Archive for the 'Televisi' Category

Komunikasi Itu Penting, Jangan Gegabah!

”Duh, Gusti Allah!” Jerit kawan saya yang tengah meliput hilangnya pesawat Adam Air di Bandara Juanda, Selasa siang. Kalimat itu terucap begitu saja ketika mendengar kabar ditemukannya pesawat Adam Air di Polewali Mandar Makasar lengkap beserta jumlah korban, ternyata omong kosong. Padahal siang itu, suasana di Bandara Juanda penuh dengan kepiluan. Serunya, kabar itu ditambah dengan embel-embel pesawat hancur berkeping-keping. Walhasil, siapa pun yang mendengarnya dapat memastikan seluruh penumpangnya tewas. Begitu juga para wartawan, tanpa melakukan verifikasi, langsung menayangkan berita. Singkatnya, informasi tersiar live di media massa (elektronik). Saya pun menonton dengan mata terpana.

Selang beberapa jam kemudian, petinggi negara melakukan klarifikasi bahwa informasi itu salah. Apa! Salah, alamak gombal mukiyo. Informasi yang sudah tersiar dan menghabiskan segenap air mata itu ditimpali dengan kata, “Maaf, informasi itu salah”, karena nyatanya tim SAR memang belum menemukan pesawat yang konon hancur berkeping-keping itu. 

Tidak lama tersiar lagi kabar kapal Senopati Nusantara dengan rute Kumai Kalsel-Semarang tenggelam di laut Jawa. Jumlah korban tewas disebutkan lebih dari 200 jiwa. Ternyata informasi itu salah lagi. Keluarga korban yang sudah membekali diri dengan kesedihan mendalam, lagi-lagi diguncang oleh informasi omong kosong. Kegaduhan pun terjadi, sekali lagi penonton tertipu.

Dua musibah itu memberi bukti lemahnya komunikasi dan koordinasi dari pihak pemerintah dalam menghadapi situasi darurat. Sungguh tidak wajar, dalam bencana seberat itu pemerintah tidak segera menempatkan satu pintu informasi yang menjadi rujukan terpercaya oleh publik. Bukankah Indonesia cukup kaya dengan aset bencana dan musibah. Dan pemerintah juga sudah cukup piawai melakukan manajemen bencana. Pengalaman menghadapi situasi darurat termasuk melansir informasi sudah menjadi bagian yang tak bisa diabaikan begitu saja.

Kejadian memalukan itu semestinya tidak perlu terjadi kalau pemerintah tidak gegabah dalam menerima informasi, kendati informasi berasal dari petingginya sekalipun. Alasannya, si petinggi itu tidak berada di lokasi peristiwa dan dia pun menerima informasi dari pihak lain. Karena itu, kecenderungan salah informasi juga cukup tinggi. Sementara, dalam kejadian semacam itu tanggung jawab besar tertumpu pada ketua tim SAR. Maka informasi sekecil apa pun semestinya dilakukan cek dan ricek sebelum disiarkan ke publik. Terlebih lagi informasi itu menyangkut data dan lokasi jatuhnya pesawat yang memang ditunggu-tunggu oleh publik.

Dalam situasi panik, publik akan memakan mentah-mentah informasi dari pemerintah karena dianggap sebagai pihak yang dipercaya. Jika komunikator (pejabat pemerintah) lalai dalam mengelola pesan, akibatnya hilanglah kepercayaan publik. Memang emosi massa (korban atau keluarga korban) dalam musibah kecelakaan cenderung rendah dibanding dengan musibah bencana alam. Namun, seperti para penderita krisis pada umumnya mereka sangat peka terhadap semua informasi, baik yang resmi maupun berasal dari kabar burung. Jadi komunikasi dalam situasi krisis begitu penting, maka jangan gegabah dalam mengelola pesan.

Pemerintah kita sudah acapkali melakukan kegegabahan komunikasi kepada publik. Dari soal kebijakan hingga penanganan bencana. Kelalaian itu terletak pada soal ketidakjujuran, kurang terbuka, terjadi miskoordinasi, menganggap enteng, dan terkesan separuh-separuh dalam melansir informasi.

