Archive for the 'Skandal' Category

Pansus Orang Hilang Untuk Siapa

Ide untuk menggelar kembali masalah penculikan aktivis di tahun 1998 semakin mendapat tempat apalagi dengan diakomodasinya hal itu oleh unsur pimpinan DPR. Pansus itu sendiri dijadwalkan akan bekerja dalam beberapa pekan ini untuk melakukan penelusuran atas masih adanya beberapa aktivis mahasiswa yang belum diketahui rimbanya sampai sekarang.
Memang penculikan aktivis pernah marak menjelang kejatuhan rezim Soeharto. Tetapi kasus hukumnya bukan tidak dilakukan. Prabowo, mantan Danjen Kopassus bahkan sudah diberikan pensiun dini karena kasus itu. Dia dianggap bertanggung-jawab terhadap keberadaan Tim Mawar, yang dituding bekerja untuk menculik para aktivis yang kala itu dengan kerasnya menentang rezim Orde Baru.
Tetapi persoalan kelihatannya belum berhenti karena menurut Kontras, masih ada mahasiswa yang belum ditemukan. Termasuk juga di dalamnya masalah kekerasan yang melanda mahasiswa pada tragedi Trisakti dan beberapa kasus lainnya. Hanya saja, Kontras justru mempertanyakan kepentingan membangkitkan lagi Pansus itu sekarang.
Menjelang pemilu 2004 yang lalu ada semacam selebaran yang muncul di tengah masyarakat yang seolah menciptakan ketakutan pada bahaya kekerasan yang dibawa oleh militer. Persis saat itu, pembunuhan aktivis Munir juga terjadi. Beberapa isu yang beredar menyatakan bahwa militerisme bisa menjadi bahaya baru bagi negara ini. Tetapi toh, Presiden Yudhoyono dengan latar belakang militer tetap juga terpilih.
Sekarang ini, dengan keberadaan pansus, tentunya bisa ditebak siapa yang diuntungkan. Yang pasti, kalau melihat konteks Pilpres, yang diuntungkan adalah capres dari kalangan sipil. Tentu capres dari kalangan militer pasti akan mungkin tersangkut, meski itu hanya rumor. Di dalamnya disebut nama-nama petinggi militer, semisal Wiranto, Prabowo, bahkan SBY.
Barangkali sepintas memang semuanya berjalan apa adanya. Tetapi menggunakan isu yang sebenarnya sangat sarat dengan kemanusiaan untuk dan demi kepentingan politik, jelas sangat riskan. Mereka yang ingin membawa kasus ini kembali ke permukaan jelas hanya menginginkan popularitas tertentu.
Mengapa kita katakan demikian? Karena sudah sejak lama sebenarnya DPR kita minta memberikan perhatian pada masalah ini. Bukan sekali dua kali kalangan aktivis memberikan dukungan kepada DPR supaya kasus ini bisa diinvestigasi. Tetapi yang namanya lembaga politik, kelihatannya isu orang hilang hanya menarik kalau berhubungan dengan tujuan politik tertentu, yang pada waktunya digunakan sebagai alat politik juga nantinya.
Beberapa kali isu Ham justru mentok di DPR. Yang namanya pelanggaran HAM bisa mentah kembali di DPR meski banyak pihak menyatakan bahwa jelas-jelas ada sesuatu yang salah di sana. Tetapi komitmen yang rendah hanya menjadikan DPR sebagai lembaga yang acuh terhadap persoalan kemanusiaan selama ini.
Kita mencermati hal ini dengan baik dan mengingatkan bahwa masalah kemanusiaan yang terjadi pada mereka yang hilang jangan sampai membawa keluarga dan rekan-rekannya pada kehilangan yang lebih dalam kalau Pansus ini hanya digunakan untuk mempermainkan mereka. Mereka sudah cukup terluka dengan masalah ini, dan jangan sampai terluka lagi karena kalau kelak kasus ini terbukti hanya isapan jempol politik.
Kita berharap bahwa elemen semisal Kontras bisa memberikan kontra wacana yang juga berimbang. Pansus bisa bekerja, tentu dengan fakta yang sepenuhnya benar dan dengan keinginan untuk menguak kebenaran. Bukan demi tujuan sempit pemenangan pemilu 2009 semata. (***)

Sinar Indonesia Baru, Oktober 23rd, 2008

Vonis untuk Jaksa Urip

Hukuman itu akhirnya jatuh juga. Majelis hakim memvonis jaksa penuntut umum Urip Tri Gunawan dengan hukuman 20 tahun penjara!

Vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu lebih berat daripada tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 15 tahun penjara. Vonis itu tercatat sebagai vonis terberat dalam sejarah pemberantasan korupsi pada era reformasi.

Jaksa Urip ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2 Maret 2008 ketika menerima uang sebesar 660.000 dollar AS dari Artalyta Suryani berkaitan dengan kasus yang dia tangani. Artalyta sendiri sudah lebih dahulu dijatuhi hukuman lima tahun penjara.

Skandal perdagangan perkara pada era reformasi ini telah memakan korban dua jaksa agung muda di lingkungan Kejaksaan Agung yang kehilangan jabatan. Jaksa Agung Hendarman Supandji dalam sebuah kesempatan mengemukakan bahwa kredibilitas Kejaksaan Agung begitu terpuruk akibat kasus itu.

Dua puluh tahun penjara adalah hukuman maksimal yang tentunya berat bagi Urip, termasuk keluarganya. Kariernya sebagai jaksa praktis habis. Sejak ditangkap, Urip terus berupaya menyangkal dan menyusun alibi atas penerimaan uang itu. Bahkan, saat di dalam tahanan, ia masih bisa berkomunikasi melalui telepon dengan Artalyta untuk menyusun skenario penyelamatan diri.

Namun, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, skenario untuk penyelamatan itu kehilangan rasionalitas dan dasar pijakannya. Boleh jadi, hukuman berat itu sebagai buah dari pembelaannya di dalam ataupun di luar persidangan. Urip sendiri masih bisa mengajukan banding atas putusan itu.

Majelis dalam pertimbangannya mengemukakan, Urip terbukti bekerja sama dengan Artalyta untuk melindungi Sjamsul Nursalim. Urip menurut majelis juga telah melobi auditor Badan Pemeriksa Keuangan agar perkara Sjamsul tidak diarahkan ke pidana, tetapi ke perdata. Majelis juga menilai Urip terbukti tidak independen karena telah memenuhi perintah Artalyta. Urip terbukti mengomersialkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Tindakannya telah menimbulkan apriori terhadap penegak hukum.

Hukuman bagi Urip memang terasa berat bagi yang menjalani, tetapi boleh jadi itulah jalan untuk menimbulkan efek jera dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, Urip adalah seorang jaksa yang mempunyai tugas memberantas korupsi.

Perbuatan Urip bukan tidak mungkin adalah perilaku umum penegak hukum. Mencermati pertimbangan majelis, ada indikasi keterlibatan jaksa lain di sekitar Urip. Putusan itu juga mengindikasikan ada yang tidak beres dalam penanganan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang melibatkan Sjamsul Nursalim.

Agar asas keadilan bisa dicapai, mereka yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum, sedangkan penanganan kasus BLBI Sjamsul Nursalim juga harus dituntaskan secara hukum.

