Pangandaran

Tajuk Pikiran Rakyat, Jumat, 15 September 2006

Apabila melihat pada besaran dana untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak di Pangandaran, tampaknya mustahil Pemerintah Daerah Ciamis, mampu menanganinya sendiri.

GEGAP gempita orang berdarmawisata, kini lenyap dari kawasan wisata Pangandaran. Kawasan tersebut menjadi sunyi, kesepian, karena nyaris tak lagi didatangi pengunjung meski pada akhir pekan. Begitu kabar yang kita terima akhir-akhir ini. Salah satu primadona objek wisata Jawa Barat itu, sejak dilanda tsunami menimbulkan ketakutan pada orang yang ingin berlibur di sana. Gempa di tengah lautan, yang kemudian menimbulkan gelombang yang tumpah ke daratan membuat kerusakan luar biasa. Sebagaimana diungkapkan Ketua Bappeda Ciamis, dalam seminar sehari yang bertajuk “Bangkit Pangandaran dan Sekitarnya”, Rabu (13/9) di Pangandaran, untuk memperbaiki sarana kesehatan, lingkungan, dan fungsi kepariwisataan, pada tahap pertama setidaknya dibutuhkan dana Rp 118,2 miliar.

Apabila melihat pada besaran dana untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak di Pangandaran, tampaknya mustahil Pemerintah Daerah Ciamis, mampu menanganinya sendiri. Ini tentu perlu perhatian semua pihak, tidak saja dari Pemerintah Provinsi Jabar, tetapi sekaligus pemerintah pusat harus turun tangan. Pasalnya, Pangandaran tidak bisa dipandang semata sebagai kawasan segaris pantai, akan tetapi daerah itu memiliki aspek lebih luas. Setidaknya, sebagai kawasan objek wisata banyak keterkaitan dengan perekonomian, ketenagakerjaan, dan tentu saja sebagai sumber pendapatan bagi daerah setempat.

Memang benar, kejadian yang menimpa Pangandaran bukanlah untuk ditangisi. Daerah itu harus segera bangkit. Bahkan, sesungguhnya ini sebuah kesempatan untuk menata Pangandaran sebagai kawasan wisata yang benar-benar memenuhi standar mutu yang baik. Hal-hal yang perlu perbaikan, tidak saja terhadap aspek pelayanan kepada pengunjung, akan tetapi juga lingkungan sekitar.

Khusus menyangkut perbaikan lingkungan objek wisata, di kita biasanya sangat sulit ditata. Kerap kali lahan di bibir pantai menjadi serbuan para pemilik uang. Mereka membeli lahan yang paling dekat ke laut, agar bisa mendirikan bangunan dengan mendapat panorama yang baik. Akibat yang terjadi, pemandangan ke laut lepas dari daratan menjadi terhalang. Ini bisa kita saksikkan seperti di objek wisata pantai Palabuanratu, Carita, atau Anyer.

Sementara itu, yang tidak kalah sulit dibenahi, adanya serbuan pedagang kaki lima (PKL). Mereka selalu mencoba menempati lahan-lahan di pantai agar selalu dekat dengan pengunjung. Tidak mengherankan apabila kawasan pantai pun menjadi kumuh. Guna membenahinya, di Pangandaran pun dibangun pasar khusus untuk merelokasi para PKL. Akan tetapi, itu semua jadi sia-sia dan PKL kembali ke pantai, hingga akhirnya muncul tsunami yang “mengusir” mereka.

Pascabencana ini, sekali lagi mari kita ambil hikmahnya. Salah satunya menata kawasan itu secara matang. Siapa yang menata, apakah tim rehabilitasi sebagaimana keinginan Gubernur Jabar, silakan saja. Hanya yang paling penting, tidak ada lagi bangunan yang terlalu dekat ke pantai. Atau sebagaimana dimintakan gubernur, bahwa di Pangandaran jangan ada pemukiman jaraknya kurang dari 200 meter dari pantai.