Patut disimak himbauan pakar komunikasi krisis, Peter M Sandman, hindari memberi pernyataan atau jaminan keselamatan yang berlebihan, dan lakukan pemantauan berbagai ketidakpastian. Percayalah, orang yang biasa berkomunikasi baik dalam situasi normal, dapat menjadi komunikator buruk dalam situasi krisis. Maka jangan berlebihan dalam meyakinkan sesuatu kepada massa, singkirkan atau tunda berbagai hal yang menghambat penanganan krisis, telusuri berbagai ketidakpastian, terbukalah secara total, jangan bohong dan tidak mengatakan separuh-separuh.

Komunikasi krisis sangat bergantung pada media massa. Informasi apa pun akan menjadi pembicaraan luas karenanya data akurat dari komunikator sangat vital. Kalau memang pesawat naas itu belum juga ditemukan, sampaikan saja apa adanya dan informasikan kendala yang dihadapi. Tetapi, jangan mengelabuhi audience bahwa pesawat sudah terdeteksi. Informasi itu mengandung harapan besar dan rasa was-was. Jika tak terbukti kebenarannya akan merumitkan kondisi psikologis keluarga korban, termasuk publik yang ingin mengetahui.

Media massa sebagai mata publik juga perlu berhati-hati menggali data. Niat baik atau usaha yang jujur saja tak cukup. Bill Kovach dan Tom Rosenstiel dalam The Elements of Journalism mengatakan, disiplinlah dalam melakukan verifikasi, jangan berasumsi dan jangan percaya begitu saja pada sumber-sumber resmi, lakukan cek dan ricek juga pada sumber-sumber primer lain. Harus diakui, meluasnya kesimpangsiuran informasi lokasi jatuhnya pesawat Adam Air itu karena reporter kurang gigih melakukan verifikasi dan pengecekan ulang sehingga hal-hal yang masih berupa perkiraan dikatakan sebagai data otentik dan akurat.

Akhirnya, di antara ambang batas kecemasan serta ketidakjelasan keberadaan pesawat Adam Air, ada sedikit sindiran: dalam tragedi jatuhnya pesawat di Tinombala 29 Maret 1977, kesulitan proses pencarian terletak pada faktor lebatnya hutan belantara. Tapi sekarang, teknologi sudah canggih dan hutan di Indonesia sudah gundul, apanya lagi yang sulit?  (Surabaya Post)

Iklan

Buron

Tampaknya Kejaksaan Agung merasa perlu menjawab pertanyaan masyarakat selama ini, ”Seberapa efektifkah penayangan wajah koruptor di televisi?” Sebelumnya, mereka diplomatis saja menjawab, ”Namanya juga usaha.” Tapi, kemarin, mereka menjawab dengan penangkapan Dharmono K Lawi, anggota DPR yang menjadi terpidana kasus korupsi dana perumahan dan dana bantuan kegiatan DPRD Provinsi Banten.

Jaksa Agung dan jajarannya berulang mengatakan, keberadaan Dharmono di sebuah rumah di Bandung tercium berkat laporan masyarakat. Bahkan, Jaksa Agung mengaku, laporan tersebut masuk langsung ke telepon selulernya. Luar biasa bahwa pejabat setingkat dia membuka akses telepon genggam langsung bagi masyarakat umum. Selamat atas keberhasilan penangkapan ini.

Tapi, Kejaksaan Agung belum layak berpesta atas penangkapan itu. Dharmono cuma satu dari 15 terpidana korupsi yang sampai pada tahap putusan tetap alias inkracht dan masuk dalam daftar buron. Terus terang, perkembangan perburuan mereka, termasuk kinerja tim pemburu koruptor yang dibuat Kejaksaan Agung, samar-samar saja dalam pandangan masyarakat. Tak ada greget.

Dharmono pun nyaris luput dari perhatian. Ia ”naik panggung” lebih karena polah sendiri, yakni muncul dalam wawancara-wawancara di surat kabar dan nampang di layar televisi. Dharmono pun menyurati Presiden pada awal Desember serta menolak periode buron versi Kejaksaan Agung. Segala kevokalan itu –yang sebenarnya bermanfaat kalau ia tetap menjadi anggota DPR– seakan mengejek aparat Kejaksaan Agung.

