Archive for the 'UKP3R' Category

Menjaga Keharmonisan SBY-JK

– Polemik di sekitar pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R), diharapkan berakhir setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Kamis lalu menegaskan kembali tentang keberadaan lembaga itu. Dia mengatakan, mekanisme kerja yang sedang disusun, dijamin tidak akan berbenturan dengan menteri koordinator dan menteri-menteri yang memimpin departemen. Demikian juga posisi wakil presiden bukan excluded melainkan included. Dengan demikian, tidak perlu ada lagi penafsiran berlebihan serta upaya politisasi terhadap langkah SBY tersebut. Belakangan, Partai Golkar pun sudah meluruskan sikap kontranya selama ini.

– Ada hal yang jauh lebih penting ketimbang membicarakan soal UKP3R yang jelas-jelas menjadi kewenangan Presiden. Yakni bagaimana menjaga keharmonisan Presiden dengan Wakil Presiden. Pembentukan lembaga baru yang dipimpin Marsilam Simanjutak itu memicu ketegangan baru antarkeduanya. Sebab SBY tak berkonsultasi dengan Jusuf Kalla yang kemudian membuat Partai Golkar merasa tertampar. 16 DPD mendesak agar partai mencabut dukungan terhadap SBY dan hal itu pasti akan mencuat pada rapimnas partai berlambang beringin tersebut minggu depan. Tak bisa disangkal, itulah yang memicu kerenggangan.

– Syukur ketegangan tak sampai memuncak. Apalagi SBY akan diundang dalam forum yang akan membahas masalah-masalah strategis Partai Golkar. Memang hal itu bukan jaminan akan berjalan seterusnya untuk tidak mengatakan bisa saja keharmonisan hanya ada di permukaan. Namun hendaknya, kita berpikir positif bahwa pada akhirnya semua pihak, termasuk Partai Golkar, menyadari pentingnya menjaga sesuatu yang lebih besar yakni kepentingan bangsa dan negara. Bagaimanapun, duet SBY-JK harus dipertahankan sampai tahun 2009. Efektivitas pemerintahan perlu didorong untuk kemajuan kita bersama dan itu tidak mungkin tanpa kekompakan keduanya.

– Memang sulit mengharapkan politik adem ayem tanpa dinamika ataupun gejolak. Bagaimanapun, baik SBY maupun JK, sama-sama berpeluang maju dalam pemilihan presiden tahun 2009. Khususnya Partai Golkar sebagai partai terbesar, sudah tampak siap dan berancang-ancang menghadapi agenda lima tahunan tersebut. Karena itu, sedikit banyak, suka atau tidak suka, gesekan-gesekan akan selalu ada. Itu tak bisa dipungkiri dan sulit untuk dihindari. Meski demikian, kita mengharapkan agar dinamika yang akan muncul dan makin bereskalasi, sama sekali tak akan mengganggu hubungan dan komunikasi politik antara Presiden dan Wakil Presiden.

– Keduanya perlu sama-sama berposisi atau melakukan segala sesuatunya secara elegan. Haruslah dipisahkan kapan dan di mana berperan sebagai presiden atau wakil presiden serta kapan dan di mana sebagai petinggi partai. Keberhasilan semua itu akan menentukan persepsi yang ada di masyarakat dan itulah modal penting ketika kelak bertarung dalam pemilihan presiden. Rakyat tidak suka apabila ternyata mereka melanggar komitmen. Apabila mereka ternyata lebih memikirkan kepentingan sempit, individu ataupun partainya ketimbang kepentingan nasional. Justru di sinilah prinsip dan sikap kenegarawanan sedang diuji.

– Keberhasilan pemerintahan sekarang yang bisa diukur dengan kinerja di banyak hal, akan sangat menentukan popularitas ataupun tingkat kepercayaan publik terhadap presiden dan wakil presiden. Keduanya sama-sama bertanggung jawab, meski dalam kenyataan, rakyat juga bisa menilai mana di antara keduanya yang lebih baik. Namun jangan harap bisa memperoleh poin dengan menghambat jalannya pemerintahan. Kalau yang sekarang berhasil, akan dinilai sebagai keberhasilan keduanya. Sebaliknya juga kalau nanti gagal. Karena itu, demi citra ke depan, SBY-JK sama-sama perlu menjaga jarak dengan upaya politisasi jangka pendek.

