suara lebih besar, juga suara LSM yang menuntut IMF dibubarkan saja, menggarisbawahi perubahan yang ada dewasa ini. Fragmentasi sempat membayangi organisasi yang didirikan tahun 1940-an untuk menstabilkan ekonomi dunia.

Negara-negara kaya berkepentingan agar fragmentasi tidak terjadi. Tetapi, relevansi IMF hanya akan riil dirasakan kalau memang kiprahnya menghasilkan perbaikan, bukan sebaliknya.

Memanfaatkan Sidang Bank Dunia-IMF

Tajuk Sinar Harapan, 18 September 2006

Penyelenggaraan Sidang Tahunan Bank Dunia-Dana Moneter Internasional (IMF) di Singapura, 19-20 September 2006, menjadi batu ujian dalam penyediaan ruang bagi demokrasi di Singapura. Ratusan aktivis LSM yang sangat kritis terhadap sepak terjang lembaga-lembaga multilateral, perusahaan-perusahaan multinasional dan pemerintahan negara-negara kapitalis dilarang masuk. Anehnya, Indonesia yang merupakan negara demokrasi ketiga terbesar di dunia dengan sangat berlebihan mengawasi aktivitas LSM yang berkumpul di Batam.

Sikap pemerintah Singapura yang alergi terhadap demonstrasi menimbulkan kritik, lantaran yang tidak diizinkan datang juga termasuk LSM yang sudah diakreditasi IMF. Presiden Bank Dunia Paul Wolfowitz misalnya, menilai larangan itu merusak citra Singapura.

Singapura memang ketinggalan dalam membuka kran demokrasi. Para pemimpinnya khawatir demokrasi hanya akan menciptakan ketidakstabilan yang pada akhirnya cuma bakal merusak kemajuan dan kesejahteraan yang telah dicapai. Mereka yakin harus ada yang dikorbankan dalam mencapai target tertentu. Keengganan untuk membuka keran demokrasi menguat setelah melihat praktik demokrasi di Indonesia. Atas nama demokrasi, demonstrasi yang disertai kekerasan maupun damai terjadi di mana-mana. Demokrasi yang kebablasan ini menciptakan citra buruk hingga turis apalagi investor enggan datang.


Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.