Kompas, 5 September 2008

Menteri Sontoloyo

BANGUNAN Kabinet Indonesia Bersatu mestinya kukuh. Sebab hampir separuh personelnya berasal dari delapan kendaraan politik berbeda. Jabatan kepartaian mereka pun rupa-rupa. Mulai ketua umum, ketua majelis pertimbangan, ketua pemenangan pemilu, ketua dewan pakar, wakil bendahara, penasihat, mantan sekjen, hingga sekadar kader parpol.
Mestinya, bangunan kabinet itu tidak goyah dihantam badai angket seandainya delapan partai sebagai tiang penyangga koalisi dibangun di atas fondasi kepentingan rakyat. Sayangnya, koalisi pemerintahan saat ini justru dibangun di atas pasir kepentingan yang setiap saat bisa roboh ditiup angin kepentingan parlemen. Tragisnya lagi, kepentingan parlemen dikendalikan dari dalam tubuh kabinet sendiri.
Tiupan angin kepentingan itu semakin kencang di tahun politik ini. Sebentar lagi memasuki tahun pemilu. Dalam menghadapi tahun pemilu itu, para menteri asal partai mulai bermain politik dua kaki. Kaki yang satu kukuh mempertahankan jabatan menteri, sedangkan kaki satu lagi ikut menggoyang kabinet. Tujuan berpolitik dua kaki itu tentu saja merongrong wibawa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar popularitasnya merosot.
Penggunaan hak angket atas kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan
bakar minyak adalah contoh paling nyata politik dua kaki yang disutradarai para pembantu Presiden. Mereka menyetujui penaikan harga minyak di depan Presiden. Di belakang Presiden mereka justru menyuruh, atau setidaknya membiarkan, fraksi mereka di DPR menggebuk kebijakan pemerintah. Bahkan, hak angket itu sendiri justru dipelopori partai yang menjadi penyangga kabinet.
Hak angket dibahas dalam Rapat Paripurna DPR, pekan lalu. Semula, lima fraksi mendukung kebijakan pemerintah dengan menolak angket. Lima fraksi itu adalah Partai Demokrat, Golkar, PPP, Partai Damai Sejahtera, dan PKS. Hanya kader Partai Damai Sejahtera yang tidak berada dalam kabinet. Pada saat voting, PPP, PKS, dan PDS tiba-tiba merapatkan diri ke dalam barisan pendukung angket. Hanya Demokrat dan Golkar yang tetap ‘pasang badan’ membela kebijakan pemerintah.
Pasang badan membela kebijakan pemerintah adalah konsekuensi logis sebagai partai penyangga koalisi. Memang demikian fatsun politiknya. Jika tidak mau menjadi penyangga, ya tarik kader partai dari koalisi. Menggebuk kebijakan pemerintah dengan tetap mempertahankan kader partai menikmati kursi kabinet beserta seluruh kekuasaannya, itu namanya pengkhianat. Mau enaknya saja.
Jadi, sangatlah jelas, para menteri asal partai mulai meninggalkan etika politik hanya untuk kepentingan pragmatis memenangi pemilu. Mereka mempraktikkan jurus politik cuci tangan. Setelah menyetujui penaikan harga BBM, mereka mencuci tangan seolah-olah mereka tidak terlibat dalam kebijakan itu. Untuk itulah mereka menyuruh atau membiarkan fraksi mereka di DPR menentang kebijakan pemerintah dengan menyetujui penggunaan hak angket.
Mereka itulah yang masuk kategori menteri sontoloyo. Menteri yang sesungguhnya menjadi musuh dalam selimut Presiden. Mereka menikam Presiden dari belakang dengan membiarkan fraksi di DPR menyetujui penggunaan hak angket. Mereka lihai bersilat lidah dengan menyebutnya sebagai dinamika lapangan atau improvisasi fraksi.
Tidak ada gunanya Presiden memelihara pembantu yang plintat-plintut. Kabinet harus dibersihkan dari musuh dalam selimut dan menteri sontoloyo layak dibuang. Memelihara menteri sontoloyo sama saja menggorok leher sendiri. Tinggal menunggu waktunya menteri sontoloyo itu berulah lagi.
Media Indonesia, Senin, 30 Juni 2008 00:01 WIB

Slank dan Reaksi DPR

DEWAN Perwakilan Rakyat kian lama semakin menunjukkan wajah aslinya. Bukan mengedepankan sosok demokrasi sebagai amanat reformasi, melainkan justru sebaliknya. Wajah tirani.

Wajah itulah yang ditampilkan DPR sebagai reaksi atas kritik grup band Slank dalam lagunya Gosip Jalanan. Dalam lirik lagu itu memang disebutkan: Mau tau gak mafia di Senayan, kerjanya tukang buat peraturan, bikin UUD ujung-ujungnya duit… Kata-kata itulah yang menyulut kemarahan DPR. Lewat Badan Kehormatan DPR, mereka tadinya berencana menggugat Slank. Namun, dibatalkan bersamaan dengan tertangkapnya anggota DPR Al Amin Nasution oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/4) lalu, karena diduga terlibat suap.