Suara Merdeka, Sabtu, 11 Nopember 2006

Iklan

Taruhan Presiden

Pro-kontra soal pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP-PPR) mungkin segera berakhir setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan untuk mempertahankan lembaga unit kerja ini melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2006. Presiden yang tampil seorang diri tanpa didampingi Wakil Presiden, kepada pers di Kantor Presiden Kamis (9/11) lalu menjelaskan bahwa UKP-PPR akan dibebani lima tugas yang merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai kepala pemerintahan.

Lima tugas UKP-PPR sebagaimana dijelaskan Presiden adalah perbaikan iklim usaha atau investasi dan sistem pendukungnya, pelaksanaan reformasi administrasi pemerintahan, peningkatan kinerja BUMN, perluasan peranan usaha kecil menengah, dan perbaikan penegakan hukum.

Tak ada yang meragukan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari hak prerogratif Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial. Presiden memiliki kewenangan dalam lingkup tugasnya untuk mengambil kebijakan agar tujuan-tujuan nasional dapat tercapai selama masa jabatannya ini.

Polemik seputar masalah itu muncul karena berhembus kabar bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak diajak berembuk. Kabar tak sedap pun beredar bahwa ada “sesuatu” yang mengganggu keharmonisan hubungan dua orang pemimpin negeri ini. Apalagi diperkuat dengan pertemuan empat mata antara Presiden dan Wapres lebih dari satu kali dalam waktu kurang dari sepekan.

Apa yang bisa direfleksikan dari persoalan ini? Sesungguhnya tak ada yang baru dalam kasus ini, sebagaimana beberapa kasus sebelumnya yang dapat diarahkan pada persoalan rivalitas antara Presiden dan Wapres. Ketika Wapres Jusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar, persoalan rivalitas ini sebenarnya telah dapat diduga. Apalagi baik Presiden maupun Wapres sama-sama berpeluang untuk bersaing dalam pemilu tahun 2009. Maka ada kecenderungan kepentingan politik untuk tetap bertahan dalam kekuasaan lebih dominan mempengaruhi jalannya pemerintahan. Pemilihan anggota kabinet pun tampaknya sarat dengan kepentingan politik ini sehingga dapat diduga bahwa jalannya pemerintahan akan terkuras untuk mengelola kepentingan ini.

Satu hal yang ironis tecermin pada kasus ini adalah fenomena sulitnya partai-partai politik bekerja sama dalam membangun bangsa. Hubungan Presiden dan DPR diwarnai oleh logika sistem parlementer di mana DPR dikuasai oleh dua partai yang unggul dalam pemilu legislatif tetapi bukan pembentuk lembaga eksekutif. Sementara eksekutif menggunakan logika sistem presidensial dengan mengedepankan hak istimewa presiden dalam pembuatan keputusan.

Persoalan ketatanegaraan itu memunculkan konsekuensi serius dalam hal kestabilan jalannya pemerintahan. DPR akan selalu memakai logika parlementer karena konstelasi politik hasil pemilu yang tidak berimbang antara kekuatan DPR dan eksekutif. Kasus pembentukan UKP3R juga memunculkan masalah komunikasi politik Presiden yang belum terkelola dengan baik. Presiden seperti memberi ‘peluang’ bagi para pengritiknya untuk mempertanyakan kemampuan Presiden mempertanggungjawabkan kebijakannya.

Adalah hal yang tidak kompeten jika Presiden kemudian membekukan Keppres yang belum sepekan ditandatanganinya. Diperlukan transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah kebijakan publik dengan melakukan komunikasi politik yang baik kepada publik. Dengan demikian, publik dapat memahami persoalan yang dihadapi oleh Presiden dalam menata pemerintahannya.

Tentu saja hasil akhirnya bukan untuk kepentingan politik Presiden semata, tetapi harus diberdayakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Terlepas dari masalah itu, harapan pada Presiden tentu saja agar keputusan mempertahankan UKP-PPR ini adalah keputusan yang strategis bagi percepatan reformasi di bidang ekonomi, birokrasi, dan hukum. Tiga bidang yang memang memerlukan penanganan serius. Biaya politik yang dikeluarkan untuk pembentukan lembaga ini cukup besar, dan Presiden harus dapat menunjukkan bahwa keputusannya adalah tepat. Taruhannya adalah kepercayaan terhadap kemampuan Presiden dalam mengelola pemerintahan ini.

Republika,  Sabtu, 11 Nopember 2006

Mengakhiri Kontroversi Unit Kerja Presiden

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla kembali bertemu empat mata di tengah heboh kontroversi pembentukan unit kerja presiden, Rabu (8/11). Ini pertemuan kedua setelah pekan lalu mereka bertemu usai sembahyang Jumat bersama.

