Archive for the 'Swasembada' Category

Beras Mahal, Salah Siapa?

Pekan ini pemerintah sibuk merencanakan operasi pasar.

Pasalnya, harga beras di tingkat pembelian masyarakat meningkat sampai mencapai 5 persen dari harga normal. Kebanyakan harga yang mengalami lonjakan terjadi di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Terang saja, sebagaimana sudah dibuktikan sendiri oleh inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, masyarakat kesulitan. Amat kesulitan malah. Sebab sebelumnya masyarakat sudah didera oleh persoalan serius karena kesulitan mendapatkan minyak tanah. Kini bahan pokok menjadi persoalan baru.

Implikasi serius dari naiknya harga beras bukan hanya pada persoalan mikro. Harga beras yang melonjak akan memicu inflasi, padahal kini sedang stabil. Bulan lalu, BPS sudah mengumumkan bahwa untuk pertama kalinya ekonomi kita tidak lagi overheated, karena inflasi bisa diredam sampai cuma satu digit. Kalau inflasi naik lagi, itu pertanda bahwa stabilitas nasional akan terganggu.

Belum lagi bahwa masalah beras adalah indikator yang digunakan untuk urusan kesejahteraan. Pemerintah menggunakan pasokan beras dalam menilai tingkat dan derajat kesehatan masyarakat termasuk dalam memperhitungkan kemiskinan di level rumah tangga.

Jadi wajar saja kemudian kalau masalah beras ini direspon dengan amat cepat. Sayangnya, secepat apapun masalah, selalu saja pemerintah memang terlambat. Termasuk dalam masalah kenaikan harga beras tadi.

Gagalnya panen petani sebenarnya sudah bisa ditebak akan menyebabkan masalah. Stok beras nasional belum berada dalam batas aman, sehingga pemerintah beberapa bulan lalu sudah memutuskan untuk menambah stok beras dalam batas aman. Namun ternyata ketersediaan beras nasional tidak memperkirakan kebutuhan akibat gagalnya panen di sejumlah daerah.

Masalah lain adalah bahwa daerah memang turut memberikan andil dalam melaporkan keadaan ini. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perdagangan, banyak daerah justru mengambil sikap diam atas masalah yang dialaminya. Padahal kelaparan yang terjadi di Yahukimo, Papua misalnya adalah karena keteledoran aparat pemerintah daerah. Mereka tidak menjadikan masalah kelaparan sebagai masalah terbuka, sehingga menyebabkan tragedi kemanusiaan.

Hal lain yang gagal diantisipasi oleh pemerintah adalah bahwa masalah kenaikan beras akan berhubungan erat dengan permintaan. Pemerintah seolah tidak memiliki pengalaman bahwa bulan ini adalah Desember. Setelah Natal, maka Tahun Baru 2007 akan disusul oleh perayaan Hari Raya Idul Adha. Kebutuhan masyarakat akan bahan pokok pastilah akan meningkat secara signifikan.

Kemampuan pemerintah dalam menganalisis masalah dan mengantisipasi keadaan darurat memang sangat lemah. Padahal pemerintah memiliki lumbung beras yang dicadangkan oleh Bulog. Dalam pantauan kita, kenaikan harga beras sebenarnya jauh-jauh hari seharusnya sudah diantisipasi. Sekarang ini keadaan sudah dipenuhi oleh para spekulan yang jelas saja ingin mendapatkan keuntungan. Belum lagi prediksi beberapa pihak bahwa ada oknum pemerintah yang memang dengan sengaja mempermainkan keadaan demi kepentingan tertentu.

Pemerintah seharusnya memperkuat profesionalisme dalam menangani masalah kebutuhan pokok masyarakat. Pemerintah, jika benar akan melakukan operasi pasar, harus benar-benar pada sentra di mana kenaikan harga benar-benar telah mengancam kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang belum juga waspada pada keadaan ini harus ditekan supaya mereka lebih perduli pada keadaan masyarakatnya. (***)

 

Sinar Indonesia Baru, Dec 15, 2006

 

Memproduksi dan Mengelola Pangan

Dua hal itu menuntut cara penanganan yang berbeda. Kita bukan hanya harus mampu memproduksi, tetapi yang tak kalah penting adalah mengelola hasil produksi. Dalam kedua hal itu kita menghadapi masalah. Rendahnya produktivitas pertanian membuat kita sering kekurangan persediaan pangan. Apalagi ditambah dengan luasan lahan yang semakin berkurang serta yang sekarang ini sedang terjadi, yakni pergeseran musim tanam karena musim hujan yang terlambat datang.

Revitalisasi pertanian yang sudah dicanangkan berulang kali sekadar hanya sebagai sebuah seremoni. Upaya untuk membenahi semua yang dibutuhkan bagi kebangkitan sektor pertanian tidak kunjung terjadi.

Seperti diingatkan ahli ekonomi pertanian Peter Timmer, sepanjang tidak ada inovasi baru, tidak ada teknologi baru yang diintroduksikan, jangan heran apabila produktivitas tidak pernah akan meningkat. Tanpa ada peningkatan produktivitas, kehidupan para petani tidak pernah akan bisa diperbaiki.