Reaksi DPR yang lebih menonjolkan emosi ketimbang nurani kian memperlihatkan mereka yang berkantor di Senayan itu makin menjauhkan diri dari tuntutan reformasi.

Padahal, kritik lewat medium lagu maupun medium apa pun merupakan salah satu sumber energi yang menggerakkan roda demokrasi. Tanpa ada kritik sama artinya demokrasi telah mati.

Reformasi memang telah banyak mengubah wajah DPR. Dari semula sebagai lembaga yes man, DPR kini menjadi pusat kekuasaan paling berpengaruh. Lewat perannya di bidang perundang-undangan, anggaran, pengawasan, dan perwakilan, DPR kian kemaruk kekuasaan.

DPR bisa mengawasi pemerintah dan menentukan jabatan-jabatan penting di republik ini, tapi tidak ada satu pun lembaga negara yang punya hak mengawasi DPR. Pengawasan hanya datang dari publik dan dalam batas-batas tertentu dari partai yang memiliki anggota di Senayan.

Dengan kekuasaan yang besar minus pengawasan, DPR dengan leluasa bisa bertindak sesuka hati. Ironisnya, apa yang dilakukan DPR justru untuk memenuhi hasrat mereka sendiri. Mulai dari gaji, fasilitas, maupun tetek bengek lainnya. Semua mulus bisa diwujudkan tanpa ada hambatan dari lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Itulah yang membangun tirani DPR. Namun, justru di lembaga tinggi inilah bersarang penyakit korupsi paling parah. Tidak mengherankan berbagai survei menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup.

Ada banyak kasus berbau korupsi yang melibatkan anggota dewan. Mulai dari kasus percaloan, aliran dana Departemen Perikanan dan Kelautan, aliran dana Bank Indonesia, hingga sederet kasus lainnya.

Hanya saja, belum ada satu pun anggota dewan aktif yang bisa diseret ke pengadilan. Kalaupun ada, kasusnya kemudian hilang entah ke mana.

Yang menonjol justru kasus korupsi yang melibatkan anggota dewan di daerah. Data KPK tahun 2006 menyebutkan ada 1.000 anggota dewan yang terlibat kasus korupsi, 300 di tingkat provinsi dan 700 di kabupaten/kota.

Karena itu, penangkapan anggota DPR Al Amin Nasution mencerminkan kalau lirik lagu Slank benar-benar diangkat dari realitas sosial. Bahwa memang ada mafia Senayan, seperti juga masih kentalnya mafia peradilan.
 
Media Indonesia, 13 April 2008

Menakar Kembali Hubungan dengan Malaysia

MALAYSIA akhirnya meminta maaf kepada Indonesia terkait kasus pemukulan wasit karate Indonesia Donald Pieter Luther Kolopita oleh empat polisi Diraja Malaysia. Permohonan maaf yang disampaikan melalui telepon oleh Perdana Menteri Abdullah Ahmad Badawi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (30/8) malam itu, telah membuat kebekuan di antara kedua bangsa yang berlangsung sepekan terakhir ini mulai mencair.

Patut dihargai sikap Perdana Menteri Badawi yang masih memperlihatkan kearifan dan niat untuk mempertahankan persaudaraan dengan Indonesia. Ini adalah sikap terpuji yang tidak diperlihatkan tatkala negeri itu mengutus menteri luar negeri dan Kepala Kepolisian Diraja Malaysia.

Jauh lebih terpuji lagi adalah bila Malaysia bersedia mengungkapkan permohonan maaf itu secara lebih lugas dan terbuka, bukan melalui sambungan telepon. Dan jauh lebih melegakan serta membesarkan hati bila hal itu disampaikan secara langsung oleh pihak Malaysia di hadapan publik Indonesia melalui media massa. Bukan melalui Juru Bicara Presiden Republik Indonesia.