Dharmono telah tertangkap dan kemarin dikirim dari Bandung ke Serang dengan tangan terborgol –kendati tetap mengumbar senyum. Ia akan menjalani hukuman. Lalu, bagaimana kabar belasan koruptor lainnya? Kapan kita mendapatkan Sudjiono Timan, Eko Edi Putranto, Lesmana Basuki, S Hartono, Sherny Kojongian, Hendro Bambang Sumantri, Eddy Djunaedi, Ede Utoyo, Tony Suherman, Bambang Sutrisno, Andrian Kiki Ariawan, Harry Matalata alias Hariram Rachmand Melwani, Nader Taher, dan Thabrani Ismail?

Kejaksaan Agung tampaknya baru bisa mengalahkan buron kelas lokal yang cuma mampu bersembunyi di Pekalongan, Semarang, Solo, Yogyakarta, Jakarta, dan Bandung. Padahal, dari 14 nama dalam daftar yang dirilis beberapa pekan lalu, hanya dua orang yang diperkirakan masih di dalam negeri. Itu sinyalemen dari kejaksaan sendiri. Bagaimana dengan 12 buron lainnya?

Tim pemburu koruptor sebenarnya telah bergerak ke banyak negara. Tapi, tak satu pun yang tertangkap. Andrian Kiki Ariawan, misalnya, dikabarkan telah menjadi warga negara Australia. Eko Edi Putranto diduga juga ada di negara itu, mengingat sang ayah, Hendra Rahardja, dulu pun lari ke Australia dan buron kasus BHS senilai satu triliun rupiah itu di sana dengan mewariskan kekayaan dan perusahaan.

Ada sedikit alasan tentang tidak adanya perjanjian ekstradisi atau mutual legal assistance, katakanlah dengan Singapura, yang mempersulit penangkapan para penjahat itu. Tapi, alasan ini mendapat penolakan banyak pihak. Transparency International, misalnya, mengatakan kalau mau serius menangkap para koruptor itu, kita bisa saja mengadukan negara yang tidak kooperatif ini ke lembaga dunia untuk pemberantasan korupsi.

Kita akan lebih prihatin mengingat delapan pengemplang BLBI pun tetap melenggang. Mereka sudah diberi keringanan dan mendapatkan janji release and discharge, tapi tak jua menunjukkan iktikad baik. Batas untuk mereka adalah akhir bulan ini. Daftar buron bisa semakin panjang, padahal kemampuan kita untuk menangkap segitu-gitu saja.

Republika, Rabu, 20 Desember 2006

Stop Tayangan Kekerasan dan Seks di Televisi

Berita kematian seorang bocah karena di “smack down” kawannya sendiri telah
menghebohkan masyarakat kita. Kemudian hal ini dikaitkan dengan sejumlah tayangan kekerasan yang memang akhir-akhir ini marak di beberapa stasiun televisi. Bahkan pemberitaan soal implikasi dari tayangan yang berbagai kekerasan di televisi semakin gencar dilakukan.

Sesungguhnya, kasus ini bukanlah tunggal. Bahkan, tercatat ada banyak lagi kasus-kasus yang hampir sama, terjadi di beberapa daerah di tanah air. Setiap hari kita bisa menyaksikan lewat pemberitaan media massa, khususnya media cetak, bahwa kasus-kasus serupa, sudah banyak terjadi. Lantas kita patut bertanya, bagaimanakah sesungguhnya kontribusi dari dunia pertelevisian kita dalam membangun generasi bangsa ini, khususnya para pelajar? Mendidik atau menghancurkan!

Perihal tayangan kekerasan di televisi, sesungguhnya sudah lama diributkan. Berbagai masukan dari sejumlah elemen masyarakat sudah banyak dilayangkan. Tetapi, oleh pihak pertelevisian, tidak pernah digubris sama sekali. Dengan demikian, jadilah tayangan yang tak pantas ditonton anak-anak, banyak menghiasi layar televisi kita. Maka, tanpa bersusah payah, kita dengan gamblang dapat menemukan dampaknya. Misalnya, kekerasan terjadi di mana-mana.