Pembentukan unit kerja presiden–namanya keren, Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Kebijakan dan Reformasi–telah menuai badai kritik, bahkan membongkar ke permukaan persoalan yang lebih sensitif. Yaitu, rakyat menjadi tahu secara terbuka keretakan hubungan Presiden-Wakil Presiden.

Adalah Jusuf Kalla sendiri yang mengungkapkan ke hadapan publik bahwa dia tidak tahu pembentukan unit kerja itu. Sebuah pernyataan yang menunjukkan sedikitnya bahwa ada komunikasi yang tidak beres di antara Presiden dan Wakil Presiden.

Mengikuti konstitusi, membentuk unit kerja presiden itu sebenarnya sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Dalam pandangan ini, maka Wakil Presiden mestinya menerima keputusan Presiden tanpa syak.

Akan tetapi, bukankah Presiden dan Wakil Presiden maju ke pemilihan umum dalam satu paket? Sebelum bertarung ke pemilu presiden, harus diasumsikan bahwa di antara keduanya ada kesepakatan-kesepakatan, antara lain misalnya tentang pembagian peranan dan kewenangan masing-masing bila terpilih sebagai presiden-wakil presiden, sehingga wakil presiden bukan cuma ban serep. Inilah komitmen yang akan mengikat sehingga Presiden dan Wakil Presiden kuat bersatu sebagai dwitunggal.

Kesepakatan itulah kiranya yang telah terganggu dengan dibentuknya unit kerja presiden tanpa sepengetahuan Wakil Presiden.

Namun, apa pun penyebabnya, kontroversi soal unit kerja presiden harus segera diakhiri. Duet pemimpin nasional ini harus tetap solid sampai dengan lima tahun demi kepentingan rakyat. Pembentukan unit kerja ini menjadi pelajaran mahal tentang betapa pentingnya komunikasi yang tulus di antara dwitunggal.

Kasus ini juga menjadi pelajaran tidak boleh mengumbar masalah yang strategis dan sensitif melalui orang lain, atau lembaga lain. Kedua pemimpin ini pada dasarnya tidak memerlukan diplomasi di antara keduanya untuk menyelesaikan perbedaan pandangan, pikiran, bahkan kepentingan.

Media Indonesia, Kamis, 09 Nopember 2006

Di Luar Kapasitas

Ketua Umum PB NU Hasyim Muzadi dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menemui Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di kediamannya, Jl Diponegoro, Jakarta.

Seperti umumnya tamu presiden dan wakil presiden, usai bertamu, Din dan Hasyim memberikan keterangan pers. Tapi, menariknya, keterangan pers mereka -Din dan Hasyim- tidak banyak berkaitan dengan masalah keagamaan, keumatan, serta kebangsaan.

Keterangan pers yang mereka lontarkan justru mengenai pendirian Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Lembaga baru yang pendiriannya diributkan banyak kalangan karena dianggap melampaui wewenang wapres yang memang diberi tugas oleh presiden, antara lain, serupa dengan UKP3R.

Tidak ada yang salah Din dan Hasyim memberikan pernyataan pers yang intinya turut mempersoalkan pendirian UKP3R tersebut. Siapa pun boleh berpendapat tentang UKP3R.

Hanya, ada yang kurang pas dan kurang relevan kalau Hasyim dan Din ikut-ikutan mempersoalkan UKP3R. Apalagi, pendirian UKP3R sama sekali tidak berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan serta keumatan.

Pendirian UKP3R lebih banyak menyangkut masalah internal lembaga kepresidenan. Tidak ada kaitan apa pun dengan NU dan Muhammadiyah.

Begitupun, misalnya, UKP3R belum sempat bekerja lebih jauh. Dan, ini yang penting dicatat, belum tentu seandainya UKP3R bekerja dan menjalankan tugas-tugas sesuai keputusan presiden (keppres), kondisi keagamaan, keumatan, dan kebangsaan akan kacau.

Kalaupun muncul masalah akibat pendirian UKP3R -itu pun kalau presiden sementara tidak mengendapkan keppres tentang UKP3R sebagaimana hasil pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Jumat pekan lalu-, sangat mungkin itu terjadi hanya di internal koordinasi kabinet, tugas wapres, dan program lain yang bertabrakan dengan tugas menteri koordinasi (menko).

Karena itu, untuk apa Hasyim dan Din sampai perlu bertamu ke wapres, turut mempersoalkan UKP3R, yang justru malah memicu masalah yang semakin tidak kondusif bagi hubungan SBY-Kalla?