Tetapi, itulah pilihan Malaysia dalam bersikap. Ia, suka tidak suka, mau tidak mau harus dihargai dan dihormati sebagai sebuah pilihan yang tentu telah dihitung segala latar belakang, untung-rugi, dan dampak serta konsekuensinya.

Memburuknya hubungan Indonesia-Malaysia bukan kali ini saja terjadi. Kasus pemukulan Donald yang menjadi tamu negara hanyalah sebuah petunjuk betapa kerikil tajam dalam hubungan kedua negara bukan saja selalu ada, namun juga cenderung meningkat intensitasnya.

Adalah tidak proporsional bila kasus Donald dibesar-besarkan dan dilebih-lebihkan, sehingga justru bisa mengganggu hubungan kedua negara. Namun sebaliknya sungguh tidak bijak bila kasus ini dibiarkan berlalu tanpa upaya untuk mengambil pelajaran agar peristiwa serupa atau yang jauh lebih buruk dapat diakhiri.

Yang harus ditekankan adalah pemerintah tidak boleh memersepsikan dan menangani kasus ini secara business as usual, seperti yang sudah-sudah.

Karena kalau itu opsinya, hampir dapat dipastikan kasus serupa akan terulang. Terlebih lagi, tidak ada jaminan bahwa proses hukum terhadap para penganiaya di negeri jiran itu akan berlangsung tuntas, setegas-tegasnya, serta seadil-adilnya.

Kata maaf dari Malaysia memang telah terucap. Tetapi bukan berarti semua telah berakhir. Apalagi kelugasan, ketulusan, dan keikhlasannya masih menjadi keraguan. Dan pula, hingga kini bangsa serumpun itu masih menyebut rakyat kita dengan sebutan berkonotasi merendahkan, yaitu Indon. Bukan Indonesia. Baik secara lisan maupun tulisan.

Adalah fakta bahwa Malaysia merasa dirinya sekarang lebih superior dalam banyak hal. Ekonominya lebih sehat, rakyatnya lebih sejahtera, negaranya lebih bersih dalam hal korupsi, dan lebih tegas membasmi narkoba. Bahkan, Indonesia kalah di Mahkamah Internasional sehingga dua pulau milik negeri ini dicaplok dengan sah oleh Malaysia.

Dengan seluruh keunggulan itu, ditambah kenyataan begitu banyak rakyat kita yang mencari makan di negeri jiran itu, menambah lengkap penilaian bahwa Indonesia memang rendah di mata Malaysia. Eksesnya adalah perlakuan hina dan semaunya menggunakan kekerasan fisik terhadap anak bangsa ini.

Oleh karena itu, tepat saatnya menakar kembali hubungan dengan Malaysia. Harus ada upaya sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mencermati, mengevaluasi, mengalkulasi, bahkan meninjau kembali kualitas hubungan kita dengan negeri jiran itu. Posisi Indonesia vis a vis Malaysia harus ditata ulang untuk meraih martabat dan kedudukan sederajat, sebaik-baiknya, dan semulia-mulianya.

Kasus Donald adalah momentum yang tepat untuk melakukan itu semua. Sudah saatnya untuk membuat Malaysia berhenti memperlakukan Indonesia dengan arogansi. Sudah saatnya membuat Malaysia menghapus kata Indon. Sudah saatnya membuat Malaysia menghormati harkat dan martabat Indonesia sebagai bangsa dan negara, sehingga ungkapan ‘Ganyang Malaysia’ tidak lagi muncul dalam kamus diplomatik Indonesia-Malaysia.

Media Indonesia, Minggu, 02 September 2007

Stop Penyiksaan TKI

Kisah pilu yang dialami Ceriyati binti Dapin seakan tiada habisnya. Belum lekang kepedihan luka fisik akibat penganiayaan oleh majikannya di Malaysia, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Brebes, Jawa Tengah itu, harus mendapati kenyataan pahit bahwa majikan wanita yang kerap menganiayanya dibebaskan.

Pembebasan oleh Polisi Malaysia itu tentu terasa menyesakkan. Bagaimanapun, penahanan Ivone Siew, sang majikan, adalah simbol awal keadilan yang harus didapat Ceriyati.