Kemudian ada satu jenis tontonan lagi yang belakangan ini marak terjadi di sejumlah stasiun televisi; yaitu tayangan yang berbau seksualitas. Bahkan tayangan tersebut terkesan sangat vulgar dan ditayangkan pada jam-jam yang belum bisa disebut larut malam. Maka dengan demikian, anak-anak dengan muda bisa melihat adegan-adegan seronok di televisi. Belum lagi ditambah dengan maraknya gambar-gambar porno yang terpampang di sejumlah media.

Tayangan dan pemberitaan seksualitas makin marak. Yayasan Kita dan Buah Hati menyebut bahwa 80 persen anak Indonesia terpapar pornografi. Bisa dibayangkan apa yang bakal terjadi di masa yang akan datang, jika 80 persen anak-anak kita telah terjangkit “penyakit” pornografi. Maka dengan demikian, kita tidak terlalu terkejut dengan beredarnya rekaman video mesum salah seorang anggota DPR dengan artis dangdut, yang heboh awal bulan ini.

Khususnya kepada anak, tentu tayangan yang layak dinikmati haruslah sifatnya membimbing. Bukan yang berbau porno dan kekerasan. Jika pengawasan dan bimbingan dari orang tua dapat berlangsung dengan efektif, tentu dampaknya tidak terlalu besar. Tetapi itu pun harus tetap diwaspadai. Namun, jika waktu orang tua bersama sang anak, dibarengi lagi dengan komunikasi yang tidak lancar, maka si anak akan dengan cepat untuk mengetahui apa sebenarnya di balik tayangan berbau seksualitas tersebut. Dan kemudian, cepat atau lambat, si anak akan semakin tertarik untuk mengetahui lebih lanjut. Bisa ditebak apa yang terjadi kemudian.

Banyaknya kejadian-kejadian hamil di luar nikah bagi kalangan pelajar, kemudian pelecehan seksual yang melibatkan siswa SD, adalah bukti bahwa tindakan-tindakan yang berkaitan dengan seksualitas sudah merupakan hal yang mengancam moral anak-anak. Seksualitas bukanlah hal yang baru. Apalagi didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya handphone, yang salah digunakan. Gambar-gambar porno gampang direkam.

Kita berharap bahwa pihak pengelola stasiun televisi kita dapat menghentikan tayangan yang mengandung unsur kekerasan dan seksualitas. Sebab tak dapat dipungkiri, sudah banyak efek yang ditimbulkannya. Pemerintah harus cepat mengambil tindakan, jika pihak pengelola stasiun televisi tidak segera merubah tayangannya. Kita mengharapkan agar tayangan kekerasan dan seks dapat dihentikan. Sebab, jika tidak, maka dampak-dampak yang jauh lebih dahsyat lagi akan banyak terjadi. Dengan demikian, kehancuran generasi bangsa ini, tinggal menunggu waktu. (*)

Sinar Indonesia Baru, Medan, Dec 17, 2006

Budaya Smackdown di Sekitar Kita

– Dampak tayangan pertarungan smackdown di televisi mengapa baru diributkan sekarang, setelah jatuh korban? Bukankah duel gaya bebas itu sudah lama ditayangkan di banyak televisi kita? Kini, kita justru merasa bahwa reaksi-reaksi keras yang muncul tersebut sedikit terlambat. Ketika sejumlah anak menjadi korban peniruan adegan kekerasan, baru seolah-olah kita menyadari betapa berbahaya dampak tayangan itu. Namun, kita tetap menghargai upaya berbagai pihak untuk mencoba mencari formula bagi keselamatan dan masa depan anak-anak, dengan mengajak semua pihak terkait untuk merenungkan dan melakukan langkah-langkah nyata.