Muncul kesan -mudah-mudahan kesan ini tidak benar-, Hasyim dan Din turut memolitisasi UKP3R dan riak hubungan SBY-Kalla. Akibatnya, pendirian UKP3R bukan menjadi persoalan internal lembaga kepresidenan, melainkan digiring menjadi persoalan besar dan sangat serius masuk ke ranah publik yang lebih luas.

Memang, kalau dikait-kaitkan atau dicari-cari, bisa saja persoalan UKP3R terkait dengan masalah keagamaan, keumatan, dan kebangsaan. Tetapi, sangat serius dan sungguh daruratkah masalah yang dipicu oleh kehadiran UKP3R tersebut, sehingga orang nomor satu di NU dan Muhammadiyah itu harus turut turun tangan?

Justru, seharusnya Hasyim dan Din turut menciptakan kondisi yang aman serta nyaman bagi kelangsungan kehidupan kenegaraan dan kebangsaan. Artinya, jangan turut membesarkan persoalan yang seharusnya itu adalah persoalan kecil.

Bukankah Pak Din dan Pak Hasyim masih memiliki banyak persoalan di internal Muhammadiyah dan NU yang perlu diselesaikan? Tidak perlulah melakukan langkah-langkah yang tidak pas serta tidak terkait langsung dengan kapasitasnya sebagai orang nomor satu di Muhammadiyah dan NU.

Indopos, Senin, 06 Nov 2006

Kekompakanlah Syaratnya

Pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla membicarakan kehadiran UKP3R belum meredakan persoalan pembentukan dan peranan lembaga tersebut.

Perbedaan interpretasi dan pendapat sekitar badan baru itu justru bereskalasi jika ditinjau dari keterangan dan pernyataan yang disampaikan kepada publik. Sekurang-kurangnya itulah kesan yang kita peroleh dari keterangan dua tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama setelah masing-masing bertemu Wapres.

Jika perkembangan itu ditambah atau dibumbui berbagai pernyataan lain, di antaranya dari tokoh-tokoh Partai Golkar, persoalan seakan bisa bergulir lebih jauh. Sampailah kita pada kesimpulan yang kita pertajam, jangan-jangan persoalan sekitar pembentukan dan peranan UKP3R atau Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi telah berkembang mencapai fase yang lebih serius, yakni kekompakan pemerintah, khususnya kekompakan antara Presiden dan Wapres.

Sekiranya kesimpulan itu berlebihan, kita menganggapnya bisa dipertanggungjawabkan, sebab tujuan kita mengingatkan, jangan sampai masalahnya berkembang ke sana. Kekompakan Presiden dan Wapres bukan saja sangat diperlukan, tetapi merupakan syarat mutlak—conditio sine qua non—untuk jalannya pemerintahan secara wajar dan karena itu juga untuk keberhasilannya.

Dari berbagai keterangan dan interpretasi sekitar pembentukan dan kehadiran UKP3R, kita berkesimpulan, salah satu atau bahkan pertimbangan pokok dibentuknya badan baru itu ialah untuk mengefektifkan atau mempercepat implementasi dan realisasi program pemerintahan, khususnya yang dirumuskan sebagai program reformasi. Untuk mencapai kinerja itu diperlukan berbagai faktor, rangsangan, energi, dan dinamika yang membangkitkan momentum serta bekerjanya efektivitas.

Namun, semua itu tidak mungkin tercapai dan berjalan tanpa kekompakan pemerintah dan pemerintahannya yang bersumber pada kekompakan Presiden dan Wapres. Adalah suatu insiden yang berironi jika kekompakan itu memberi kesan terganggu justru oleh hadirnya suatu badan yang seharusnya berfungsi pokok memperbaiki efektivitas kerja dan kinerja pemerintah berikut pemerintahannya.

Akal sehat dan kemauan baik membenarkan dan menghendaki berlakunya pendekatan serta kriteria kekompakan itu, apalagi pengorbanan kepemimpinan. Karena posisi dan perannya, juga oleh sikap dan harapan rakyat banyak, pemimpin, Presiden, dan Wapres terpanggil untuk melakukan pengorbanan perasaan, prestise, gengsi, serta kepentingan dukungan partisan demi kepentingan seluruh rakyat, bangsa, dan negara. Jangan pula momentum baru isyarat-isyarat perbaikan dan pemulihan ekonomi dibiarkan kedodoran lagi.

Dalam kekompakan, kedua sosok yang berbeda kepribadian dan kecenderungannya sebenarnya saling mengisi dan melengkapi. Namun, jika berprasangka akan mudah terkena intrik dan provokasi. Kasus UKP3R telah memberikan pelajaran yang sangat berharga.