Sebaliknya, pembebasan itu dikhawatirkan menjadi awal kandasnya proses hukum atas kasus kekerasan fisik yang dialaminya.

Alasan Polisi Malaysia bahwa belum ditemukan bukti bahwa Ceriyati benar-benar disiksa Ivone bersamaan selesainya pemeriksaan, bagi kita terasa mengada-ada. Apalagi, di Malaysia diembuskan kabar bahwa Ceriyati sebenarnya berniat bunuh diri saat nekat turun dari lantai 15 menggunakan tali yang dibuat dari potongan kain. Semua itu seakan melengkapi derita Ceriyati.

Mendapati kenyataan tersebut, kita tentu khawatir, proses hukum kasus penganiayaan Ceriyati kembali kandas, sebagaimana kasus-kasus kekerasan terhadap TKI sebelumnya. Kasus Nirmala Bonat, TKI asal Nusa Tenggara Timur, yang tak kalah menghebohkan publik Malaysia dan Indonesia beberapa tahun lalu, juga tak berujung pada sanksi pidana terhadap majikan pelaku kekerasan.

Bahkan Nirmala dicegah kembali ke Malaysia untuk memberi kesaksian mengenai penganiayaan yang dialaminya, setelah dia sempat kembali ke kampung halamannya. Modus yang sama ditengarai kembali terjadi pada kasus Ceriyati, karena yang bersangkutan kini sudah berada di kampung halamannya.

Kita tentu menggugat sikap pemerintah dan aparat penegak hukum di Malaysia, yang tampaknya tak memiliki komitmen kuat untuk melindungi dan memproses hukum para majikan yang kedapatan memperlakukan buruh migran, khususnya TKI, secara tak adil. Penghormatan atas hak asasi manusia dan penegakan hukum, jelas tidak pernah dirasakan para TKI. Kasus-kasus kekerasan fisik dibiarkan larut seiring perjalanan waktu.

Akibatnya, perlakuan yang mengabaikan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, selalu terulang di Negeri Jiran itu. Para majikan tak pernah jera bertindak semena-mena, karena merasa didukung pemerintah dan aparat penegak hukum setempat, yang selalu kompromi dengan kejahatan yang mereka lakukan.

Melihat kondisi tersebut, kita juga menggugat sikap Pemerintah Indonesia, yang tampaknya tidak tegas terhadap pemerintah dari negara-negara TKI bekerja. Terulangnya kasus kekerasan fisik yang dialami TKI, membuktikan pemerintah kita tidak memberi perlindungan hukum yang memadai.

Adalah menjadi tugas pemerintah menjamin warganya diperlakukan secara adil dan manusiawi di mana pun berada dan apa pun profesi mereka. Jika Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendapat perlindungan hukum yang memadai saat dipermalukan di Australia, hal yang sama seharusnya juga diberlakukan kepada sesama anak bangsa.

Bertahun-tahun kita mengirim TKI ke luar negeri. Sayangnya, selama itu pula aturan yang ada tak kunjung mampu menjamin perlindungan hukum dan memanusiakan para “pahlawan devisa” ini. Pemerintah kita terkesan kurang memiliki posisi tawar terhadap pemerintah dari negara tempat TKI bekerja.

Kondisi bahwa negara lain membutuhkan TKI guna mendukung perekonomiannya, tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh Pemerintah Indonesia, untuk menuntut jaminan perlindungan hukum dan perlakuan yang layak bagi TKI.

Menanggapi pembebasan bekas majikan Ceriyati, saatnya pemerintah bersikap tegas terhadap Malaysia, dan menunjukkan keberpihakan terhadap nasib dan kepentingan warga negaranya. Kita harus belajar dari Filipina untuk masalah yang satu ini. Pembiaran atas kasus-kasus kekerasan yang menimpa TKI harus diakhiri.

Suara Pembaruan, 28 Juni 2007

Pelajaran Terakhir dari Ceriyati

TENAGA kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri selalu karib dengan empat hal. Pertama tidak memiliki dokumen resmi atau ilegal, kedua sering disiksa majikan, ketiga tidak menerima gaji, dan keempat diperas setelah kembali ke Tanah Air.