Apalagi kalau kemudian kita lihat cara pengelolaan produk hasil pertanian. Mulai dari tingkat petani hingga lembaga yang lebih tinggi, penanganan begitu buruk. Tingkat kehilangan pascapanen, misalnya, angka bisa mencapai 20 persen dan itu tidak pernah diperbaiki karena tidak ada inovasi yang dicoba diterapkan.

Perum Bulog yang seharusnya berperan sebagai penyangga tidak lagi menjalankan perannya seperti itu. Lembaga itu tidak ubahnya seperti perusahaan dagang, yang sekadar berpikir untung-rugi bagi perusahaannya, bukan untung-rugi bagi kehidupan bangsa ini.

Keadaan menjadi bertambah ruwet ketika pemerintah pun hanya berorientasi kepada kebijakan harga. Demi menjaga tingkat inflasi, demi menjaga tidak bertambahnya jumlah orang miskin, yang dipikirkan bagaimana membuat harga pangan murah, sementara bagaimana biaya produksinya tidak pernah ikut dipikirkan.

Jangan heran apabila akhirnya petanilah yang terkena getahnya. Padahal, lebih dari 60 persen bangsa ini masih hidup dari sektor pertanian. Ketika kehidupannya terus tertekan, merekalah yang akhirnya menjadi kelompok masyarakat miskin itu.

Peristiwa yang terjadi hari-hari ini, dengan harga beras yang melambung begitu tinggi, merupakan cerminan dari buruknya manajemen pangan kita. Siklus ini tidak akan pernah bisa diputus apabila kita hanya melihat persoalan secara sepotong-sepotong.

Distorsi ini bukan hanya melemahkan keberhasilan pemerintah untuk mengendalikan inflasi tahun ini yang bisa ditekan hingga enam persen, tetapi bisa memicu munculnya persoalan baru. Padahal, kita sedang berharap tahun depan menjadi awal kebangkitan kembali perekonomian negara ini.

Karena itu, saatnya bagi kita untuk bergegas membenahi diri. Secara serius kita lihat kelemahan yang masih ada dalam aspek produksi. Berusaha keras untuk membenahinya agar produktivitas bisa segera meningkat. Setelah itu memikirkan sistem pengelolaan pangan yang lebih efektif agar tidak setiap kali hanya menimbulkan kesulitan bagi rakyat banyak.

Kompas, Kamis, 14 Desember 2006

Swasembada Pangan

Janji yang disampaikan pemerintah bagi tercapainya swasembada pangan pada tahun 2009 sangatlah menyenangkan. Pertanyaannya, bisakah janji itu dipenuhi? Inilah tantangan berat yang dihadapi pemerintahan sekarang ini. Begitu seringnya janji disampaikan, tetapi realisasinya tidak pernah ada.

Kita belum lupa ketika pemerintah mencanangkan revitalisasi pertanian di Jatiluhur tahun lalu. Dijelaskan rencana besar yang akan dilakukan untuk membangun kembali pertanian di Tanah Air. Namun, setelah pencanangan, semuanya seperti ikut berakhir juga.

Terus terang kita sangat senang dengan pilihan pemerintah untuk memberikan perhatian kepada sektor pertanian karena memang itulah kekuatan negara ini. Bangsa ini akrab dan mengenal betul pertanian. Dengan struktur, terutama angkatan kerja, yang hampir 95 persen lulusan SMA ke bawah, bahkan 54 persen di antaranya hanya lulus sekolah dasar, memang tidak bisa lain kecuali membangun negara ini melalui pertanian.

Ketika dikelola dengan pendekatan bisnis, pertanian terbukti bisa menjadi bidang usaha yang menguntungkan. Sekarang ini perusahaan-perusahaan besar seperti Astra International, Bakrie Brothers, Salim, dan Sinar Mas, memiliki unit pertanian yang menjadi salah satu andalan dalam menopang bisnis mereka.

Memang selama ini orientasi bisnis lebih tertuju pada bidang perkebunan tanaman keras. Namun, sektor-sektor lain seperti peternakan, hortikultura, bahkan tanaman pangan, sebenarnya memiliki potensi yang tidak kalah untuk bisa menjadi mesin bisnis yang menguntungkan.

Hal seperti itu telah dipraktikkan oleh negara-negara seperti Australia, Thailand, dan Vietnam. Devisa yang mereka dapatkan dari ekspor entah itu daging, buah-buahan, ataupun beras mencapai miliaran dollar AS.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Fokus dan konsisten dengan kebijakan untuk membangun pertanian. Bukan hanya sekadar seremoni dan pencanangan, tetapi secara sungguh-sungguh melakukan pembangunan pertanian.

Pembangunan pertanian bukan hanya urusan tanam-menanam, tetapi juga soal pendanaan, pemasaran, penyediaan infrastruktur, dan insentif bagi peningkatan produksi. Inilah yang tidak kita miliki. Sejak tahun 1988 ketika kita hanya mengenal bank umum, tidak ada lagi pendanaan khusus bagi pembangunan pertanian. Setelah krisis keuangan tahun 1998, pengalokasian dana bagi pembangunan infrastruktur pun sangatlah terbatas. Apalagi yang namanya insentif. Bahkan, karena begitu mudahnya untuk berorientasi kepada impor, petani tidak merasa mendapatkan perlindungan bagi penanganan usaha mereka.