Kompas, Senin, 06 November 2006

Bertambahnya Lingkaran Dalam Presiden

Lingkaran dalam Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertambah. Ini menyusul dibentuknya Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R). Unit kerja ini diatur lewat Keputusan Presiden Nomor 17/2006 tanggal 29 September 2006.

Mantan jaksa agung di era pemerintahan Abdurrahman Wahid, Marsilam Simanjuntak, ditunjuk memimpin UKP3R. Dia dibantu dua deputi yakni Letjen (Purn) Agus Widjojo, mantan Kaster TNI; serta Edwin Gerungan, mantan kepala BPPN.

Kita sebut lingkaran dalam karena memang menjadi bagian dari lingkungan Kantor Presiden. Seperti dikatakan oleh Juru Bicara Presiden, Andi Mallarangeng, unit ini bertugas membantu Presiden dalam melaksanakan pemantauan, pengendalian, pelancaran, dan percepatan atas pelaksanaan program dan reformasi.

Sebelumnya, Presiden SBY telah memiliki tujuh staf khusus yang menangani berbagai bidang yakni Andi Mallarangeng, Dino Patti Djalal, Heru Lelono, Irvan Edison, Sardan Marbun, Yenny Wahid, dan Brigjen Kurdi Mustafa. Presiden juga memiliki penasihat khusus yakni mantan menlu Ali Alatas, Ketua Umum Partai Indonesia Baru Sjahrir, mantan menpan TB Silalahi, dan Ketua Umum Partai Pelopor Rachmawati Soekarnoputri.

Kita paham bahwa Presiden memiliki hak untuk membentuk dan menunjuk langsung staf khusus yang berada di lingkaran dalamnya. Siapa pun pemimpin tentu memerlukan staf di luar menteri kabinet untuk membantu menjalankan roda kepemimpinannya. Maka kehadiran UKP3R pun kita anggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam rangka mempercepat program kerja Presiden.

Syukur-syukur sasaran yang akan dicapai bisa terpenuhi dengan maksimal. Persoalaannya apakah tugas dari UKP3R itu tidak mubazir bila mengingat tugas yang diberikan sebetulnya sama dengan tugas menteri-menteri di kabinet. Sebagaimana kita ketahui dari Jubir Presiden, UKP3R memiliki lima tugas utama yaitu perbaikan iklim investasi, perbaikan administrasi pemerintahan, peningkatan usaha kecil dan menengah, peningkatan kinerja BUMN, dan perbaikan penegakan hukum. Nah, untuk kelima tugas tersebut bukankah sudah ada menteri-menteri yang menanganinya.

Bila melihat Pasal 14 Keppres tersebut bahwa Kepala UKP3R mendapat fasilitas setara menteri berupa hak keuangan dan fasilitas lain, maka Kepala UKP3R layaknya seorang menteri koordinator. Itu bila memperhatiakan tugas-tugas yang diembannya. Namun, di sisi lain UKP3R tak memiliki kewenangan esksekutif. Tugasnya murni perangkat Presiden dan bekerja di lingkungan Kantor Presiden.

Dari tugas-tugas yang diberikan kepada UKP3R tersebut tampak Presiden belum puas dengan kinerja para menterinya. Namun, Presiden juga tak mau tergesa-gesa dengan segera merombak kabinet seperti yang disuarakan oleh sejumlah kalangan partai politik. Akhirnya UKP3R sebagai jalan keluarnya.

Susunan organisasi UKP3R yang terdiri dari kepala, deputi, sekretaris, biro umum dan administrasi, asisten, serta staf ahli juga akan menjadi masalah baru. Dengan susunan organisasi seperti itu, bisa dipastikan UKP3R akan menjadi staf khusus Presiden yang memiliki “badan gemuk”. Apakah hanya untuk fungsi pemantauan dan pengendalian program perlu organisasi yang gemuk seperti itu?

Bukan malah sebaliknya, akan menjadi tidak efektif dan efisien fungsi pengawasan tersebut. Padahal yang diperlukan sekarang adalah bagaimana bisa melakukan eksekusi terhadap reformasi birokrasi yang dianggap menjadi biang tersendatnya program reformasi secara keseluruhan. Semoga saja UKP3R tidak sekadar menambah lingkaran dalam Presiden demi menyerap berbagai unsur di luar. Tapi, memang dibentuk sebagai upaya percepatan program reformasi yang tersendat.

Republika, Sabtu, 28 Oktober 2006


Blog Stats

  • 803,119 hits
November 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.