Cerita tentang empat hal tersebut senantiasa tidak berhenti. Selalu berulang dan berulang meski senantiasa dikecam berbagai kalangan. Terakhir kasus yang menimpa Ceriyati binti Dapin, seorang tenaga kerja Indonesia asal Brebes, Jawa Tengah, yang nekat kabur melalui jendela dari tempat majikannya di lantai 15 Apartemen Tamarind, Sentul, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (16/6) lalu. Ia meluncur menggunakan potongan-potongan kain yang diikat. Namun, Ceriyati gamang setelah berada di lantai 12. Ia enggan meneruskan aksinya karena takut, kemudian ditolong regu pemadan kebakaran.

Alasan Ceriyati melaksanakan aksi nekat itu sama seperti yang sudah sering terdengar dari para tenaga kerja Indonesia sebelumnya. Ia disiksa majikannya, selain lima bulan bekerja tidak menerima gaji sepeser pun.

Tragedi Ceriyati menambah panjang deretan derita yang dialami para tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Deretan derita tersebut ada sejak Indonesia secara resmi mengirim tenaga kerja ke luar negeri dan memandang pengiriman tenaga kerja sebagai sumber devisa.

Meski sudah berpuluh tahun kita menerapkan kebijakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, harus diakui perlindungan terhadap anak bangsa ini sangat lemah. Kita hanya berbangga ketika menyebut deretan angka sebagai devisa yang masuk dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Tapi perlindungan terhadap mereka diserahkan kepada setiap individu. Pemerintah baru bertindak ketika sudah menjadi kasus.

Tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah potret bening tentang bangsa ini. Ketika muncul sebuah kasus terkait dengan tenaga kerja Indonesia, sebenarnya itu sebuah pameran kemiskinan tentang bangsa ini. Juga sebuah pameran tentang ketidakberdayaan pemerintah melindungi rakyatnya.

Pemerintah selalu terlambat bertindak dan lalai mengantisipasi. Agen-agen tenaga kerja juga ibarat mempraktikkan habis manis sepah dibuang. Tanggung jawab mereka berakhir setelah menerima uang jasa.

Setelah timbul kasus, setiap pihak berkelit dan kemudian menuding pihak lain. Atau malah menyalahkan si tenaga kerja. Nyaris tidak pernah terdengar ada perusahaan jasa tenaga kerja dicabut izinnya karena alpa merawat tenaga kerja yang dikirimnya. Yang sering terdengar hanyalah ancaman demi ancaman.

Harus diakui, banyak tenaga kerja kita di luar negeri tidak memenuhi syarat minimal. Keterampilan bahasa dan penggunaan alat-alat elektronik sering menjadi kendala. Lantaran itu jasa mereka dihargai lebih rendah jika dibandingkan dengan tenaga kerja setaraf dari negara lain.

Di tengah pertumbuhan tenaga kerja yang terus meningkat dan penyerapan di dalam negeri yang terbatas, pengiriman tenaga kerja ke luar negeri adalah solusi untuk jangka pendek. Tapi kita ingatkan agar tenaga kerja yang dikirim benar-benar memenuhi standar kelayakan sehingga memperoleh upah yang patut selain tahu haknya. Memang yang paling layak adalah membuka lapangan kerja di dalam negeri dan bukan menjual anak-anak negeri ke mancanegara.

Sepatutnya kasus Ceriyati merupakan peristiwa terakhir. Kasus itu harus menggugah semua pihak yang terlibat dalam pengiriman dan perlindungan tenaga kerja. Jangan sampai kita dituduh sebagai bangsa yang selalu abai melindungi warganya.

Kita adalah bangsa yang suka terkejut. Terkejut ketika tahu ada warganya disiksa. Kasus Ceriyati benar-benar sebuah pameran yang memalukan yang mestinya menampar wajah kita semua. Entah kalau kita tidak lagi punya rasa malu.

Media Indonesia, Selasa, 19 Juni 2007


Blog Stats

  • 791,644 hits
Mei 2017
S S R K J S M
« Feb    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.