Archive for the 'UU Kewarganegaraan' Category

Jangan Persulit Warga Negara

Pernyataan tata kelola pemerintahan yang baik atau good corporate governance selalu didengungkan oleh elite politik, penyelenggara negara, dan tokoh masyarakat. Harapannya agar negeri ini dikelola secara transparan dan jujur. Penyelenggara negara punya integritas disertai moral yang terjaga baik. Tata kelola pemerintahan yang baik ini melingkupi aspek luas, tidak saja menjangkau unsur pemerintah dalam arti sempit, tetapi juga unsur negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Dalam konteks saat ini, ketika masyarakat menuntut adanya pemerintahan yang jujur, transparan, dan punya akuntabilitas yang tinggi, salah satu aspek yang hendak dicapai adalah hilangnya praktek kotor dalam pengelolaan pemerintahan.

Seperti kita ketahui, terlepas dari berbagai teori ilmu pemerintahan (negara), kita masyarakat awam hanya mengerti bahwa terbentuknya pemerintahan tidak lain untuk melayani kepentingan rakyat banyak, bukan untuk keuntungan segelintir penyelenggara negara, apalagi penyelenggara negara yang korup. Dibentuknya penyelenggara negara sejatinya dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat. Itu sebabnya pemerintah, yudikatif, dan legislatif dibentuk. Lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk melayani, sekali lagi, melayani kepentingan rakyat, sehingga rakyat dapat hidup di negeri ini dengan adil, tenteram, dan punya keteraturan.

Tata kelola pemerintahan yang baik antara lain dimaksudkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Jika itu terselenggara maka dapat dipastikan praktek-praktek korupsi yang merugikan rakyat bisa dihindari.

Pertanyaannya, apakah negeri ini sudah punya pola tata kelola pemerintahan yang baik? Bagaimana jika satu undang-undang untuk kepentingan rakyat ternyata dalam prakteknya di lapangan tidak bisa berjalan sesuai harapan? Itu sebabnya kita sangat prihatin jika ada peraturan untuk kepentingan rakyat tidak bisa dijalankan. Apalagi setelah ditelusuri tidak berjalannya undang-undang itu hanya disebabkan oleh kemasabodohan serta pengaruh mentalitas yang buruk dari oknum penyelenggara negara. Banyak peraturan di negeri ini yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan rakyat kadang-kadang tak bisa dijalankan, sehingga rasa keadilan rakyat terusik dan terabaikan. Hak-hak rakyat menjadi terabaikan lantaran mentalitas buruk oknum penyelenggara negara. Salah satunya adalah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang di dalamnya diatur kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak hasil perkawinan campur. Meskipun UU ini sudah cukup lama diundangkan, tapi nyatanya di lapangan masih saja timbul kesulitan, sehingga banyak warga negara yang dirugikan. Apakah UU ini belum disosialisasikan dengan baik? Atau memang ada unsur kesengajaan?

Dalam praktek penyelenggaraan negara, khususnya yang menyangkut pelayanan publik, kita memang masih sering menjumpai oknum-oknum yang mempersulit warga. Keluhan masyarakat dalam pengurusan berbagai surat-surat keterangan hingga perizinan masih kita dengar. Kita geram bila sampai mendengar pernyataan oknum pejabat “mengapa harus dipermudah bila bisa dipersulit!”

Dalam pola tata kelola pemerintahan yang baik sejatinya berbagai pola pikir buruk dan koruptif tidak boleh lagi kita dengar. Rakyat tidak boleh dipersulit, tapi sebaliknya rakyat harus mendapatkan haknya dengan semestinya. Itu sebabnya kita mendorong pemerintah-(an) di negeri ini untuk melaksanakan kewajibannya melayani kepentingan rakyat. Kita tidak boleh lagi mendengar jeritan ketidakadilan warga negara yang hak-haknya terabaikan lantaran UU tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kurangnya sosialisasi terhadap pelaksanaan undang-undang itu tidak boleh menjadi dalih yang berakibat dirugikannya warga negara.

Suara Pembaruan, 15/1/08

Kepentingan Warga dan Negara

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Departemen Kesehatan seolah tak berteman. Meski hasil risetnya sudah membuktikan bahwa sejumlah produk asal Cina seperti permen, cemilan, kosmetika, pasta gigi, dan mainan anak-anak terbukti mengandung zat kimia berbahaya, ternyata instansi lain tak bersambut. Tak sekadar tak proaktif, bahkan seolah tak mendukungnya. Maka Bea Cukai dengan alasan administrasi tetap meloloskan produk-produk tersebut. Departemen Perdagangan pun bersuara sama. Sedangkan Departemen Prindustrian tak bersuara sama sekali. Ada apa?

Sebagian pihak tersebut sangat berpikir teknis. Seolah mereka hanya klerek, bukan pejabat publik. Seolah dengan menyebut alasan teknis sudah lebih dari cukup untuk terbebas dari tanggung jawab. Sebagian lagi berpikir politis sehingga yang ada di batinnya hanya kepentingan sempit (vested interest). Sehingga tak segera melakukan langkah antisipatif selayaknya orang yang mengemban amanat 250 juta rakyat Indonesia. Sebagian lagi memang tak memiliki kapasitas sebagai pejabat negara sehingga tak tahu harus berbuat apa.