Sekarang keinginan untuk membangun pertanian dan bahkan pencanangan swasembada pangan terdengar lagi. Semua itu akan bermakna apabila tidak hanya selesai dengan berbicara, tetapi disertai dengan berbagai tindakan yang mencerminkan bahwa kita memang sungguh-sungguh ingin membangun pertanian itu.

Tidaklah mungkin pertanian kita akan bisa maju tanpa ada keberpihakan. Apalagi kalau kepentingan pribadi atau kelompok lebih menonjol dan ingin dilindungi.

Kompas, Kamis, 12 Oktober 2006

Swasembada

Swasembada (self suffiency), bisa diartikan memenuhi seluruh kebutuhan dari produksi sendiri. Itu artinya swasembada terkait erat dengan keseimbangan antara pasokan (supply) dan permintaan (demand).

Berdasarkan pemahaman seperti itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap pada 2009 nanti, negara ini mampu memenuhi seluruh permintaan kebutuhan bahan pangannya dari produksi dalam negeri. Tentu saja yang dimaksud bahan pangan tak cuma beras, tapi juga komoditas lain seperti jagung, kedelai, dan gula.

Berdasarkan pemahaman itu pula, Menteri Pertanian, Anton Apriyantono, membantah kalau sekarang Indonesia belum swasembada beras. Khusus untuk beras, swasembada disebutnya sudah tercapai sejak 2004. Dengan memenuhi sebanyak 90 persen kebutuhan beras dari dalam negeri, maka kondisi itu dinilainya sudah cukup untuk mendapat predikat swasembada beras. Ditambah lagi, selama 2005 sampai 2006 impor beras hanya satu persen dari produksi beras nasional. Lain kata, 99 persen kebutuhan beras sudah dipenuhi dari dalam negeri dan itu berarti swasembada.

Lantas, mengapa pula harus impor hanya untuk mengisi pasokan yang berkurang? Jika mampu memenuhi 99 persen kebutuhan dari dalam negeri, mengapa harus impor yang cuma satu persen? Ironisnya lagi, kita juga sudah mengekspor beras, yang tahun lalu tercatat sampai sebesar 45 ribu ton. Kalau pasokan dalam negeri berkurang, kenapa pula mesti ekspor? Kenapa tidak memenuhi pasokan dalam negeri terlebih dulu? Karena kita sudah swasembada alias mampu memenuhi seluruh kebutuhan dari negeri sendiri, bukankah mestinya pasokan domestik diutamakan?

Yang jelas bersamaan dengan masuknya ribuan ton beras-beras impor di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, swasembada beras (pangan) lantang pula diteriakkan akan tercapai pada 2009. Swasembada pangan pada akhirnya diharapkan bakal mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan negeri ini. Kita dukung semua upaya ke arah itu. Hanya saja, mungkin, akan lebih baik jika swasembada dimaksud bukan hanya sebatas pasokan dan kebutuhan.

Swasembada pangan boleh jadi memang tak hanya neraca supply dan demand. Tapi, bisa juga mencakup urusan distribusi serta kemampuan masyarakat untuk memperolehnya. Kebutuhan pangan, meski sebagian mampu diproduksi sendiri, namun pendistribusiannya harus diakui masih sering mendapat gangguan. Masih banyak pelaku-pelaku tak bertanggung jawab yang menimbun dan sebagainya. Belum lagi menghitung pungutan tak resmi yang akhirnya membebani konsumen. Alhasil terkesan ada kelangkaan, dan kalau sudah begini, impor jadi jalan pintas.

Bagi masyarakat petani sendiri masih menghadapi persoalan untuk meningkatkan produktivitas lahannya. Tingginya harga pupuk adalah salah satunya. Petani padi sebagai konsumen utama produk pupuk nyaris tanpa peran dalam penentuan harga pupuk. Selain itu, kelangkaan pupuk pun masih sering terjadi, sehingga harga melambung dan akibatnya menyulitkan petani. Dalam kondisi ini jelas sulit bagi petani untuk meningkatkan produktivitas lahan. Lebih parah kalau ini diikuti dengan konversi lahan pertanian.

Demi mencapai the real swasembada, pemerintah memang perlu kembali mempertegas keberpihakannya kepada petani dan produk-produk pangan domestik, baik dalam kebijakan pangan nasional maupun dalam kesepakatan perdagangan bebas. Tanpa keberpihakan tersebut, sulit untuk mencapai swasembada. Pasalnya konsumen akan terus-menerus dijejali produk pangan impor dengan harga lebih murah. Produk pangan dalam negeri jadi tak mendapat tempat di negeri sendiri. Posisi petani tetap sulit terangkat; sekadar tukang tanam berpenghasilan rendah. Kondisi ini tentu sulit membawa kita ke level swasembada yang sesungguhnya.

Republika, Selasa, 10 Oktober 2006


Blog Stats

  • 792,982 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.