– Setelah pertemuan antara Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) dengan manajemen PT Lativi Media Karya tidak menemukan titik temu, sehari kemudian akhirnya Lativi bersedia menghentikan tayangan smackdown. Semula pihak televisi tersebut berdalih telah mengikuti petunjuk pelaksanaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yaitu menggeser jam tayang dari pukul 21.00 ke pukul 22.00, juga sudah terikat kontrak dengan sponsor. Narasi yang menekankan tayangan tersebut khusus untuk dewasa pun sebenarnya tidak terlalu menolong. Artinya, pertimbangan kemaslahatan masyarakat masih tertindih oleh kepentingan bisnis.

– Haruslah diakui, banyak tayangan televisi yang kurang mempertimbangkan antar aspek psikologis dan efek merusak. Bahkan, sinetron berlatar belakang keagamaan pun tanpa disadari banyak yang sangat memojokkan perempuan sebagai sumber bencana kehidupan. Ada aspek preventif yang terabaikan, yakni mengetengahkan berbagai pertimbangan tentang dampak, khususnya kesadaran mengenai target pemirsa yang tentu sangat sulit difilter; apakah khusus dewasa, apakah boleh ditonton oleh anak-anak. Hanya menyerahkan kepada orang tua dan guru untuk mendampingi dan memberikan penjelasan, jelas bukan merupakan langkah bijak.

– Yang sangat menonjol justru tren ketika media-media harus bersaing merebut kue pemirsa, dengan mata acara yang dianggap memiliki nilai lebih dibandingkan dengan media lain. Dan, itulah sesungguhnya jiwa kapitalisme global. Atas nama rating dan iklan, aspek-aspek dampak dinomorsekiankan. Terkadang juga berkesan prosedural, dengan menjustifikasi rekomendasi lembaga sensor. Memang kontrol publik banyak disuarakan mengenai keberatan terhadap sejumlah siaran, misalnya melalui para pengamat media dan televisi, lembaga sosial-keagamaan, juga media watch, tetapi sejauh ini kita belum melihat adanya perubahan perilaku.

– Selanjutnya bagaimana seharusnya kita bersikap, ketika suatu tayangan jelas-jelas memberikan ancaman dan menciptakan “horor” di tengah masyarakat? Apakah para praktisi televisi akan tetap bersikap bahwa di era informasi seperti sekarang ini masyarakat dibiarkan menyaring sendiri mana yang cocok dan mana yang tidak cocok untuk mereka? Apakah sebuah institusi bisnis media tidak mau merenungkan dan menangkap realitas sosial akibat produk-produk tayangannya? Keresahan yang sekarang terjadi akibat pola peniruan smackdown adalah potret nyata betapa besar peran media dalam membentuk perilaku, bahkan dengan “korban” anak-anak.

– Budaya kekerasan, adopsi gaya hidup, dan serapan nilai-nilai konsumerisme melalui media merupakan realitas yang menjadi bagian dari dinamika kehidupan itu sendiri. Namun, kita tidak boleh menyikapi sekadar sebagai konsekuensi, tetapi harus punya keyakinan bisa bertindak secara preventif. Antara lain, mengajak stasiun-stasiun televisi memiliki simpati, empati, dan keterlibatan dalam penyelamatan anak-anak sebagai aset. Anak adalah potret masa depan bangsa. Janganlah potensi kekerasan makin diguyur dengan semangat smackdown, yakni dengan fenomena kehidupan brutal, menindas, dan hanya mengandalkan okol (kekuasaan).

Suara Merdeka, Kamis, 30 Nopember 2006

Korban “Smack Down”

asus korban tiru-tiru adegan gulat bebas di televisi yang dikenal dengan acara smack down mulai bermunculan setelah tewasnya Reza Ikhsan Fadilah (9) siswa kelas III SDN Cingcin I Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pertengahan November lalu. Reza meninggal setelah sempat sakit seusai bermain gulat bebas bersama tiga temannya. Sejumlah saksi menuturkan, Reza konon dipelintir kedua tangannya ke belakang dan kemudian ditindih tiga temannya. Permainan ini dilakukan meniru-niru adegan yang mereka lihat dalam tayangan televisi.

Korban lainnya ialah seorang siswa SD di Yogyakarta yang harus dirawat di rumah sakit karena gegar otak ringan setelah jatuh di-smack down kawannya. Tayangan gulat bebas di stasiun televisi Lativi sebetulnya bukanlah tayangan baru.