Sementara itu, selain menata kawasan objek wisata, yang harus segera diselesaikan adalah merelokasi korban bencana. Mereka jangan terlalu lama di pengungsian. Segera tempatkan di lokasi baru yang aman, sebab mereka pun harus segera menata hidup untuk ke depan, agar bisa bangkit bersama-sama kebangkitan kembali kawasan wisatanya.***

Tarik-Ulur Tarif Listrik

Tajuk Republika, Jumat, 15 September 2006 

Pemerintah lewat Dirjen Listrik dan Pemanfaatan Energi Departemen ESDM, J Purwono, di depan anggota dewan menegaskan bahwa tarif dasar listrik (TDL) tahun depan akan dinaikkan sebesar 12 persen. Kenaikan tersebut dilakukan untuk mengurangi subsidi listrik dari Rp 25,8 triliun menjadi Rp 23,16 triliun.

Jelas saja kabar tersebut mendapat protes dari masyarakat. Apalagi beberapa kali Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa TDL tidak akan naik. Dan, ketika skala protes belum begitu massal, pemerintah mengoreksi bahwa pernyataan tersebut tidak benar. TDL tidak akan naik sampai 2009 nanti.

Purwono sendiri yang menarik pernyataan tersebut dengan alasan bahwa apa yang dikemukakan sebelumnya adalah exercise, bukan rencana pemerintah. Karena itu, sudah bisa dipastikan bahwa pada 2007 nanti, tarif listrik tidak akan naik. Kalaupun subsidi membengkak, pemerintah yang akan menjamin.

Sebetulnya dalam suatu sistem ekonomi yang sehat, subsidi bukan langkah yang bagus. Tapi dalam kondisi ekonomi masyarakat yang masih berat seperti sekarang, subsidi untuk komoditas strategis seperti listrik masih tetap diperlukan. Jika tidak, justru akan terjadi bumerang, masyarakat makin miskin dan perekonomian bisa stagnan.

Di sini memang menjadi dilema. Jika disubsidi, keuangan negara akan berat apalagi jumlahnya juga tidak sedikit. Jika tidak disubsidi, kehidupan masyarakat dan dunia usaha yang menanggung bebannya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, pilihan untuk menyelamatkan kehidupan masyarakat banyak dan dunia usaha, pilihan yang tepat.

Tetapi selamanya mengandalkan subsidi juga tidak tepat. Pada saat tertentu subsidi harus dihapuskan. Permasalahannya adalah bagaimana menghapuskan subsidi terhadap listrik ini, tanpa harus memberatkan kehidupan rakyat?

Tarif listrik menjadi berat bagi masyarakat itu sebetulnya relatif. Jika kehidupan masyarakat sudah relatif mapan, maka kenaikan listrik juga tidak begitu masalah. Jadi di sini masalah tingkat ekonomi masyarakat. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi harus dipacu, pengangguran dipangkas, sehingga tingkat ekonomi masyarakat meningkat.

Di sisi lain, sumber energi untuk pembangkit listrik juga harus didiversifikasi secepat mungkin. Besarnya subsidi untuk listrik ini terjadi karena sebagaian besar pembangkit listrik menggunakan bahan bakar minyak (BBM). Ketika harga minyak dunia melambung seperti sekarang ini, otomatis biaya operasional pembangkit meningkat.

Untuk itulah pembangkit listrik dari gas, batubara, dan panas bumi, mutlak untuk segera direalisasikan sesegera mungkin. Bahkan juga energi nuklir, karena negara-negara maju seperti Jepang, Korea, Amerika, dan negara di Eropa banyak menggunakan energi nuklir untuk pembangkit listrik. Apalagi sistem keamanan saat ini juga sudah sedemikian maju.

Selain itu, tingkat kecolongan listrik dari PLN dan juga losses (susut tenaga listrik) juga masih bisa dikurangi. Pencurian listrik ini bukan melulu rumah tangga, tetapi kabarnya kalangan industri pun sebagian juga melakukan pencurian listrik. Sekalipun tidak begitu signifikan, tetapi langkah ini tetap perlu dilaksanakan.