Produk-produk tersebut bisa berdampak pada penyakit kanker, asma, kelainan otak, dan juga berpengaruh pada darah kita. Yang lebih celaka, semua produk tersebut ditujukan untuk anak-anak, dan terutama untuk segmen pasar kalangan bawah. Memang, munculnya penyakit-penyakit tersebut tidak seketika tapi dalam jangka panjang. Saat ini kita terbiasa melihat banyak orang menderita, penyakitan, dan juga terbiasa melihat orang mati mengenaskan. Hal itu bisa menimbulkan mati rasa di antara sesama dan hukum manusia adalah serigala bagi yang lainnya pun merupakan fenomena biasa. Itulah salah satu ciri masyarakat tak beradab. Tentu kita tak ingin kita kebablasan untuk tak beradab. Maka kita tak boleh berhenti untuk bersuara agar kita beradab dan peduli sesama.

Selain menimbulkan penderitaan bagi korban produk yang mengandung bahan kimia berbahaya, juga hal itu akan membebani ekonomi nasional. Selain kita kehilangan sumberdaya produktif karena terpapar penyakit, kita juga menderita secara ekonomi. Biaya kesehatan sangatlah mahal dan salah satu instrumen sederhana untuk memiskinkan orang. Hal-hal inilah yang mestinya berada di benak para pejabat kita yang terhormat. Karena itu, kita sangat salut dan mendukung sepenuhnya kepada BPOM untuk terus merazia produk-produk berbahaya.

Sebagai bangsa yang kini masih terus terpuruk, kita juga mudah kehilangan kepercayaan diri. Dengan cepat, Cina melakukan serangan balik. Mereka melarang produk ikan kita masuk ke negara itu dengan tuduhan mengandung logam berat. Berbeda dengan BPOM yang fair karena secara spesifik menyebut jenis dan mereknya, pemerintah Cina sama sekali tak membuat keterangan spesifik. Misalnya mereka tak menyebut ikan jenis apa dan dari daerah mana. Tanpa sikap fair, sangat sulit bagi Indonesia untuk melakukan perbaikan.

Lagi pula ikan-ikan Indonesia justru paling banyak diekspor ke Korea, Jepang, dan Amerika. Dan negara-negara itu tak ada masalah dengan ikan Indonesia. Lagi pula, para nelayan asal Cina adalah salah satu yang paling rajin melakukan illegal fishing di perairan Indonesia. Sehingga tuduhan itu menjadi lucu. Kita juga sulit untuk tak menafsirkan bahwa reaksi Cina itu memang berniat perang dagang. Mereka menekan Indonesia agar tak menyetop produk mereka yang berbahaya. Padahal apa yang dilakukan BPOM sangatlah transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Indonesia tentu juga harus melakukan klarifikasi, yang hal itu harus dimulai dari Cina dengan menyebut jenis ikan dan asal daerahnya. Dengan demikian, Indonesia mudah melakukan langkah-langkah sepatutnya.

Sikap Cina yang reaksioner memang tak harus dibalas Indonesia. Walaupun Indonesia sudah lama curiga terhadap Cina sebagai negara penampung kayu-kayu ilegal dan rotan-rotan ilegal dari Indonesia. Namun kita juga tak ingin pemerintah bersikap lembek dengan membiarkan produk berbahaya meracuni anak-anak dan generasi masa depan kita. Kita menekan pemerintah dan para pejabatnya untuk berorientasi pada kepentingan warga dan keagungan bangsa serta negara Indonesia, jangan seperti burung onta.

Republika, 9 Agustus 2007

Angin Segar dari Departemen Hukum dan HAM

Salah satu persoalan yang sangat dilematis dalam masalah kewarganegaraan telah terpecahkan. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, telah membuka lembaran baru dengan menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.M.01-HL.03.01 berdasarkan UU Nomor 12./2006 tentang Kewarganegaraan untuk memberikan kewarganegaraan pada anak hasil kawin campur.
Sebelumnya, anak hasil kawin campur hanya menyandang kewarganegaraan asing hingga dikenai kewajiban-kewajiban yang biasa dikenakan atas warga negara asing, Berdasarkan peraturan baru ini, semua WNI yang terlibat dalam perkawinan campuran dapat menurunkan status WNI pada anak-anaknya sebelum berumur 18 tahun. Setelah berumur lebih dari 18 tahun mereka bisa memilih menjadi WNI atau warga negara asing.

Banyak hikmah yang didapat dari terobosan Menteri Hamid Awaluddin ini, mulai isu psikologis sampai dengan membongkar paradigma lama birokrasi. Jadi sebenarnya peraturan Menteri Hukum dan HAM itu dapat menjadi sumber inspirasi bagi instansi yang lain.

Sinar Harapan, Jumat, 24 November 2006


Blog Stats

  • 792,860 hits
Juli 2017
S S R K J S M
« Feb    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Ranks….

AeroCloud Topsites List

KampungBlog.com - Kumpulan Blog-Blog Indonesia

Blogarama - The Blog Directory

RSS TEMPO Interaktif

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS KOMPAS

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.

RSS VOA Politik

  • Sebuah galat telah terjadi; umpan tersebut kemungkinan sedang anjlok. Coba lagi nanti.