Program serupa juga pernah ditayangkan di stasiun televisi TPI dengan menampilkan pertarungan bebas Ulti- mate Fighting Championship. Meskipun tayangan itu disertai peringatan larangan untuk meniru adegan tersebut, na-mun faktanya anak-anak sangat meng- gemari dan suka mempraktikkannya dengan adik, kakak, atau teman bermain mereka.

Kasus yang menimpa Reza tidak dapat disebut sekadar kecelakaan, karena adegan gulat bebas telah ditiru oleh anak-anak secara meluas di Indonesia. Upaya orangtua untuk memberi pengertian pada anak-anak acapkali gagal. Anak-anak sering kali “mencuri-curi” waktu menyaksikan tayangan tersebut saat orangtua mereka lengah.

Rasa ingin tahu anak-anak ditambah masa pencarian akan tokoh-tokoh yang dapat dijadikan pahlawan atau panu- tan, terpenuhi saat menyaksikan tayangan smack down yang atraktif, meski sadis. Apalagi jam tayangnya mulai pukul 22.00 masih tergolong sore di ruang keluarga.

Minimnya pengetahuan anak-anak tentang kaidah-kaidah olahraga gulat bebas membuat mereka mengabaikan bahayanya. Itu sebabnya protes bermunculan di masyarakat belakangan ini terhadap penayangan acara gulat bebas di televisi.

Kita akui bahwa iklim kebebasan pers telah memberi keleluasaan media massa untuk menafsirkan sendiri apa yang pantas dan tidak pantas dipublikasikan. Ditambah lagi dengan perkembangan pers sebagai industri, membuat pertimbangan komersial dikedepankan dalam mengukur kepatutan informasi yang disampaikan kepada khalayak.

Idealisme dan pertanggugjawaban sosial ditempatkan di urutan kesekian. Pada televisi, sukses di zaman sekarang diukur dengan rating dan perolehan iklan. Sedangkan di suratkabar dan majalah, secara umum ukuranya adalah tiras, keterbacaan, dan perolehan iklan. Pencapaian dalam aspek idealisme tidak disebut-sebut lagi seperti pada era pers perjuangan yang lalu.

Kasus meninggalnya Reza pantas dicermati dan direnungkan oleh insan pers, terutama para pemodalnya. Media massa bukan sekadar tempat mencari keuntungan komersial.

Televisi, koran, majalah, dan radio hadir di ruang keluarga, dibaca, disaksikan, dan didengar oleh anak, orangtua, pembantu, hingga kakek serta nenek. Dampak pesan yang dipublikasikan tentu berbeda-beda pada masing-masing penerima pesan tersebut.

Meskipun kini merupakan era industri pers, media massa dari segi fungsinya bukanlah sekadar penyaji informasi dan hiburan. Undang-Undang Pokok Pers masih tegas mengamanatkan pers sebagai sarana pendidikan dan alat kontrol sosial.

Itu sebabnya kita mengimbau stasiun televisi untuk mempertimbangkan dengan lebih bijaksana lagi penayangan acara smack down. Kalaupun hendak dipertahankan, pilihlah jam tayang bukan saat bagi anak-anak menonton. Misalnya selepas tengah malam.

Demikian pula berita-berita gosip, sinetron, dan kartun yang menonjolkan urusan kawin-cerai, ketidakharmonisan hidup, dan kekerasan. Kurang pantas rasanya jika hal-hal ini kita suguhkan kepada anak-anak kita.

Konsep-konsep mengatasi masalah dan perselisihan dengan menghancurkan lawan sebagaimana dikesankan sinetron dan film-film kartun, jelas tidak pas untuk anak-anak.

Dunia anak-anak adalah dunia bermain, berselisih, berdamai, dan bermain kembali. Betul bahwa falsafah kebe- naran harus menang atas kejahatan sebagai basis informasi, namun penggambarannya tidak selalu harus dengan kekerasan.

Masih banyak cara untuk menghibur dan memberi pengajaran kepada anak-anak, tanpa harus ada korban jiwa seperti yang terjadi saat ini.

Suara Pembaruan, 27 November 2006


Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.