Jika diversifikasi pembangkit energi dilakukan dengan optimal dan tepat, begitu juga tingkat kehilangan listrik menjadi nol persen, barangkali pada masa datang TDL tidak perlu naik, dan subsidi terhadap listrik tidak diperlukan lagi. Perlu kerja keras untuk mewujudkannya.

Berbuat Harus Lebih Banyak

Tajuk Rencana Kompas Jumat, 15 September 2006  

Tiga hari berturut-turut Komisi III DPR rapat kerja dengan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh. Rapat maraton itu masuk akal menarik perhatian publik.

Itulah ekspresi sebutlah in optima forma dari pekerjaan pokok anggota parlemen. Parlemen alias DPR berasal dari kata Perancis, parler, ’bicara’. Tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat bicara atas nama rakyat yang memilihnya. Mitra bicara, yang termasuk pokok adalah pemerintah, eksekutif, maupun yudikatif. Meskipun bicara dengan mitra kerja adalah tugas atau cara pokok DPR, mengapa rapat maraton tiga hari Komisi III DPR dan Jaksa Agung berkesan berlebihan dan mengundang penilaian pihak lain?

Mungkin karena berlangsung sampai malam. Ditambah lagi dengan materi yang dibahas serta cara membahasnya dinilai kelewat bertele-tele dan materi pembicaraan pun kurang mengena substansi yang diagendakan. Tersirat pula, suatu pertanyaan yang mencerminkan kekhawatiran: jika rapat berkepanjangan tumbuh sebagai kebiasaan, seberapa jauh kita terjebak pada kecenderungan yang memang merupakan kebiasaan kita, yakni ngomong doang, tidak diikuti langkah dan tindakan yang diperlukan.

Jangan salah paham, tugas atau cara DPR melaksanakan pekerjaannya memang berbicara mewakili aspirasi rakyat. Pada posisi sebagai partai pendukung pemerintah maupun dalam posisi sebagai partai oposisi, tujuan DPR bicara selain masukan, kontrol, dan kritik, juga agar pemerintah melaksanakan keputusan, kesepakatan yang tertuang dalam kebijakan. Mengingat kebiasaan dan kelemahan kita di antaranya bicara kita jago, melaksanakan kita lemah, baik DPR apalagi pemerintah agar secara khusus memerhatikan kelemahan tersebut. Agar fungsi bicara dan fungsi rapat di DPR akhirnya sekaligus juga mendorong pemerintah melaksanakan dan bertindak cepat.

Untuk menanggapi dan melengkapi sistem dan cara kerja otokrasi, di antaranya bangkitlah reformasi yang menegaskan kebebasan, hak asasi, serta pemerintah dan pemerintahan yang demokratis. Ketika demokrasi sebagai kebangkitan global bangkit menjelang abad ke-21, kita saksikan maraknya kebebasan, hak asasi. Kebangkitan itu tampak segera diikuti oleh suatu konsep yang saling mengisi dan melengkapi.

Ya, kebebasan dan hak asasi, tetapi sekaligus dalam peran serta tujuan yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok manusia, kebutuhan-kebutuhan pokok sosial, ekonomi, dan kultural para warga. Ditinjau dari kebutuhan nyata maupun dilihat dari kerangka acuan falsafah kemasyarakatan bangsa dan negara Indonesia, pemahaman kita pun pemahaman yang interaktif dan komprehensif itu. Di antaranya dalam praktik politik dan kemasyarakatan, hal itu berarti kita bebas, kita berbicara, kita melakukan tugas sesuai posisi masing-masing, tetapi terikat oleh tujuan bersama yang mendesak, yakni semua itu bermuara pada perbaikan perikehidupan rakyat. Berbicara bebas dan banyak, tetapi sekaligus untuk juga mendorong perbuatan yang banyak, cekatan, dan bermanfaat untuk rakyat banyak.